----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Mencermati Aksi Solidaritas
Oleh Daud Rasyid

Staf Pengajar Pascasarjana IAIN Jakarta dan Bandung

Setelah  meletusnya  tragedi  Ambon pasca-Ramadhan tahun silam, acara-acara
aksi  solidaritas  di  tengah  masyarakat  demikian  marak. Tujuan utamanya
adalah  menunjukkan rasa kesedihan yang menimpa para korban yang diwujudkan
dengan  penggalangan  dana  untuk korban dan pengungsi Ambon yang jumlahnya
puluhan  ribu  orang.  Dari  aksi  yang  demikian  banyak  itu,  yang cukup
spektakular  adalah  aksi  menyusul  tragedi  paling  dahsyat  selama  masa
reformasi  yang  terjadi  di  Tobelo,  Halmahera Utara. Di mana korban yang
dibantai   dalam   kasus  Halmahera  Utara,  yang  hanya  dua  pekan,  jauh
mengalahkan  korban  kekerasan  Ambon  yang  sudah  berlangsung selama satu
tahun. Bayangkan korban Halmahera bisa mencapai ribuan orang. Perbuatan itu
layak  disebut  sebagai perbuatan "paling biadab"; selama era reformasi dan
catatan  paling  buruk  dalam sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia.
Kesadisannya  melebihi  kesadisan  "Perang Salib" di Andalusia (1494 M) dan
setara  dengan  kebiadaban  Hulako di Baghdad yang membantai penduduk sipil
dan membumihanguskan pu sat peradaban dunia waktu itu (1258 M).

Mengingat  demikian  dahsyatnya  pembantaian  itu,  apa  pun  alasan  pihak
penyerang,  kesetiakawanannya  dengan  saudara-saudaranya  di belahan Timur
sana. Justru  bila umat Islam adem-ayem saja -sebagaimana halnya sekelompok
orang- dan tidak  menampakkan  responsnya  pada  perbuatan biadab itu, akan
mengundang   tanda   tanya,   masih   adakah   rasa  ukhuwah  yang  menjadi
karakteristik  Islam yang digambarkan Nabi ibarat satu tubuh yang jika satu
organ kesakitan, seluruh tubuh ikut merasakannya?

Namun  demikian,  pandangan  yang muncul menanggapi "Aksi Sejuta Umat" yang
digelar  di  Monas 7 Januari lalu itu beraneka ragam. Yang berpikir positif
menanggapinya  secara  positif,  bahwa  spontanitas itu adalah sesuatu yang
wajar  dalam  konteks  keimanan  dan rasa kemanusiaan. Namun, yang terbiasa
berpikir  negatif menanggapinya negatif pula. Ada yang meremehkan pertemuan
itu  dengan  mengecilkan  jumlah massa yang hadir. Mereka menyebutnya hanya
dua  puluh  ribu orang saja. Dan, ada yang bilang sepuluh ribuan saja. Bagi
orang yang melihat acara itu, pastilah ia katakan bahwa massa itu tidak dua
puluh  ribu  orang.  Dua ratus ribu pun pasti lebih. Perhitungan yang jujur
memang tidak mencapai satu juta, tetapi mendekati satu juta orang.

Ala  kulli hal, berapa pun jumlah yang hadir pada acara itu, sepantasnyalah
suara  mereka  didengar,  karena mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia
yang  suaranya  berhak  didengar oleh pemimpin mereka. Tidak justru menuduh
mereka  yang bukan-bukan sehingga makin menambah rasa ketidaksimpatian pada
figur  pimpinan  sekarang  ini.  Ada  pula  yang menuduhnya sebagai manuver
politik untuk menjatuhkan Pemerintahan Gus Dur-Megawati. Dalam hal ini, ada
yang  mengait-ngaitkan  nama  Amien Rais sebagai orang di balik aksi sejuta
umat itu.

Apakah kepentingan Amien Rais?

   Bagi yang berprasangka negatif, perlu bertanya pada dirinya, seandainya
acara  seperti  itu  dirancang oleh Amien Rais dengan tujuan-tujuan politis
dalam  rangka menggoyang kepemimpinan duet Gus Dur-Megawati, apakah manuver
itu  logis?  Wong  naiknya Presiden Gus Dur ke kursi Presiden adalah karena
dukungan  kuat  Poros  Tengah  yang dipelopori Amien sendiri, kenapa lantas
baru seratus hari menjabat, Amien berusaha menggoyangnya? Bila itu terjadi,
manuver  itu jelas tidak logis dan pribadi Amien bukan tipe orang yang suka
bertindak  tidak  logis.  Jadi, bagaimanapun kecurigaan akan ketulusan niat
Amien,  jelas  ini  tergolong upaya adu domba dan memecah belah antarsesama
elite  politik  dan  siasat  ini  harus disadari betul oleh para elite agar
mereka tidak terjebak dalam skenario musuh bangsa.

Dalam  pidato  Pak  Amien di Monas itu tak sepatah kata pun yang melecehkan
atau  merendahkan  kepemimpinan  Gus  Dur-Megawati. Karena, Amien juga tahu
persis  bahwa  kasus  Maluku secara umum telah merebak jauh sebelum Gus Dur
menjadi  Presiden. Bagaimana mungkin risiko itu ditimpakan hanya kepada Gus
Dur?  Bahkan, kepada Megawati pun- seandainya Amien dianggap sebagai "musuh
bebuyutan" PDI-P - tak ada kata-kata Amien yang menyakiti perasaan Ibu Mega
atau  partai yang dipimpinnya. Yang disampaikan oleh Amien tidak lebih dari
sekadar  kritikan  seorang  reformis  yang  tidak betah dengan kinerja yang
lamban. Dalam pemerintaha di era reformasi ini harus tampak jelas perubahan
karakter  dan  kinerja  birokrasi  kita.  Dan, semua orang paham bahwa yang
namanya  Amien  sangat  akrab dengan kritik yang diyakininya sebagai bagian
dari  Amar  Maruf  dan  Nahi  Munkar, dan ia berada dalam posisi yang dapat
melaksanakan   kewajiban  itu  secara  efektif.  Bahkan,  kalau  itu  tidak
dilaksanakan  Amien, berarti ia telah berhenti menjadi seorang reformis dan
kembali  menghidupkan  iklim  politik Orde Baru yang serba manut dan tunduk
pada  kemauan  Presiden.  Jika  Amien  tutup mulut dalam kasus Maluku Utara
sebagaimana  elite-elite  lainnya, berarti ia telah berhenti menjadi "Amien
Rais" dan telah berubah menjadi "Amien Marus" (Amien yang dipimpin).

Dalam  konteks  amar  maruf  dan  nahi  munkar, sebuah hadis Nabi saw, yang
sangat  populer  menjelaskan,  "Barangsiapa  yang  melihat kemunkaran, maka
haruslah  ia  mengubahnya  dengan  "tangan"-nya.  Bila ia tidak sanggup, ia
harus  mengubahnya  dengan  lisan. Bila ia juga tidak sanggup maka ia harus
mengubahnya dengan hatinya. Dan, ini adalah selemah-lemahnya Iman."

Mengacu  pada  hadits  tersebut,  Amien  berada  dalam posisi yang memiliki
"tangan"  dan  "suara", karenanya dia berkewajiban menyampaikan kritik yang
bertujuan  untuk  meluruskan  dan  mengontrol  jalannya  roda pemerintahan.
Sayangnya,  biarpun  kita  sudah  hidup  di  era baru, namun kesiapan untuk
menghadapi  pendapat  yang  berbeda masih relatif rendah. Pengakuan sebagai
seorang  "demokrat"  hanya  ada  sebatas  klaim, tetapi dalam praktek masih
cenderung  pada  otoriterianisme.  Banyak  orang  mengaku  sebagai  seorang
"demokrat" dalam ucapan tetapi "otoriter" dalam tindakan.

