Merayakan Budaya "Panginyongan"
Lama sudah masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, terpinggirkan sebagai ”wong
ngapak-ngapak” yang kampungan. Kini, mereka bangkit dengan percaya diri pada
budaya ”panginyongan.” Coba kita lacak dulu asal-usul Banyumas. Tri Atmo (70),
wartawan sepuh dan penyiar Radio Tunggul Purbalingga, punya catatan menarik
dalam buku Mengenal Purbalingga, Banyumas (1993) dan Kilas Sejarah
Purbalingga-Banyumas (2008). Menurut dia, Banyumas sekarang bermula dari
Kadipaten Wirasaba.
Daerah itu menjadi taklukan zaman Majapahit, kemudian Kerajaan Pajang. Di sini,
kemudian berdiri Kadipaten Banyumas tahun 1582 dan masuk dalam kekuasaan
Kerajaan Mataram dan kemudian Kasunanan Surakarta. Seusai pemberontakan
Pangaren Diponegoro tahun 1830, kabupaten ini masuk dalam kekuasaan Belanda dan
ditetapkan sebagai karesidenan. ”Lama sekali Banyumas jadi daerah taklukan,”
kata Tri Atmo.
Menurut budayawan Banyumas, Ahmad Tohari, posisi sebagai daerah taklukan
membuat Banyumas terpinggirkan. Istilahnya, adoh ratu, cedhek watu: jauh dari
keraton, lebih dekat dengan batu atau alam pedesaan. ”Wilayah ini berkembang
sepenuhnya dalam budaya wong cilik,” katanya. Menggeliat dalam kultur
pertanian, masyarakat di sini menjadi lebih terbuka dan tanpa kelas alias
egaliter. Tak mementingkan sopan santun berlebihan, perilaku dan bahasanya
cenderung cablak, apa adanya. Karakter semacam itu mirip Bawor, tokoh bayangan
Semar, dalam gagrag Banyumasan. Sosok ini selalu diceritakan sebagai orang yang
jujur, lugas, dan tak bersembunyi di balik kata-kata yang dilembut-lembutkan,
eufimisme.
Karesidenan Banyumas itu terus berkembang dengan wilayah mencakup Kabupaten
Banyumas (dengan ibu kota Purwokerto), Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap.
Saat Indonesia merdeka, kawasan ini masuk Provinsi Jawa Tengah. Hanya saja,
pada masa Orde Lama dan kemudian Orde Baru, budaya wong cilik itu juga masih
tertekan. Di bawah kekuasaan Orde Baru yang berorientasi feodal Jawa keraton,
rakyat Banyumas diremehkan dengan sebutan ”wong ngapak-ngapak”. Bahasanya yang
ngoko, banyak berakhiran ”a”, serta terdengar kasar dan medhok itu dipandang
lebih rendah ketimbang bahasa Jawa halus keraton seperti di Solo dan Yogyakarta.
Terlebih, bahasa ”ngapak-ngapak” itu juga dipakai pelawak di televisi sebagai
bahan tertawaan. Semua itu semakin mendorong budaya rakyat itu terpuruk.
”Saking mindernya, sebagian orang Banyumas sendiri menyembunyikan budaya
aslinya. Dengan segala cara, mereka mendekatkan diri pada budaya Jawa keraton,”
kata Tohari, yang juga pengarang novel Ronggeng Dukuh Paruk.
Berubah
Reformasi tahun 1998 mengubah peta politik Indonesia menjadi lebih terbuka.
Kebebasan yang menyeruak bersamaan dengan laju otonomi daerah dan pemilihan
kepala daerah secara langsung pelan-pelan menerbitkan kepercayaan diri
masyarakat di daerah, termasuk Banyumas. Sejak awal tahun 2000-an, meletup
gairah untuk membangkitkan kembali budaya lokal.
