---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Kolom IBRAHIM ISA --------------------------- 31 Juli 2000 PERTARUNGAN ANTARA KEKUATAN �REFORMASI� LAWAN KEKUATAN �STATUSQUO� - - TAK TERELAKKAN Sepintas lalu wajah percaturan politik Indonesia, tampaknya �rumit. dan �aneh�. Ada yang mengatakan bahwa keadaan dan perkembangan politik Indonesia, �unpredictable�, tak bisa diramalkan. Namun bila ditelaah lebih lanjut, rasanya tidak terlalu sulit untuk melihat �who�s who�, dan masing-masing itu �maunya apa�. Ambillah misalnya, pernyataan Amien Rais menjelang SU- MPR Agustus sebentar lagi. Amien Rais setengah memastikan bahwa umur politik dari presiden Gus Dur tinggal enam bulan saja lagi. Lihat lagi pernyataan kalangan pimpinan �Golkar� yang sudah pasang kuda-kuda menjadikan �Golkar� sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Gus Dur. Sementara pers dalam dan luarnegeri menggambarkan seolah-olah pertentangan sengit terjadi antara presiden dengan badan legeslatif dan MPR, yang bisa berkembang dengan dilorotnya Gus Dur, karena dikatakan bahwa MPR punya hak untuk menggantikan presiden. Gambaran pers tsb dikemukakan, tanpa mengungkap hakikat sesungguhnya dari pertentangan itu. Dewasa ini pertarungan politik yang ada adalah antara kekuatan �Reformasi� kontra kekuatan politik �Statusquo�, suatu pertarungan �hidup-mati�, yang berlangsung terus. Terkadang sengit, terkadang reda, silih berganti diselingi oleh kompromi-kompromi sementara. Pertarungan tsb terkadang terbuka, terkadang tersembunyi, terkadang biasa-biasa saja, terkadang emosionil. Sering-sering juga berlangsung secara tidak etis, kadang-kadang kekanak- kanakan.Tapi satu hal jelas, pertentangan dan pertaruangn itu tak bisa dihentikan. Sering tampak tak terdamaikan. Makin banyak fakta mengarah ke kesimpulan bahwa, pertarungan politik, berbentrokkannya kepentingan politik antara dua kekuatan itu, tak terelakkan, tak terdamaikan. Kekuatan politik yang punya dasar politik yang berprinsip, adalah kekuatan politik Reformasi yang sesungguhnya, yang dalam kata-kata dan perbuatan berdiri di fihak demokrasi, hak-hak azasi manusia (HAM), yang berdiri di pihak pluralisme, sekularisme, yang menuju ke suatu Indonesia Baru yang ber- �civil society�,i.e. masyarakat madani. Pada zaman Orba kekuatan politik ini selalu ditindas dengan kekerasan, begitu ia tampak muncul di permukaan arena kehidupan sosial dan politik masyarakat. Pelbagai organisasi mahasiswa, lembaga-lembaga di kampus-kampus, lingkungan-lingkungan kesarjanaan di pelbagai perguruan tinggi dan lembaga studi, PDI pimpinan Megawati, PRD dan sementara serikat buruh dan gerakan tani; semua itu merupakan bagian penting dari kekuatan politik tsb yang terpencar dan berdiri sendiri-sendiri. Sesudah lengsernya Suharto dan berakhirnya pemerintahan Habibie, kekuatan politik Reformasi itu masing-masing telah mengalami perkembangannya sendiri. Antara lain yang terpenting, ialah PRD, partai kaum muda, yang telah lahir dan tumbuh dalam proses pergolakan dan perjuangan melawan Orba, sebagai suatu kekuatan politik yang berhaluan sosial-demokrasi. Di manca negara, kekuatan politik sosial demokrasi seperti PRD itu, juga disebut sebagai kekuatan Kiri atau Kiri Baru. Lalu, terdapat PDI Perjuangan, sebagai lanjutan dari PDI yang dipimpin Mega pada zaman Orba. Partai ini dalam pemilu y.l. telah meraih suara pemilih terbanyak dibanding parpol-parpol lainnya. Dengan dideklarasikan oleh Gus Dur, telah berdiri pula, Partai Kesatuan Bangsa (PKB), yang belakangan ini secara lebih vokal terbanding parpol-parpol lainnya di DPR, membela tujuan politik Reformasi, Demokrasi dan HAM. PKB juga merupakan satu-satunya parpol dalam DPR yang dalam rangka membela HAM menyokong usul presiden Gus Dur untuk menghapuskan TAP-MPRS No 25 Th. 1966, karena Tap tsb merupakan pelanggaran terhadap hak-hak demokratis warganegara seperti yang tercantum di dalam Deklarasi Universil PBB mengenai HAM dan UUD-45. * Untuk jelasnya, kekuatan politik demokratis, kekuatan politik yang sungguh-sungguh bercita-cita dan memperjuangkan Reformasi, lahirnya