---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - Please Visit Our Sponsor http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 23 Mei 2000 15:00 UTC ** KEJAKSAAN AGUNG AKAN MEMINDAHKAN SOEHARTO DARI JALAN CENDANA ** DUA LEDAKAN BOM MENGGUNCANG AMBON ** PRESIDEN DAN DPR AKAN PANGGIL MARZUKI DARUSMAN SOAL SP3 TEXMACO ** KUNJUNGAN KENEGARAAN PASANGAN KERAJAAN JEPANG DI BELANDA ** TOPIK GEMA WARTA: DPR AKHIRNYA PANGGIL JAKSA AGUNG MENJELASKAN SP3 TEXMACO ** TOPIK GEMA WARTA: BIAR TERCEMAR KKN, PRESIDEN TETAP KE AUSTRALIA * KEJAKSAAN AGUNG AKAN MEMINDAHKAN SOEHARTO DARI JALAN CENDANA Kejaksaan Agung mempertimbangkan untuk memindahkan mantan Presiden Soeharto dari rumahnya di Jalan Cendana 8 ke suatu tempat di Cipayung, yang mendapat pengamanan langsung dari negara. Penentuan tempat dan masalah keamanan ini menjadi tanggung jawab Polri. Sampai sekarang status Soeharto masih tetap tahanan kota, namun tidak ditutup kemungkinan akan dialihkan menjadi tahanan rumah. Kepada pers, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan, keputusan ini didasarkan masalah keamanan dan demi kelancaran proses pemeriksaan diri Soeharto. Ia mengambil contoh demo-demo mahasiswa akhir-akhir ini di sekitar Jalan Cendana, yang tidak jarang berakhir dengan bentrokan antara para demonstran dan aparat keamanan. Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution tidak menyetujui pemindahan tersebut. Berikut keterangannya kepada Radio Nederland: Adnan Buyung Nasution [AB]: Ya menurut saya itu tidak fair dan tidak etis. Dan saya khawatir ini cara-cara yang menurut saya juga kurang manusiawi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam suatu negara hukum. Dia sudah sakit, sudah pikun. Dan jangan kita terperangkap kepada hal semata-mata memerikas Soeharto. Periksalah kalau perlu tangkaplah para putra-putinya dan kroni-kroninya. Dari sana bisa dikejar. Jangan orang yang sudah sakit, sudah pikun, sudah tidak mampu dia mengutarakan pikirannya dengan benar. Karena ada distorsi, ada kerusakan otak karena strokenya. Kan itu secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi namanya. * DUA LEDAKAN BOM MENGGUNCANG AMBON Ledakan bom di kawasan Jln Tamaela, Ambon, sekitar pukul 13.10 waktu setempat, mengakibatkan situasi kota Ambon kembali tegang. Kantor berita Antara melaporkan, berbagai aktifitas relatif sepi, sementara konsentrasi massa berada di sekitar tempat kejadian. Kemudian menyusul ledakan bom kedua sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan aparat keamanan berusaha menghalau massa dengan tembakan ke udara. Namun peluru nyasar mengenai seorang pengemudi yang tewas seketika. Mengenai pemicu terakhir konflik Ambon, berikut Thamrin Thomagola, sosiolog pada UI asal Maluku kepada Radio Nederland: Tamrin Thomagola [TT]: Saya kira yang paling dominan itu adalah kelompok-kelompok yang tergabung dalam organisasi-organisasi kekerasan, yang kita sebut dengan "structure of violent", yang selama ini sudah menanggung keuntungan , baik secara sosial maupun politik di Ambon. Mereka ini tidak ikhlas dan mempunyai pamrih supaya konflik di Ambon terus berlangsung. Dan kelompok-kelompok yang tergabung dalam jajaran jaringan kekerasan ini ada di kedua belah pihak. Untuk menentramkan suasana Ambon, pemerintah