Runder Tisch zu West Papua, 29.-30 november 2004, Berlin
3. Gesprächsrunde:
Menschenrechte und staatlicher Terror
TANTANGAN GEREJA DALAM MENSIKAPI
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI PAPUA BARAT
Gambaran Umum tentang Pelanggaran HAM Selama Hampir 40 Tahun
Dan Dilema Peran Gereja Menghadapi Kondisi Sosial Politik
di Papua Barat
Oleh : Pastor Nato Gobay1)
I.TITIK PANDANG PERMASALAHAN
Pada tanggal 30 Mei - 4 ]uni 2000 lalu suatu pesta demokrasi bagi
rakyat Papua diselesaikan secara damai dan mengesankan, yaitu Kongres
Nasional Papua II. Setelah selama sekitar 40 tahun menentang
pengabaian hak asasi orang Papua untuk menentukan nasib sendiri, maka
Kongres Nasional Papua II ini patut disyukuri sebagai anugerah Tuhan.
Betapa tidak, kegiatan besar yang diikuti langsung oleh sekitar 3.000
peserta aktif dan 21.000 masyarakat Papua yang mengikuti acara itu
melalui pengeras suara di arena Kongres serta jutaan orang Papua yang
mengikuti melalui siaran radio dapat berjalan aman dan sukses dengan
pengamanan oleh masyarakat sendiri (Satgas Papua) dan mengeluarkan
Resolusi Politik yang pada intinya menggugat proses sejarah yang
telah mengakibatkan wilayah dan rakyat Papua menjadi bagian integral
Republik lndonesia.. Pada hal selama sekitar 40 tahun, aksi protes
Papua baik melalui aksi bersenjata, pengungsian ke luar negeri,
demonstrasi, aksi pengibaran bendera maupun dialog damai selalu
disertai korban jiwa manusia. Bila kita berkunjung ke pelosok-pelosok
Papua, dengan gampang kita akan bertemu sejumlah masyarakat yang
mengakui bahwa di hutan ini ayah, ibu beserta saudara-saudaranya
dibantai oleh militer. Banyak yang diperkosa, disiksa, dihilangkan,
ditangkap tanpa proses hukum serta berbagai bentuk penyiksaan di luar
batas kemanusiaan. Kuburan massal bertebaran di mana-mana. Semua
dilakukan oleh militer Indonesia berdasarkan tudingan (stigma) OPM.
Tetapi bagi rakyat Papua, OPM adalah ideology perjuangan untuk
memperoleh kebenaran.
Rakyat Papua sedang memperjuangkan keadilan dan kebenaran baginya,
namun banyak kali pemerintah mencurigai kegiatan itu sebagai kegiatan
subversif. Banyak kali pemerintah menggunakan pendekatan militer.
Gereja berada pada posisi serba salah. Hendak menghormati rakyatkah
atau pemerintah? Tulisan ini mengajak kita mendiskusikan sikap gereja-
gereja di Papua pada umumnya dalam dinamika social politik di
Indonesia yang belum stabil.
Mengapa rakyat Papua melawan pemerintah Indonesia? Study ELSHAM
(Lembaga Study dan Hak Asasi Manusia) Papua Barat menunjukkan bahwa
ada tiga permasalahan utama. Pertama, rakyat Papua menganggap bahwa
Act of Free Choice 1969 yang dirubah di Indonesia menjadi Musyawarah
Penentuan Pendapat Rakyat sebagai realisasi dari New York Agreement
1962 merupakan bentuk konkrit pengabaian dunia internasional dan
pemerintah Indonesia atas hak orang Papua untuk menentukan nasib
sendiri. Proses penyusunan New York Agreement sama sekali tidak
melibatkan orang Papua. PEPERA dijalankan di bawah proses penuh
intimidasi, larangan berkumpul dan berbicara, penghilangan orang,
pembunuhan dan berbagai bentuk tindakan militer yang menistai
demokrasi. Seluruh aktivitas yang menjauhkan orang Papua dari
realisasi haknya untuk menentukan nasib sendiri dalam pandangan orang
Papua jelas-jelas melanggar kententuan Resolusi PBB No. 1 514 dan 1
541 tentang proses dekolonisasi bagi bangsa-bangsa yang dijajah.
Kedua, atas dasar status legal yang diberikan oleh PBB melalui
Resolusi No. 2504/XXIV tahun 1969 yang mengesahkan hasil PEPERA maka
secara de jure Irian Jaya menjadi wilayah kekuasaan Indonesia.