Kalau  dibanding-banding  antara Gus Dur dan Habibie dalam kesiapan berbeda
pendapat  dan  sikap  demokrat,  tampaknya belum ada Presiden RI yang mampu
mengimbangi  sikap  demokratnya  Habibie.  Di  tengah  hujatan  rival-rival
politik  yang  tidak  lagi  merupakan  kritik rasional, lebih tepat sebagai
dendam,  namun  dia  tetap mampu tampil menghargai suara orang yang berbeda
dengannya. Tegasnya, ia tidak marah kalau dikritik. Betapa pedasnya hujatan
AS  Hikam  pada  era  Habibie  yang disiarkan oleh media elektronik, tetapi
masyarakat  dapat menilai apa yang dilakukan oleh AS Hikam sesudah ia duduk
menjadi menteri menangani persoalan yang bukan bidangnya, dan ia sepertinya
tidak siap untuk dikritik sebagaimana dulu ia mengkritik. Dalam kaitan ini,
teringatlah  kita  pada  suatu hadis yang mengatakan, "Apabila suatu urusan
diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran."

Di  saat-saat kita ingin bangkit dari krisis ini, sudah sepantasnyalah kita
membuang  jauh-jauh  kecurigaan dan prasangka buruk terhadap sesama saudara
sendiri,   apalagi  antarsesama  elite  politik.  Apalagi  baru  saja  kita
menyelesaikan  pelatihan  mental  dalam  mengendalikan  hawa nafsu di bulan
Ramadhan.  Kita  semua  melaksanakan  puasa.  Pak  Amien  berpuasa. Gus Dur
berpuasa.  Ibu  Mega  berpuasa,  Akbar Tanjung berpuasa. Tak ada tokoh yang
meragukan  keislaman  Ibu  Mega. Beliau adalah seorang Muslimah. Hanya saja
yang  sering  dikhawatirkan  oleh  tokoh-tokoh  Islam  di negeri ini adalah
orang-orang  yang  berada  di sekitar Ibu Mega yang menyimpan ambisi-ambisi
politik  dan  ideologis  yang sangat berseberangan dengan kepentingan Islam
dan  menjadikan  partai  yang  dipimpin  Ibu Mega sebagai kendaraan politik
mereka.

Antara Maluku dan Mataram

Banyak  kalangan menilai bahwa peristiwa pembakaran rumah ibadah di Mataram
dalam   rangkaian   amuk   massa  adalah  ekses  dari  tabligh  akbar  yang
diselenggarakan  di  kota  itu.  Tetapi,  asumsi ini masih perlu dibuktikan
kebenarannya,  apakah  benar  massa yang merusak gereja itu karena terbakar
emosi oleh ceramah dalam tabligh akbar? Ini patut dipertanyakan, karena ada
informasi  yang  menyebut  bahwa  pembakaran  itu terjadi pada saat tabligh
sedang berlangsung. Berarti tidak ada hubungan antara tabligh dan perusakan
itu.  Kemudian,  aksi  yang  jauh  berlipat kali jumlah pengunjungnya tidak
menimbulkan  amuk  massa  seperti yang terjadi di Mataram. Aksi sejuta umat
berlangsung aman dan tertib. Tidak satu pun nyawa orang kristen terusik dan
tak  satu  pun  gereja  yang  dirusak.  Setiap pengunjung kembali ke tempat
asalnya.  Padahal,  waktunya  lebih berdekatan dengan tragedi Halmahera dan
potensi konflik di Ibu Kota lebih besar, karena ia sebagai pusat informasi.

Oleh  karena  itu,  ada  sesuatu yang patut diselidiki dalam kasus Mataram.
Karena, bisa jadi tindakan itu dilakukan justru oleh orang-orang yang tidak
suka pada Islam dan umatnya. Sasarannya adalah mengalihkan perhatian publik
dari  kasus  teramat  penting,  yakni  Halmahera  ke  kasus parsial seperti
Mataram.  Kasus  Halmahera  dan  Ambon  adalah  kasus besar dan tidak boleh
dilupakan  sampai  kapan  pun,  kalau  perlu  diabadikan dalam buku sejarah
seperti Andalusia, Palestina, dan Baghdad. Memang, sekarang terlihat adanya
indikasi  ke  arah  pengalihan  perhatian  itu.  Masalah  Mataram  diangkat
sebesar-besarnya  oleh  media  massa  dan mendapat penanganan aparat secara
serius,  seperti  perintah  tembak di tempat. Mudah-mudahan hal serupa juga
diterapkan  untuk kasus di Halmahera dan Ambon yang terbengkalai sejak satu
tahun  lamanya. Sebab, jika penanganan kedua kasus itu tidak seimbang, akan
menimbulkan kesan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Maluku, awal kebangkitan Islam

