Potret
Goenawan Mohamad, Senin, 02 Februari 2009
SEMOGA Tuhan menyelamatkan kita dari potret. Semoga Tuhan menyelamatkan
pepohonan Indonesia, tiang listrik Indonesia, pagar desa dan tembok kota
Indonesia, dan segala hal yang berdiri dengan sabar di Indonesia, dari gambar
manusia.
Bukan karena membuat gambar manusia itu dikutuk Allah. Tapi….
Sebaiknya lebih dulu perlu saya terangkan, terutama bagi para pembaca yang
sedang tak di negeri ini, atau yang selama lima bulan belum keluar rumah:
adapun gambar manusia itu adalah potret wajah para ”ca-leg”. Atau ”ca-bup”.
Atau ”ca-wali”. Atau ”ca-gub”. Atau ”ca-pres”. Demokrasi telah marak di
Indonesia, para pembaca yang budiman, juga kelatahan.
Kelatahan, mungkin juga konformisme. Kini hampir tiap orang yang mencalonkan
diri untuk dipilih siap maju buat bersaing—sebuah tekad yang bagus sebetulnya.
Tapi rupanya mekanisme persaingan politik kini mengandung sebuah paradoks.
Di satu pihak, siapa yang ingin menang harus lebih menonjol ketimbang yang
lain. Tapi, di lain pihak, sebagaimana tampak dalam potret-potret yang menempel
atau bergelantungan di sepanjang tepi jalan itu, tak seorang pun tampak ingin
berbeda dari yang lain.
Saya lihat potret M. Tongtongsot dari Partai Bulan Pecah terpasang berdampingan
dengan gambar G. Gundulpringis dari Partai Bintang Bujel. Kedua-keduanya tampil
berpeci, mengenakan jas dan dasi. Kedua-duanya memasang sederet huruf,
maksudnya singkatan, di dekat nama mereka, dimaksudkan sebagai gelar yang
diharapkan membuat diri gagah: ”H”, atau ”Drs”, atau ”MA”, atau ”MSc”.
Kedua-duanya terpampang dengan muka lurus ke depan, dengan tatapan tanpa emosi,
seperti foto ijazah kursus montir.
Dengan kata lain, orang-orang itu memasarkan diri bukan sebagai pribadi, dengan
watak yang tersendiri. Yang tampak di sana hanyalah sebuah tipe. Tipe itu
menyatukan entah berapa banyak potret yang berderet-deret, hampir tanpa jarak,
dengan nama-nama yang tak akan kita tangkap dengan jelas, apalagi kita ingat,
ketika kita lewat di atas motor atau bus. Seorang kawan yang berpengalaman
memilih foto wajah buat sampul majalah menyatakan penilaiannya kepada saya:
”92% dari deretan wajah itu tak menarik.” Ia mengatakannya dengan yakin: ”Saya
telah berjalan dari ujung Jawa Timur sampai Banten untuk mengamati potret
kampanye.”
Apa gerangan yang hendak didapat para pemasang gambar? Jawabnya jelas: mereka
ingin dipilih di antara ratusan orang lain. Potret mereka ingin direkam dalam
ingatan orang pada menit-menit yang sunyi di depan kotak suara pada hari
pemilihan nanti. Nama mereka ingin dihafal. Mereka keluarkan dana berjuta-juta
untuk mencapai semua itu dengan memanfaatkan dan mengotori pohon, tembok, dan
tiang listrik. Tapi belum saya dengar mereka pernah meneliti sejauh mana
kampanye pasang-tampang itu tak sia-sia.
”Tapi saya tak mau ketinggalan,” agaknya demikianlah alasan mereka untuk
memakai teknik kampanye ini. Tentu, alasan itu bisa diterima. Namun yang
terjadi, yang bisa disebut sebagai kelatahan, justru akan menyebabkan mereka
ketinggalan: mereka akan terpaku di tempat, sebagai repetisi, ketika waktu
berjalan dan orang-orang jadi jenuh.
Memang ada yang mengatakan, menirukan keyakinan juru propaganda Partai Nazi,
bahwa repetisi akan punya hasil positif; bahkan dusta yang terus-menerus
diulang akan jadi kebenaran. Partai yang sering memasang iklan di televisi
memang tercatat—oleh juru jajak pendapat—mulai menuai hasil: dikenal, dan
kadang-kadang dikenal tanpa orang bilang, ”ah, tidak”.
Tapi yang berlangsung kini bukan cuma repetisi. Yang kita saksikan
penyeragaman: perlombaan untuk memperlihatkan diri tapi ada saat yang sama
takut tampak ”lain”. Maka yang akhirnya saya ingat dari deretan gambar di tepi
jalan itu bukanlah wajah calon anggota DPR wilayah saya, melainkan tampang yang
lain dari yang lain: tampang dalam iklan kartu telepon XL—muka monyet.
Sebab yang berulang-ulang datang kini bukanlah semboyan yang menggugah, dari
retorika yang menggetarkan. Repetisi dalam politik hari ini adalah muka orang
yang terpampang di bidang datar. Muka dua dimensi. Muka yang dengan gampang
menyesuaikan diri dengan pola umum, ukuran yang lazim, dan bentuk persegi
tertentu. Muka yang pada dasarnya menyerah tertempel, tanpa pesona.
Saya kira pada mulanya adalah sebuah salah paham. Serbuan yang visual ke dunia
pancaindra kita punya akar di sebuah premis tua bahwa ”melihat” sama dengan
”mengetahui”.
Kesalahpahaman oculocentric ini sudah ada sejak Plato di Yunani Kuno memakai
perumpamaan orang yang hidup dalam gua, yang dari kegelapan melihat terang.
Tapi tak berhenti di situ. Orang Jawa abad ke-21 tetap memakai kata weruh
(melihat) sebagai akar kata kawruh (pengetahuan atau ilmu). Kini televisi
merupakan sumber ”pengetahuan” yang tak tertandingi. Kita pun menonton iklan di
layar itu, atau melihat (biarpun dengan sekilas) potret-potret di pohon itu,
seraya hampir lupa bahwa, seperti pernah ditulis oleh seorang buta, ”indra
penglihatan adalah indra berjarak”. Indra lain—penghidu, pendengar, peraba,
misalnya—berangkat untuk sesuatu yang dekat, bahkan akrab. Jauh sebelum Plato,
dalam bahasa Aramaik, orang buta disebut sagi nahor, atau ”penglihatan yang
hebat”.
Hari-hari ini saya pun ingin bersikap sebagai sagi nahor. Saya ingin berdoa:
semoga mata orang Indonesia tak akan membuat Indonesia tersesat. Demokrasi
perlu dirindukan lagi sebagai tempat suara berseru dengan gema yang kuat,
dengan keberanian berbeda—bukan konformisme yang menyerahkan apa yang berharga
dalam pribadi ke dalam sebuah pasfoto. Potret itu tak bicara apa-apa.
Goenawan Mohamad