Keberadaan Indonesia di Papua dilalui dengan penetapan Papua menjadi
Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menunjang kebijakan pembangunan
yang bertumpu pada strategy pertumbuhan ekonomi melalui pertambangan,
HPH, transmigrasi, pariwisata dan berbagai proyek pembangunan
lainnya. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada strategy
pertumbuhan ekonomi itu berimplikasi pad aspek social budaya seperti
perusakan lingkungan hidup, pengambilan tanah, penebangan hutan,
pengrusakan dusun-dusun masyarakat, serta degradasi kebudayaan
masyarakat setempat.
Ketiga, gabungan kedua permasalahan di atas menciptakan krisis
identitas bagi orang Papua. Krisis identitas nampak dalam aspek
kebudayaan, ekonomi, birokrasi pemerintahan, dan sebagainya. Maka
muncul tuntutan untuk menghormati kebudayaan, pengembangan kebudayaan
Papua Melanesia, Papunisasi birokrasi, penguasaan sumber daya
ekonomi, maupun tuntutan agar pemerintah mengakui keberadaan lembaga
adat.
II. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: Bukan Sekedar Salah Urus
Kesalahan sejarah (distorsi historis) yang terjadi melibatkan PBB
dalam proses tranfer kewenangan dari Belanda ke Indonesia telah
menjustifikasi negara Republik Indonesia untuk melakukan berbagai
bentuk pelanggaran HAM berat di Papua Barat. Pemerintahan Indonesia,
terutama di bawah kepemimpinan Soeharto menggunakan pendekatan
kekuasaan yang sangat represif dan meninggalkan kisah sejarah yang
sangat memilukan di seantero tanah Papua.
Akumulasi tiga persoalan besar di atas mendorong rakyat Papua
melakukan protes dalam bentuk aksi bersenjata (OPM, sejak
pemberotakan Ferry Awom di Manokwari, 28 Juli 1965), aksi
penngungsian (terutama pasca PEPERA 1969 serta ketika terjadi
sekitar 10.000 orang Papua mengungsi ke PNG pasca-pembunuhan Arnold
Ap 1984), prokalamasi kemerdekaan Papua (versi Markas Victoria, 1
Juli 1971 maupun versi Thom Wanggai, 14 Desember 1988), demonstrasi
mahasiswa, dan aksi pengibaran bendera Papua. Situasi bukan membaik.
Kengerian makin bertambah ketika akumulasi protes diungkap,
pemerintah menjawabnya dengan memberlakukan daerah operasi militer
(DOM).
Intervensi militer Indonesia secara besar-besaran bermula di tahun
1970-an. Kebijakan DOM memporak-porandakan seluruh pranata social
yang mendukung kehidupan cultural dan ekonom rakyat. Secara
sistematis terjadi pelanggaran HAM sangat berat yang memenuhi syarat
untuk di katakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime
Against Humanity). Ketika menyebut Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,
maka pengertian yang saya maksud mengacu kepada Statute Mahkamah
Internasional di mana Crime Against Humanity didefinisikan
sebagai : " ... a ,,widespread or systematic attack aginst any
civllian population, with knowledge of the attack". The specific acts
listed include murder, extermination, enslavement, and
deportation.... AIso imprisonment, torture, rape, and persecutions on
polltical, raciaI, and religious ground. ,,(Lawywers Committee for
Human Rights, FREQUENTLY ASKED QUESTION ABOUT THE INTERNATIONAL
COUPT, December 1998, P 3.). Definisi Mahkamah Internasional
mengantar kita keluar dari penyempitan pemaknaan kejahatan terhadap
kemanusian, seolah kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi hanya
ketika jiwa manusia terenggut. Sesungguhnya cakupan pengertian
kejahatan kemanusiaan melampaui pembunuhan.
