---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Fraksi-fraksi MPR Keluarkan Kesepakatan. Tidak akan Jatuhkan Presiden Senin, 17 Juli 2000 JAKARTA (Media Indonesia): Tiga pekan menjelang Sidang Umum Tahunan MPR yang dijadwalkan 7-18 Agustus 2000, fraksi-fraksi MPR membuat kesepakatan bersama. Intinya untuk meredakan ketegangan politik. Seruan bersama fraksi-fraksi MPR itu diumumkan tadi malam di Jakarta setelah pimpinan fraksi-fraksi tersebut mengadakan pertemuan sejak pukul 10.00 hingga pukul 16.00 WIB kemarin. Forum fraksi-fraksi MPR tersebut menghasilkan empat kesepakatan. Yakni mengutamakan kesatuan politik walau berbeda; mendahulukan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan kelompok; menghindarkan politik kekuasaan atau tirani massa; dan memperdalam kerja sama dalam rangka menyelesaikan krisis bangsa dalam waktu singkat. Seruan tersebut ditandatangani Sucipto (PDIP), Ahmad Karmani (PPP), Fahmi Idris (Golkar), Jusuf Muhammad (PKB), A.M. Lutfi (Reformasi), Hari Sabarno (Fraksi TNI/Polri), Hamdan Zulfa (PBB). Hadir pada forum itu antara lain, Ketua MPR Amien Rais, Ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua MPR Matori Abdul Djalil, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar serta pimpinan fraksi-fraksi di MPR lainnya. Ketua Fraksi PDIP DPR Arifin Panigoro mengatakan forum tersebut menekankan bahwa fraksi-fraksi ingin agar Sidang Umum Tahunan MPR berjalan lancar. ``Jangan antara kita ribut-ribut lalu partai-partai dituduh hanya memikirkan diri sendiri,`` katanya. Ketika didesak apakah forum tersebut menjamin posisi Gus Dur tidak diutak-atik, Arifin menegaskan di MPR tidak ada fraksi yang dominan dan semua fraksi tidak ingin melakukan hal-hal yang destruktif. ``Apakah menjatuhkan Gus Dur adalah hal destruktif?`` kejar wartawan. ``Yah, saya rasa begitu,`` tukasnya. Sekretaris F-PDIP DPR Heri Ahmadi mengatakan inti pertemuan tersebut adalah upaya menciptakan kerja sama antarlembaga-lembaga negara, dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing, dalam hal ini parlemen dan Presiden. Menurut dia, forum tersebut menyatakan dua hal. Pertama, hal-hal normatif yang setiap saat harus diingatkan, misalnya soal kesatuan dan persatuan. Kedua, menyangkut hal-hal aktual yang garis besarnya adalah mengingatkan bahwa demokrasi tidak perlu menghilangkan kesantunan. Namun Heri menepis anggapan bahwa forum fraksi-fraksi MPR sudah sepakat dalam menyikapi laporan Presiden. Soal laporan Presiden, tambahnya, kuncinya ada pada komisi pertanggungjawaban yang akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Ketidakpastian Seruan fraksi-fraksi MPR itu juga mengemukakan bahwa ketegangan politik yang berlangsung dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan suasana ketidakpastian yang tidak menguntungkan bagi upaya pemulihan berbagai krisis terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, serta ancaman disintegrasi. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sadar dan terencana untuk meredakan ketegangan politik, baik di kalangan elite maupun masyarakat. Seruan tersebut dikeluarkan karena menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbesar yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Bermukim tersebar dalam ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. ``Masyarakat yang majemuk seperti itu merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati sekaligus sebagai tantangan yang memerlukan kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa,`` tulis pernyataan itu. Dimaklumi bahwa untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat menerima kemajemukan itu telah terjadi berbagai gejolak yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih berkaitan dengan pernyataan bersama fraksi-fraksi MPR itu, Akbar Tandjung mengatakan sejauh ini DPR sama sekali tidak berupaya menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Umum Tahunan MPR mendatang. Tetapi sudah merupakan tugas DPR untuk melakukan kontrol yang ketat kepada pemerintah. Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR Fahmi Idris juga menegaskan hal serupa. ``Tidak ada tugas Sidang Umum Tahunan MPR untuk mengganti dan mengangkat presiden karena hal itu tidak ada agendanya,`` kata Fahmi Idris lagi.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Jul 2000 jam 09:34:59 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
