---------- Forwarded message ---------- From: <[email protected]> Date: 2012/4/26 Subject: OPINI: Makin Tidak Efektif
**** **** SBY Jangan Hanya Urus Koalisi**** ** ** Bambang Soesatyo**** Anggota Komisi III DPR RI/**** Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia**** ** ** EFEKTIVITAS pemerintahan sekarang ini terus menurun, sebagai akibat dari semakin banyaknya kepala daerah yang bermasalah dengan hukum. Kalau selama ini hanya fokus pada penguatan koalisi partai politik pendukung pemerintah, sudah waktunya pula Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengonsolidasi pemerintahannya hingga ke level pemerintah daerah.**** ** ** Secara keseluruhan, bisa ditegaskan bahwa birokrasi pemerintah belum efektif, belum efisien dan belum sepenuhnya bebas dari konflik kepentingan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah di atas Rp 1.200 trilyun, tetapi pemerintah belum mampu memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Ini bukti birokrasi yang belum efektif. Jumlah kasus korupsi terus bertambah, melibatkan begitu banyak kepala daerah. Ini bukti tentang birokrasi yang belum efisien dan belum bebas dari konflik kepentingan. **** ** ** Gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, yang ditandai oleh tingginya intensitas konflik antarkelompok masyarakat, konflik agraria, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang masif, pun mencerminkan rendahnya efektivitas pemerintahan. Contoh paling sederhana, melanggar peraturan lalu lintas di Jakarta kini sudah menjadi hal yang dianggap lumrah. Tidak ada lagi rasa malu saat seseorang melakukan pelanggaran, dan tidak ada yang peduli.**** ** ** Sulit bagi siapa saja untuk percaya kalau ada yang mengklaim efektivitas pemerintahan sekarang ini masih terjaga. Telah mengemuka sejumlah indikator yang menunjukan efektivitas pemerintahan terus menurun. Jumlah pejabat pemerintah yang terjerat masalah hukum tampak terus bertambah. Kualitas pelayanan publik masih jauh dari memuaskan. Pengelolaan anggaran pembangunan pun masih jauh dari memuaskan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak mencatat progres yang signifikan.**** ** ** Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak 2004 hingga 2012, tidak kurang dari 173 kepala daerah tersangkut kasus hukum. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan data Januari 2011, yang menyebutkan 155 kepala daerah tersangkut masalah hukum. Data tahun 2011 itu juga menyebutkan 17 di antaranya adalah gubernur. Sebagian besar terkait dengan kasus korupsi. Sekitar 70 persen di antaranya divonis bersalah dan diberhentikan dari jabatannya.**** ** ** Persoalan yang sedang dihadapi Gubernur Riau HM Rusli Zainal terkait kasus gratifikasi proyek Pekan Olahraga Nasional (PON) menambah panjang daftar gubernur bermasalah. Atas permintaan KPK, Rusli Zainal sudah dicekal. Mengacu pada fakta bahwa ada 33 provinsi, berarti lebih separuh dari jumlah gubernur di negara ini bermasalah dengan hukum.**** ** ** Jumlah kepala daerah yang bermasalah dengan hukum bisa bertambah jika penegak hukum mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, PPATK menemukan 2.300 rekening bermasalah milik kepala daerah. Sebagian rekening bermasalah itu dibuat atas nama istri, anak-anak dan kerabat keluarga.**** **** Kesimpulan seperti apa yang segera bisa dibuat jika belasan gubernur dan lebih dari seratus bupati/walikota tidak bisa mencurahkan seluruh perhatian dan konsentrasinya terhadap fungsi dan tugas utamanya sebagai kepala daerah, karena harus berusaha maksimal lolos dari jerat hukum? Secara personal, penyelesaian masalah hukum sudah pasti lebih penting, sebab menyangkut martabat, nama baik seluruh keluarga serta kerabat, dan masa depan karier politik. Karena itu, bisa dipastikan sebagian besar energi dan konsentrasi akan dialihkan untuk mengatasi persoalan hukum yang sedang dihadapi.**** ** ** Bupati atau walikota bersangkutan pasti mengaku roda administrasi pemerintahannya masih berjalan dengan baik. Benar kalau yang dimaksud adalah pelaksanaan tugas-tugas rutin bawahannya. Tetapi, bisa dipastikan bahwa untuk masalah-masalah yang bersifat strategis dan prinsipil. prosesnya pasti tidak mulus karena tetap saja memerlukan pertimbangan dan pemikiran dari seorang gubernur, walikota atau bupati. Proses pengambilan keputusan pun menjadi sangat lamban, bisa saja maju-mundur.