Ternyata ,mandat' dunia internasional melalui PBB bagi Indonesia
untuk mengambil-alih kekuasaan atas wilayah dan rakyat Irian Jaya
telah melegitimasi Indonesia untuk melakukan kejahatan terhadap
kemanusiaan di Papua Barat selama kurun waktu 40 tahun. Pengalaman
saya sebagai pastor, telah mengantar saya untuk mendampingi
masyarakat korban sehingga dapat saya sebutkan dengan hati yang luluh
betapa berat penderitaan yang dialami oleh umat, rakyat dan saya
sendiri sebagai orang Papua. Di Biak, pada penghujung tahun 1998,
saya bersama sejumlah relawan ELSHAM mendatangi beberapa kampung di
Biak Barat selama beberapa jam dan kepada kami ditunjukkan sekitar 10
buah kuburan massal berisi antara 3 sampai 10 orang yang setiap
kuburannya. Pada waktu itu saya mendapatkan data kasar tentang kurang
lebih 2000 kasus pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penghilangan
serta kasus ibu-ibu yang melahirkan karena perbuatan tentara. Data-
data mana masih terus bertambah dan sedang dilakukan proses re-check
tentang kebenarannya. Bahkan ketika angin reformasi berhembus, aksi
damai rakyat pada bulan 2-6 Juli 1998 direspon dengan mengerahkan
kekuatan POLRI dan militer dari darat maupun laut untuk menanganinya
sehingga mengakibatkan sejumlah orang terbunuh, hilang, luka-luka
parah dan sampai saat ini kami masih mencari kaitan antara operasi
militer tanggal 6 Juli 1998 dengan penemuan sejumlah puluhan mayat
misterius yang terdampar di Biak. Peristiwa ini dikenang sebagai
Tragedi Biak Berdarah, 6. Juli 1998. Ketika masih bertugas sebagai
Pastor Paroki Tiga Raja di Timika, saya aktif terlibat dalam
pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam wilayah
penambangan PT Freeport (1995) di mana terjadi pembunuhan,
penghilangan, serta penyiksaan penduduk secara sangat serius. Kasus
Freeport terjadi sebagai reaksi militer untuk melindungi Freeport
sebagai industri vital. Saya pun terlibat dalam mengungkapkan aksi
militer yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di kampung Bella,
Jilla dan Allama pada tahun 1998.
Selain dari fakta-fakta yang berhasil diungkapkan karena kerja sama
antara ELSHAM dan pihak gereja (Katholik, GKII dan GKI di Irian Jaya)
masih terdapat sejumlah data kasar yang pertu diverifikasi lagi
tentang berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik dalam
peristiwa operasi militer di Manokwari (1965 sampai 1980-an), kasus
operasi militer di Wamena (1970-1980-an),kasus Paniai (1969), serta
berbagai kasus terbaru sepanjang tahun 1999 seperti di Manokwari,
Sorong maupun Timika dan Nabire. Pembunuhan, penghilangan orang,
pemerkosaan, pembantaian, pengrusakan kebuadayaan, perusakan
lingkungan menjadi catatan tersendiri orang Papua ketika hendak
berbicara tentang Indonesia. Ada ingatan indifidu dan kolektif
tentang sejarah penderitaan yang memilukan. Dan ada di se-antero
Papua.
Seringkali, pihak pemerintah Indonesia menyatakan kesalahan masa lalu
sebagai akibat salah urus. Di pihak militer, disebut salah prosedur.
Namun jika melihat polanya yang berjalan sistematik, terencana dan
mencakup hampir seluruh wilayah Papua Barat, maka dapatlah
disimpulkan bahwa apa yang berlangsung di Papua Barat bukanlah dampak
negatif dari satu proses salah urus. Tetapi nyata-nyata adalah suatu
kejahatan terhadap kemanusiaan.
III. PERUBAHAN SITUASI SOSIAL POLITIK
3.1. Perubahan Sosial Politik di Tingkat Nasional Indonesia : Ruang
Politik Dibuka
Broeder Theo van den Broek menunjukkan bahwa perubahan sosial politik
di Indonesia antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 berjalan amat
cepat2). Sebagai akibat situasi chaos di Jakarta pada bulan Mei 1998,
apalagi didukung dengan aksi mahasiswa Indonesia, maka pada tanggal
21 Mei 2000 terjadi peralihan kekuasaan dari rezim Orde Baru Pimpinan
Jenderal Besar Soeharto kepada rezim Reformasi yang bermula dengan
kepemimpinan Presiden B. J. Habibie. Presiden B. J. Habibie setahun
kemudian diganti oleh Presiden Abdurrachman Wahid dalam proses
pemilihan umum di Indonesia yang paling demokratis sepanjang
sejarahnya.
Peralihan kekuasaan dari rezim Orde Baru yang menancapkan kuku
kekuasaannya di atas darah jutaan rakyat (baik oleh perisitiwa G.
30/S/PKI maupun penghilangan lawan-lawan politik serta pemadaman aksi
kritis rakyat terutama di Aceh, Tim Tim dan Papua) ke rezim Era
Reformasi dilatar-belakangi oleh krisis ekonomi serius, krisis
birokrasi pemerintahan yang ber-KKN, konflik-konflik serta kekerasan
di pelbagai daerah, tuntutan pemulihan kembali harga diri sebagai
bangsa dan penegakkan hukum serta gerekan-gerakan memerdekakan diri
beberapa daerah. Akumulasi berbagai persoalan yang tak kunjung
diselesaikan itu memuncak dengan pendepakkan Soeharto dari kursi
kepemimpinan.
