Minggu, 11/5/2008 | 23:34 WIB BANDUNG, KOMPAS -
Pakar Filsafat sekaligus guru besar pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Jakarta, Prof Dr Franz Magnis Suseno mengingatkan bahwa pluralisme merupakan
syarat mutlak agar bangsa Indonesia yang begitu plural dapat bersatu. Namun dia
menilai bahwa hingga satu abad pascakebangkitan nasional, Indonesia masih belum
menghargai keberagaman dan kebhinekaan latar belakang setiap individunya.
"Bangsa yang tidak menghargai pluralisme adalah bangsa yang membunuh dirinya
sendiri," kata Franz Magnis Suseno di sela-sela acara Seminar Nasional Satu
Abad Kebangkitan Nasional yang berlangsung di Kampus Universitas Parahyangan,
Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10
Franz Magnis yang juga rohaniwan itu mengingatkan bahwa pluralisme bukanlah
pandangan yang mengartikan bahwa semua agama sama, juga tidak berkaitan dengan
pengertian ihwal manakah agama yang benar dan baik. Pluralisme, tegasnya, lebih
merupakan pandangan yang berkaitan dengan kesediaan untuk menerima kenyataan
bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, berbudaya, berkeyakinan agama yang
berbeda.
Dalam penerimaan itu, katanya, orang bersedia untuk hidup, bergaul, dan
bekerjasama membangun negara. "Pluralisme merupakan syarat mutlak agar bangsa
Indonesia yang begitu plural dapat bersatu," ujarnya.
Bagi Franz, pluralisme tidak sekedar membiarkan pluralitas, melainkan
memandangnya sebagai sesuatu yang positif, sebab orang yang pluralis memandang
dan menghargai sesama dalam identitasnya, termasuk perbedaannya. "Seorang
humanis dengan sendirinya adalah seorang pluralis," tambanya.
Namun pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kebangkitannya, Franz menilai,
hingga satu abad pascakebangkitan nasional, Indonesia masih belum menghargai
keberagaman dan kebhinekaan latar belakang setiap individunya. "Bangsa yang
tidak menghargai pluralisme adalah bangsa yang membunuh dirinya sendiri," kata
Franz.
Dia juga menyayangkan terjadinya intimidasi yang didasarkan pada perbedaan
kepercayaan dan agama. "Sudah 80 tahun Ahmadiyah hidup dengan tenteram di
antara kita, tetapi mereka sekarang dikejar-kejar bahkan tempat ibadah mereka
dibakar. Apakah mereka bukan warga negara yang memiliki hak berkeyakinan
religius sama dengan yang lain?" kata Franz. "
Padahal, ujarnyam, berdasarkan sejarah, rasa nasionalisme dan kebangsaan di
Indonesia dari Sabang hingga Merauke tumbuh berdasarkan pengalaman penjajahan
yang dirasakan bersama. "Jadi nasionalisme Indonesia sebenarnya bersifat etis.
Dasarnya bukan kesatuan bahasa atau budaya, tetapi tekad untuk hidup merdeka,
wajar sebagai manusia," jelas Franz.
Sementrara itu guru besar Filsafat pada Universitas Parahyangan, Bambang
Sugiharto, mencoba melihat munculnya tendensi pengerasan identitas pada
berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Tendensi ini tercermin dari
pemelukan erat-erat identitas, seperti kelompok, agama, politik, ekonomi, atau
budaya yang tertutup dengan cara menyingkirkan atau membunuh segala hal yang
berbeda.
Keberadaan agama, tradisi sebagai otoritas sistem eksternal baku tidak lagi
dihormati manusia, tetapi justru dijadikan bahan untuk diperdebatkan satu sama
lain. "Oleh karena itu, kuncinya berada pada kesadaran diri masing-masing
kembali menghormati dan toleransi terhadap sesama," ujar Bambang.
Namun, Bambang juga melihat munculnya peluang-peluang baru yang menjanjikan
bagi masa depan Indonesia. Harapan itu terlihat pada adanya peningkatan
kesadaran kritis mandiri, seperti fenomena munculnya wajah muda dalam pilkada,
pro-kontra RUU APP, atau kasus Munir.
Bambang juga melihat adanya peningkatan keterbukaan terhadap kritik, bangkitnya
gerakan mikro, serta berkembangnya tendensi-tendensi rekonsiliasi. Masa depan,
katanya, memang bukan milik masyarakat kini, dan demi pewarisan yang baik,
perlu dikembangkan tendensi-tendensi yang dan intelegensia yang konstruktif.
"Musuh terbesar adalah diri kita sendiri, karena kita memiliki dua kutub yang
bertentangan di dalam diri kita," papar Bambang.
Bagi Bambang, bentuk-bentuk eksklusivisme sempit, keserakahan, kebodohan, dan
ketertutupan hanyalah cara-cara terbaik untuk bunuh diri. Bahkan, cara terbaik
untuk membunuh generasi masa depan.
Sementara itu, gubernur Jawa Barat terpilih Dede Yusuf mengemukakan, pluralisme
di dalam bangsa Indonesia sering kali dijadikan sumber konflik. Padahal
pluralisme yang berakar pada keberagaman etnis, budaya dan agama ini seharusnya
dijadikan modal dasar pembangunan bangsa.
Oleh karena itu, tegas mantan aktor itu, bangsa Indonesia harus mengembalikan
ideologi Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara . "Ideologi Pancasila
ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya konsep kota multikultur di mana
pemerintah benar-benar menjamin kebebasan beragama setiap warganya dengan
menyediakan tempat beribadah secara adil," kata Dede Yusuf. (A01/A15)
Best Regarts
www.dausmedia.cjb.net
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
