RUU TENTANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGARA
Menimbang:
a. bahwa guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terpelihara serta
berjalan dengan aman dan terib;
komentar amat:
pertimbangan yang militeristis: 'terpelihara serta berjalan dengan aman
dan tertib'.
pertimabangan yagn tidak militeristis?
bahwa untuk mencapai cita cita bernegara diperlukan suatu saling pemahaman
dan komunikasi antar bagian masyarakat, dengan mengedepankan argumen yang
memihak kepada kemanusiaan
b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk tetap
tegaknya kedaulatan negara, terpeliharanya persatuan dan kesatuan
bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dapat timbul berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun dari
luar negeri dengan intensitas yang tinggi, sehingga diperlukan
penyelenggaraan keselamatan dan keamanan negara dengan penindakan
secara dini, cepat, tepat, terpadu, tuntas dan aman serta
profesional;
komentar amat:
lagi lagi pertimbangan semacam ini mengingkari kedaulatan rakyat. kalau
rakyat tidak lagi mempercayai kedaultan yang mereka percayakan kepada
negara, haruskah mereka diposisikan sebagai ancaman kedaulatan negara?
[bukankah asal kedaulatan negara itu dari warganya? lalu bagaimana warga
bisa mengancam kedaulatannya sendiri?].
pertimbangan semacam ini hanya akan masuk akal kalau paradigma militer,
[kawan vs. lawan, kita vs. musuh] yang diterapkan.
c. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang
berdasar atas hukum, oleh karena itu penyelenggaraan keselamatan
negara sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman
terhadap keselematan dan keamanan negara yang pada hakikatnya
merupakan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan rakyat
dan negara serta menjadi tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia,
harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan kecenderungan
hukum internasional.
komentar amat:
ke mana arah logika yang semacam ini: keselamatan negara tanggung jawab
bersama harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. tanggung jawab
bersama diatur dalam hukum [yang mengancam], bukan kecerdasan nurani dan
kepintaran komunikasi.
d. bahwa Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang
tertinggi bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan
negara baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan bahaya, oleh
karena itu berhak mengambil segala tindakan untuk menyelamatkan
dan mengamankan negara;
komentar amat:
pengalaman bernegara membuktikan bahwa orang indonesia merancukan
pengertian pemerintahan dan negara. negara akan tetap selamat kalau
pemerintahannya bener. dengan demikian, justru pemerintahan yang nggak
bener yang mengancam negara. dengan demikian, bukan presiden yang
bertanggung jawab terhadap keselamtan negara, melainkan rakyat.
e. bahwa Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan
bahaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang
Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer yang selama ini menjadi
dasar hukum penanggulangan ancaman pertahanan keamanan negara
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
ketatanegaraan, sehingga harus dicabut dan diganti;
amat:
cabut saja. dan gantinya jangan hanya perubahan redaksional.
f. bahwa dengan dicabutnya Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963
tentang pemberantasan kegiatan Subversi, diperlukan pengaturan
untuk mencegah dan mengatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat
subversif secara dini, cepat, tepat, terpadu, tuntas dan aman
serta profesional;
amat:
bukan 'pengaturan' dulu yang diperlukan, melainkan melihat kembali apa itu
[kegiatan] subversif.
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a,b,c,d,e dan f perlu dibentuk Undang-undang tentang Keselamatan
dan Keamanan Negara;
komentar amat:
keperluan untuk membentuk undang-undang ini hanya ada kalau
paradigma/pendekatannya adalah pendekatan militer. kalau pendekatannya
adalah pendekatan yang mengedepankan dan menghargai kedaulatan [rakyat]
sipil, maka undang undang semacam ini tidak perlu ada.
pertimabangan-pertimbangan semacam ini, pada hemat saya, mendasari alur
pasal pasal berikutnya. kalau pertimbangannya saja sudah militeristis,
what sort of undang undang yang akan kita dapat, but militeristis?
i will not go on with the discussion of pasal pasal.
