---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Enam Fraksi Capai Kompromi Megawati Kepala Pemerintahan Enam fraksi MPR telah menyepakati agar Presiden Abdurrahman Wahid berfungsi sebagai kepala negara, dan Wapres Megawati Soekarnoputri tampil menjadi kepala pemerintahan. Kesepakatan itu dicapai dalam forum lobi intensif yang dilakukan di sela-sela Sidang Tahunan MPR, kata anggota Fraksi Partai Golkar MPR Syamsul Muarif di Jakarta, kemarin. Namun menurut sumber, pimpinan PDIP dan PAN belum mengakui hasil lobi yang dilakukan kadernya. Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PDIP, Reformasi, PBB, PPP, dan Utusan Golongan. Syamsul yang juga Ketua F-PG DPR itu menjelaskan kesepakatan itu merupakan kompromi politik setelah keenam fraksi sepakat agar Gus Dur tidak dilengserkan. Hasil lobi keenam fraksi itu masih dicarikan formulasi yang tepat apakah berupa Tap MPR atau cukup dikonsensuskan. Karena itu, kata Syamsul, pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan Gus Dur dan melakukan lobi dengan PKB. "Kita percayakan PDIP untuk melobi PKB," katanya. Fraksi PKB MPR mengaku sudah dilobi fraksi lain, namun masih belum bisa menentukan sikap. Ketua F-KB KH Yusuf Muhammad mengatakan pemisahan dalam pengertian pembagian kerja bisa dilakukan, tetapi tidak dalam pengertian pemisahan kewenangan. Meski begitu Gus Yus, begitu Yusuf Muhammad disapa, mengatakan hal itu tergantung sepenuhnya kepada Presiden. "Kita harus melihat aturan permainannya atau sistem ketatanegaraan yang kita anut. Jika aturannya memberikan peluang dan memang dirasa ada kebutuhan untuk itu, ya silakan saja," tegas Gus Yus. Menurutnya, baik kewenangan kepala negara maupun kepala pemerintahan, ada di tangan Presiden, sehingga sepenuhnya terserah Presiden untuk melakukan pembagian kerja. F-KB sendiri, mengarah pada pembagian kerja dan bukan pemisahan. Gus Yus mengaku memang ada fraksi yang menawarkan hal itu sebagai sebuah kompromi, "Tetapi dalam pengertian pembagian, bukan pemisahan. Sebab kalau pemisahan harus dilakukan perubahan terhadap sistem ketatanegaraan," katanya. Namun dikatakan Gus Yus lagi, "Pemisahan kewenangan presiden kan masih kontroversi. PKB masih membicarakan kemungkinan tersebut," katanya. Sedangkan Syamsul menjelaskan, ada kegalauan dalam masyarakat jika Gus Dur masih memerintah dengan gaya yang sama. "Kalau gaya Gus Dur memerintah ke depan seperti sekarang, ya hasilnya tetap sama yakni tidak ada perbaikan ekonomi yang signifikan," katanya. Keenam fraksi, melihat tidak ada `dosa` yang dilakukan Gus Dur sehingga memaksa MPR memberhentikannya. Kelemahan pemerintahan Gus Dur, kata dia, terletak pada manajemen. Pada kesempatan terpisah, sumber Media menyebutkan PDIP pecah menghadapi manuver yang dilakukan Partai Golkar. Kelompok Arifin Panigoro, terlibat aktif dalam lobi enam fraksi itu. Sedangkan sikap resmi fraksi tetap mendukung duet Gus Dur-Megawati. Wakil Ketua Fraksi PDIP MPR Royani Haminullah menolak pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, sebab kecuali bertentangan dengan UUD 1945 juga akan menimbulkan dualisme penyelenggara pemerintahan.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 9 Aug 2000 jam 09:21:37 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