mengirim delapan satuan SSK polisi. Apakah penambahan pasukan ini dapat memulihkan keadaan ? TT: Ini masalahnya dengan aparat keamanan itu bukan soal jumlah, tapi soal kualitas penanganan di lapangan. Itu agak mengherankan. Sesudah satu tahun lebih ternyata aparat keamanan, baik tentara maupun polisi, itu tidak menguasai peta Ambon secara keseluruhan, sehingga tidak tahu di mana jalan-jalan yang harus digunting. Misalnya kalau terjadi mobilisasi massa. Ini sebenarnya kualitas penanganan itu yang sangat memprihatinkan. Jadi mestinya, hal itu yang diperbaiki. Bukan dengan menambah jumlah aparat di sana. Tapi saya dengar katanya delapan batalyon itu bukan menambah jumlah yang sudah ada tetapi mengganti yang lama. Nah kalau itu yang dilakukan saya kira barangkali perlu diikuti dengan pengenalan peta lapangan secara lebih cermat. * PRESIDEN DAN DPR AKAN PANGGIL MARZUKI DARUSMAN SOAL SP3 TEXMACO Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan terkejut akan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3, kasus Texmaco. Karena itu Gus Dur akan memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman, untuk menjelaskan keputusan tersebut. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Soetardjo Soerjogoeritno, hal ini menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih belum memuaskan. Karena itu ia akan mendorong Komisi II DPR untuk meminta penjelasan Jaksa Agung. Menurut Wakil Ketua DPR terbitnya SP3 ini menunjukkan bahwa hukum masih memandang bulu, dan Indonesia belum bisa menerapkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama. * KUNJUNGAN KENEGARAAN PASANGAN KERAJAAN JEPANG DI BELANDA Kaisar Jepang Akihito dan Permaisuri Michiko tiba di Belanda dalam rangka kunjungan kenegaraan tiga hari. Pasangan kerajaan Jepang ini meletakkan karangan bunga di monumen nasional korban perang Dunia II di Dam, Amsterdam. Di tempat ini juga selalu diperingati para korban pendudukan Jepang di Hindia-Belanda. Akihito dan Michiko disambut Ratu Belanda Beatrix dan Pangeran Claus di bandara Schiphol. Kunjungan kenegaraan ini memang menjadi bahan pembicaraan. Banyak organisasi para korban pendudukan Jepang menentang kedatangan Akihito, karena Jepang tidak mau membayar kompensasi atas semua penderitaan mereka. Karena itu pemerintah Belanda memberlakukan penjagaan keamanan yang ketat. Dalam tiga hari mendatang Kaisar Akihito juga akan mengunjungi kota Rotterdam, Leiden dan Den Haag. Tetapi pasangan kerajaan Jepang tidak akan meletakkan karangan bunga di Momumen Korban-korban Perang Hindia-Belanda di Den Haag. Akihito dan Michiko akan meninggalkan Belanda Jumat mendatang. * PENARIKAN MUNDUR TENTARA ISRAEL DARI LIBANON SELATAN AKAN SELESAI BEBERAPA HARI MENDATANG Penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Libanon Selatan akan selesai sepenuhnya dalam beberapa hari mendatang. Demikian Perdana Menteri Israel Ehud Barak, setelah akhir sidang darurat kabinet Senin kemarin. Selasa pagi ini tiga perempat tentara Israel diberitakan sudah kembali ke barak mereka di Israel. Sebenarnya penarikan mundur baru akan berakhir 7 Juli mendatang. Tetapi rencana ini dipercepat setelah Tentara Libanon Selatan SLA tiba-tiba dibubarkan. Milisi pro-Israel ini meninggalkan desa-desa di Libanon Selatan Senin kemarin, dan tempat mereka langsung digantikan oleh gerakan gerilya Islam Hezbollah. Ketika mengumumkan rencana penarikan yang dipercepat ini Barak menambahkan berakhirlah tragedi yang sudah berlangsung 18 tahun. Barak menyinggung invasi kedua Israel di Libanon tahun 1982. Tiga tahun kemudian ditetapkan zone keamanan di Libanon Selatan untuk melindungi wilayah Israel Utara dari kemungkinan serangan. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan berpendapat, pasukan perdamaian PBB di Libanon sekarang harus diperbanyak, dari 4500 orang menjadi sekitar 8000 orang tentara. * PERUNDINGAN LANGSUNG PEMERINTAH DAN PEMBERONTAK ISLAM FILIPINA Di Pulau Jolo Filipina Selatan, untuk pertama kali dilangsungkan perundingan langsung antara juru runding pemerintah Filipina dengan pihak penyandera. Sebetulnya perundingan tersebut direncanakan kemarin, tetapi tiba-tiba dibatalkan pihak penyandera. Mereka cemas tentara Filipina akan datang dalam jumlah besar. Presiden Joseph Estrada meminta kepada tentaranya untuk berjaga-jaga di belakang. Di kantor walikota Patikul, Gubernur Propinsi Jolo berunding dengan dua komandan kelompok pemberontak muslim Abu Sayyaf. Ke-21 orang sandera diculik satu bulan lalu dari Pulau Sipadan, Malaysia. Tidak ada rincian mengenai isi perundingan. * PARA PEMBERONTAK FIJI DIMINTA MEMBEBASKAN PERDANA MENTERI Dewan nasional Fiji yang terdiri atas 40 orang tetua suku menyerukan pembebasan Perdana Menteri Mahendra Chaudry dan 20 orang anggota parlemen lainnya yang ditahan. Sejak akhir pekan lalu mereka ditahan di gedung parlemen oleh sekelompok pemberontak bersenjata di bawah pimpinan pengusaha George Speight. Kelompok ini beranggapan masyarakat minoritas keturunan India di Fiji terlalu banyak memainkan peranan dalam pemerintahan. Perdana Menteri Chaudry adalah pemimpin pemerintah pertama yang berasal dari India. Dewan Tetua Fiji juga menyatakan dukungannya atas tindakan yang diambil Presiden Sir Ratu Kamisese Maraf, yang membuka kemungkinan untuk mengganti Chaudry. Para tetua suku akan membicarakan hal tersebut Rabu besok. Sebelumnya pemimpin pemberontak Speight menyatakan akan membebaskan semua tahanan apabila Dewan Tetua mendukung pendapatnya. * ALEJANDRO TOLEDO MUNDUR DARI PEMILU PRESIDEN PERU Alejandro Toledo, yang dicalonkan partai oposisi Peru dalam pemilihan umum presiden, mengundurkan diri secara resmi. Keputusan ini diambil setelah usulannya untuk menunda pemilu tahap kedua selama tiga minggu ditolak. Toledo mengusulkan agar dalam waktu tiga minggu ini dilakukan penyidikan mengenai prosedur penghitungan suara. Sementara itu komisi pemilihan umum Peru mengumumkan Presiden yang sekarang memerintah Alberto Fujimori akan dinyatakan sebagai pemenang, apabila Toledo mengundurkan diri. Dalam putaran pertama pemilu bulan April lalu, Fujimori tidak berhasil meraih suara mayoritas. Organisasi negara-negara benua Amerika OAS, menghentikan tugas mereka untuk mengamati jalannya putaran kedua pemilu. Menurut OAS saat ini teralu banyak kepincangan yang ditemui dalam proses pelaksanaan, karena itu mereka tidak bisa menjamin pemilu yang jujur. * UNI EROPA MENGIRIM PENGAMAT KE ZIMBABWE Uni Eropa bersedia mengirimkan 100 orang pengamat untuk mengawasi jalannya pemilihan umum di Zimbabwe. Para menteri luar negeri 15 negara