---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- NEGARA KESATUAN ATAU FEDERASI ? Suasana "kebebasan" dalam rangka menegakkan demokrasi di Indonesia sekarang ini diwarnai pula dengan munculnya bermacam-macam tuntutan. Di antaranya dilansirkan suatu gagasan pembentukan negara Federasi di Indonesia. Perdebatan mengenai hal ini di koran-koran, TV dll sering mempertentangkan sistim negara Kesatuan yang dituduh otoriter, serba dikontrol, sedang sistim Federasi seakan-akan yang baru dapat menyelesaikan masalah. Sesungguhnya usaha pembentukan negara federasi bukanlah baru bagi Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda yang disokong Inggris dan Amerika Serikat pernah memaksakan pada wakil-wakil Indonesia dalam perjanjian KMB 1949 membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Tapi politik devide et impera - pecah belah dan kuasai - yang selalu dimainkan Belanda membuat RIS tak populer. Puluhan ribu rakyat Indonesia gugur jadi korban keganasan pasukan Westerling. Pejuang-pejuang kemerdekaan menolak dipertahankannya RIS, sehingga negara" boneka" itu berusia "seumur jagung". Bahkan tokoh-tokoh yang masih menyuarakan negara Federasi ketika itu bisa dituduh rakyat sebagai agen NICA. Setelah di Indonesia tahun 1955 diadakan pemilihan umum yang demokratis, dimana keluar 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI, maka terbukalah kemungkinan bagi rakyat luas untuk ikut serta mengatur dan mengontrol kehidupan bernegara dan berbangsa. Takut akan meningkatnya peranan rakyat, dengan kedok melawan bahaya komunis, tokoh-tokoh politik yang ingin berkuasa sendiri dengan disokong perwira-perwira Angkatan Darat yang korup, mulai melancarkan kampanye mempertentangkan daerah dengan pusat. Tahun 1956-1957 di Sumatera Utara muncul apa yang disebut Dewan gajah, Sumatera Tengah - Dewan Banteng, Sumatera Selatan - Dewan Garuda dan Sulawesi Utara - Permesta. Puncak dari gerakan separatis itu adalah diproklamasikannya PRRI. Semula PRRI yang semboyannya akan memajukan daerah, tapi pertama-tama melancarkan tindakan membunuh ratusan kader-kader daerah yang dicurigai kiri dan pro Sukarno. Lagi-lagi golongan separatis terbuka kedoknya. Berkat kebulatan tekad rakyat Indonesia mempertahankan RI maka PRRI cepat dapat ditumpas. Bukan rahasia, selama 32 tahun kekuasaan "Orba" telah berkembang benih ketidak puasan daerah terhadap pusat. Kekuasaan yang sepenuhnya digenggam di tangan Presiden mengakibatkan keputusahn politik lebih banyak didominasi oleh diktator Suharto dan pembantu-pembantunya. Hasil-hasil daerah dikuras dan diboyong kepusat. Perusahaan-perusahaan milik pejabat-pejabat KKN yang berpusat di Jawa dan bersifat monopoli telah melumpuhkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah. Dengan politik "massa mengambang" rakyat daerah dikekang kebebasannya dalam bersuara, berserikat dan bergerak, sehingga putra-putra daerah sukar untuk tampil menjadi kader-kader bangsa di pusat. Penguasa militer yang umumnya terdiri dari perwira orang-orang Jawa dengan alasan mengawal negara kesatuan telah bertindak sewenang-wenang dan kejam, sehingga dalam masyarakat mudah berkembang isyu "jawa menjajah". Kebobrokan rezim Suharto itu dituduhkan sebagai kelemahan sistim negara kesatuan. Kroni-kroni Suharto maupun oleh tokoh-tokoh politik yang merasa tak yakin akan menang dalam pemilihan umum yang akan datang memainkannya sebagai "bom waktu" untuk menyabot tujuan baik reformasi. Pelaku-pelaku tindakan adu-domba, aksi-aksi kekerasan, pembunuhan dan teror yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban sampai saat ini seperti di Maluku, Aceh, Jawa dll, bersembunyi. Sedangkan orang-orang yang berkoar-koar tentang Federasi bicara terbuka dalam seminar, pernyataan pers dan pertemuan-pertemuan lainnya. Di antaranya Syarwan Hamid yang pernah menjadi panglima dan bertindak lalim di Aceh dan ketika menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri memimpim penyingkiran PDI Megawati, sekarang setelah kehilangan kedudukan. Ia menganjurkan putra-putra daerah Riauw dll untuk merdeka dari RI. Adnan Buyung Nasution yang dulu pernah menjadi anggota perumusan Ketetapan MPRS no.IX/1966 (yang isinya menyulap Super Semar untuk menjatuhkan presiden Sukarno dan membawa Suharto ke tachta), karena ambisi yang tak kunjung tercapai, ikut aktif menyeret RI jalan Federasi. Amien Rais, Ketua MPR yang dalam kata-kata anti Suharto, tapi dalam praktek memusuhi dan takut akan kebesaran PDI-P dan ditambah tidak suksesnya "poros tengah" yang ditukanginya, maka Amien Rais dengan kalap bersifat "makar" terhadap bentuk negara kesatuan dengan terjun mengkampanyekan pembentukan negara Federasi. Sebagai tandingan dari politik pecah-belah, makin santer tuntutan agar Suharto, jendral-jendral yang terlibat pembunuhan massal dan korup segera diseret kepengadilan supaya "Orba" dinyatakan sebagai bahaya laten bagi Indonesia. Begitu juga aparat-aparat sipil dan militer agar dibersihkan dari penyabot-penyabot reformasi. DPR dengan suara terbanyak telah menyetujui pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah yang tercakup dalam UU no.22/1999. Menurut UU tersebut semua urusan daerah diserahkan pada daerah kecuali pertahanan, luarnegeri, keuangan dan agama. Dalam UU no.22/1999 ditetapkan 75% hasil daerah dinikmati oleh daerah. Menurut koran-koran dalam negeri, untuk mencegah munculnya diktator baru dengan KKN-nya, baik di pusat maupun daerah diperlukan secara sungguh-sungguh tegaknya demokrasi, hak-hak asasi dan hukum. Dalam sejarah RI munculnya gerakan separatis atau Federasi bukanlah merupakan keinginan yang dari massa luas rakyat tapi selalu dipaksakan oleh sementara tokoh berserta sebagian perwira yang haus kekuasaan. Wajar, kalangan luas masyarakat menyambut hangat tindakan berani dan tegas dari Presiden Abdul Rachman Wahid terhadap jendral Wiranto - Menko Polkam. Tanpa adanya penyegaran dan pembersihan dikalangan elite politik di pusat, tak mungkin perjuangan melawan aksi adu-domba, pecah-belah, kekerasan dan teror yang tengah berjangkit di banyak daerah akan berjalan sukses. Oleh Arina Arman. 12 Februari 2000 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 15 Feb 2000 jam 09:47:39 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
