---------------------------------------------------------- FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 20/III/12-18 Juni 2000 ================================================ TAWAR MENAWAR MENJELANG AGUSTUS (POLITIK): Sidang tahunan MPR-RI bakal jadi ajang tawar-menawar kabinet baru. Sayang, tak dijamin penggantinya lebih profesional. Kalau banyak orang kini mengaku bosan membaca berita-berita politik, sebaliknya dengan aktifis dan pengamat. Akselerasi politik menjelang sidang tahunan MPR Agustus mendatang berlangsung amat cepat. Terlambat mengikuti berita sehari saja, dapat berarti "buta" analisis peta politik terkini. Soal rencana meng-"SI"-kan Gus Dur misalnya. Baru beberapa waktu lalu diyakini bakal terjadi, kini sudah berubah lagi. Seperti diberitakan media ini pada edisi lalu, sebagian elit PDI-P dan Partai Golkar mulai enggan "membeli" ide yang gencar diangkat Poros Tengah itu. Mereka berpendapat, nama "Mega-Akbar" yang diusulkan sebagai ganti duet "Gus Dur-Mega", kalaupun terpilih, umurnya takkan lama. Mereka khawatir, dalam waktu tiga bulan, duet ini bakal kembali digoyang Poros Tengah --khususnya kekuatan-kekuatan garis keras yang enggan dipimpin presiden perempuan. Ada perkembangan lain yang membuat upaya menggeser Gus Dur ini kian tak laku. Kasus Bulog yang dianggap kartu as melumpuhkan Gus Dur, kini mulai kehilangan bobot sensasinya. Pasalnya, para pemeran utama kasus ini yang dituduh menerima kucuran dana Yanatera Bulog, tiba-tiba secara kompak berjanji mengembalikan uang yang mereka terima. Mulai dari Teti, istri tersangka utama Soewondo, Aris Junaidi hingga Siti Farikha --yang diisukan seteru politik Gus Dur sebagai "orang ketiga" dalam rumah tangga sang presiden. Sehingga, tinggal Rp5 milyar saja - --dari Rp35 milyar dana Bulog yang ditransfer Sapuan-- yang belum bisa dikembalikan. Kecuali terhadap Sapuan, kemungkinan besar para pelaku utama kasus Bulog hanya akan dituntut secara perdata. Ini berarti, takkan ada bukti yang bisa menyeret Gus Dur terlibat kasus ini. Sempat timbul kecurigaan bahwa uang yang bakal dikembalikan itu, sebetulnya, bukan dana Bulog yang dulu diterima. Seorang pengamat percaya, pihak tertentu sedang mem-back up Gus Dur agar tak tergelincir karena kasus ini. "Jumlah Rp35 milyar 'kan nilainya kecil, bagi para pengusaha yang mempertaruhkan bisnisnya di bawah kepemimpinan Gus Dur," ujarnya. Soalnya, bagaimana membuktikan ini? Perkembangan demikian tak membuat para lawan politik Gus Dur berhenti bermanuver. Justru mereka memulai berbagai serangan baru. Amien Rais misalnya, baru-baru ini (7/6) merestui keinginan Parni Hadi, Pemimpin Umum Harian Republika yang berniat menuntut Gus Dur karena memecatnya dari posisi pemimpin redaksi LKBN Antara. Serangan lain, dilakukan Gubernur BI Syahril Sabirin yang menuduh Gus Dur mengintervensi BI, setelah Kejaksaan Agung menjadikannya tersangka kasus Bank Bali. Syahril menganggap Gus Dur telah melanggar pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1999 yang menegaskan tentang independensi BI terhadap campur tangan eksekutif. Hanya saja, serangan-serangan tersebut, tampaknya takkan berdampak kuat untuk menghempaskan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Sebab, di samping kadarnya lebih "ringan" dibandingkan isu korupsi, dalam hal Parni Hadi dan Syahril Sabirin, Gus Dur memang punya alasan kuat menghadapi keduanya. Dalam kasus Parni Hadi misalnya, meskipun dituduh melakukan intervensi terhadap lembaga pers, namun sebagai presiden Gus Dur memang punya wewenang mengganti pimpinan lembaga "plat merah" semacam Antara, selama belum ada aturan main baru yang ditetapkan parlemen. Sedangkan dalam kasus Syahril Sabirin, berdasarkan pengakuan Firman Soetjahya di pengadilan, Syahril memang hadir dalam rapat dengan "Tim Sukses Habibie" untuk mencairkan dana Bank Bali di Hotel Mulia, Jakarta. Namun, serangan pada Gus Dur toh tak cuma dilakukan Poros Tengah dan kawan-kawan. Klik tertentu dalam tubuh militer, diperkirakan sedang menyusun rencana mengacaukan Jakarta dengan tujuan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat dalam dan luar negeri pada pemerintahan Gus Dur. Hal ini disinyalir oleh Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Nurfaizi belum lama ini. Tapi, Muspida DKI Jakarta, termasuk Gubernur Sutiyoso yang belakangan terus digoyang lawan politiknya, telah bertekad menunjukkan prestasinya, mengamankan ibukota. Tidak berarti posisi Gus Dur kini aman 100% pada bulan Agustus nanti. Seperti sudah diketahui banyak orang, PDI-P dan Golkar memang berniat "menjewer" kuping Gus Dur yang mereka anggap keterlaluan ketika memecat dan menuduh dua menterinya terlibat KKN. Karena itu, hak interpelasi kelak tetap akan diajukan. Dan menurut seorang sumber, kedua partai besar tadi akan melakukan tawar-menawar ulang untuk menempatkan kembali orang mereka dalam kabinet dan pos-pos penting negara. "Pembicaraan yang terjadi, bukanlah bagaimana menggeser Gus Dur, tapi bagaimana menyusun formasi baru kabinet pasca Agustus," ujar sumber tadi. Saat ini pun PDI-P sudah mengusung nama Laksamana Sukardi untuk mengisi kursi Gubernur BI yang hampir pasti ditinggalkan Syahril Sabirin. Sementara pos-pos dalam kabinet, hingga kini, belum dibicarakan secara jelas.Tingginya posisi tawar PDI-P, sebenarnya sudah mulai terlihat ketika Bondan Gunawan yang merupakan orang dekat Gus Dur, dicopot. Bahkan, kabarnya, Gus Dur telah menyerahkan nasib Alwi Shihab, yang disebut-sebut terlibat kasus Bulog, pada Megawati. Poros Tengah tentu sudah berancang-ancang meminta jatah, bila terjadi reshuffle kabinet. Namun, Gus Dur sepertinya takkan meluluskan permintaan itu. Tak ada jaminan kabinet baru nanti bakal diisi oleh orang profesional, mengingat proses tawar-menawarnya tak beda dengan saat Gus Dur pertama kali menyusun kabinetnya tahun lalu. Keputusannya jadi tergantung pada para elit yang berunding. Kalau rakyat inginkan zaken kabinet, tak ada jalan lain, mesti menekan dari bawah. Ya, demonstrasi lagi, 'gitu. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ---------------------------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 15 Jun 2000 jam 06:38:28 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