Muncul beberapa paguyuban yang terang-terangan menghidupkan kembali budaya
Banyumasan. Sebut saja, antara lain, kelompok Serulingmas (Seruan Eling
Banyumas), Paguyuban Kerukunan Keluarga Banyumas (KKB), Pakudimas (Paguyuban
Keluarga Dialek Banyumas), Yayasan Sendang Mas, atau Keluarga Mahasiswa
Banyumas.
”Semua kelompok itu, baik yang bermarkas di sini atau di kota lain, berusaha
membangun kembali budaya enyong wong Banyumas,” kata Tohari. Dia sendiri
menerjemahkan beberapa novelnya dalam bahasa Banyumas dan menjadi pemimpin
redaksi majalah berbahasa Banyumas: Ancas, Kalawerta
Panginyongan.
Kemajuan teknologi dan informasi dimanfaatkan kaum muda untuk mengukuhkan rasa
percaya diri pada budaya lokal. Beberapa radio menghidupkan siaran berbahasa
lokal, sejumlah penggiat dunia maya membuat blog Banyumasan di internet.
Kelompok yang melek video memproduksi film independen yang merekam kehidupan
rakyat. ”Kehadiran kelompok-kelompok pembuat film tahun 2000-an, dan kemudian
Festival Film Purbalingga sejak tahun 2007 turut memperkokoh barisan penggiat
budaya Banyumas,” kata Dimas Jayasrana, programmer Festival Film Purbalingga,
yang merintis pembuatan film lokal Banyumas.
Film-film lokal di situ memang akhirnya berwajah sangat Banyumas. Tak hanya
mengangkat kehidupan, problem, dan lingkungan lokal, mereka tak sungkan-sungkan
merayakan bahasa ”ngapak-ngapak”. Ini tentu menyempal dari wajah seragam film
nasional yang kekota-kotaan atau tayangan sinetron di televisi yang mengumbar
kemewahan. ”Lewat film, kami menjadi merasa percaya diri sebagai wong
Banyumas,” kata Amrizal (15), penggiat film dari SMA I Bogasari, Purbalingga.
Kerakyatan
Kini, masyarakat setempat terus mengentalkan jati dirinya sebagai wong
Banyumas. Dalam proses itu, mereka memperoleh hal-hal positif yang dulu
tenggelam. Bahasa ”ngapak-ngapak” yang sempat dicap rendah itu, misalnya,
ternyata sebenarnya justru merupakan bahasa Jawa yang lebih asli. Menurut
Budiono, dalam buku Banyumas: Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak (LKIS, 2008),
bahasa itu termasuk Jawidwipa atau bahasa Jawa masa awal.
Bahasa itu masih mempertahankan akhiran vokal ”a”, mirip lafal aksara
hanacaraka. Konsonan diucapkan dengan tajam dan tegas. Kosakatanya tak banyak
mengenal kelas, lebih berkisar pada ngoko lugu. Ini berbeda dengan bahasa Jawa
Solo dan Yogyakarta yang berakhiran ”o”. Bahasa yang dicap adiluhung ini adalah
bahasa bandhekan, hasil perkembangan lanjutan dari bahasa Jawa asli. ”Bahasa
ini tumbuh pada zaman Kerajaan Pajang (abad ke-16),” catat Budiono.
Gairah kebangkitan budaya Banyumasan akhirnya membebaskan mereka dari
kungkungan budaya keraton. Dengan perilaku dan bahasa yang egaliter, terbuka,
dan apa adanya, mereka menemukan diri sebagai rakyat yang bersahaja. Ini
berbeda dengan budaya keraton yang kompleks, penuh eufimisme, dan berkelas
sosial yang rumit. ”Spirit budaya Banyumas itu sangat berorientasi pada
kerakyatan. Ini modal baik yang bisa dimatangkan untuk membangun demokrasi di
negeri ini,” kata Ro’fah Mudzakir, pengamat sosial asal Banyumas yang menjadi
kandidat doktor di School of Social Work, Montreal, Kanada. (Ilham
Khoiri/Kompas)