Sudah lazim dalam sejarah perjuangan dakwah Islam, kejayaan harus didahului
dengan  pengalaman  pahit  yang  menelan  korban  dan penderitaan. Dan, ini
terulang  berkali-kali  dalam  sejarah.  Pada periode dakwah di Mekah, para
sahabat Nabi yang mulia mendapat tekanan yang luar biasa dalam menyampaikan
dakwahnya.  Sehingga, ada Yasir dan Sumayyah (orang tua Ammar) yang dibunuh
secara  sadis. Ada Bilal ibn Rabbah yang dianiaya. Tetapi setelah itu Islam
menyebar  ke  seluruh  penjuru  dan berdirilah negara Madinah. Perang Salib
yang  menelan  korban  puluhan  ribu  nyawa  di  Palestina  juga  mengawali
kebangkitan  Islam  yang dipelopori oleh Salahuddin al-Ayyubi dengan negara
Ayyubiah-nya  dan kembalinya kota Qudus ke pangkuan Islam. Pembantaian yang
dilakukan  Hulako  di  Baghdad dan Syam mengawali bangkitnya Islam di bawah
kepemimpinan  Raja  Qutuz  dan  Beibres  dengan  negaranya Al Mamalik  yang
berpusat  di  Mesir.  Pembantaian di Andalusia menyulut semangat juang umat
Islam  di  Turki, sehingga perluasan wilayah Usmaniyah sampai ke perbatasan
Hongaria   dan   Austria.   Siapa   tahu,  Allah  SWT  memberikan  al-Nashr
(kemenangan)  atas  umat Islam melalui Ambon dan Maluku di ujung timur, dan
Chechnya di Eropa Timur, Palestina di Timur Tengah.

Format kerukunan beragama

Konflik  bernuansa  agama  belakangan  ini  makin  kerap terjadi, sementara
pertemuan  antartokoh  dan pimpinan umat beragama juga sering dilaksanakan.
Hal   ini  membuat  kita  menjadi  bertanya-tanya,  sejauhmana  efektivitas
pertemuan  dan  seminar  bagi  menunjang  ketenteraman hidup beragama kita.
jangan-jangan  yang  mereka  bicarakan  lain,  sedangkan  yang  terjadi  di
lapangan  lain lagi. Inilah sekarang yang perlu dievaluasi oleh pihak-pihak
terkait.   Dalam   seminar-seminar  ilmiah,  masing-masing  akan  berbicara
normatif  dan  ideal,  tetapi  di  lapangan konsep-konsep itu menjadi tidak
berlaku.  Yang  ada  adalah  ambisi  dan  egoisme.  Baru-baru  ini ada yang
menyarankan  agar  pertemuan  itu  ditingkatkan  frekuensinya. Tapi menurut
hemat penulis, pertemuan basa-basi seperti yang terlaksana selama ini tidak
bakal  menuntaskan  persoalan.  Yang  membantu terwujudnya kenyamanan hidup
beragama  adalah  saling  terbuka dan kemauan menjaga diri dari unsur-unsur
egoisme  tadi.  Jangan  sekali-kali diteruskan program menyebarkan agama di
tengah  masyarakat  yang  sudah terikat dalam sebuah agama tertentu. Inilah
kuncinya.  Bila  program  mengagamakan  orang  yang sudah beragama berjalan
terus, baik dengan cara kasar seperti pemaksaan- contoh kasus di Padang dan
Jakarta- ataupun dengan cara-cara licik dan murahan seperti memberi bantuan
dengan  maksud  tertentu  kepada  orang-orang yang sedang terdesak -seperti
yang  dialami  oleh  hampir seluruh wilayah di Indonesia - dapat dipastikan
kapan  pun  kerukunan beragama di bumi Indonesia ini tidak akan aman. Jadi,
sudah  saatnyalah  pimpinan umat beragama di Indonesia mengevaluasi program
dakwah dan penyebaran agamanya masing-masing. Dan, pemerintah dalam hal ini
Departemen  Agama  dan  penegak  hukum,  harus  aktif  memantau  kondisi di
masyarakat  agar  penyimpangan-penyimpangan seperti itu dapat dicegah untuk
menghindari bentrokan yang lebih luas.(*)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 9 Feb 2000 jam 05:44:28 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke