---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http: under construction Xpos, No 25/III/20-26 Agustus 2000 ================================================ TIDAK "PEDE" (LUGAS): "Rapat melulu...," begitu komentar kebanyakan orang awam terhadap Sidang Tahunan (ST) MPR kali ini. Momentum yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah politik Indonesia ini, sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Langsung maupun tidak, mereka menganggap perhelatan bernilai sekitar Rp35 milyar ini tak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang banyak. Memang benar. Apalagi menyimak pembahasan yang dilakukan antar para anggota MPR itu. Menurut Johnson Panjaitan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), keberpihakan para wakil rakyat ini dapat terlihat jelas dari produk-produk hukum yang mereka ajukan serta tetapkan. Nyatanya, Rancangan Undang-undang (RUU) yang digarap intensif oleh DPR, bertitik berat pada modal (bisnis) dan politik (kekuasaan). Kalaupun terjadi pembahasan pada RUU yang menyangkut kepentingan negara dan orang banyak, yang justru diuntungkan malah para konglomerat. Misalnya, RUU Serikat Pekerja dan RUU Perpajakan, khususnya pasal yang memberi amnesti pada konglomerat penunggak pajak. Saking kesalnya, tiga aktivis Gerakan Pembaruan Agraria Indonesia melakukan mogok makan dan bicara karena tak dibahasnya persoalan-persoalan rakyat, khususnya mengenai pembaruan agraria dan perbaikan nasib petani dalam ST MPR (14/8). Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun perumusan sejumlah Tap MPR tentu saja merupakan hal yang penting. Namun, sungguh disayangkan bila itu semua dilakukan dalam kerangka kepentingan kelompok semata. Misalnya, upaya untuk menjadikan laporan perkembangan kerja tahunan presiden menjadi semacam laporan pertanggungjawaban presiden. Hal-hal demikian hanya menciptakan komplikasi baru pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Celakanya lagi, tuntutan mahasiswa dan rakyat untuk menghapus "jatah" TNI/Polri di MPR, ternyata dianggap sepi para wakil rakyat. Mereka malah mempersilakan TNI/Polri tetap bercokol hingga tahun 2009. Mudah diduga, partai-partai politik yang ada hendak mendapatkan dukungan politik tentara supaya lebih kuat posisi tawarnya menghadapi kekuatan politik lain. Sikap tidak "Pede" (percaya diri, -red.) macam ini, jelas merugikan proses demokratisasi yang sedang berjalan. Sulit membayangkan masa depan bangsa, bila para wakil rakyat masih bermental begini. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ----------------------------------- SiaR WEBSITE: http://www.minihub.org/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Aug 2000 jam 04:46:32 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
