---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- detik.com, 16 Agustus 2000 Juru Bicara PBB: Pasukan PBB Takkan ke Maluku Reporter: Iwan Triono detikcom - Jakarta, Jubir PBB Farhan Haq mengatakan, meskipun ada permintaan dari Komnas HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak berencana mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Maluku. Namun, sekarang ini sejumlah sukarelawan dan staf badan kemanusiaan PBB, sudah berada di propinsi yang tengah dilanda konflik tersebut. "Maluku bukan Timor Timur. Kawasan itu adalah bagian integral dari wilayah Indonesia. Pasukan PBB baru bisa dikirim atas undangan pemerintah Indonesia," kata Jurubicara PBB Farhan Haq seperti diberitakan LKBN Antara di Markas Besar PBB New York, Rabu (16/8/2000). PBB mengakui Maluku sebagai bagian dari wilayah nasional Indonesia yang sah. Sedangkan untuk kasus Timor Timur, PBB tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas jajahan Portugal itu. PBB mengkategorikan Timtim sebagai "wilayah yang belum berpemerintahan sendiri". Farhan mengakui ada permintaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengirim pasukan internasional ke pulau-pulau di Maluku. Komnas HAM mengusulkan, pasukan PBB tersebut sebaiknya terdiri atas polisi sipil, lebih disukai kalau berasal dari negara tetangga ASEAN. Menurut Komnas HAM, adanya pasukan PBB akan membantu tercapainya gencatan senjata di Maluku, karena pemerintah Indonesia dianggap telah gagal untuk menghentikan kekerasan. Terhadap keinginan Komnas HAM tersebut, Farhan mengatakan PBB siap saja untuk berperan lebih besar di Maluku asal ada permintaan resmi dari pemerintah Indonesia. Namun, saat ini PBB hanya bisa menunggu permintaan formal dari pemerintah Indonesia. "Permintaan itu harus datang dari pemerintah Indonesia, bukan dari LSM," tegas dia. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini menolak kemungkinan hadirnya pasukan asing di Maluku dan bertekad mengatasinya sendiri. Menurut Farhan, saat ini badan kemanusiaan PBB telah hadir di Maluku, terdiri atas lima staf PBB yang bertugas di Ambon dan dua di Ternate. zis ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Aug 2000 jam 08:04:12 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