Masa kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prof. Dr. Ir. B.
J. Habibie yang berumur satu tahun. Rezim Habibie tercatat dalam
sejarah terutama karena keberhasilannya menyelesaikan masalah Timor
Timur sekalipun dengan meninggalkan catatan berdarah dari sisi
pelanggaran HAM, juga dengan mempersiapkan dan menjalankan satu
pemilihan umum di Indonesia yang paling demokratis sepanjang sejarah
Indonesia. Berdasarkan hasil pemilihan umum inilah maka Presiden
Abdurrahman Wahid dapat naik ke panggung kekuasaan. Namun pada
penghujung kekuasaan jaman Presiden Soeharto ke jaman Habibie,
terjadi berbagai i bentuk konfrontasi berdarah. Baik konflik berdarah
antara etnik Sambas dan Madura di Kalimantan Barat, konflik berdarah
antara kaum Muslim dan Kristen di Ambon, pembakaran gereja,
pemerkosaan terhadap perempuan dari etnik China serta politik pembumi-
hangusan di Timor Timur yang meninggalkan catatan pelanggaran sejarah
memilukan.
Prestasi Abdurrahman Wahid mencuat ketika secara damai berusaha
mengeluarkan militer (TNII dan POLRI) dari dominasinya di panggung
politik selama ini. Juga dengan menegakkan supremasi hukum. Pada era
Presiden Abdurrahman Wahid, sejumlah jenderal yang kebal hukum di
jaman Soeharto dan Habibie dapat diajukan ke dalam proses-proses pro
justicia.
3.2. Situasi Sosial Politik di Papua dalam Era Reformas : Otonomi vs
Papua Merdeka
Dinamika situasi sosial politik Indonesia demikian membuka ruang
politik yang memungkinkan penyampaian berbagai bentuk aspirasi yang
terpendam selama bertahun-tahun di Papua Barat. Pada bulan Mei 1998
di Papua Barat berlangsung berbagai bentuk demonstrasi. Lazimnya,
dilakukan oleh mahasiswa tertuju ke intasnsi tertentu, misalnya
militer dan DPRD, guna menuntut perhatian akan (a). Persoalan Hak
Asasi Manusia; (b). Hak akan partisipasi dalam jenjang birokras
pemerintahan (sering disebut Papuanisasi Birokrasi); (c). persoalan
transmigrasi dan (e) persoalan hak ulayat tanah adat, dsb. Peran
kemudian beralih dari mahasiswa ke masyarakat dengan bentuk
demonstrasi yang juga mengalami perubahan. Pada tahun 1999,
demonstrasi berubah menjadi pemalangan sejumlah kantor instasnsi-
instansi penting seperti Kantor Kehutanan (di Jayapura), kantor Dinas
Pendapata Daerah di Biak, dan di Sorong berlangsung pemalangan kepada
hampir semua perusahaan seperti Perusahaan Pertamina, Usaha
Mina (Perusahaan Pertambangan) maupun Perusahaan Tambang. Namun pada
tahun 2000, demonstrasi massa berali ke pemalangan fasilitas publik
seperti pemalangan sumber air minum (di Waena- Port Numbay),
pemalangan Kantor Telkom, pemalangan Rumah Sakit Pembantu di Abepura -
Jayapura.
Pada bulan Juli 1998 terjadi perubahan drastis, setelah terjadi
perisitiwa penaikkan bendera Papua antara lain di Biak, Sorong dan
Wamena. Didorong oleh kemarahan akibat penanganan secara militer
terhadap peristiwa penaikkan bendera Bintang Kejora di Biak pada
tanggal 6 Juli 1998 yang mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran
HAM berat3) (antara lain terdapat korban meninggal dunia). Penggunaan
kekerasan militer ini dianggap tidak sejalan dengan semangat
demokrasi yang coba dibentuk dalam era reformasi. Apalagi kekerasan
militer itu dilakukan untuk menghadapi aksi damai rakyat sipil tidak
bersenjata. Maka dibentuklah FORERI untuk memfasilitasi dialog damai
dengan pemerintah RI dalam rangka penyampaian aspirasi politik
masyarakat Papua yang diwakil oleh Tim 100. Pernyataan Tim 100
mengejutkan banyak pihak sebab secara terang-terangan menyatakan
kehendak untuk merdeka dan berdiri sejajar dengan bangsa lain di muka
bumi di hadapan para petinggi Jakarta pimpinan Presiden Habibie pada
tanggal 26 Februari 2000. Sep- ulangnya ke Papua, Tim 100 memperoleh
sambutan hangat dari ribuan masyarakat Papua di setiap kabupaten.
Sambutan rakyat ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat yang
sesungguhnya sudah dinyatakan. Dalam konteks ini dapat dimengerti
bahwa kelompok pejuang kemerdekaan ini menolak segala bentuk dialog
mengenai ,,soal pembangunan" karena menurut mereka permasalahan-
permasalahan di tingkat itu tidak sama dengan permasalahan yang
sebenarnya.
Pasca pernyataan Tim 100 kepada Presiden Habibie, masih terjadi
berbagai bentuk demonstrasi pro Papua Merdeka yang menuntut jawaban
pemerintah. Sampai menjelang 1 Desember 1999, terjadi berbagai bentuk
ketidak-pastian politik serta tuntutan yang mengarah kepada upacara
pengibaran Sang Bintang Kejora di seluruh pelosok Tanah Papua untuk
menuntut pengakuan kedaulatan Negara Papua yang diyakini pernah
didirikan pada tanggal 1 Desember 1961 namun dianeksasi melalui
Trikora yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno 19 Desember 1962
di Yogyakarta. Aksi pengibaran bendera berhasil menarik perhatian
Indonesia ke Papua dan memungkinkan dialog-dialog dengan pemerintah
Jakarta untuk melaksanakan Kongres Nasional Papua II pada tanggal 29
Mei - 4 Juni 2000.
IV. PERAN GEREJA DALAM SITUASI SOSIAL POLITIK YANG BERUBAH
Peran gereja mengalami dinamika sesuai dengan perubahan sosial
politik di Papua. Baik pada jaman Orde Baru, Awal Era Reformas tetapi
juga terutama dalam masa yang akan datang.
4.1.1. Peran Gereja Pada Jaman Orde Baru
Ketika rezim Soeharto masih berjaya dan DOM begitu keta diberlakukan
di Irian Jaya, sehingga segala bentuk sikap kritis terhadap masalah-
masalah pembangunan di Papua selalu dengan gampang dicap dengan
Stigma OPM. Suatu Stigma yang nyaris sama seperti hukuman mati bagi
setiap orang yang dikenai stigma tu. Oleh sebab itu, baik masyarakat
maupun gereja mengalami kesulitan antara memberitakan kebenaran
dengan menghadapi ancaman militer. Gereja begitu kesulitan untuk
melakukan peran kenabian dan hanya bisa melakukannya melalui khotbah-
khotbah di minibar. Kecaman-kecaman terhadap kebijakan militer dan
pembangunan cenderung dilakukan secara tertutup, melalui komunikasi
antar pribadi ataupun melalul khotbah-khotbah.
Pada pertengahan tahun 1995, gereja melakukan suatu gebrakan berani
dengan tampilnya Uskup Munninghoff, OFM melaporkan terjadinya
pelangaran HAM berkaitan dengan protes masyarakat Amung-me atas
kehadiran dan perilaku menejemen Pl Freeport. Laporan yang
menyentakkan dunia internasional itu, makin memberanikan
pimpinanpimpinan gereja untuk meningkatkan peran dalam melaporkan
berbagai bentuk ketidakadilan. Baik menyangkut kasus Mapnduma, Bela,
Jila dan Alama (1998) maupun kasus-kasus lain yang berlangsung
berikutnya. Baik kasus Biak Berdarah (1998), kasus Sorong, Merauke,
Timika, Nabire dan sebagainya. Baik oleh Gereja Katholik, GKI di
Irian Jaya, maupun GKII.
4.2. Peran Gereja Pada Awal Era Reformasi
4.2.1. Gereja Berperan Melalui FORERI
Era Reformasi membuka ruang politik di Indonesia, juga di Papua, kian
lebar. Masyarakat menggunakan kesempatan untuk menyatakan aspirasi
politik Papua Merdeka sambil menolak tegas opsi otonomi. Dalam ruang
politik demikian sebagai institusi gereja secara aktif turut berperan
mengungkapkan kebenaran tentang hak-hak orang Papua secara damai.
Inisiatif untuk mendirikan lembaga FORERI merupakan keputusan
strategis untuk menyalurkan aspirasi merdeka masyarakat tanah Papua
secara damai. FORERI kemudian menjadi mediator aspirasi politik yang
sengan sukses menjadi perantara antara rakyat dan pemerintah untuk
mengungkangkapkan aspirasi politik masyarakat. Baik melalui mediasi
bagi terlaksananya Dialog dengan Presiden Habibie (Februar 1999),
berlangsungnya upacara pengibaran bendera Bintang Kejora secara damai
di Port Numbay (Desember 1999), Musyawarah Besar Papua (Febrauri
2000) maupun Kongres Nasional Papua II (Juni 2000).
