---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- DPR Diktator Baru? Mencampuri Urusan Eksekutif koridor.com [4 Sep, 10:39] Kini sedang terjadi proses diktatorisasi DPR, karena lembaga legislatif tersebut mengambil alih tugas-tugas eksekutif. Akibatnya sejumlah agenda terpaksa tertunda, seperti beberapa pos duta besar terpaksa lowong karena harus menunggu persetujuan DPR, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Ramdhani Hidayat. Sedangkan pengamat politik internasional Riza Sihbudi menilai pengangkatan dubes melalui persetujuan DPR sebagai hal yang tepat. Mereka mengemukakan pandangannya secara terpisah akhir pekan lalu di Jakarta berkaitan dengan ketentuan baru bahwa pengangkatan duta besar dilakukan oleh presiden atas persetujuan DPR. "Saya prihatin melihat keadaan DPR sekarang. Mereka mau mengambil alih semua tugas eksekutif. Penentuan dubes di luar negeri, harus dengan persetujuan DPR. Ini jelas proses diktatorisasi legislatif. Lantas bagaimana eksekutif bisa bergerak cepat, lincah, dan fleksibel, kalau semua kekuasaannya digerogoti," tegas Ramdhani. Dia tidak setuju DPR ikut serta dalam proses penentuan dubes untuk negara lain. "Dubes itu wakil pemerintah atau pembantu presiden yang ditugaskan di negara lain. Dia menjalankan tugas-tugas eksekutif atau tugas-tugas negara dan pemerintah. Kok DPR ikut-ikutan menentukannya. Ini sudah tidak benar," tegasnya. Meski begitu, dia setuju bahwa seorang dubes harus mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai, entah dalam berbagai persoalan nasional ataupun internasional. "Lebih bagus, kalau dubes itu diplomat karier. Sehingga, ketika yang bersangkutan jadi dubes, dia sudah berpengalaman di bidangnya," usul Ramdhani. Apalagi, tambahnya, dalam kondisi citra Indonesia di forum internasional sedang terpuruk akibat krisis multidimensi yang sedang melanda bangsa ini, keberadaan seorang dubes bisa sangat menentukan. Sementara Riza Sihbudi mengatakan, lambannya penentuan posisi dubes hanya karena masalah teknis. Karena, ketentuan itu baru, dan DPR belum berpengalaman ikut menentukan calon-calon dubes. "Jadi, untuk sementara hal itu harus dimaklumi. Nanti, kalau DPR sudah biasa ikut menentukan, dan mekanismenya sudah jalan, kelambatan itu tidak akan terjadi lagi," ujar peneliti dari LIPI tersebut. Dengan ikut sertanya DPR menentukan wakil Indonesia di negara lain, Riza yakin, Dubes Indonesia nantinya akan semakin baik. "Tidak seperti selama ini, dubes itu orang buangan yang tidak disukai presiden. Kalau DPR ikut menentukan, tentu saja kualifikasi dan kapabilitas mereka akan semakin baik. Artinya, tidak sembarang orang bisa `didubeskan`," ujarnya. Dengan demikian, kata Riza menurut Media, proses fit and proper test atau tes kelayakan untuk calon Dubes Indonesia di negara lain, sangat penting. Sehingga dubes tersebut benar-benar tahu, apa yang harus dikerjakan di negara tempat dirinya ditugaskan. "Mereka wakil bangsa dan negara kita di negara lain. Jadi, mereka harus benar-benar berkualitas. Itu berarti, mereka harus benar-benar orang yang punya kemampuan lebih dibanding dengan pejabat lainnya," ujar Riza lagi.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 4 Sep 2000 jam 10:44:15 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
