---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 21 Juli 2000 15:40 UTC ** PEMBERONTAK MUSLIM DI PULAU JOLO BEBASKAN DUA SANDERA LAGI ** TOPIK GEMA WARTA: WAJAH ASLI AKBAR TANJUNG NAMPAK KETIKA IA MENAMPILKAN MEGAWATI ** PERTIKAIAN ANTARA GUS DUR DENGAN GOLKAR SEMAKIN MERUNCING ** KEJAKSAAN AGUNG TIDAK BERHASIL TEMUKAN HARTA MANTAN PRESIDEN SOEHARTO DI LUAR NEGERI ** TOPIK GEMA WARTA: MESKIPUN KECEWA, DPR TIDAK BISA LENGSERKAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID * PEMBERONTAK MUSLIM DI PULAU JOLO BEBASKAN DUA SANDERA LAGI Para pemberontak muslim di Pulau Jolo Filipina kembali membebaskan dua orang sandera, kemungkinan adalah dua guru Filipina. Sebelum itu, pemberontak membebaskan empat sandera warga Malaysia. Pemberontak Abu Sayyaf saat ini masih menyandera 31 orang, termasuk 10 warga Eropa. Tidak jelas apakah ke enam sandera itu dibebaskan dengan membayar uang tebusan. * TIMOR TIMUR INGIN BERGABUNG DENGAN ASEAN Sesudah kemerdekaan, Timor Timur ingin bergabung dengan organisasi internasional di kawasan itu. Pemimpin Timor Timur Jose Ramos-Horta mengatakan negaranya ingin bergabung dengan ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Namun pada saat yang sama, Timor Timur juga ingin menjalin hubungan dengan negara-negara di Pasifik. Ramos-Horta tengah berkunjung di Bangkok, Thailand. Pekan depan, ASEAN akan melangsungkan pertemuan tahunan para menteri di kota tersebut. Pemimpin Timor Timur itu di masa lalu mengkritik ASEAN yang banyak dipengaruhi Indonesia. Awal tahun ini, ASEAN menyatakan masih belum berencana menerima Timor Timur sebagai anggota. * NEGARA-NEGARA INDUSTRI G7 BERSEDIA RINGANKAN UTANG TAPI TIDAK MENGHAPUSKANNYA Para pemimpin tujuh negara industri maju berkumpul di Okinawa Jepang dalam rangka pertemuan puncak tiga hari membicarakan isu-isu ekonomi. Agenda pertemuan membahas antara lain ketimpangan antara negara kaya dan miskin, keterbelakangan negara-negara ekonomi lemah di bidang teknologi informasi seperti internet. Ke tujuh negara industri kaya bersedia meringankan beban utang negara-negara miskin tapi menolak penghapusan utang. Rusia yang berulangkali mendesakkan hal itu, tampaknya juga tidak akan menerima penghapusan hutang. Hari ini Presiden Rusia Vladimir Putin bergabung dengan kelompok tujuh negara itu. Dalam KTT yang disebut G-8 , isu-isu internasional seperti konflik regional maupun lingkungan juga akan dibicarakan. Pada awal pertemuan, sebanyak empat aktivis organisasi lingkungan hidup Greenpeace ditahan. Mereka melangsungkan aksi menentang penghancuran hutan-hutan tropis. * POLISI SPANYOL BERHASIL JINAKKAN SEBUAH BOM MOBIL Polisi Spanyol di Malaga berhasil menjinakkan sebuah bom mobil, menyusul tip atas nama gerakan separatis Baskia ETA. Dalam waktu seminggu, sebanyak enam serangan bom terjadi di Spanyol, yang menewaskan antara lain seorang anggota dewan kotapraja Malaga. Sementara di ibukota Baskia, Vitoria, polisi berhasil menemukan gudang penyimpanan senjata milik ETA. Polisi menyita senjata dan bahan peledak dalam jumlah besar. Bahan-bahan peledak itu dicuri dari Perancis tahun lalu, oleh komando bersama Baskia dan Breton. * KTT TIMUR TENGAH DILANJUTKAN TANPA BILL CLINTON Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright menggantikan Presiden Bill Clinton dalam perundingan KTT Timur Tengah di Camp David. Clinton berangkat ke Jepang untuk menghadiri KTT G8. Albright harus ulang alik antara delegasi Israel dengan Palestina. KTT itu kemarin nampaknya telah gagal, tapi Clinton berhasil membuat Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan Presiden Palestina Yasser Arafat melanjutkan pembicaraan tanpa dirinya. Menurut radio militer Israel, Amerika mengajukan usulan perdamaian mengenai semua isu kecuali status kota Yerusalem. Barak dilaporkan menerima usulan