---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Kompas, 18 Juli 2000 Sekjen PBB Berusaha tak Agendakan Maluku * Menlu: RI tidak Terima Intervensi Negatif Jakarta, Kompas Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Kofi Annan akan berusaha tidak memasukkan masalah Maluku ke dalam agenda PBB, meskipun banyak pihak meminta masalah Maluku dibicarakan secara khusus dalam agenda PBB. Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Alwi Shihab menegaskan, pada prinsipnya, pemerintah tidak bisa menerima intervensi asing yang bersifat negatif, dalam arti menggerogoti kedaulatan negara RI. "Saya telah menerima telepon dari Sekjen PBB Kofi Annan yang mengatakan pihaknya menerima permintaan dari berbagai pihak agar masalah Maluku dibicarakan secara khusus di PBB. Akan tetapi, saya meyakinkan dia, dalam waktu satu minggu ini keadaan akan mereda, sehingga tak perlu membicarakan lagi masalah Maluku di PBB," ujar Presiden di Bina Graha, Jakarta, Senin (17/7), saat bertemu dengan para duta besar Uni Eropa dan para gubernur. "Kofi Annan bilang, pihaknya akan mengusahakan agar suara-suara yang menginginkan perlunya pasukan asing tidak sampai diagendakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB," kata Presiden. Tak terima Usai melantik serangkaian pejabat tinggi di Departemen Luar Negeri (Deplu), Menlu Alwi Shihab menegaskan, pada prinsipnya Indonesia tidak bisa menerima intervensi negatif. "Saya mengatakan, intervensi positif itu apabila berkisar pada bantuan kemanusiaan. Tetapi intervensi negatif itu, artinya menggerogoti kedaulatan kita. Dan itu tidak bisa kita terima," tegas Alwi Shihab. Ia menekankan, tidak bisa menerima adanya satu tentara asing, baik dari PBB atau negara lain, menginjak wilayah Indonesia. Karena itu, ia menekankan, tidak perlu terlalu mempedulikan pandangan asing yang menganggap Indonesia tidak mampu mengatasi masalah Maluku. "Itu terserah mereka. Tetapi sekarang kita bekerja keras," katanya. Menanggapi masih terus berlangsungnya pertikaian dan kekerasan di Maluku meski status darurat sipil sudah diterapkan, Sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababan, dalam kesempatan terpisah mengungkapkan, pihaknya lebih mengusulkan diundangnya misi PBB, bukan pasukan PBB. Sementara Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir, yang baru kembali dari berbagai pertemuan internasional di Jerman, mengungkapkan, rakyat Eropa memang agak kebingungan juga dalam menyikapi soal Maluku. "Mereka juga tidak begitu setuju kalau dikirim pasukan PBB ke Maluku, tetapi ada baiknya kalau dikirimkan terlebih dahulu special rapporteur PBB ke Maluku untuk menilai kondisi hak asasi manusia secara fair," kata Munir. Namun, kata Munir, persoalannya special rapporteur itu hanya bisa dikirim kalau ada permintaan resmi dari Indonesia. AS pilih Australia Di Sydney, Australia, Menteri Pertahanan (Menhan) AS William Cohen mengatakan, sejauh ini belum ada permintaan dari Indonesia kepada AS untuk membantu menuntaskan persoalan Maluku. Namun, bila ada intervensi asing di Maluku, Cohen berharap Australia bisa mengoordinasikan hal itu. Selain lebih dekat, Australia juga dipandangan berhasil memulihkan perdamaian di Timor Timur (Timtim). Cohen berkunjung dua hari di Australia. Usai berbicara dengan mitranya, Menhan Australia John Moore, Cohen mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan sangat hati-hati, terutama dalam upaya memberi tanggapan yang paling tepat. Ia sekali lagi menegaskan, hingga saat ini belum ada permintaan bantuan resmi dari Pemerintah Indonesia. Menanggapi hal itu, Dirjenpol Deplu Dr N Hassan Wirajuda mengatakan, masalah Maluku tidak bisa disamakan dengan Timtim yang sejak awal sudah menjadi masalah internasional. "Ini kan masalah intern," katanya. Selain itu, Maluku berada di negara yang pemerintahannya masih efektif. Karena itu, adanya intervensi asing, walau dalam bentuk kemanusiaan, hanya bisa dilaksanakan bila ada permintaan resmi dari Pemerintah Indonesia. Wirajuda meragukan efektivitas intervensi kemanusiaan asing dalam wilayah konflik seperti Maluku. "Sebagai konsep, intervensi kemanusiaan itu sangat meragukan. Tidak jelas. Dan dalam praktiknya, sangat tidak konsisten," lanjutnya. Ia lalu memberi contoh, intervensi kemanusiaan justru tidak bergerak di Rwanda, Burundi, dan Somalia yang jelas-jelas pemerintahannya sudah tidak efektif. (AFP/Reuters/gun/osd/oki/rie) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 19 Jul 2000 jam 05:16:09 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
