hihihihi baru mulai pusing pemerintahnya.... lha kalo ditekan produksi bisa-bisa pada hengkang investasi, kalo dibatasi umur kendaraan selain sulit dilapangan juga YLKI udah komplen tuh pembatasan umur kendaraan salah satunya 2005 keatas ngga boleh pake premium kalo ngga salah... batasi parkir juga ngga efek, tri in one malah jadi lahan baru buat para joki... bikin jalan baru atau mrt nang ado hepeng katanya investornya blom ada ... pajeg STNK/BBN dah dinaekin tetep aja...apalagi yah jalan keluarnya??? 2015 bentar lagi jalan 20 KM/Jam ...puyeng2 dech tuh pemerintah hueheuhue
Wah, DKI Akan Batasi Motor di Jam Sibuk Selasa, 27 Juli 2010 | 09:15 WIB KOMPAS.COM/DHONI SETIAWAN Puluhan ribu motor dalam sehari melintas jalan protokol. ERP akan membebani ekonomi kehidupan mereka *TERKAIT:* - Kendaraan Pribadi Lewat Jalur Alternatif<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/26/17183999/Kendaraan.Pribadi.Lewat.Jalur.Alternatif> *JAKARTA, KOMPAS.com* — Komitmen mengurai kemacetan terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu tidak hanya dalam bentuk rekayasa jalan yang rawan kemacetan, melainkan juga melakukan pengkajian penerapan sistem *electronic road pricing* (ERP). Kajian ERP kini sudah memasuki pembahasan final. Salah satu bahasan final yang dilakukan adalah pembatasan sepeda motor di kawasan tertentu pada jam-jam sibuk mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan sepeda motor di DKI yang mencapai 900 unit per hari. Penerapan rekayasa jalan melalui penertiban dan pengaturan lalu lintas jalan bukan hanya berdasarkan faktor teknis untuk menyelesaikan kemacetan, melainkan berdasarkan pendekatan komprehensif terkait dengan masalah sosial dan ekonomi yang semuanya tertuang dalam konsep Pola Transportasi Makro (PTM). "Saya tekankan, untuk kota sebesar Jakarta, diperlukan pengembangan transportasi yang menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Itu tidak bisa ditawar lagi. Saat ini kami sedang bangun transportasi massal berbasis *mass rapid transit* (MRT) dan *bus rapid transit* (BRT)," kata Gubernur Fauzi Bowo di Balai Kota DKI, Senin (26/7/2010). Pembangunan MRT dan BRT akan dilakukan secara bertahap karena diperlukan persiapan rencana dan anggaran yang terencana dengan baik. Sambil MRT dan BRT berjalan, Pemprov DKI pun melakukan rekayasa teknik jalan yang diharapkan dapat mengurai kemacetan di kota Jakarta. Salah satunya melakukan sterilisasi jalan di Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Kedua kawasan tersebut sejauh ini dikenal sebagai langganan terjadinya kemacetan. Hal ini diakibatkan cukup banyaknya parkir-parkir liar di pinggir jalan yang mengganggu lancarnya kendaraan bermotor sehingga terjadi kemacetan. "Seperti Pasar Minggu macet, maka kemacetan akan sampai ke pusat kota. Ini yang akan kami pecahkan dengan langkah-langkah penertiban dan pengaturan lalu lintas yang lebih konsekuen," ujarnya. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan melakukan langkah mempermudah alur lalu lintas di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selama ini, lalu lintas di depan Plaza Semanggi selalu menjadi simpul kemacetan karena di kawasan tersebut ada pintu masuk tol. Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI akan menata ulang alur lalu lintas di Semanggi dan akan dilakukan penyesuaian pintu masuk tol agar tidak tertumpuk di Semanggi. Saat ini, hal tersebut sedang dilakukan pengkajian dan diharapkan simpul kemacetan Semanggi bisa terurai dengan baik. Rekayasa teknik jalan lainnya untuk meminimalisasi kemacetan, Fauzi menerangkan, dirinya telah meminta Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya dan Dishub DKI untuk menertibkan sepeda motor yang masih banyak jalan di sembarang jalur. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, kajian akan dilakukan untuk menerapkan jam-jam bebas sepeda motor di kawasan-kawasan tertentu. "Kemudian membatasi kawasan tertentu untuk pada jam-jam tertentu tidak dipadati oleh kendaraan sepeda motor. Karena pertumbuhan sepeda motor ini sudah mendekati 900 unit per hari, ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi, perlu ada kawasan tertentu, jam-jam tertentu kami larang motor lewat. Itu termasuk rekayasa teknik yang kami lakukan," bebernya. Di sisi lain, Pemprov DKI merencanakan ada pembatasan jumlah kendaraan dengan konsep ERP terhadap kawasan-kawasan yang rawan kemacetan. Opsinya sedang dikaji dan sudah sampai tahap final sekarang. Adapun pemberlakuan nomor polisi ganjil genap kemungkinan besar belum bisa dilakukan karena ditemukan banyak kelemahan yang cukup mendasar dalam konsep tersebut. Misalnya, dikhawatirkan warga akan bisa memiliki dua nomor polisi untuk satu kendaraan. Fauzi menegaskan, semua terobosan rekayasa teknik jalan itu segera diterapkan sambil menunggu pembangunan MRT, pengembangan BRT, dan pembangunan jalan susun rampung. <#> <#> Editor: hertanto | -- Aldo Desatura ® & © ================ Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi Keberanian menjadi cakrawala dan Perjuangan Adalah pelaksanaan kata kata
