---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Presiden Perintahkan Panglima TNI Usut Keterlibatan Oknum Militer Jakarta (Bali Post) - Presiden Abdurrahman Wahid tampaknya gerah juga dengan adanya serangkaian bom yang terjadi belakangan ini, termasuk yang merenggut sedikitnya 15 korban nyawa dan puluhan luka-luka serta kendaraan hancur di gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) Rabu (13/9) lalu, sehari menjelang pengadilan Soeharto Kamis (14/9) kemarin. Usai sidang kabinet di Bina Graha, Jakarta kemarin, Presiden memerintahkan agar aparat segera menindak dengan tegas pelaku pengeboman tersebut, termasuk apabila ada orang-orang penting yang terlibat di dalamnya. Bahkan, Presiden juga telah menginstruksikan secara khusus Panglima TNI untuk membantu kepolisian, khususnya mengusut dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengeboman tersebut. Menurut Jaksa Agung Marzuki Darusman usai mengikuti sidang kabinet di Bina Graha kemarin, dalam mengungkap kasus pengeboman, kerap kali polisi mengalami rintangan yang sangat besar ketika proses penyidikan telah mengarah pada dugaan keterlibatan oknum militer. Karena itu, Presiden memerintahkan Panglima TNI agar turut membantu dan menelusuri siapa-siapa oknum TNI yang ikut bermain dalam pengeboman-pengeboman tersebut. Hal senada diungkapkan Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak dalam jumpa pers usai sidang kabinet. Menurutnya, presiden telah menginstruksikan secara khusus Panglima TNI dan Jaksa Agung untuk mengusut dengan tegas pelaku pengeboman tersebut. Bahkan, dengan nada agak keras, Presiden mengatakan di Indonesia ini tidak ada satu pun ''sapi keramat'' yang bisa lepas dari jangkauan hukum. Termasuk pula dugaan keterlibatan sejumlah orang penting dalam berbagai kerusuhan di negeri ini. Marsilam mengakui, dalam sidang kabinet tersebut, Kapolri mengakui sistem pengamanan kita memang tidak memuaskan, atau tidak memenuhi standar. Karena itu, presiden memerintahkan Polri agar meningkatkan sistem pengamanan tersebut, termasuk meningkatkan kinerja intelijen, agar lebih dini mampu mendeteksi segala kemungkinan kejadian. Jenis C4 atau C3 Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya Supt. Nur Usman mengatakan, bom yang meledak di areal parkir lantai II gedung BEJ Rabu lalu kemungkinan jenis C4 atau C3. ''Kalau dilihat dari dahsyatnya ledakan bom itu, berasal dari bom karet bisa jenis TNT, C3 atau C4. Agaknya ledakan ini sama seperti yang terjadi di rumah kediaman Dubes Filipina di Jalan Imam Bonjol Jakarta beberapa waktu lalu. Hanya kekuatan bom ini diatur sebesar 15 kg, sedangkan di Imam Bonjol seberat 20 kg,'' katanya. Ia juga mengatakan, bom jenis ini biasa digunakan untuk operasi-operasi khusus, seperti perang di Bosnia. Namun, ia tidak bersedia berkomentar soal dugaan keterlibatan militer dalam peledakan BEJ itu. Untuk mengidentifikasi ledakan di BEJ, kemarin petugas Gegana dan Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri melakukan penyisiran dan observasi di sekitar di mana terjadi ledakan. Dari penyisiran ditemukan 10 kantong besar yang akan diperiksa di Labfor. ''Tim Labfor bukan mencari motif ledakan dan jumlah korban. Kami hanya mencari dari mana sumber ledakan dan mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui asal ledakan,'' tegas Ketua Labfor Mabes Polri Brigjen Pol. AM Erwin Mapasaeng kepada Bali Post di halaman gedung BEJ. Observasi dan penyisiran yang dilakukan timnya telah mencapai 50%, namun pihaknya enggan berkomentar lebih jauh karena khawatir terjadi kesalahpahaman terhadap keterangan. ''Tim kami mengalami kesulitan karena kondisi AC yang masih panas, lampu penerang yang terbatas, genangan air dan kurangnya oksigen di ruang bawah,'' jelasnya. Kadispen Polda Metro Jaya Supt. Pol. Nur Usman mengatakan, peledakan bom bersumber dari mobil sedan tua merek Crown atau Corolla. Terbukti, bagasi sedan ini hancur total. Tim Labfor hanya menemukan nomor kerangka mesin yang sudah dirusak oleh pelakunya, dan hanya sisa nomor 21. Diminta Mundur Sosiolog Universitas Indonesia Dr. Imam B. Prasodjo mengatakan, masyarakat secara bersama-sama perlu membangun kesadaran publik dalam menyikapi teror pengeboman akhir-akhir ini. ''Kita harus membangun empati bahwa pengeboman ini berdampak real bagi masyarakat,'' katanya. ''Apalagi kasus pengeboman gedung BEJ itu benar-benar menyusahkan banyak orang, bahkan korbannya kebanyakan dari kalangan bawah,'' tambahnya. Ia berpendapat, aksi teror ini harus dihentikan. ''Kita harus menyatakan perlawanan