hehehe betul pak...
----- Original Message -----
From: Raflis amin
To: keluarga-islam@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, December 26, 2012 10:48 AM
Subject: Re: [keluarga-islam] Gus Dur: Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal
Jangankan Fatwa Natal MUI yang dipermasahkan oleh gUs DuR, Al Quran saja gus
dur katakan kitab suci terporno didunia. Mudah-mudahan saja sudah selesai
menjawab pertanyaan Malaikat mengenai masalah kitab suci yang dikatakan
terporno oleh gus DuR.
------------------------------------------------------------------------------
From: Ananto <pratikno.ana...@gmail.com>
To:
Sent: Wednesday, December 26, 2012 7:56 AM
Subject: [keluarga-islam] Gus Dur: Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal
Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid
KASUS "Fatwa Natal" dari Majelis Ulama Indonesia ternyata menghebohkan juga.
Lembaga itu didesak agar "mencabut peredaran" fatwa yang melarang kaum muslimin
untuk menghadiri perayaan keagamaan golongan agama lain. Ini sungguh
merepotkan, hingga orang sesabar dan sebaik Buya Hamka sampai meletakkan
jabatan sebagai ketua umum MUI.
Emosi pun mudah terganggu mendengarnya, kemarahan gampang terpancing, dan
kesadaran lalu hilang di hadapannya: yang tinggal cuma sumpah serapah. Padahal,
masalahnya kompleks. Sebagai kumpulannya para ulama, bolehkah MUI menggunakan
terminologi dan pengertian yang lain dari apa yang diikuti para ulama umumnya?
Kalau tidak boleh, bukankah sudah logis kalau MUI mengeluarkan fatwa seperti
itu, karena memang masih demikianlah pengertian para ulama sendiri? Kalau
boleh, lalu terminologi dan pengertian apakah yang harus dipergunakan oleh MUI?
Jadi, ternyata pangkal persoalan belum ditemukan pemecahannya. Ia menyangkut
penetapan wewenang membuat penafsiran kembali banyak prinsip keagamaan yang
sudah diterima sebagai bagian inheren dari sistem berpikir keagamaan kaum
muslimin.
Lembaga seperti MUI, yang memang dibuat hanya sekadar sebagai penghubung
antara pemerintah dan umat pemeluk agama Islam (itu pun yang masih merasa
memerlukan kontak ke luar), sudah tentu sangat gegabah untuk diharapkan dapat
berfungsi demikian. Ia hanyalah sebuah pusat informasi yang memberikan
keterangan tentang umat kepada pemerintah dan maksud pemerintah kepada kaum
muslimin. Tidak lebih dari itu. Kalau lebih, mengapa ia dirumuskan sebagai
"tidak bersifat operatif dan tidak memiliki jenjang vertikal dengan
Majelis-majelis Ulama di daerah? Kalau ia dikehendaki mampu merumuskan sendiri
pedoman pengambilan keputusan atas nama umat Islam, mengapakah bukan
tokoh-tokoh puncak tiap organisasi Islam yang dijadikan "perwakilan" di
dalamnya?
Main Mutlak-mutlakan
Itu tadi tentang pangkal persoalannya: tidak jelasnya status keputusan yang
dikeluarkan MUI, di mana titik pijak berpikirnya, dan kepada siapakah ia selalu
harus berbicara (supaya jangan selalu babak belur dicaci maki pihak yang
terkena).
Bagaimana halnya dengan ujung persoalan "Fatwa Natal"? Apakah lalu akan
keluar fatwa tidak boleh pacaran dengan gadis beragama lain, lalu fatwa sama
sekali tidak boleh pacaran? Apakah menganggukkan kepala kalau bertemu gadis
juga dimasukkan ke dalam kategori pacaran? Bagaimana pula tersenyum (baik
malu-malu ataupun penuh harapan)? Bolehkah, nanti anak saya bersekolah satu
bangku dengan murid lain yang beragama Budha? Bagaimana kalau ada tamu Hindu,
haruskah saya banting pecahkan gelas bekas ia meneguk minuman yang saya
suguhkan (walaupun mungkin gelas pinjam dari orang lain)? Dan seterusnya, dan
seterusnya.
Kalau tidak ada keinginan menetapkan ujung persoalannya, jangan-jangan nanti
kita tidak boleh membiarkan orang Kristen naik taksi yang di kacanya tertulis
kaligrafi Arab berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah pengapnya udara
kehidupan kita semua, kalau sampai demikian!
Tetapi, mencari ujung itu juga tidak mudah, karena ia berangkat dari
seperangkat postulat yang main mutlak-mutlakan dalam pemikiran keagamaan kita.
Yang celaka kalau pemeluk agama-agama lain juga bersikap eksklusif seperti itu.
Salah-salah, si muslim nakal bisa mengalami nasib sial: sudah mencuri-curi
perginya melihat perayaan Natal (takut dimarahi MUI), sesampai di tempat
perayaan itu diusir oleh penjaga pintu pula.
Karenanya, mengapakah tidak kita mulai saja mengusulkan batasan yang jelas
tentang wilayah "kajian" (atau keputusan, atau pertimbangan, atau entah apa
lagi) yang baik dipegangi oleh MUI? Mengapakah tidak masalah-masalah dasar yang
dihadapi bangsa saja. Bagaimana merumuskan kemiskinan dari sudut pandangan
agama, bagaimana mendorong penanganan masalah itu menurut pandangan agama,
bagaimana meletakkan kedudukan upaya penanganan kemiskinan (haram, halal,
mubah, makruh, sunahkah?) oleh berbagai lembaga di bawah? Bagaimana pula kaum
muslimin seyogianya bersikap terhadap ketidakadilan, terhadap kebodohan?
Jawabannya tentulah harus terperinci dan konkret, jangan cuma sitiran satu dua
hadis tentang kewajiban belajar hingga ke liang kubur saja.
Nah, kapankah akan ada kejelasan tentang ujung dan pangkal kasus "Fatwa
Natal", yang juga berarti ujung dan pangkal MUI sendiri?
TEMPO, 30 Mei 1981
--
http://harian-oftheday.blogspot.com/
"...menyembah yang maha esa,
menghormati yang lebih tua,
menyayangi yang lebih muda,
mengasihi sesama..."
