---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Pendukung Militer, Menang Ketua MPR Amien Rais Seperti 'Bodor' koridor.com [21 Aug, 7:07] Pengamat politik dari FISIP UI Arbi Sanit menilai hasil Sidang Tahunan MPR 2000 merupakan kemenangan kelompok status quo pada umumnya, dan pendukung militer khususnya. Selain itu dia juga menilai hasil tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan gerakan reformasi yang mengorbankan jiwa mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. "Benar-benar menyedihkan. Sebelum Presiden Soeharto jatuh, dia sudah berjanji TNI/Polri di MPR/DPR hanya sampai 2004. Sekarang diputuskan sampai 2009. Benar-benar militer meraih sukses luar biasa," tegas Arbi di Jakarta kemarin. Pandangan serupa juga ditegaskan budayawan Ayip Rosidi. "Sidang Tahunan MPR ini merupakan pengkhianatan partai-partai terhadap agenda reformasi yang dicita-citakan semenjak runtuhnya Orde Baru," tegasnya saat menyambut acara pemberian ke-12 hadiah sastra Rancage di Auditorium Institut Pertanian Bogor, Sabtu (19/8). Penegasan Arbi Sanit dan Ayip Rosidi itu berkaitan dengan putusan Sidang Tahunan MPR 2000 yang menetapkan bahwa keberadaan Fraksi TNI/Polri di MPR hingga 2009, sedangkan di DPR sampai 2004. Keputusan tersebut telah menimbulkan reaksi berbagai kelompok masyarakat yang hampir setiap hari melakukan unjuk rasa ke Gedung MPR/DPR Senayan. Selain soal keberadaan Fraksi TNI/Polri di DPR dan MPR, kata Arbi, yang juga mengganggu perjalanan reformasi adalah penetapan prinsip atau kaidah hukum nonretro aktif. Artinya, dengan prinsip itu, hukum tidak bisa berlaku surut. "Jadi, pelanggar HAM yang dulu banyak dilakukan kelompok status quo dan militer tidak bisa dituntut ke pengadilan. Ini berarti, kepentingan militer yang dulu banyak melanggar HAM, aman. Demikian juga dengan kelakuan tokoh-tokoh Orde Baru yang melanggar HAM, tidak bisa dituntut ke pengadilan. Ini hebatnya," tegas Arbi sinis. Menurut pengamat politik itu, hasil Sidang Tahunan MPR 2000 ini menunjukkan para anggota MPR yang terlibat dalam ST MPR tersebut hanya memikirkan masalah kekuasaan serta bagaimana menjatuhkan presiden atau memeloroti kekuasannya. "Mereka sama sekali tidak berpikir memperjuangkan masalah mendasar yang sedang dihadapi masyarakat yakni masalah ekonomi dan otonomi daerah," tegas Arbi seraya menambahkan bahwa, kalaupun masalah itu terdapat dalam ketetapan hasil ST MPR tersebut, porsinya kecil sekali. "Tidak sesuai dengan biaya dan pengorbanan rakyat yang seharusnya mereka perjuangkan dalam Sidang Tahunan MPR itu," tambahnya. Sedangkan Ajip Rosidi menjelaskan keputusan anggota MPR yang `membiarkan` peran TNI hingga 2009 merupakan pengkhianatan terhadap reformasi. "Pak Amien (Ketua MPR RI) itu katanya ahli politik, tetapi bicaranya seperti bodor (melawak) saja. Dia katakan TNI masih diperlukan untuk mempertahankan negara jika ada serangan dari `luar`. Lho, kok TNI diminta tolong. Itu kan sudah kewajibannya," ujar sastrawan yang dikenal giat memperjuangkan sastra daerah itu. Ayip juga memprihatinkan kondisi bangsa Indonesia belakangan ini, di mana terjadi banyak peristiwa saling bunuh di beberapa belahan negeri ini. "Kita sudah mencapai titik nadir kehidupan berbangsa. Baku bunuh sudah terjadi di negara ini. Padahal perbedaan itu, sabda Rasul adalah suatu rahmat, yang harus disyukuri," katanya seraya tidak kuasa menahan tangis. Tudingan MPR mengkhianati reformasi hampir setiap hari didengungkan berbagai kelompok masyarakat khususnya mahasiswa melalui aksi unjuk rasa ke DPR. Mereka menuntut agar TNI harus keluar dari lembaga legislatif sampai 2004 dan tidak perlu diperpanjang hingga 2009. Dalam sidang-sidang sejak di Badan Pekerja (BP) MPR hingga memasuki Sidang Tahunan, tampak bahwa terutama fraksi-fraksi besar masih menginginkan agar TNI/Polri tetap berada di MPR hingga 2009. Sedangkan fraksi-fraksi kecil tetap mendesak agar keberadaan Fraksi TNI/Polri berakhir saja pada 2004. Adalah Hartono Mardjono, anggota Fraksi Partai Bulan Bintang yang melakukan interupsi terakhir saat pengesahan hasil-hasil Sidang Tahunan MPR 2000 pada hari terakhir persidangan 18 Agustus lalu. Dia menolak keberadaan Fraksi TNI/Polri hingga 2009 dan memberi minderheidsnota (menerima dengan catatan--red) Tap VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Meski ditentang banyak pihak pengamat politik Dr John N Palinggi mengatakan dalam kondisi seperti saat ini, peran TNI/Polri masih dibutuhkan terutama untuk menciptakan kondisi keamanan yang tenang. "Jujur saja, politisi sipil itu kan hanya ngomong di mana-mana. Tetapi, coba mengatasi kerusuhan sosial dan politik yang terjadi di Maluku, Aceh, Poso dan sebagainya. Semua itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan omongan," tegas Palinggi.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Aug 2000 jam 07:52:16 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
