---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Soeharto Sudah Pikun Jumat, 1 September 2000 REMBANG - Suara Merdeka "Saya sudah menduga mantan presiden Soeharto tak bakal bisa hadir dalam sidang pertama menyangkut dirinya," kata KH Cholil Bisri, seusai menyaksikan tayangan televisi berkait dengan persidangan kasus Soeharto, di kediamannya, kemarin. Disinggung soal proses pengusutan perkara Soeharto hingga disidangkan, pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibien, Leteh, Rembang, itu menyatakan mengadili Soeharto jangan sampai bermuatan politik. "Kita harus bisa membedakan antara proses hukum dan politik. Kalau kita berbicara soal hukum, ya jangan ada yang ditutup-tutupi," kata kiai itu. Lalu, bagaimana penilaian Kiai Cholil atas pengusutan perkara Soeharto? Dia menuturkan semua sudah berjalan baik. Terbukti, kasus itu sudah disidangkan. Itu menunjukkan iktikad baik pemerintah. Namun mengapa Soeharto sulit dihadirkan, baik ketika diperiksa penyidik maupun saat disidangkan? Cholil Bisri menyatakan sekarang Soeharto sudah majenun. Artinya, daya pikir dia itu sudah menurun. Atau, bahasa Jawanya sudah pikun. Karena itu pengadilan Soeharto, kata dia, jangan bermuatan politik, tapi harus manusiawi. Sebab apa pun kesalahan Soeharto, dia mantan presiden. Dengan demikian, sedikit banyak dia berjasa. Karena kondisinya sudah sangat payah, ujar dia, Soeharto tak layak disidangkan. Namun harus dilakukan negoisasi. Misalnya keluarga Soeharto mau menyerahkan sebagian harta mereka ke negara. "Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin bisa selesai." Apakah ada kemungkinan warga marah bila kasus itu dihentikan? Dia mengemukakan kita harus bisa memberikan penjelasan ke masyarakat, khususnya menyangkut kondisi Soeharto. Untuk keperluan itu harus melibatkan banyak pihak, khususnya yang punya pengaruh di masyarakat. "Jadi perkara Soeharto tak harus diproses secara hukum?" tanya Suara Merdeka. Dia menjawab, kita sebagai orang beragama harus bisa membedakan hal yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan. Demikian pula terhadap Soeharto, kalau fisiknya tak memungkinkan lagi untuk diadili, tak boleh dipaksakan. Sekarang yang perlu dilakukan, kata dia, bagaimana agar perkara itu bisa dikembangkan. Dan, kewajiban Kejaksaan Agung untuk mencari tersangka lain. Disinggung soal keinginan sebagian besar anggota DPR untuk mengungkap Buloggate dan Bruneigate, dia menyatakan hal itu bermuatan politik. Jadi kalau permasalahan itu diperpanjang, yang terjadi justru kekacauan. "Saya mencurigai pengangkatan kasus Buloggate dan Bruneigate bertujuan menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid," kata kakak kandung KH Mustofa Bisri itu. Siapa yang ingin menjatuhkan? Dia mengatakan, orang-orang dari kelompok yang kecewa karena gagal mendapatkan posisi. Hal itu tak lepas dari peran kelompok poros tengah dan Partai Golkar. Namun Cholil menyatakan hal itu tak akan mengecilkan hati Gus Dur. Sebab, Gus Dur sudah punya jawaban dan data kuat untuk membuktikan dia tak terlibat. "Bagi saya, silakan DPR mengangkat kasus itu. Dari sini justru akan kelihatan mana yang benar dan mana yang salah. Cara Jawane sing becik ketitik sing ala ketara," kata Cholil. Amien Rais Ketua MPR RI Amien Rais menilai penegakan supremasi hukum masih memprihatinkan. Dari hari ke hari hukum tidak makin tegak, tetapi malah sempoyongan. "Supremasi hukum masih berupa kata-kata. Itu kenyataan menyedihkan," kata Amien Rais, di kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Kamis kemarin. Dia mencontohkan, Joko Candra yang merupakan aktor intelektual kasus Bank Bali sudah dibebaskan. "Jangan putus asa, perjuangan menegakkan supremasi hukum memang perlu waktu panjang," katanya. Mengenai kasus peradilan mantan presiden Soeharto, dia mengaku sudah lama menyarankan Jaksa Agung Marzuki Darusman segera membentuk tim kesehatan yang independen, memiliki kredibilitas tinggi, dan memiliki otoritas. "Jika hasil pemeriksaan kesehatan Pak Harto tak memungkinkan dia hadir di pengadilan, secepatnya diumumkan ke masyarakat luas lewat 'Dunia dalam Berita' TVRI atau televisi lain yang ditonton banyak warga masyarakat." Melalui mekanisme itu, dia yakin masyarakat bisa memahami. Tetapi sampai sekarang, saran itu tak digubris Marzuki Darusman. "Sehingga, permasalahan ini berlarut-larut tak ada henti," tutur dia. Ditemui seusai memberikan orasi populer dalam rangkaian Dies Natalis Ke-36 UMM, dia menilai kondisi Aceh dan Irian Jaya sangat genting dan rentan terhadap disintegrasi. Dinomorduakan "Para tokoh kedua provinsi itu menemui saya. Mereka mengatakan, bila satu tahun ke depan pemerintah pusat masih kurang memperhatikan nasib mereka, Aceh dan Irian Jaya akan melepaskan dari dari wilayah RI untuk merdeka," tuturnya. Bagi mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, masalah krisis moneter, pengangguran, KKN, pendidikan bisa dinomorduakan. Yang dinomorsatukan tetap upaya mencegah disintegrasi wilayah. Dia menggambarkan untuk kasus Irian Jaya, sudah terbentuk puluhan ribu personel satuan tugas yang pandai menggunakan senjata. Sebab, mereka tak menghendaki lagi undang-undang otonomi dan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. "Mereka hanya punya satu kata slogan, yakni merdeka."-*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 1 Sep 2000 jam 08:42:21 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