**** ** ** Minim Kepedulian**** ** ** Presiden SBY pernah mengecam seluruh aparatur pemerintahannya ketika terjadi gangguan serius pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya bensin premium. Itulah bukti pemerintahan tidak efektif, karena tidak bisa segera merespons masalah faktual yang sedang dihadapi masyarakat. Bukan hanya tidakk efektif, melainkan pemerintah juga terkesan tidak sensitif. Pada beberapa kasus, muncul kesan kalau pemerintah menempatkan persoalan publik sebagai tanggungjawab masyarakat, sekali pun persoalan-persoalan itu muncul akibat kebijakan atau perubahan regulasi buatan pemerintah.**** ** ** Bahkan, karena ego sektoral masih begitu kuat, koordinasi antarinstansi menjadi tidak mudah, yang tidak jarang mengakibatkan persoalan terus tereskalasi. Contoh kasus paling mencolok adalah rangkaian ledakan kompor gas, distribusi minyak tanah, juga pupuk dan benih padi. Dalam kasus ledakan kompor gas, pemerintah seperti kebingungan. Selain responsnya sangat lamban, bahkan terjadi saling lempar tanggungjawab antarinstansi.**** ** ** Selain lamban, gambaran lain dari rendahnya efektivitas pemerintahan adalah kepedulian kepala daerah terhadap persoalan infrastruktur di daerahnya yang relatif minim. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sering mengeluhkan kerusakan parah sejumlah ruas jalan di banyak daerah, bahkan termasuk di beberapa wilayah perkotaan. Walaupun keluh kesah publik sudah dikemukakan secara terbuka dan berulang-ulang, perbaikan jalan tak kunjung dikerjakan.** ** ** ** Sejumlah program untuk mengatasi masalah kemiskinan juga belum mencapai hasil maksimal karena koordinasi antarinstansi di tingkat pusat maupun koordinasi pusat dengan daerah, belum efektif. Seorang ilmuwan LIPI pernah mensinyalir bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), distribusi beras rakyat miskin (Raskin) dan PNPM tidak secara nyata terserap oleh masyarakat kurang mampu.**** ** ** Program-program ini relatif ideal, namun masalahnya pada pelaksanaan. Terjadi tumpang tindih karena baik masing-masing kementerian maupun Pemerintah daerah punya agenda sendiri-sendiri dalam mengurangi penduduk miskin. Program PNPM, misalnya, tidak berdampak langsung bagi masyarakat miskin karena alokasi dana sebagian besar untuk pembangunan fisik. Sebab, masyarakat yang tergolong lebih mampu punya kesempatan lebih besar dalam menjalankan pembangunan fisik seperti jalan atau jembatan. **** ** ** Rendahnya efektivitas pemerintahan saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan; dari persoalan disharmoni kebijakan pusat-daerah, buruknya koordinasi serta melemahnya fungsi dan peran kepala daerah karena sangat banyak yang terjerat masalah hukum. Kalau lebih dari 150 kepala daerah dipusingkan oleh persoalan hukum yang menjerat mereka, omong kosong kalau pemerintahan mereka dikatakan tetap efektif.**** ** ** Karena itu, Presiden SBY perlu mengonsolidasi pemerintahannya. Tentu saja tidak hanya di tingkat pusat. Konsolidasi pemerintahan daerah tampaknya perlu diprioritaskan. Diyakini bahwa upaya presiden untuk menguatkan dan memaksimalkan peran pemerintah daerah selalu dilakukan presiden dalam sejumlah rapat kerja pemerintah berskala nasional. Namun, tidak perlu untuk menutup mata bahwa apa yang disepakati dalam rapat kerja pemerintah itu belum dilaksanakan secara maksimal dan konsisten.**** ** ** Akhir-akhir ini, publik menyimak bahwa presiden cukup sibuk mengonsolidasi koalisi partai politik (Parpol) pendukung pemerintah. Mudah-mudahan, penguatan koalisi Parpol itu bisa memberi nilai tambah bagi peningkatan efektivitas pemerintahan saat ini. Tentu saja publik juga berharap presiden tidak lupa mengonsolidasi pemerintahannya.**** ** ** Konsolidasi itu hendaknya dimulai dari kantor presiden. Para pembantu presiden harus sigap menyikapi setiap masalah yang berkembang di ruang publik. Selain menyikapi masalah, kantor presiden pun harus mau berkomunikasi dengan daerah untuk membahas sekaligus mendapatkan informasi terkini atas masalah atau peristiwa terkini. []**** **** Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!**** -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ "...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama..."
