---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- LSM Tolak TNI/Polri di Parlemen Hasil Amandemen Tidak Aspiratif Kalangan LSM menolak adanya pasal-pasal rumusan Amandemen PAH I yang mengingkari kedaulatan rakyat. Terutama pasal-pasal yang memberi tempat bagi TNI dan Polri di dalam Parlemen. Koalisi organisasi non Pemerintah (LSM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk Amandemen UUD 45 mengecam perancangan Amandemen UUD 1945 yang disusun oleh MPR, karena sebagian substansi rumusan Amandemen tidak menunjukkan prinsip-prinsip dasar penyusunan suatu konstitusi yang demokratis yaitu kedaulatan rakyat, negara hukum, pengawasan dan keseimbangan, desantrilsasi, pruralisme, keadilan gender dan prinsip keberlanjutan ekologis. Koalisi LSM dan AMAN terdiri dari CETRO, FORSOLA, ICEL, ICW, JKPP, INSE, KIPP, KPA, ELSAM, PBHI, PSHK, SBSI, WALHI, Solidaritas Perempuan, Yayasan KEHATI, Yayasan WWF, Forum Rektor, Selasa (8/8), mendatangi gedung MPR RI untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota MPR. Menurut Emmy Hafild, salah satu juru bicara kualifi LSM dan AMAN, mengatakan mereka menolak adanya pasal-pasal rumusan Amandemen PAH I yang mengingkari kedaulatan rakyat. Terutama pasal-pasal yang memberi tempat bagi TNI dan Polri di dalam Parlemen, masalah Pemilu dengan sistem campuran, masalah pemilihan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota secara tidak langsung, pasal yang meniadakan jaminan atau perlindungan negara terhadap pemenuhan HAM, dan pasal yang memberi wewenang absolut kepada negara untuk menguasai dan mengatur sumber daya alam. "Proses perumusan naskah amandemen tidak aspiratif dan tidak mencerminkan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat", tegasnya. Emmy yang juga Direktur WALHI tersebut, mengharapkan agar proses Amandemen maupun Sidang Tahunan MPR dilakukan secara transparan dan partisipatif dan memberi akses bagi keterlibatan publik dalam proses pembahasan Amandemen UUD 45.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Aug 2000 jam 13:25:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