anggota menyatakan mereka berharap pemilu yang akan dilangsungkan akhir Juni mendatang berlangsung dengan bebas dan jujur. Sebelumnya pemerintah di Harare menyatakan, para pengamat bisa menjalankan tugas dengan bebas. Selanjutnya sebuah komisi pengamat independen menyatakan Senin kemarin, pemilu kali ini tidak bisa dilangsungkan secara demokratis, karena situasi situasi di Zimbabwe yang tidak mengijinkan. Seperti diketahui saat ini para veteran kulit hitam Zimbabwe masih menduduki sejumlah besar lahan pertanian milik petani kulit putih. * DPR AKHIRNYA PANGGIL JAKSA AGUNG MENJELASKAN SP3 TEXMACO Intro: Buntut penerbitan SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus Texmaco yang kontroversial semakin panjang. DPR akhirnya harus memanggil Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk menjelaskan alasan penerbitan SP3 itu. Menurut penasihat hukum Texmaco, Adnan Buyung Nasution, SP3 ini tidak aneh tapi bisa menjadi preseden buruk. Adnan Buyung Nasution [AB]: Saya malah amat gembira, amat puas di satu pihak, tetapi di lain pihak saya memang risau. Risau tentang akibat-akibatnya sekarang yang benar-benar bisa menjadi contoh atau preseden buruk di negara kita ini nanti ke depan, di dalam proses penegakan hukum. Maksud saya begini, kasus Texmaco ini harus dijadikan contoh untuk proses belajar bahwa bangsa kita ini harus tegar, tetap teguh pada prinsip negara hukum itu. Pada nilai-nilai "teh rule of law"atau "rechtstaat" (negara hukum, Red.). Sebab apa yang terjadi sekarang adalah menurut saya akibat daripada tindakan pemerintah dahulu, dalam hal ini Kejaksaan Agung, yang terburu-buru tanpa melalui proses hukum, tanpa melalui apa yang dikatakan "due proces of law" langsung saja serta-merta mengumumkan secara luas pada publik melalui media massa bahwa Marimutu Sinivasan itu atau Dirut PF Texmaco Grup, menjadi tersangka. Hanya atas dasar laporan daripada seorang Menteri namanya Laksamana Sukardi. Itu menyalahi prinsip hukum. Dia kan harus diperiksa dulu. Diadakan penyidikan. Kalau sudah terbukti ada alat-alat bukti penunjang baru bisa ditetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah yang terjadi kan memang benar-benar menyalahi prinsip itu. Langsung saja diumumkan orang tersangka. Hancur nama baik dan reputasinya. Goyah itu perusahaan semua. 50.000 pegawainya jadi goyah semua. Bisnisnya juga menjadi goyah semuanya karena orang menjadi khawatir dan kehilangan kepercayaan. Dan dia pun akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik. Dan sekarang ternyata setelah diperiksa dengan seksama. Enam bulan diperiksa secara terus menerus dengan menggunakan tentu saja proses hukum yang obejktif dan fair, ternyata tidak ada bukti-bukti penunjang. Nah tentu saja Kejaksaan Agung demi hukum harus mengumumkan hasilnya. Dan kalau hasilnya memang tidak terbukti, tentu saja dia harus mengakhiri pemeriksaan. Radio Nederland [RN]: Yang menjadi pertanyaan sebetulnya dengan penerbitan SP3, suatu prestasi demi hukum, tetapi juga akan menjadi preseden yang sangat buruk kemudian, karena pertama wibawa pemerintah di depan hukum juga tercoreng bukan? AB: Persoalannya pemerintah sendiri bikin kesalahan. Membikin pengumuman yang mempengaruhi pendapat publik. Tidak ada di negara, di manapun negara hukum di dunia ini termasuk Nederland, yang pemerintahnya akan gegabah, ceroboh mengumumkan satu orang jadi tersangka tanpa ada pemeriksaan yang teliti. Akibatnya sekarang masyarakat diracuni, dipengaruhi oleh pendapat umum yang salah. Nah sekarang mau ditegakkan kebenaran, masyarakatnya marah jadinya. Tidak percaya, nah siapa yang salah ini? Pemerintah juga, jaksa agung juga. Tapi ini sumbernya Laksamana Sukardi. Sebagai menteri saya punya kesan dia punya kepentingan sendiri jadinya. Dan dia mau memaksakan pendapatnya harus benar. Jadi di sini menurut saya ini yang saya risaukan. Kalau begini caranya kita mau membangun atau menegakkan negara hukum, bisa rusak bangsa Indonesia ini. Karena bukan diajar masyarakat itu harus bersikap obyektif dan fair serta bersikap rasional, menunggu proses hukum itu bahwa seorang baru bersalah kalau dibuktikan bersalah di pengadilan. Ini tidak, sudah dikutuk dinyatakan tersangka, dicekal, diumumkan ke seluruh dunia sehingga publik terpengaruh. Ini musti kita tegakkan, tidak boleh terjadi begitu. RN: Sebagai penasihat hukum Sinivasan apakah nanti akan mengajukan semacam gugatan untuk pemulihan nama baik? AB: Kalau tergantung saya ya. Tapi kan biasanya orang dagang itu tidak akan sekeras itu. Saya belum bicara dengan klien saya. Kalau saya di posisi dia, tentu saja akan saya tuntut. Bukan jaksa agung, tapi Laksamana Sukardi yang melakukan fitnah. Dia mengadukan, melaporkan kepada jaksa agung tanpa ada proses pemeriksaan, langsung mengumumkan itu tersangka, jaksa agungnnya. Hanya pada sesaat diserahkan berkas pengaduan, langsung diumumkan. Satu, kedua dia ngomong di DPR. Bikin keterangan "hearing" di DPR, yang amat merusak Texmaco. Nah ini kan membikin "public opinion" di negara ini. Nah kalau begini siapa dong yang bisa menegakkan hukum. Kalau orang bisa sewenang-wenang mengadukan orang dan mengutuk orang. Ini yang saya tidak setuju. Saya juga anti-korupsi dan saya berpuluh tahunberjuang melawan korupsi. Tapi tidak begini menegakkan hukum di negara ini. Ini bukan menegakkan kebenaran keadilan, tapi merusak persepsi, cita-cita orang terhukum itu. Demikian Adnan Buyung Nasution, penasihat hukum Texmaco. Sementara itu DPR akan memanggil Jaksa Agung untuk menjelaskan SP3 kasus Texmaco. Berikut ketua Komisi II DPR, Amin Aryoso. Amin Aryoso [AA]: Ya, oleh karena itu Komisi II akan memanggil jaksa agung untuk diminta keterangannya. Kira-kira hari Jumat jam 10.00, nanti Komisi II akan sidang untuk mendengar keterangan dari jaksa agung mengenai dasar-dasar hukum SP3 itu apa. RN: Sejauh yang kita dengar sampai saat ini salah satu alasan dari penerbitan SP3 itu ialah karena tidak ditemukannya bukti-bukti kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Apakah memang dasar ini cukup kuat? AA: Itulah yang akan kita teliti di dalam dengar pendapat itu. Memang yang kita baca di koran dasarnya memang itu. Tidak cukup bukti dan tidak ada kerugian negara. Tapi kan DPR tidak bisa menerima dengan begitu saja. Oleh karena itu kita mau dengar dulu, kemudian tentu akan disimpulkan oleh Komisi II. RN: Kalau kita sekarang mengandai-andai bahwa SP3 itu tidak akan dicabut atau digugat kembali, langkah apa yang akan diambil oleh Komisi II? AA: Oh itu sebetulnya yang namanya SP3 tidak mutlak. Kalau misalnya ada fakta baru