4.2.2. Gereja Berperan Melalui Keterlibatan Pimpinan Umat
Beberapa pimpinan umat, baik Pastor, Pendeta dari GKI Irja maupun
Pendeta GKII di Irja4) melibatkan diri bersama umat dalam aktivitas
bernuansa politik. Memang aktivitas demikian kemudian menimbulkan
dilema berdasarkan anggapan umum bahwa gereja sebaiknya tidak
berpoIitik. Namun demikian, peran ini dijalani terutama untuk
menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran sedang mengalami ujian dalam
kasus Papua. Terdapat berbagai bentuk pelanggaran HAM sebagaimana
sudah disebutkan di atas yang melatarbelakangi terjadinya protes dan
penyampaian aspiras politik merdeka. Lebih dari itu, peran gembala
terhadap umat menjadi penting untuk menjaga agar perjuangan politik
di Papua bisa berjalan dalam damai tanpa pertumpahan darah.
Dalam pandangan kami, sepanjang keterlibatan gembala umat bukanlah
untuk pamrih politik tertentu, apalagi untuk mencari jabatan politik,
melainkan semata untuk menegakkan kebenaran serta mengarahkan
perjuangan politik di Papua Barat dalam bingkai keadilan, kebenaran
dan perdamaian maka peran kenabian gereja dimungkinkan bahkan
dibutuhkan. Firman Allah berkuasa atas segala aspek kehidupan
manusia, juga dalam aspek politik.
4.2.3. Peran Gereja Melalui Surat Penggembalaan dan Rekomendasi
Gereja juga dalam berbagai momen politik memberikan kontribus melalui
siaran pers sebagai siaran pastoral. Terutama menjelang kegiatan
kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan massa dalam jumlah besar
gereja menyerukan agar segala aktivitas politik dilakukan secara
damai. Surat Pastoral dalam bentuk siaran pers cukup efektif untuk
mengajak umat berdialog dalam damai untuk mengungkapkan kebenaran.
Namun pada saat yang bersamaan, gereja juga memberikan rekomendasi
kepada pemerintah untuk memberi perhatian khusus bagi aspirasi umat
tanpa menggunakan kekerasan.
Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan gereja di Papua memiliki
subsatansi yang sama seperti yang disampaikan kepada Presiden
Abdurrahman dalam kunjungannya ke Papua Barat pada tanggal 31
Desember 1999. Pada ketika tu, pimpinan gereja-gereja yaitu Uskup
Jayapura Dr. Leo Laba Ladjar, Ketua Sinode GKI di lrja Pdt. Herman
Saud, MTh., Ketua GKII Wilayah Irja Pdt. John M. Gobay, STh,
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja Baptis Sofyan Yoman, STh., BSc.,
Ketua Sinode Gereja Bethel Penthakosta Demianus Karubaba, STh., Ketua
Sinode GIDI di Irian Jaya Pdt. Mestian Towolon, STh. Menyampaikan
kepada Presiden dalam dialog pada jamuan malam tertutup suatu
rekomendasi yang berisi sebagai berikut:
a. Meminta jaminan keamanan dari pemerintah, sipil maupun militer,
terutama agar tidak mengeksploitasi aspirasi politik di Papua
menjadi konflik horisontal sebagaimana yang terjadi di Maluku.
b. Meminta agar pemerintah mengakui eksistensi aspirasi Papua Merdeka
secara demokratis. Misalnya dengan memungkinkan pendirian satu partai
politik yang dapat secara sehat dan damai memperjuangkan aspirasi
Papua Merdeka.
c. Mendesak pemerintah dan umat agar meneruskan dialog berkelanjutan
dan semua tingkatan dalam penangangan masalah Papua Barat.
d. Mendesak pemerintah agar mengakui kesalahan di masa lalu serta
meminta maaf, baik secara verbal di muka umum, maupun dengan
mengajukan ke muka pengadilan semua pelaku kejahatan kemausiaan di
Papua serta merehabilitasi nama para korban serta diuberikan ganti
rugi.
e. Pemerintah sebaiknya mengoreksi kebijakan pembangunan di Papua
yang bertumpu pada strategy pertumbuhan serta digantikan dengan
strategy pembangunan yang menghormati HAM, lingkungan hidup, serta
mengakui hak-hak masyarakatseperti hak atas tanah, hutan, laut serta
menjaga kelestarian budaya.