bukan baru kemarin dulu. Kekuatan politik tsb, lahir bukan karena dibidani ataupun karena dipelopori oleh sementara tokoh politik, atau tokoh pemimpin yang punya karisma dan wibawa. Gerakan reformasi dan demokrasi lahir dan berkembang, bukan karena adanya seseorang pemimpin yang kebetulan punya hubungan keturunan dengan sementara para �founding fathers� dari nasion dan NKRI kita, atau karena punya hubungan keturunan dengan tokoh golongan manapun, di masa lampau. Lebih benar, bila dikemukakan bahwa para tokoh politik dan elite dewasa ini yang punya motivasi reformasi dan demokrasi, yang menjadi populer dan dapat dukungan masyarakat yang luas, termasuk pimpinan nasional seperti presiden Gus Dur dan wapres Megawati; mereka itu justru adalah produk yang wajar dari lahir dan berkembangnya kesadaran gerakan politik demokratis itu. Bukan pemimpin yang melahirkan gerakan, tetapi gerakan itu sendiri yang telah melahirkan pimpinannya. * Untuk jelasnya juga, �Golkar� dan sementara parpol lainnya, termasuk para pimpinan parpol-parpol baru yang menyuarakan reformasi dan demokrasi, belum lama, peranan mereka dalam perpolitikan Indonesia, adalah sebagai penunjang dan pembela setia dari Orde Baru. Adalah baik dan berguna untuk selalu menyegarkan kembali ingatan kita, bahwa �Golkar� adalah suatu kekuatan politik sejak zaman pemerintahan Sukarno, yang berlindung di balik nama �golongan karya�. Sejak berdirinya Orba, �Golkar�, meskipun masih menggunakan nama �golongan karya�, telah tampil sebagai parpol yang disahkan, direstui, didukung, dibina dan dibibiayai oleh penguasa. �Golkar� jelas sekali, adalah instrumen politik Suharto dan Orba, yang berperanan sebagai �kuda tunggang�, dan orang-orangnya sekaligus berperanan sebagai �kuda troya� penguasa.�. �Golkar� adalah �kuda troyanya� ABRI. Masih mengiang ditelinga banyak orang, ucapan Jendral Hartono pada masa Orba, bahwa kader ABRI adalah kader �Golkar�. Kenyataannya memang begitu! Sekarang ini, mendadak sontak �Golkar� bergaya dengan memamerkan dirinya sebagai parpol yang �kritis� terhadap pemerintahan. Dibilang bahwa �Golkar� sudah berubah. Katanya tugas �Golkar� a.l. adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. �Golkar� menampilkan dirinya sebagai parpol yang mewakilli kepentingan umum, kepentingan rakyat dan negara. Syukur alhamdulillah, memori masyarakat kita tentang �Golkar� dan Orba tidaklah sependek yang diperkirakan dan diharapkan oleh para elite �Golkar�. Bisakah dilupakan bahwa �Golkar� sepenuhnya ikut bertanggungjawab atas beleid politik Orba yang telah menjerumuskan bangsa dan negara ke jurang kebangkrutan ekonomi dan finansil? Bisakah dilupakan bahwa salah satu dari penyebab terbesar dari kebangkrutan ekonomi kita, adalah koruptor, pencoleng kekayaan negara, yang terbesar era ini, mantan presiden Suharto? Bukankah Suharto adalah embah dan pelindung serta pembina dari �Golkar�? Sungguh menakjubkan sikap Akbar Tanjung dan �Golkar�-nya, yang baru-baru ini menuntut kepada pemerintahan Gus Dur untuk dalam waktu kurang dari setahun, bisa membereskan ekonomi Indonesia , yang akar kebobrokannya terletak pada beleid Orba-Golkar selama lebih dari 32 tahun. Sungguh membikin orang geleng-geleng kepala, bagaimana politik kekerasan Orba/Golkar selama puluhan tahun telah menimbulkan kekerasan vertikal dan horizontal dimana-mana, seperti di Aceh, Maluku, Papua dll, yang kesemuanya harus ditanggulangi oleh pemerintahan Gus Dur dalam waktu singkat. Yang paling tidak masuk akal dan arogan sekali, adalah sikap �Golkar� dan alians-aliansnya, yang dengan seenaknya , menggeserkan tanggungjawab dari situasi letupan-letuan kekerasan tsb pada pemerintahan Gus Dur dan Mega yang, nota bene, usianya baru 10 bulan. * Kekuatan utama politik �Statusquo� yang langsung berhadap-hadapan kepentingan dan tujuan, dengan kekuatan politik Reformasi dan Demokrasi, adalah �Golkar�, para pendukungnya di pelbagai lapisan pemerintahan, militer dan birokrasi, beserta para alians-aliansnya yang terdapat di dalam pelbagai parpol yang lama maupun yang baru. Tajam dan sengit-nya perbedaan