itu, tapi Arafat menolak. * WAJAH ASLI AKBAR TANJUNG NAMPAK KETIKA IA MENAMPILKAN MEGAWATI Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung menyarankan agar Presiden Abdurrahman Wahid menyerahkan tugas pemerintahan sehari-hari kepada Wapres Megawati. Walaupun usulan itu sempat diperlunak, dengan tambahan bahwa Megawati tetap harus berkonsultasi dengan Presiden, Akbar jelas tidak disenangi Gus Dur dan para pendukungnya. Gus Dur sendiri mengatakan kepada para pembantunya bahwa sejak semula ia tidak khawatir pada Amien Rais tetapi justru pada Akbar Tanjung yang punya "banyak kunci", katanya. Laporan koresonden Syahrir dari Jakarta: Semua orang memang masih ingat, Akbar Tandjung sempat mengkhianati Soeharto bersama-sama Ginandjar Kartasasmita, bahkan Akbar sempat pula ikut menjatuhkan Habibie. Kini oleh kelompok Gus Dur Akbar dianggap sedang sibuk berkonspirasi menjatuhkan Gus Dur agar ia bisa naik menjadi Wakil Presiden, mendampingi Megawati. Namun Akbar kemarin menunjuk pada kekurangan-kekurangan fisik Gus Dur. Karena itu sebaiknya Gus Dur dibatasi hanya untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan saja, katanya. Bagi Akbar ini jauh lebih baik daripada membentuk menteri pertama, seperti yang pernah berkembang, katanya di Jakarta Jumat kemarin. Sekalipun tugas-tugas pemerintah dipegang Wapres, tidak otomatis semua keputusan diambil Megawati, jelasnya. Untuk hal-hal yang penting dan essensial, keputusan tetap harus diambil presiden sendiri. Sedangkan keputusan teknis dapat dilakukan Wapres beserta para menteri kabinet. Akbar juga mengancam bahwa Golkar tengah mempersiapkan diri untuk menjadi partai oposisi. Tetapi soal tenggang waktunya belum berani ia kemukakan. Dia mengisyaratkan keputusan untuk beroposisi diambil jika presiden tidak mau mengubah sikapnya. Ditambahkannya pula Golkar siap beraliansi dengan partai lain, utamanya dengan PDI-P. Sampai saat ini ia menilai hubungan Golkar dengan PDI-P cukup baik. Dilihat dari sikap Akbar ini nampaknya Golkar ingin menarik dukungannya pada kabinet Gus Dur. Artinya semua menterinya akan dicabut dari kabinet Gus Dur. Tetapi hingga kemarin baru Mahadi Sinambela yang bersedia untuk keluar. Sedangkan Marzuki Darusman dan Bomer Pasaribu masih ragu-ragu. Bahkan di antara mereka ada yang sudah bersiap-siap masuk PKB, partainya Gus Dur. Kalau Gus Dur bisa bertahan nampaknya mayoritas anggota kabinetnya akan terdiri dari orang-orang PKB. Sementara itu tiga fraksi di DPR kemarin menyatakan diri bergabung membela Gus Dur. Mereka tidak ingin Gus Dur dijatuhkan. Mereka pun siap beradu dengan aliansi gajah bila ada upaya untuk menjatuhkan Gus Dur dalam Sidang Tahunan MPR mendatang. Ketiga fraksi itu kemarin melakukan jumpa pers bersama. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa diwakili ketuanya Manase Malo. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Taufikurrahman Saleh, Ketua Fraksi Persatuan Daulat ummat KH Ahmad Syatari juga hadir di ruang Fraksi Kebangkitan Bangsa. KH Syatari mengtatakan, siapa pun yang akan menjatuhkan Gus dur harus berhadapan dengan massa NU. Aliansi baru ini dibentuk setelah mereka melihat saat ini banyak upaya ke arah penjatuhan Gus Dur. Aliansi ini tampaknya akan bekerjasama dengan massa NU dan massa rakyat lainnya di luar gedung DPR/MPR. Sebab jika dihitung-hitung pendukung Gus Dur di DPR hanya sekitar 60 sedangkan yang menentang Gus Dur sekitar 350 suara. Maka usulan Akbar Tandjung yang pada hakekatnya meminta Mega menjadi semacam perdana menteri, dianggap sebagai jalan keluar agar tidak ada pertumpahan darah. * PERTIKAIAN ANTARA GUS DUR DENGAN GOLKAR SEMAKIN MERUNCING Ketua DPR, Akbar Tandjung mengatakan bahwa Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri seharusnya mengambil alih tugas sehari-hari Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Akbar