4.3. Tantangan Bagi Gereja
Dalam dinamika situasi sosial politik dan peran gereja sepert
digambarkan di atas, terjadi beda pendapat yang memungkinkan
terjadinya konflik dalam tubuh gereja.
a. Gereja sering diibaratkan seperti berada antara moncong bedil dan
ujung panah5). Jika gereja terlampau memihak aspirasi Papua Merdeka
maka gereja akan menghadapi kekuasaan pemerintah yang diibaratkan
sebagai moncong bedil Namun jika gereja memihak pemerintah maka
selain menghadapi ancaman fisik dan masyarakat Papua yang diibaratkan
sebagai ujung panah, tetapi juga rakyat akan mencari jawaban teologis
atas permasalahannya dalam agama-agama suku. Seperti yang terjadi di
Biak maupun Sorong dalam bentuk upaya menghidupkan kembali KORERI.
b. Gereja memiliki umat yang sangat beragam dari segi etnik dan
aspirasi politik. Aspirasi politik umat terentang antara pro otonomi
(umumnya di kalangan umat Kristen dari luar Papua), kelompok bingung
(baik karena trauma terhadap stigma OPM maupun karena dalam keadaan
bingung tidak memahami apa itu merdeka atau otonomi) serta kelompok
yang secara tegas menghendaki Papua Merdeka lepas dari Indonesia.
Seringkali sikap keberpihakan gembala umat menimbulkan pertanyaan-
pertanyaan dan diskusi serlus tentang posisi politik gereja.
c. Terdapat persoalan dan konflik dalam dir Gembala Umat, khususnya
yang berasal dari Papua dan terlibat dalam kehidupan umat, untuk
membebaskan diti dari perasaan sebagai korban. Secara ideal,
seorang gembala seharusnya menyampaikan visi gereja dalam
menghadirkan Kerajaan Allah di Bumi (adil, benar dan damai). Namun
sebagai korban, ada gembala yang entah saudara, suami, istri, anak
atau keluarganya pernah menjadi korban kekejaman militer. Dalam
situasi demikian peran seorang gembala bagi umat sering kali sulit
untuk dibebaskan dari luapan kerinduan seorang korban kekejaman
militer Indonesia yang sedang merindukan kemerdekaan dalam makna
bebas dari Indonesia. Terjadi konflik peran.
Maka, tepatlah kesimpulan yang dibuat oleh para pendeta GKI di Irian
Jaya ketika mereka berupaya mencari jawaban atas konflik dalam tubuh
gereja sebagai akibat perbedaan persepsi politik. Dalam konven
pendeta yang berlangsung antara tanggal 11 -29 Mei 2000 di Jayapura,
Biak dan Sorong para pendeta mencoba memberikan rumusan visi bagi GKI
Irja menghadapi situasi politik dengan rumusan demikian : ,,rakyatlah
yang berkedaulatan rnenentukan nasib sendiri entah rnemilih merdeka
atau otonomi; gereja akan tetap mewartakan Firman Allah dan melayani
umat entah dalam merdeka atau otonomi6).
V. REKOMENDASI : Catatan untuk Sebuah Diskusi
Bila seminar ini hendak merumuskan dukungan konkrit untuk melawan
kejahatan terhadap kemanusiaan di Papua Barat yang mendorong lahirnya
perjuangan politik di Papua Barat, maka kami merekomendasikan
beberapa catatan berikut untuk didiskusikan:
Pertama, semua pihak sebaiknya mendorong pemerintah Indonesia untuk
tetap membuka peluang bagi kelanjutan dialog mengenai masalah Papua
Barat. Terutama agar pemerintah tidak menciptakan konflik horisontal
(antara masayarakat dengan masyarakat) atau konflik vertikal (antara
masyarakat dengan pemerintah khusunya militer) baik secara langsung
melalui kekerasan militer maupu dengan mengembangkan kekuatan-
kekuatan baru seperti milisi Merah Putih di Fakfak.
Kedua, semua pihak sebaiknya mendorong terjadinya rekonstruksi
sejarah untuk melihat secara jernih akar permasalahan di Papua Barat
secara benar, adil dan damai. Sebuah upaya untuk membuktikan tuduhan
rakyat Papua bahwa telah terjadi pengkhianatan Indonesia dan dunia
internasional terhadap hak menentukan nasib sendir bangsa Papua pada
saat PEPERA 1969, segala akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan DOM
serta kebijakan pembangunan nasional yang bertumpu pada strategy
pertumbuhan serta krisis identitas yang dialami orang Papua serta
berbagai bentuk proses genoside harus bisa diungkap secara objektif.