kepentingan antara kekuatan �Statusquo� dengan kekuatan politik Reformasi dan demokrasi, dalam pengertian tertentu, mencerminkan perbentrokan antara �masa silam� dengan �haridepan� dari bangsa dan negara kita. * Maka wajarlah dipertanyakan apakah pertentangan politik tsb, yang pada dasarnya begitu besar dan berakar, harus diselubungi dan didamaikan? Haruskah pertentangan itu dikompromikan? Kalau pertentangan itu begitu fundamentilnya, seperti yang terjadi sekarang ini: Apakah mengkompromikan dan mendamaikan prinsip-prinsip yang dibela masing-masing , akan menguntungkan perkembangan gerakan reformasi? Apakah tidak malah menghambat kewajaran dari perkembangan reformasi dan demokrasi? Apakah dengan menutup-nutupi pertentangan yang wajar itu, kondusif dengan kehendak untuk menciptakan suatu masyarakat yang transparan? * Pemerintahan Suharto telah tumbang. Mantan presiden Suharto sebentar lagi akan dihadapkan ke pengadilan untuk praktek korupsinya yang meliputi milyardan dolar AS. Pemerintahan Habibie juga sudah tiada. Perkembangan ini menggembirakan. Ini hasil positif dari perjuangan itu sendiri. Harus diakui bahwa sebagai hasil dari gerakan Reformasi dan Demokrasi sementara hak demokrasi telah terrealisasi. Seperti kebebasn menyatakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi sampai membentuk partai politik, dsb. Juga mengenai HAM sudah mulai dibincang-bincangkan dan diseminarkan secara cukup luas. Komnasham juga tampak melakukan kegiatannya, meskipun masih jauh dari yang diharapkan. Masih terlalu sedikit yang telah diprestasikan Komnasham. Yang memilukan adalah kenyataan bahwa di kalangan pimpinan Komnasham masih ada pandangan yang mengkotak-kotakkan dan memperiodisasi pembelaan HAM secara artifisial pada masa tertentu saja. Ambil contoh: Kalau sudah menyangkut kasus pembantaian besar-besaran pada tahun �65, �66, �67 , serta kasus pendiskriminasian di bidang sosial-politik-ekonomi oleh Orba terhadap para keluarga korban pembantaian 65 itu, dan orang-orang tak bersalah yang dituduh terlibat dengan G30S, maka Komnasham angkat bahu dan angkat tangan. Itu bukan wewenang kami, cetus mereka. Kami hanya berurusan dengan pelanggaran HAM yang berlangsung baru-baru ini saja, kata salah seorang pimpinan Komnasham. Suatu sikap birokratis yang membikin Komnasham jadi mandul. Terbentuknya pemerintahan �koalisi nasional� sesudah pemilu, yang dipresideni oleh Gus Dur dengan Megawati sebagai wapres, ternyata tidak mendatangkan harmoni, ketenangan dan kestabilan politik seperti yang diharapkan. Meskipun pemerintah koalisi nasional, personil-personilnya katanya dijamin oleh empat tokoh politik dan seorang tokoh militer ketika itu, namun tokh tidak membuatnya menjadi kokoh dan stabil. Adapun sebab-musahababnya mungkin bisa dilacak pada keadaan berikut ini: Struktur birokrasi pemerintahan sekarang ini, cara-kerjanya, mekanismenya serta personil-personilnya, boleh dibilang sebagaian besar masih mengikuti cara lama. Sama seperti praktek birokrasi di zaman Orbanya Suharto maupun Orbanya Habibie. Keterlibatan mereka-mereka itu dengan korupsi, nepotisme, manipulasi, rekayasa, provokasi, kekerasan dan sara, masih berlangsung terus. Segala sesuatu nampaknya seperti dulu saja. Masih terlalu banyak segala sesuatu �disetir� oleh �orang-orang lama�. Yang begini ini, termasuk juga di kalangan sementra menteri dari kabinet Reformasi Gus Dur, yang sering dikatakan adalah kabinet �koalisi nasional�. Praktek-praktek yang serupa juga terjadi di kalangan para anggota Dewan dan Majlis yang terhormat sekarang ini. Betul, sebagian terbesar dari anggota Dewan adalah hasil pemilu yang jurdil. Maka, seyogianya mereka-mereka itu terikat dan akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh janji-janji yang mereka lakukan pada waktu kampanye pemilu, mengenai pelaksanaan reformasi, demokrasi dan HAM, serta komitmen mereka mengenai pembentukan pemerintahan yang bersih. Amat disayangkan, apa yang tampak dilakukan oleh para anggota Dewan dan Majelis yang terhormat itu, khususnya masing-masing ketuanya, Akbar Tanjung dan Amien