terhadap perbuatan biadab itu,'' katanya, seraya menambahkan untuk tidak lagi berkompromi dengan kekuatan lama, yang tampaknya berada di balik semua ini. Prasodjo juga mendesak Kapolri melakukan pemaparan publik (public expose) mengenai kasus-kasus pengeboman ini, agar publik tahu perkembangan terakhir pengusutan kasus ini. ''Kapolri juga harus memberi penyataan kesanggupan untuk menyelesaikan kasus ini. Jika tidak mampu, sebaiknya Kapolri mundur saja,'' katanya. Namun, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan tidak setuju dengan pendapat bahwa Kapolri harus mundur jika tidak mampu menuntaskan kasus ini. ''Yang penting bukan mundur atau tidak mundur, tetapi kita harus memperbesar tekanan (pressure) publik agar Polri bekerja sungguh-sungguh dan tidak takut mengusut siapa pun,'' katanya. Anggota DPR dari Fraksi Bulan Bintang Ahmad Sumargono mengatakan, seharusnya bukan malah dituntut mundur, tetapi Kapolri sejak lama seharusnya sudah mengundurkan diri. Sementara Ketua Fraksi PDI-P Arifin Panigoro berpendapat, mestinya atasan Kapolri menilai dulu kinerja Kapolri, kalau memang dianggap kurang baik, barulah atasannya yang meminta mundur. Keharusan Menanggapi permintaan Presiden kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus pengeboman di BEJ, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, permintaan itu sudah merupakan keharusan. Menurutnya, permintaan Gus Dur itu harus dianggap sebagai tekanan bagi Kapolri dan Jaksa Agung untuk bekerja lebih keras lagi. Anggota Fraksi PDI-P DPR Sabam Sirait yang ditemui di sela-sela sebuah seminar di Jakarta kemarin, minta pemerintah sejak awal punya komitmen untuk menindak pelanggar hukum. Tidak saja soal dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Soeharto, tetapi juga jenis-jenis pelanggaran lainnya. Wakil Sekjen DPP PAN Bara Hasibuan mengharapkan polisi segera mengambil inisiatif guna mencari terobosan baru untuk melakukan investigasi kepada Soeharto dan keluarganya, berkaitan dengan peledakan bom yang terjadi di BEJ tersebut. Ia yakin, peristiwa ledakan bom di BEJ itu ada hubungannya dengan perlakuan yang diterima keluarga Soeharto belakangan ini, khususnya tentang peradilan Soeharto. Pengamat politik J. Kristiadi juga sependapat dengan Bara Hasibuan. Menurutnya, pasti ada korelasi antara peledakan bom dan pengadilan Soeharto. Buktinya, tiap akan ada pengadilan Soeharto pasti ada peledakan bom atau kerusuhan di suatu daerah. Bahkan, akhir-akhir ini muncul pengerahan massa yang mendukung Soeharto dan menolak mantan presiden itu diadili. ''Mereka meminta supaya Soeharto tidak diadili dan meminta pemerintah supaya mengampuninya,'' katanya. Kristiadi mengakui, aparat pasti akan kesulitan menangkap pelaku dari peledakan bom tersebut lantaran tidak ada bukti-bukti yang mampu menjerat pelaku tersebut ke penjara. Namun, Ketua DPR Ir. Akbar Tandjung minta aparat mesti segera menemukan pelaku pengeboman gedung BEJ tersebut. Pasalnya, kejadian pengeboman itu sangat mempengaruhi sektor lainnya khususnya bidang investasi, karena para investor akan menjadi ketakutan menanamkan modalnya di Indonesia. Yang terpenting, katanya, aktor intelektualnya harus segera diketahui. Ketua Komisi II DPR yang membidangi soal hukum Amin Aryoso mengatakan, meskipun kejadian pengeboman itu bisa saja dikaitkan dengan peradilan Soeharto, DPR belum berani menyimpulkan pelakunya adalah pendukung Soeharto. Ia menilai, kalau penegakan hukum terhadap Soeharto masih begini-begini saja, menandakan pemerintah kurang serius dalam menangani pengadilan Soeharto. Boleh jadi nantinya, rakyat makin tidak percaya terhadap pemerintah. Jika hal itu terus berkembang, tindakan anarkis akan dilakukan rakyat. ''Jaksa Agung pokoknya yang lebih tahu, apa yang harus diperbuatnya,'' tegasnya. Aksi teror dua hari lalu itu, menurut Ahmad Sumargono, boleh saja dikatakan sebuah teror politik yang sengaja dilakukan di tempat umum. Tujuan utamanya untuk menakuti rakyat dan menekan pemerintah agar tidak meneruskan pengadilan Soeharto. Namun, katanya, bisa jadi peledakan itu merupakan teori terbalik buat Soeharto. Bisa saja ada pihak-pihak yang ingin nama Soeharto jelek dan akhirnya dihukum berat. Makanya ia berkeinginan agar proses pengadilan Soeharto segera diselesaikan dan selanjutnya status Soeharto jelas. Teror untuk menakuti rakyat itu tidak berkepanjangan, sehingga jangan rakyat kembali dijadikan korban.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 15 Sep 2000 jam 09:53:01 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
