---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- KOLOM SUPANGKAT DARI PBB: KELUHAN DUBES INDONESIA DI PBB TENTANG DEWAN KEAMANAN LATAR BELAKANG RESOLUSI 1319 TENTANG ATAMBUA TIADA DINAMIKA PRESIDEN, TIADA KOORDINASI PBB-JAKARTA TIGA SOSOK INDONESIA TERJEBAK "SAINT TRAP" Setelah berbicara lewat tilpun secara panjang lebar tentang Resolusi 1319 Dewan Keamanan demgan Duta Besar Indonesia di PBB Dr Makarim Wibisono hari Rabu, tersingkaplah kebenaran tentang prosedur Dewan Keamanan PBB. Menurut Makarim Indonesia tidak diberi kesempatan untuk bicara dalam sidang yang seperti biasanya sudah menjadi tradisi sejak lama dilakukan terlebih dahulu melalui sidang konsultasi tertutup. Delegasi Indonesia sudah berupaya mati matian untuk memberikan penjelasan ten- tang peristiwa Atambua, demikian para anggota Dewan Keamanan yang bersahabat seperti Malaysia, Tunisia, Namibia, Bangladesh bahkan Mali sendiri yang sedang mengetuai sidang bulan September ini. Bahkan Argentina yang biasanya berpihak kepada yang tidak pro-Indonesia kali ini memberikan bantuan. Demikian pula Russia dan RRC. Semuanya terbentur tembok Amerika dan Inggeris, keduanya anggota tetap yang mempunyai hak veto yang bersikap maksimalis dengan mencantumkan pasal ope- ratif tentang pengiriman missi Dewan Keamanan ke Indonesia untuk penyidikan. Dengan pasal operatif itu delegasi Indonesia sudah terkena shock treatment demiki- an pula para anggota pendukungnya sehingga masuk dalam perangkap pasal ope- ratif pengiriman missi yang telah ditolak mentah mentah oleh Kabinet Indonesia me- lalui statemen Wapres Megawati dan sejumlah petinggi lainnya. Semua upaya diplomatik ditujukan kepada penghapusan pasal operatif ini sebelum sempat minta waktu ala kadarnya untuk melakukan konfirmasi ke Jakarta tentang kejadian dan kronologinya di Atambua tanggal 6 September itu. Presiden Wahid dan Menlu Shihab tidak sampai pada pikiran itu demikian pula Du- bes Makarim karena sudah terkena shock treatment Amerika-Inggeris yang tanpa ampun mau mencantumkan operatif paragraph pengiriman fact finding mission ke Jakarta. Padahal Indonesia berhak penuh untuk meminta waktu untuk melakukan konfirmasi ke Kabinetnya di Jakarta karena Presiden Wahid dan Menlu justru sedang hadir di PBB dan bisa melobi langsung seluruh Dewan Keamanan dengan meminta Sekjen PBB untuk "mengantarnya" karena dalam situasi seperti ini hanya dialah yang bisa menerobos sidang konsultasi tertutup. Namun sayang sekali ada kendala dahsyat untuk upaya itu walaupun ada dinamika dari trio Presiden Wahidds, Menlu Shihab dan Dubes Makarim: pernyataan pernya- taan para petinggi Indonesia, terutama Menko Susilo Bambang Yudoyono yang se- olah olah menyangkal keterlibatan milisia yang katanya sudah lama dibubarkan dan dilucuti. Masih basah bibirnya, Pangdam Kiki Syahnakri justru mentorpedo pernya- taan Yudoyono tentang milisia yang katanya "tidak gampang untuk membubarkan dan melucuti milisia". Kontroversi tentang milisia ini telah membuat Indonesia yang "sudah jatuh dihimpit tangga pula" di dunia internasional umumnya dan di Dewan Keamanan PBB yang justru sedang menyoroti masalah Atambua dengan mata elang dan sistem komuni- kasi yang jauh lebih canggih daripada pihak Indonesia di mana Presiden Wahid dan Menlu Shihab telah menjadi "sitting duck" (sasaran tembakan) belaka kehadirannya di PBB. Dalam hal ini Achmad Padang, purnawirawan pegawai tinggi PBB (D-2) sependapat dengan Dubes Makarim bahwa Indonesia sudah tidak bisa lagi bermanuver karena reputasinya sudah terpuruk di mana janji janji Makarim ditegur karena non-implemen- tasi sedangkan situasi di Jakarta dan ti Timor Barat begitu kontroversialnya sehing- ga mendongkrak kredibilitasnya sendiri. Walhasil nasi sudah menjadi bubur, dan sekarang kita diincar terus untuk implemen- tasi secara harafiah Resolusi 1319 Dewan Keamanan yang mengikat itu di tengah tengah ancaman isolasi dan embargo ekonomi. Namun saya tetap pada pendirian bahwa Indonesia berhak bicara dalam sidang dan minta waktu untuk konfirmasi ke Kabinet di Jakarta karena Kepala Negara/Peme- rintahan sedang hadir di PBB melalui Sekjen Kofi Annan yang bisa dan boleh me- nembus benteng sidang tertutup konsultasi. Kita tidak mampu memanfa'atkan peluang emas - memang belum tentu berhasil namun setidaknya "we did our best humanly possible" karena kita sudah dipaksa menelan TIGA Resolusi Dewan Keamanan. Namun harus diakui bahwa kita sudah tidak mempunyai pemimpin sekaliber Sukar- no dan diplomat yang "galak" sekaliber Sudjarwo Tjondronegoro, kita hanya punya tiga sosok: Presiden Wahid dan Alwi Shihab, keduanya kiayi dan Dubes Makarim yang berkepribadian terlalu baik, ketiganya terjebak oleh apa yang dinamakan "Saint Trap". Hidayat Supangkat PBB., 21 September 2000. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Sep 2000 jam 09:19:29 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
