Indoz-netter yth:
Saya tertarik untuk mengirimkan dua artikel di bawah ini yang saya nilai
amat mampu menyadarkan kita untuk lebih objektif dalam menengok masa lampau negeri
kita.
Kedua artikel itu adalah:
1.. Menengok Masa Lampau, Menatap Masa Depan, oleh Prof. Juwono Sudarsono, dimuat
di Kompas Online, Selasa 4 Mei 1999
2.. Habibie Resmikan Universitas Bung Karno Ingkari, Sebut Masa BK Serba Hitam,
sebuah laporan jurnalistik yang dimuat di detikcom, Jum'at 25 Juni 1999
Kiranya kedua artikel itu - yang memang cukup panjang, mohon maaf untuk itu - mampu
membuat kita lebih proporsional dalam menilai kepemimpinan Pak Harto, Bung Karno (dan
tentunya kepemimpinan tokoh lainnya).
Salam hormat,
Sani Susanto
=========================
Selasa, 4 Mei 1999
Menengok Masa Lampau, Menatap Masa Depan
Oleh Juwono Sudarsono
SAYA mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam seminar Ikatan Lulusan
Universitas Indonesia dengan judul tema untuk babak pertama, "Mengubur Kultur dan
Sistem Orde Baru." Izinkan saya untuk merubah judul itu menjadi tema "Menimbang Orde
Baru," sekaligus menyampaikan beberapa harapan yang berhubungan dengan upaya
Universitas Indonesia ikut membangun Indonesia yang demokratis dalam perspektif
pendidikan dan kebudayaan.
Saya terdorong untuk menyampaikan yang berikut ini karena wacana publik selama 11
bulan terakhir ini mengingatkan saya pada perkembangan politik 31 tahun yang lalu.
Saya mohon direnungkan oleh para alumni dan mahasiswa, terutama mereka yang berusia di
bawah 25 tahun, terlebih karena sebentar lagi kita akan mengenang peristiwa 12-14 Mei
dan 21 Mei 1998.
***
PADA April 1969, Orde Baru berusia tiga tahun. Presiden Soeharto ketika itu baru
mencanangkan Pembangunan Lima Tahun pertama 1969-1974. Sebelumnya, dari Maret 1966
sampai dengan April 1969, para pelopor dan penegak Orde Baru-mahasiswa, sarjana,
cendekiawan, politisi, ulama, wartawan, usahawan, kalangan tentara-gencar
mengumandangkan "pembaharuan" dan "pelurusan" terhadap apa yang disebut sebagai "Orde
Lama", yaitu masa pemerintahan Presiden Soekarno yang sebenarnya secara resmi
berlangsung dari Juli 1959 sampai dengan Maret 1967, tetapi yang sekarang dipukul rata
mencakup tahun 1945-1967.
Antara 1966 dan 1969, bahasa politik yang menggema di berbagai sarasehan, simposium,
seminar, diskusi panel hampir serupa dengan bahasa politik selang 10 bulan selama
1998-1999 terakhir. Ada tekad untuk membangun "Indonesia baru", ketetapan hati untuk
menegakkan hak-hak asasi manusia, kehendak untuk menjalankan pemerintahan yang bersih
atas dasar kehidupan konstitusional, pengembangan otonomi daerah, perekonomian yang
memihak rakyat kecil, dan sebagainya.
Kata kunci selama 1966-1969 adalah "pembaharuan", sedangkan yang menggema sejak Mei
1998 adalah "reformasi". Tiga puluh tahun lalu, kata kunci adalah "anti-korupsi" dan
"anti-kelaliman". Wacana yang gencar sejak Mei 1998 adalah "anti-korupsi, anti-kolusi
dan anti-nepotisme". Dahulu yang dihujat dalam hampir setiap demonstrasi mahasiswa dan
yang selalu dipojokkan di media cetak dan elektronika adalah Presiden Soekarno. Selama
Juni 1998-April 1999 hampir setiap media cetak dan elektronika cenderung menyebut
krisis yang sedang kita alami sebagai bersumber semata-mata dari kesalahan-kesalahan
Presiden Soeharto. "Rezim Orde Baru" disalahkan untuk segala persoalan yang kita alami
sekarang, sebagaimana "Rezim Orde Lama" disalahkan untuk segala jenis krisis yang
menimpa Indonesia selama 1966-1969.
Pada tahun 1966-1969, hampir setiap pembicara dalam simposium, seminar dan diskusi
selalu mengungkap bahwa Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno tak ada yang patut
dipertahankan, diperbaiki apalagi dihormati. Pada tahun 1998-1999, hampir setiap
pembicara menolak segala sesuatu yang bertalian dengan masa Orde Baru; tak ada yang
patut dan layak dipertahankan, diperbaharui apalagi dijunjung tinggi.
Pada tahun 1966-1969, para mahasiswa, cendekiawan, pejabat sipil dan militer yang
sebelum 11 Maret 1966 tak berani menentang Presiden Soekarno tiba-tiba menjadi orang
yang paling lantang dan paling galak menghujat Presiden Soekarno dan
kebijakan-kebijakannya. Pada 1998-1999, hampir setiap pekan kita menyaksikan orang
yang sebelum 21 Mei 1998 tidak berani mengecam mantan Presiden Soeharto, ramai-ramai
membuat pernyataan yang lebih menggelegar dan lebih meledak dari pembicara lainnya.
Pada tahun 1966-1969, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang
selama 1960-1966 selalu menyatakan "setuju" terhadap keinginan Presiden Soekarno
sebagai "Pemimpin Besar Revolusi" cepat berubah menjadi pemrakarsa terdepan dalam
pencabutan ketetapan-ketetapan MPRS yang dinilainya "tidak sesuai dengan semangat Orde
Baru". Pada Sidang Istimewa MPR November 1998 yang lalu, gejala serupa terulang dengan
pencabutan ketetapan MPR yang "tidak sesuai dengan semangat Orde Reformasi", meskipun
ketika Presiden Soeharto masih berkuasa para peserta sidang MPR yang sama mengamininya
sebagai "Bapak Pembangunan".
Pada Sidang Umum MPRS tahun 1967 dan 1968, tak satu pun anggota MPRS menolak
pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden dan presiden penuh. Pada
Sidang Umum MPR Maret 1983, 1988, 1993 dan 1998, tak satu pun anggota MPR yang berani
secara terbuka menyatakan Presiden Soeharto sebaiknya berhenti karena ia sudah
menjalani tiga masa jabatan. Banyak tokoh reformis yang kini berada di dalam maupun di
luar pemerintahan Presiden Habibie adalah anggota MPR kurun waktu 1983, 1988, 1993,
1998. Pada waktu itu, mereka semua setuju Presiden Soeharto dipilih kembali untuk lima
tahun berikutnya.
Pada masa 1966-1969, sejumlah tahanan politik yang baru dibebaskan dari penjara
berlomba-lomba menyatakan dirinya lebih dahulu dan lebih berani menggugat dan
menentang Presiden Soekarno. Sekarang kita menyaksikan gejala yang serupa: sejumlah
tahanan politik yang dibebaskan juga berlomba menyampaikan kapan dan di mana ia lebih
dahulu mempertanyakan, menggugat dan menentang Presiden Soeharto.
Apa makna dari semua gejala ini? Sejarah berulang, dan berulang dalam bentuk yang
lebih konyol daripada masa sebelumnya? Kecenderungan alamiah manusia untuk menempatkan
dirinya sebagai yang paling berani, paling sempurna dan paling benar daripada orang
lain? Keinginan untuk memurnikan dirinya sambil menutupi perannya di masa lampau yang
ingin dienyahkan dari bawah sadarnya?
***
MARILAH kita bahas dalam seminar Ikatan Alumni Universitas Indonesia ini hal-hal yang
bertalian dengan masa depan kita melalui perspektif yang lebih luas, lebih berimbang
dan lebih jernih. Dalam menatap masa depan, kita hendaknya lebih dahulu harus bersikap
terus terang dan wajar tentang masa lampau. Melalui keterbukaan dan keikhlasan kita
masing-masing, para anggota garba ilmiah Universitas Indonesia akan sadar bahwa
sejarah memberi keseimbangan berpikir dan kearifan bertindak, untuk kini dan untuk
masa depan.
Sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris kebudayaan universitas marilah kita pelopori
upaya menghindar pemukulrataan yang tidak jujur dan tidak adil tentang banyak hal dari
masa lampau kita itu. Termasuk pemukulrataan yang tidak wajar terhadap Presiden
Soekarno dan Presiden Soeharto. Kita semua - terutama kalangan garba ilmiah
Universitas Indonesia - tidak perlu cemas terhadap peran Universitas Indonesia di masa
lampau, baik yang bertalian dengan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto, baik
yang berhubungan dengan Orde Lama maupun dengan masa Orde Baru.
Menyatakan bahwa "20 tahun di bawah Soekarno" dan "30 tahun di bawah Soeharto" sebagai
masa-masa serba hitam, kelam dan suram sesungguhnya mengingkari kaidah pendidikan dan
kebudayaan yang menuntut kita bersikap berimbang sebagaimana layaknya cendekiawan
memandang sejarah bangsanya. Sebagaimana mahasiswa UI angkatan '66 diingatkan bahwa
sejarah bangsa tidak bermula pada 11 Maret 1966, maka mahasiswa UI angkatan '98 perlu
diingatkan bahwa sejarah Indonesia pun tidak berawal pada 21 Mei 1998.
Kita semua-muda, setengah baya, lanjut usia-sedikit banyaknya dibentuk oleh 20 tahun
masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan 30 tahun masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Dengan segala kekurangan dan kesalahannya, Presiden Soekarno adalah peletak dasar
pembangunan bangsa. Dengan segala kekurangan dan kesalahannya, Presiden Soeharto
adalah peletak dasar pembangunan negara.
Marilah kita bersikap jujur dan adil terhadap kedua mantan pemimpin nasional,
menimbang kultur dan sistem yang telah mereka wariskan di samping tekun memperbaiki
hal-hal yang kurang baik. Bagaimanapun, bersikap jujur dan wajar terhadap kedua tokoh
itu adalah bahagian melekat dari proses kejujuran dan kewajaran terhadap masa lampau
kita sendiri. Dalam perspektif kesejarahan, orang yang mengaku dirinya reformis tidak
mungkin memisahkan dirinya dari jalinan status quo. Sebaliknya, dalam situasi
perubahan cepat yang kita alami, status quo sesungguhnya adalah kemustahilan.
Tugas warga perguruan tinggi adalah untuk keluar dari budaya hujatan dan pemukulrataan
masa lampau, agar kita semua senantiasa mawas diri dalam berpikir dan bertindak. Hanya
dengan sikap demikianlah kita dapat menatap masa depan dengan landasan kultur dan
sistem pasca-Orde Baru yang kuat.
( * Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Guru Besar Ilmu Politik UI. )
=========================
=========================
Habibie Resmikan Universitas Bung Karno
Ingkari, Sebut Masa BK Serba Hitam
Reporter: Nurul Hidayati
(Sumber: detikcom 25 Juni 1999)
detikcom, Jakarta - Menyatakan masa kepemimpinan Bung Karno dan Soeharto, adalah
masa-masa yang serba hitam dan suram, adalah pengingkaran terhadap realitas sejarah.
Itulah pernyataan Habibie yang paling baru, setelah ia mengakui bahwa Bung Karno
adalah idolanya.
Pernyataan Habibie itu dilontarkan dalam peresmian Universitas Bung Karno (UBK) di
Istana Negara, Jumat (25/06/1999). Dalam peresmian UBK tersebut hadir juga penggagas
UBK, Rachmawati. Juga hadir isteri Bung Karno Ny.Hartini disertai anaknya Bayu.
Pengingkaran tersebut, kata Habibie, ditandai dengan adanya kemiripan berupa
penghujatan terhadap masa lalu, tanpa memberikan penghargaan yang wajar terhadap apa
yang telah dihasilkan. Seolah sejarah telah berulang. Lalu muncul kencederungan
manusia yang menempatkan dirinya yang paling benar, paling sempurna. "Dan disertai
dengan menutup peran masa lalunya,"tandas Habibie.
Namun demikian, masih diucapkan oleh Habibie, pengingkaran yang sama juga terjadi,
apabila kita menganggap masa Orde Baru dan Orde Lama, sebagai masa yang serba berhasil
dan cemerlang yang tiada cela. "Sebagai manusia, setiap pemimpin mempunyai kelebihan
dan kekurangan,"kata Habibie.
Mereka, para pemimpin itu, menurut Habibie, menunjukan keberhasilan dan mereka juga
tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Semua itu mencerminkan sifat hakiki seorang
manusia. Karena itulah, adalah tugas utama dan mulia bagi generasi kini dan mendatang,
untuk melakukan koreksi, meluruskan dan menyempurnakan. "Inilah inti dari gerakan
reformasi yang sedang kita laksanakan,"ujar Habibie.
Selebihnya, Habibie juga menyatakan, Bung Karno adalah tokoh pergerakan kebangsaan
yang terkemuka sejak dasawarsa 1920-an. Sebagai proklamator bersama Bung Hatta dan
kemudian Bung Karno menjadi Presiden RI pertama, Bung Karno, disebutkan Habibie telah
mengabdikan dirinya selama lebih dari empat dasawarsa bagi kepentingan bangsa dan
negara Indonesia.
"Jika kita harus menyimpulkan keseluruhan pengabdian dan perjuangan bliau, rasanya
kita dapat menyatakan, bahwa yang menjadi obsesi pribadi beliau adalah terwujud dan
terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar untuk berkembang dan
menjadi bangsa yang besat dan disegani,"kata Habibie.
Karena itulah, masih dinyatakan Habibie, adalah merupakan suatu yang wajar bahwa Bung
Karno harus berpikir, berbuat serta mengambil keputusan yang sesuai dengan suasana dan
tuntutan jamannya. "Namun oleh karena dewasa ini kita hidup dalam tahap perkembangan
dunia yang secara kualitatif amat berbeda, kita perlu secara kritis dan kreatif
membaca pikiran, wawasan dan keputusan politik yang pernah bliau ambil,"tandas
Habibie.
Dan bersamaan dengan itu, Habibie lantas mengharapkan, agar kita sendiri juga harus
mengembangkan pikira, wawasan serta keputusan politik yang relevan dengan zamannya
sendiri, yang juga mesti mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan. "Saya percaya
Bung Karno tidak pernah berkeinginan kita menjadi dogmatis dan tidak kritis,"kata
Habibie.
Bahkan mengenai Pancasila pun, Habibie berpendapatm Bung Karno secara gigih menolak
disebut sebagai penciptanya. "Sebab nilai-nilai Pancasila memang telah ada dalam
kehidupan budaya bangsa Indonesia sejak dulu kala. Maka dengan rendah hati, Bung Karno
hanya bersedia disebut sebagai penggali Pancasila,"kata Habibie.
Oleh karena itulah, Habibie pun mengingatkan, agar penghormatkan terhadap Bung Karno,
jangan sampai merosot menjadi kultus individu. Sejarah umat manusia, menurut Habibie,
juga telah mencatat bahwa pemujaan yang berlebihan dan pengkultusan kepada seorang
pemimpin, justru menjadi salah satu penyebab kejatuhan sang pemimpin tersebut.
Bung Karno, masih dinyatakan oleh Habibie, harus kita tempatkan sebagai bagian dari
keseluruhan kepimpinan nasional di masa lampau, sekarang ini dan di masa depan, yang
bergulat keras untuk memimpin bangsa dengan masyarakat yang majemuk. Bagaimana pun,
posisi Bung Karno sudah amat mantap dalam perjalanan sejarah bangsa.
"Tidak ada Republik Indonesia tanpa Proklamasi 17 Agustus 1945, dan tidak akan ada
Pancasila tanpa ada yang menggalinya. Oleh karenanya, bangsa Indonesi akan tetap
mencatat bahwa Proklamasi Kemerdekaan dan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari peran
Bung Karno, sebagai salah seorang proklamator dan penggali Pancasila,"tandas Habibie.
=========================