Tandjung, pengalihan kekuasan seperti itu layak dipertimbangkan apabila presiden ternyata tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari. Ucapan Akbar Tandjung itu semakin memperuncing pertikaian antara Wahid dengan Golkar. Presiden Wahid kembali menerima kritikan tajam baik oleh DPR maupun pers. Kemarin, Wahid mengejutkan para anggota parlemen ketika menolak memberi penjelasan mengenai pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla sebagai menteri beberapa bulan lalu. * KEJAKSAAN AGUNG TIDAK BERHASIL TEMUKAN HARTA MANTAN PRESIDEN SOEHARTO DI LUAR NEGERI Pihak Kejaksaan Agung tidak mampu menemukan harta mantan presiden Soeharto di luar negeri. Dengan demikian sidang dugaan kasus KKN Soeharto hanya akan berpusat pada harta milik di Indonesia. Demikian dinyatakan Jaksa Agung Marzuki Darusman kemarin sesudah tim kejaksaan agung menyita sebuah vila di atas tanah seluas delapan hektar milik yayasan yang didirikan Soeharto. Jaksa Agung selanjutnya mengatakan bahwa sidang perkara dugaan KKN itu nantinya akan diarahkan pada sejumlah yayasan Soeharto, dan dugaan penyalahgunaan dana yayasan untuk memperkaya keluarga dan kroninya. Jaksa Agung akan memasukkan kasus itu ke pengadilan sebelum 10 Agustus. Tahun lalu, Majalah Amerika Time memberitakan bahwa harta Soeharto dan keluarganya mencapai 15 milyar dolar. Sebanyak sembilan milyar dolar dipindahkan secara tergesa-gesa dari rekening bank di Swiss ke Austria pada saat Soeharto jatuh dari kekuasaan Mei 1998. * MESKIPUN KECEWA, DPR TIDAK BISA LENGSERKAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DPR boleh kecewa dan membuat pernyataan tidak puas dengan jawaban Presiden Abdurrahman Wahid atas hak interpelasi mereka. Dan Gus Dur pun bisa menganggap angin lalu semua kecaman DPR. Karena DPR tidak bisa melengserkan Gus Dur. Menurut Harun Al-Rasyid, hanya MPR yang mampu turunkan Gus Dur. Harun Al-Rassyid [HAR]:Menjatuhkan dia itu tidak dengan interpelasi. Kalau sisitim parlementer memang masih bisa dengan mengajukan mosi tidak percaya. Sistim UUD 45, tidak ada mekanisme itu Radio Nederland [RN]: Berdasarkan konstitusi sekarang, apakah tidak dimungkinkan untuk melengserkan Gus Dur? HAR: Ya tidak bisa. Itu melalui TAP MPR itu, melalui pertanggungjawaban presiden. Presiden itu hanya bisa dijatuhkan melalui pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR. Aturan mainnya begitu. RN: Kalau MPR sekarang mau menjatatuhkan Gus Dur, berarti harus mengubah sidang umum nanti menjadi sidang istimewa, begitu Pak Harun? HAR: Sidang istimewa itu prosesnya harus dimulai dari DPR. Tidak atas insisiatif MPR. DPR harus kirim memorandum dulu kepada presiden. Kemudian baru dia meminta MPR mengadakan sidang istimewa. Jadi prosedur agak sulit juga ini. RN: Secara politik kita lihat Gus Dur kedudukannya memang sangat kuat, ya Pak Harun? HAR: Ya, sangat kuat. RN: Bapak sebagai pakar hukum Tata Negara, apakah konstitusi sekarang memang tidak memungkinkan untuk menurunkan Gus Dur? HAR: Konstitusi itu tidak mengatur soal itu. Itu kan sangat sumir sekali, hanya 37 pasal, tidak ada satu pasal yang mengakui mengenai pertanggunjawaban presiden. Dia itu di luar konstitusi, tidak di dalam konstitusi RN: Sehingga sebetulnya omongan orang, yang untuk turunkan Gus Dur dalam waktu satu dua bulan ini tidak ada dasar konstitusional? HAR: Tidak, tidak. Saya rasa tidak bisa itu. Kalau kita mau pegang aturan main, tidak bisa itu. RN: Kita kembali pada hak interpelasi DPR yang kemarin tidak dijawab oleh Gus Dur ya, dan banyak anggota DPR yang kecewa. Menurut Bapak apakah ini punya dampak politis? HAR: Untuk partai-partai tertentu, ya. Tetapi untuk partai lain yang membela Gus Dur ya tidak. RN: Bapak melihat ini sebagai kondisi yang kurang begitu menguntungkan untuk perkembangan