----------------------------------------------------------
The US government makes available 55.000 GREEN CARDS
(permanent residence visa) in a random lottery.
Visit http://www.us-immigration.org for details
on how to play the GREEN CARD LOTTERY

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Indonesia Daily News Online
http://www.indo-news.com/

Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Kebijakan Daerah Mengacu NKRI

Jayapura, Kompas

Setiap kebijakan pembangunan di daerah harus tetap mengacu pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah tidak berarti
kebijakan-kebijakan di daerah bertentangan dengan rasa persatuan dan
kesatuan bangsa. Dalam suasana seperti sekarang, rasa persatuan dan kesatuan
bangsa dari setiap daerah harus ditunjukkan. Pemerintah pusat tetap
mengamati berbagai kebijakan di daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi
daerah.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, R Karyono, usai
bertemu dengan para pejabat pemerintah daerah (Pemda) Irian Jaya di
Jayapura, Sabtu (5/8) kepada pers mengatakan, pemerintah pusat selalu
mengikuti setiap perkembangan di daerah-daerah seperti Irian Jaya.
Pengamatan itu tetap mengacu pada Keketapan (Tap) MPR Nomor IV/MPR/1999
mengenai NKRI.
"Kita mengamati perkembangan semua daerah secara regional, nasional dan
internasional. Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi, aspirasi masyarakat
yang sedang bergulir, gejolak yang bakal terjadi dan rasa persatuan dan
kesatuan dari setiap daerah yang ditunjukkan melalui upaya-upaya membangun
hubungan kerja sama dengan setiap daerah termasuk membantu daerah-daerah
yang sedang dalam kesulitan," kata Karyono.
Kebijakan Presiden dalam menjawab semua tuntutan daerah dan rasa tidak puas
dari daerah terhadap pusat, termasuk mengatasi konflik horizontal dan
vertikal adalah dialog. Melalui dialog pemerintah pusat dapat
menindaklanjuti masalah-masalah di daerah.
Dalam era reformasi perbedaan pendapat bukan satu rintangan yang harus
dijawab dengan tekanan seperti pada masa lalu. Pendapat yang berbeda juga
mempunyai nilai positif untuk kita saling koreksi, saling mengisi dan
melengkapi kekurangan yang ada di daerah itu. Melalui dialog pemerintah
pusat tahu apa sesungguhnya yang paling dibutukan di daerah.
Dialog menyangkut segala hal termasuk hubungan pemerintah pusat dengan
daerah dalam rangka memperkuat NKRI. Semua warga negara dari Sabang sampai
Merauke harus merasa sebagai satu bangsa yang utuh, bulat, berbangsa dan
bernegara.
"Di dalam PBB juga tidak ada diktum mengenai, misalnya, Papua atau Irja.
Kita ini negara RI, dunia mengakui Irian Jaya sebagai bagian tak terpisahkan
dari NKRI dan itu harus kita pupuk, kita jaga dan bangun sampai selamanya,"
tutur Karyono.
Mengenai cara penanganan keamanan di perbatasan Papua Niugini (PNG) Karyono
mengatakan, telah dibangun kerja sama dengan negara-negara perbatasan
termasuk PNG melalui join boarder. Informasi 12.000 pucuk senjata masuk ke
Irja atau senjata dari Filipina masuk ke Maluku dan sebagainya harus
diteliti pihak Polri dan TNI. TNI dan Polri mempunyai data lengkap mengenai
informasi tersebut.
Menurut Karyono pemerintah secara serius menangani kasus Maluku. Buktinya
pemerintah telah menerapkan darurat sipil di daerah itu, ribuan senjata dari
berbagai jenis telah disita aparat keamanan.
"Ini bukti kesungguhan pemerintah menangani kasus Ambon. Tetapi tidak
tertutup kemungkinan ada oknum-oknum aparat keamanan yang turut bermain di
dalam darurat sipil ini. Namun, kita tidak boleh membuat apriori," jelasnya.
Mengenai kedatangan pengungsi Ambon di Irja yang kemudian ditolak masyarakat
dan pemda setempat, Karyono menjelaskan, pengungsi di mana saja harus
ditolong. Orang dalam keadaan lapar, sakit, depresi dan stres harus
ditolong. (kor)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 8 Aug 2000 jam 05:12:54 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke