---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- DAFTAR KORUPSI DI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN JAKARTA, (SiaR, 12/7/2000). Pertamina, sekarang tercatat sebagai salah satu lembaga milik pemerintah dengan nilai indikasi KKN tertinggi, versi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mencapai nilai Rp 1,047 triliun. Menyusul kemudian Kementerian Negera Penanaman Modal/PBUMN dengan Rp 630,956 miliar. Setelah dua unggulan ini, menyusul 31 departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang ternyata juga korup, hasil pemeriksaan reguler BPKP anggaran 1999/2000. Berikut daftar Departemen dan LPND yang korup itu: 1. Bulog (Rp 213,190 miliar) 2. BKKBN (Rp 70,255 miliar) 3. Bank Indonesia (Rp 55,099 miliar) 4. Deptamben (Rp 55,099 miliar) 5. Dephutubun (Rp 49,798 miliar) 6. Depdagri (Rp 49,226 miliar) 7. Dep Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (Rp 33,365 miliar) 8. Depkeu (Rp 32,621 miliar) 9. Departemen Perhubungan (19 kasus) Rp 23,361 miliar 10. Badan Pengendali Dampak Lingkungan (1 kasus) Rp18,823 miliar 11. Lembaga Kantor Berita Antara (1 kasus) Rp16,328 miliar 12. BPPT (4 kasus) senilai Rp 11,640 miliar 13. Menneg Riset dan Teknologi (1 kasus) Rp 10,621 miliar 14. Depdiknas (22 kasus) Rp 7,268 miliar 15. Menneg Trans dan Kependudukan (10 kasus) Rp 4,013 miliar 16. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan (1 kasus) Rp 3,367 miliar 17. Menteri Negara Lingkungan Hidup (2 kasus) Rp 3,143 miliar 18. Deptan (10 kasus ) Rp 2,532 miliar 19. Bappenas (5 kasus) Rp 2,353 miliar 20. Depnaker (6 kasus) Rp 2,271 miliar 21. Badan Informasi dan Komunikasi Sosial (2 kasus) Rp 1,568 miliar 22. Depkeh/hukum dan Perundangundangan (2 kasus) Rp 1,422 miliar 23. Mennegkop dan UKM (6 kasus) Rp 1,371 miliar 24. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (4 kasus) Rp 1,359 miliar 25. LAPAN (2 kasus) Rp 1,094 miliar 26. BPN (3 kasus) Rp 1,001 miliar 27. Deplu (2 kasus) Rp 906,180 juta 28. Depkes (3 kasus) Rp 824,561 juta 29. Depag (4 kasus) Rp 762,768 juta 30. Kejagung (1 kasus) Rp 164,977 juta 31. LIPI (1 kasus) Rp 140 juta *** - -------------------------------------------------- SiaR WEBSITE: http://lawpc42.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 12 Jul 2000 jam 12:18:50 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