politik khususnya menjelang Sidang Umum Agustus nanti? HAR: Ya jelas, kurang menguntungkan. RN: Kalau sekarang elit-elit politik, eksekutif dan legislatif saling tuding menuding, ini suatu pendidikan politik yang baik atau tidak untuk bangsa ini? HAR: Tidak. Ini gejala tidak sehat ini. Memang sekarang ini kelihatan ada usaha-usaha untuk menjatuhkan Gus Dur sebelum 2004. Tapi yang mempertahankan Gus Dur juga cukup kuat. Kelompok yang akan mempertahankan Gus Dur saya rasa lebih kuat dari yang akan menjatuhkan Gus Dur. Dengan menjatuhkan Gus Dur belum tentu kondisi akan menjadi lebih baik. Demikian pakar hukum tata negara, Harun Al-Rasyid. Meskipun DPR ingin menurunkan Gus Dur, itu pun, prosesnya sangat panjang, dan tidak dimungkinkan secara konstitusional, demikian Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Abdul Bari Azed. Abdul Bari Azed [ABA]: Secara konstutusi DPR tidak bisa menjatuhkan presiden. Tetapi yang berhak menjatuhkan atau mengganti presiden adalah MPR sebagai lembaga negara tertinggi, sebagai pemegang kedaulatan rakyat. RN: Apakah hal itu dimungkinkan dalam sidang umum mendatang yang bisa diubah menjadi sidang istimewa? ABA: Kalau kita lihat perkembangan dari jawaban presiden terhadap hak interpelasi kemarin tidak memuaskan, dan DPR sebagian terbesar fraksi-fraksinya tidak puas dengan jawabnan presiden, karena jawaban presiden kemarin itu tidak menyentuh substansi pertanyaan yang disampaikan oleh DPR melalui hak interpelasinya. Malah presiden menyampaikan tidak adanya aturan interpelasi di dalam UUD 45. Jadi ini perlu kita luruskan bahwa UUD 45 mengatur hal-hal pokok. Sedangkan secara tata tertib dimungkinkan DPR itu menggunakan hak interpelasinya. Jadi adalah sah-sah saja bahwa DPR mengajukan interpelasi mengenai pemecatan dua orang menteri di kabinetnya itu. Jadi dengan demikian yang diminta oleh DPR kemarin itu adalah jawaban yang konkrit dari presiden, meminta penjelasan yang pertama dengan menyatakan tidak kompak. Yang kedua beliau menyebut KKN. Jadi ini yang perlu diketahui oleh publik. DPR sebagai pembawa aspirasi rakyat ingin meminta penjelasan kepada presiden ketidakkonsitensian ini. Yang mana yang benar dari kedua tuduhan itu. DPR pada pokoknya tidak bisa menjatuhkan presiden selama sebelum ada sidang istimewa. Nah sidang tahunan yang akan diadakan bulan Agustus depan ini adalah laporan semacam progress report. Artinya kalau tidak puas mengenai laporan itu, itu bisa ditinjau sebagai laporan tahunan. Tetapi kalau untuk menjatatuhkan, DPR bisa mengirim memorandum kepada presiden untuk memperbaiki laporan itu ataupun pertanggungannya mengenai interpelasi atau kebijaksaan yang lain, kemudian tidak juga berhasil maka diberi tempo satu bulan. Apabila tidak berhasil lagi, baru mendesak sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden. RN: Yang jelas Gus Dur ini kuat secara konstitusional sampai tahun 2004? AA: DPR itu tidak bisa menjatuhkan Gus Dur kecuali nanti kalau di dalam itu tidak memuaskan, DPR membuat pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat itu disampaikan lagi kepada pemerintah ternyata pemerintah tidak menanggapi, kemudian nanti fraksi-fraksi yang ada itu mengirim surat kepada MPR untuk bersidang, kalau memang memorandum atau kelengkapannya itu tidak memuaskan lagi. Jadi ada prosedur lagi. Yang jadi persoalan dari hukum tata negara ini, apakah peraturan tata tertib yang dibuat DPR itu mengikat pihak lain. Ini yang jadi masalah. Karena ada pemikiran supaya peraturtan tata tertib itu dikukuhkan dalam satu undang-undang. Yang ini yang belum terlaksana baik di masa lalu maupun di MPR era reformasi ini. Tidak terpikirkan begitu. Demikian Abdul Bari Azed, dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Jul 2000 jam 17:45:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