itu bisa dibuka kembali. Kalau berandai-andai begitu. Tapi kan kita belum sampai bisa menyimpulkan apakah ini memang menurut hukum yang bisa dilakukan karena terbukti tidak cukup bukti atau pun tidak ada unsur kerugian. Nah itu kan menyolok. Korupsi itu unsur kerugian terhadap negara yang paling menentukan. Suatu pernyataan dari jaksa agung tidak ada unsur kerugian ini, klarifikasinya bagaimana? itu yang mau kita dengar lebih dulu. Henya yang mendengar itu kan seluruh anggota Komisi yang 57 orang. Bukan cuma saya saja. RN: Kalau anda memperhatikan reaksi spontan dari kalangan DPR, bagaimana setelah mendengar adanya penerbitan SP3 Texmaco? AA: Ya itu reaksi spontan boleh jadi, itu hak dari masing-masing anggota. Tetapi secara kelembagaan itu nanti akan diuji di dalam dengar pendapat. Sesudah semua mendengarkan alasan-alasannya apa baru tentu kita akan membuat suatu kesimpulan. dan kesimpulan itu bukan kesimpulan pribadi. Itu kesimpulan semua anggota dan itu kesimpulan dewan, Kesimpulan Komisi II. Itu yang belum bisa dikatakan sekarang karena kita belum mendengar. Terlalu pagi untuk bisa menyimpulkan sekarang. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan karena itu kita mengundang jaksa agung. Hari Jumat, tadi sudah ada konfirmasi akan datang jaksa agung ke DPR. RN: Yang kita dengar katanya presiden sendiri akan panggil jaksa agung untuk meminta klarifikasi? AA: Boleh jadi. Nah itu urusan presiden DPR punya urusan sendiri sebagai mitra kerja. Demikian Amin Aryoso, Ketua Komisi II DPR. * BIAR TERCEMAR KKN, PRESIDEN TETAP KE AUSTRALIA Intro: Meski rupiah masih rawan dan citra Gus Dur tercemar oleh isyu KKN, namun presiden kyai ini tidak perduli dan tetap saja bersiap-siap untuk jalan-jalan ke Australia. Tetapi pemeriksaan terhadap para mantan pejabat Orba ditingkatkannya. Kepala BPPN Cacuk Sudarijanto kemarin menegaskan bahwa Hasyim Wahid, adik kandung presiden Abdurrahman Wahid telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai staf ahlinya. Hasyim Wahid alias Gus Im mengajukan permohonan pengunduran dirinya secara lisan. "Pekerjaannya sekarang sudah tidak effektif lagi, karena sudah terbuka. Padahal pekerjaannya selama ini ibarat tugas James Bond", jelas Cacuk. Gus Im diangkat sebagai staf ahli di BPPN sejak Desember 1999 yang lalu. Pengangkatan Gus Im itu selama berbulan-bulan menjadi pergunjingan di kalangan elit politik.Termasuk pula di kalangan NU dan PKB yang ketika itu menguatirkan citra Gus Dur akan tercemar oleh ulah Gus Im. Semasa Orde Baru, Gus Im pernah dekat dengan Tommy Soeharto dan Moerdiono. "Gus Dur akhirnya bisa bertemu dengan Soeharto lewat jalur Gus Im", ujar seorang mantan pejabat Sekneg. Seorang kontraktor semasa Soeharto kemarin memberi komentar, "Kalau isyu KKN melanda Cendana setelah Soeharto berkuasa 5 tahun. Maka kini hanya dalam waktu 5 bulan Istana sudah dikepung isyu KKN. Mulai dari kasus SP3 Sofyan Wanandi, Sinivasan, Tommy Winata sampai Gus Im". Tetapi pengamat Indonesia di Australia Harold Crouch baru-baru ini mengatakan, karena tidak ada calon presiden dari partai-partai politik yang layak menggantikan Gus Dur maka presiden keempat ini sadar benar posisinya yang kuat itu. Itulah sebabnya mengapa dia berani bicara apapun tanpa kuatir akan ada dampak yang