---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Presiden pada Apel Komandan Satuan TNI AD di Malang Loyalitas TNI pada Pemerintah Selasa, 25 Juli 2000 Malang, Kompas Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan, arti profesional bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ketundukan pada komandan. Dalam hal ini, loyalitas TNI lalu menjadi tegas, yakni loyalitas kepada Kepala Negara RI, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara memiliki loyalitas kepada pemerintah. Presiden mengemukakan hal itu dalam Apel Komandan Satuan TNI AD yang dipusatkan di Markas Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara Karangploso, Malang, Senin (24/7). Tidak kurang dari 46 jenderal TNI AD hadir dalam apel tersebut. Apel kali ini terkesan istimewa, karena sebelumnya dalam kegiatan apel komandan satuan di jajaran TNI AD hanya dilaksanakan pada kesatuan masing-masing dan tidak melibatkan keseluruhan petinggi TNI, termasuk panglima kodam, komandan korem, serta komandan batalyon. Para jenderal yang hadir antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tyasno Sudarto, Panglima Kostrad Letjen Agus Wirahadikusumah, Komandan Kodiklat TNI AD Letjen Amir Sembiring, dan Asisten Operasi KSAD Mayjen Syahrir. Seluruh panglima kodam, komandan batalyon, dan komandan korem juga hadir. Turut juga hadir Panglima TNI Laksamana Widodo AS, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Panglima Armada Timur Laksda Adi Hariyono dan Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, "Itulah pokok kehidupan TNI. Ini sangat penting sekali disampaikan agar terjadi timbal balik. Kita sebagai bangsa memikirkan masa depan dan kebutuhan seperti peralatan, personel dan kesejahteraan TNI dan Polri. Timbal baliknya, TNI dan Polri memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan demikian, kata-kata yang menyebutkan TNI berasal dari rakyat bukan semboyan belaka, melainkan menjadi kenyataan." Pilihan berat Presiden mengungkapkan, berbagai krisis di Tanah Air, termasuk krisis integritas teritorial dalam negeri, menghadapkan pemerintah pada pilihan yang berat. Bangsa Indonesia menyadari TNI harus senantiasa mempertahankan tegak berdirinya simbol-simbol negara. Namun, terhadap perkembangan di Papua, Aceh, dan sejumlah wilayah yang menuntut kemerdekaan, pemerintah menghadapi dua pilihan, apakah akan berunding di satu pihak atau memilih menggunakan jalan kekerasan di pihak lain, dalam rangka menjaga keutuhan negara Indonesia. Pemerintah, lanjut Presiden, memutuskan untuk menjalani politik negosiasi, perundingan. "Namanya perundingan, ya, memang bisa mulur atau mungkret. Kadang-kadang pilihan ini memang bisa membuat pimpinan TNI dan Polri menjadi geregetan. Tapi, inilah jalan yang bisa ditempuh. Sebab, jika tidak, jika harus menggunakan jalan kekerasan, tenaga kita tidak mencukupi. Sekarang saja tenaga kita sedang habis-habisan untuk mengurus Propinsi Aceh, Maluku, dan Maluku Utara, serta Papua. Betapa beratnya pilihan-pilihan yang harus diambil itu," kata Abdurrahman Wahid. "Namun, setidaknya, negosiasi tetap mempunyai arti positif. Biar dulu Bintang Kejora dikibarkan, sampai nanti selesai MPR. Jika Sidang Tahunan yang akan dilaksanakan Agustus itu selesai, baru nanti diterapkan penurunan Bintang Kejora," kata Presiden. Menarik Ojek Pada awal sambutannya, Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Presiden mengakui masih rendahnya kualitas personel, peralatan, dan kesejahteraan prajurit TNI. Tidak sedikit anggota TNI dan Polri, yang jika lepas dinas, terpaksa mencari tambahan nafkah dengan mengojek. Menurut Presiden, harus dapat dipisahkan antara lembaga TNI dan Polri dari orang per orang. "Jangan seperti orang kalap yang seakan-akan selalu hendak menghukum TNI dan Polri. Pandangan demikian akan kian memperparah keadaan yang sudah penuh dengan kemelut ini," katanya. Itu sebabnya, problem masih rendahnya kualitas personel, peralatan, dan kesejahteraan TNI itu akan sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah. Setidaknya, menurut Presiden, sudah harus tertera di anggaran tahun depan. Kondisi serba kekurangan itu masih ditambah dengan anggapan melanggar hak asasi manusia (HAM) yang ditimpakan pada Indonesia dan TNI oleh luar negeri. "Karena kita dianggap melanggar HAM di masa lampau, lalu bantuannya dihentikan. Gara-gara masa lampau yang tidak sehat, misalnya, telah muncul akibat pembatalan kerja sama militer beberapa negara, yang membuat antara lain pesawat terbang TNI terpaksa grounded. Hentikanlah citra yang seolah-olah menyatakan kita tidak setuju dengan HAM," tegas Presiden. Begitu juga dalam hal kesejahteraan. Kesejahteraan prajurit TNI dan Polri ini, ya, beginilah, kata Presiden. Untuk sementara, angkatan-angkatan ini yang memikirkan kesejahteraannya sendiri. Namun, lanjut Presiden, TNI dan Polri tetap dituntut bersikap profesional.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Jul 2000 jam 06:14:32 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