Rais, memberikan gambaran bahwa mereka lebih peduli pada urusan memupuk imago masing-masing. Mereka lebih peduli dengan memupuk dan memperkuat diri di jenjang kekuasaan, mengabdikan fungsinya lebih banyak untuk kepentingan golongan dan diri sendiri. Mereka tampak aktif dan berinisiatif sekali dalam usaha untuk menggembosi kewibawaan dan wewenang presiden Gus Dur, ketimbang memeras otak, aktif dan berinisiatif dalam mencari jalan bagaimana bisa keluar dari keadaan bangsa dan negara yang serius dewasa ini. Cobalah diingat-ingat kembali, adakah terdengar DPR mengajukan usul kongkrit dan serius, yang benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh bangsa, untuk mengatasi keadaan ekonomi yang sulit. Adakah DPR terdengar mengajukan usul kongkrit untuk mengakhiri masa kekerasan dan kemacetan di Aceh, Maluku, Papua dll? Adakah kita mendengar DPR atau MPR mengajukan ide atau usul kongkrit,. bagaimana mengadili penanggungjawab utama atas pelanggaran HAM, mantan presiden Suharto, serta gembong-gembong militer yang terlibat, di suatu tribunal nasional, untuk menegakkan keadilan? Kasus-kasus yang belum begitu lama terjadi, seperti kasus penyerbuan kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1994 dan kekerasan Mei 1998, tidak pernah dijamah oleh DPR maupun MPR, dalam rangka penegakkan �rule of law� dan memberlakukan HAM. Yang paling mengenaskan dan paling celaka ialah, masih bercokolnya pada mereka-mereka itu mentalitias, moralitas serta budaya KKN Orba. Di segi lain, usaha keras presiden Gus Dur untuk secara kongkrit mengatasi problim-problim yang dihadapi oleh bangsa dan tanah air, untuk keluar dari ancaman separatisme yang hendak memecah-belah NKRI, untuk memperoleh kembali kepercayaan internasional, hampir tidak memperoleh sambutan yang positif dari para anggota Dewan dan Majlis. Langkah-langkah presiden Gus Dur untuk mengakhiri era berdominasinya �Dwifungsi ABRI�, menegakkan supremasi hukum dan supremasi sipil, juga tidak dinilai sebagaimana seharusnya. Yang mereka-mereka itu hebohkan, ialah soal-soal sampingan, seperti tuduhan keterlibatan Gus Dur dalam apa yang dinamakan �Buloggate� dan tuduhan tentang ketidak jujuran Gus Dur mengenai kasus sumbangan Sultan Brunei. Juga berkali-kali dipersoalkan dan digugat hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan menghentikan menteri-menter pembantu presiden dan pejabat-pejabat tinggi negara lainnya. * Menyadari betapa bertolak belakangnya kepentingan politik antara kekuatan �Reformasi dan Demokrasi� dengan kekuatan �Statusquo�, bisa diantisipasi bahwa pertarungan antara kedua kekuatan itu tidak akan berhenti, dan tidak mungkin berhenti, meskipun andaikata berlangsung pertemuan para tokoh nasional, yaitu Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan Megawati, untuk berbincang-bincang mengenai masalah nasional, seperti yang diusulkan oleh Sultan Hamengkubuwono X Di satu fihak karena Gus Dur sebagai presiden kepala negara berniat untuk meneruskan usaha Reformasi dan Demokratisasi dalam praktek kongkrit, di lain fihak kekuatan �Statusquo� mati-matian hendak mempertahankan keadaan statusquo. Perlu difikirkan betul, oleh para tokoh masyarakat, kaum cendekiawan, para penanggungjawab LSM dan parpol, mahasiswa dan kaum muda, dan media pers, apakah tidak sebaiknya perbedaan yang ada antara kedua kekuatan itu, dibeberkan secara tuntas dan transparan ke hadapan rakyat. Tidak peduli, dalam wadah yang bagaimana hal itu dilakukan. Bisa di DPR, MPR dan juga di hadapan media cetak maupun elektronik.Bisa menciptakan mimbar-mimbar demokrasi yang terbuka. Yang penting ialah agar menjadi jelas bagi rakyat, apa sebenarnya yang jadi soal yang disengketakan oleh para elite politik dewasa ini. Mengikut sertakan seluruh masyarakat dalam mempersoalkan nasib bangsa, memeras otak mencari jalan keluar, rasanya ini adalah suatu cara yang baik dalam kita menyongsong Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-55 mendatang ini. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Aug 2000 jam 04:45:06 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