Perlu dibentuk Komis Independen Pencari Fakta, sebaiknya di bawah
pemantauan dunia internasional untuk menjamin kejujuran, dalam
mengungkapkan tiga persoalan utama di Papua Barat.
Ketiga, atas dasar rekonstruksi sejarah itu maka diperlukan dukungan
selanjutnya dari semua pihak untuk melakukan proses menciptakan rasa
adil bagi masyarakat Papua. Proses menciptakan rasa adil ini hanya
dapat dilakukan jika terjadi proses hukum yang adil terhadap pelaku
kejahatan kemanusiaan di Papua serta ada rehabilitasi nama baik para
korban serta ganti rugi yang layak bagi korban. Proses memberi rasa
adil bagi rakyat diharapkan akan memberi kemungkinan bagi rakyat
Papua untuk membebaskan diri dari perasaan benci, amarah dan dendam
sebagai pra syarat untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Keempat, baru sesudah membebaskan rakyat dari ingatan penderitaan
yang dialami itu maka rakyat dapat diajak untuk mendiskusikan secara
rasional kemungkinankemungkinan rencana yang perlu dilakukan demi
masa depan yang labih baik. Suatu skenario building masa depan papua
bisa dibuat.
Dalam langkah demikian kita memenuhi pesan Kristus ketika
berkata ,,Marilah kepada-Ku,hai kamu yang berbeban berat. Aku akan
memberikan kelegaan kepadamu." Dan sesudah Yesus mengangkat beban dan
memberikan kelegaan, barulah Yesus bersabda : Kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri: Tanpa memberikan kelegaan bagi orang
Papua dari ingatan penderitaan akibat kejahatan kemanusiaan di Papua,
baik secara individu dan kolektif, maka sangat sulit mengharapkan
kasih benar-benar menjadi nyata dalam perdamaian di Papua.
Pastor Paroki Santa Maria - Biak, Papua Barat, Indonesia. TeIp./Fax
(0981) 21 .029.
Seiengkapnya tentang bagian ini dapat dibaca dalam Seri Memoria
Passionis No. 6: ASPIRASI MERDEKA MASYARAKAT TANAH RAPUA DAN
PERJUANGAN DEMOKASI BANGSA INDONESlA AWAL TAHUN 2000 : SUATU PETA
SOSI0 POLITIK, Sekretariat Keadilan dan Perdamalan Keuskupan
Jayapura, Mei 2000 Version, disampaikan dalam rangka Konven dan
Pelatihan Conflict Resolution,
GKI Jayapura, Mei 2000
Selengkapnya tentang aspek ini dapat dibaca dalam Laporan Lembaga
Study dan Hak Asasi Manusia (ELSHAM) berjudul: PUSARA TANPA NAMA,
NAMA TANPA PUSARA, Laporan Pelanggaran HAM di Biak Juli 1998.
Beberapa nama pendeta dapat disebutkan di sini sepert Pdt. Herman
Awom, STh (Wakil Ketua Badan Pengurus Am Sinode GKI di Irja) maupun
Pdt. Dr. Benny Giay (Kepala Litbang GKII di Irian Jaya) terlibat
langsung dalam kegiatan Presidium Dewan Papua sebagai Mediator, juga
peran saya (Nato Gobay) sebagai peserta Dialog Nasional dengan
Presiden Habibie maupun sebagal anggota Panel Presidium Papua.
Seperti diungkapkan oleh Pdt. Drs. Max Demetouw, Ketua Sinode GPI,
kepada Tim Ahil Menteri Negara Urusan HAM di Jayapura awal ]uni 2000.
Menggalang Keaadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Melalui
Panyadaran dan Kebersamaan Pelayanan Gereja dalam Menegakkan
HakAzasiManusia : PENDAMPINGAN GKI DI IRIAN JAYA, Peran Advokasi,
Transformasi dan Rekonsiliasi, Laporan Hasil Pelatihan Resolusi
Konflik dan Konvent Pendeta GKI di Irian Jaya, 11 - 29 Mei 2000 di
Jayapura, Biak dan Sorong
ko responden yosep gobai
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Mailing List Jesus-Net Ministry Indonesia - JNM -
Daftar : [EMAIL PROTECTED]
Keluar : [EMAIL PROTECTED]
Posting: jesus-net@yahoogroups.com
Bantuan Moderator : [EMAIL PROTECTED]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jesus-net/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