berarti. Sedangkan pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir menganggap, pengunduran diri Gus Im dari jabatan staf ahli BPPN tidak akan bisa memperbaiki citra Gus Dur bila tidak diikuti dengan pembenahan pemerintahan. Kepada pers ia menjelaskan, masalah yang dihadapi Gus Dur tidak hanya masalah Gus Im dan KKN. Tapi juga kredibilitas pemerintahnya yang kini dipertanyakan. Memang pengunduran diri Gus Im tidak banyak mempengaruhi pasar. Di samping itu DPR tetap akan menggunakan hak interpelasinya. Kalangan PDI-Perjuangan pun mendesak agar Gus Dur merubah kabinetnya dengan memberikan jumlah kursi terbesar kepada PDI-Perjuangan. Jika ini tidak dilakukan, maka PDI-Perjuangan bersama fraksi-fraksi lain di MPR termasuk Fraksi TNI dan Polri akan menggeser Gus Dur. Sehubungan dengan itu dapat dimengerti mengapa Deputy Gubernur Bank Indonesia, Anwar Nasution kemarin menjelaskan bahwa posisi rupiah diperkirakan masih rawan sampai Agustus 2000 nanti apabila tidak ada kontrol yang baik terhadap situasi politik dan keamanan di Indonesia. "Orang sekarang sudah bicara bagaimana menggusur Presiden", katanya. Nasution tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Diperkirakannya situasi panas baru akan mereda setelah bulan Agustus, setelah presiden memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR. Ditambahkannya, stabilitas rupiah tidak hanya tergantung dari intervensi BI dan faktor ekonomi lain, melainkan lebih disebabkan oleh faktor non-ekonomi. Karena, dari sisi ekonomi sama sekali tak ada yang perlu dikuatirkan lagi. "Letter of Intent" sudah ditandatangani oleh IMF dan Indonesia. Harga minyak pun sekarang cenderung meningkat bahkan sampai 30 dollar Amerika Serikat per gentong. Disamping itu iklim juga sedang baik sehingga panen melimpah, kata Anwar Nasution kepada pers. Perkembangan politik akhir-akhir ini memang selain membuat para pengusaha ragu-ragu, juga telah memancing kekuatiran dikalangan pejabat pemerintahan bahkan sampai ke tingkat kabinet. Dan ini yang menjadi salah satu sasaran kalangan-kalangan yang ingin menjatuhkan Gus Dur mulai dari para mantan pendukung Soeharto, Habibie, Wiranto maupun kalangan tokoh PDI Perjuangan. Bekas Menteri Laksamana Sukardi misalnya kemarin mempersoalkan surat SP3 yang dikeluarkan Jaksa Agung untuk pengusaha besar Sinivasan. Laksamana bertanya bagaimana mungkin seorang pengusaha bermasalah bisa keluar masuk Istana lalu mendapat Surat Penghentian Pemeriksaan atau SP3? Ia yakin SP3 untuk Sinivasan dikeluarkan secara tak normal. Ini jelas tidak terlepas dari permainan uang. Menurut suatu sumber, Marzuki yang melihat bahwa sulit untuk memproses Sinivasan yang dekat dengan Istana, sempat bertanya pada Laksamana kira-kira berapa banyak dana yang dapat diminta dari Sinivasan? Maka dengan melihat perkembangan politik akhir-akhir ini, bisa dimengerti mengapa para mantan pejabat Orde Baru seperti Murdiono, Mar'ie Muhamad dan Wiranto kemarin diperiksa. Gus Dur selain tidak mau memberi kesempatan kepada lawan-lawan politiknya untuk membiayai aksi-aksi anti-pemerintah, juga ingin mengalihkan perhatian masyarakat dari isyu-isyu KKN seputar Istana. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 24 May 2000 jam 05:07:14 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
