Jawa Pos
[ Sabtu, 23 Mei 2009 ]
Pendidikan Gratis dan Nasib Sekolah Swasta
Oleh Biyanto
Kampanye pendidikan gratis melalui slogan ''sekolah harus bisa'' yang
dicanangkan pemerintah benar-benar menyisakan persoalan serius bagi sekolah
swasta. Sebab, sekolah swasta banyak mengandalkan donasi pendidikan dari
masyarakat, termasuk wali siswa. Tegasnya, pertumbuhan dan perkembangan
pendidikan swasta selama ini sangat bergantung pada komitmen kelompok-kelompok
di masyarakat yang menjadi stakeholder sekolah.
Sejarah perkembangan sekolah swasta juga selalu tumbuh dari masyarakat. Bahkan,
tidak sedikit sekolah swasta yang kini menjelma menjadi besar dan mapan berasal
dari wakaf seseorang yang kemudian dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh
pengurusnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi sekolah swasta
sesungguhnya lebih banyak ditentukan oleh militansi perjuangan guru, kepala
sekolah, serta para pengurusnya.
Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi bagian dari
bidang yang dapat dikelola secara profit. Fenomena itu dapat diamati melalui
beberapa sekolah swasta yang tumbuh dan berkembang dengan dimodali sekelompok
orang kaya yang bergabung dalam suatu yayasan pendidikan.
Segala kebutuhan operasional pendidikan sekolah itu ditanggung yayasan. Sebagai
timbal balik, yayasan mewajibkan siswa membayar donasi pendidikan yang telah
ditentukan. Bahkan, tidak sedikit sekolah swasta tersebut berhasil menjadi
lembaga pendidikan berkategori besar dan mapan.
Sekolah berkategori itu kemudian berani menentukan biaya pendidikan dalam
jumlah sangat tinggi. Yang dijual sekolah swasta berkategori itu adalah layanan
akademik dan nonakademik yang memuaskan. Bahkan, dapat dikatakan layanan yang
diberikan telah melebihi standar yang ditentukan pemerintah.
Bagi sekolah swasta berkategori besar dan mapan, kampanye pendidikan gratis
barangkali tidak banyak berpengaruh. Sebab, sekolah berkategori itu biasanya
telah memiliki pelanggan tersendiri. Mayoritas pelanggan sekolah tersebut
adalah kelompok menengah ke atas.
Persoalan donasi pendidikan bagi stakeholder sekolah swasta berkategori besar
dan mapan tentu tidak lagi menjadi masalah. Bahkan, sebagian besar stakeholder
sekolah itu meyakini bahwa lembaga pendidikan yang berkualitas memang
seharusnya dijual dengan harga mahal. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang
dijual murah biasanya berkualitas rendah.
Karena itu, mereka tidak pernah mempersoalkan mahalnya biaya pendidikan. Sebab,
bagi mereka, yang penting adalah kepuasan siswa dan orang tua karena
mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.
Tapi, rasanya masih sangat sedikit sekolah swasta yang berkategori besar dan
mapan. Kebanyakan sekolah swasta yang ada saat ini berkategori menengah ke
bawah. Bahkan, bisa dikatakan mayoritas sekolah swasta berkategori kecil dengan
fasilitas seadanya. Biasanya, donasi pendidikan sekolah bertipe itu bersumber
dari masyarakat dan pemerintah.
Dana dari masyarakat dihimpun melalui tarikan dalam bentuk SPP, dana
pembangunan, sumbangan kegiatan pembelajaran intra dan ekstra kurikuler, serta
donatur stakeholder. Sedangkan dana bantuan pemerintah diterima dalam bentuk
bantuan operasional sekolah (BOS) dan beberapa block grant untuk pengembangan
sarana-prasarana.
Akibat adanya kampanye pendidikan gratis, mayoritas sekolah swasta berkategori
kecil harus membebaskan siswa dari segala bentuk tarikan. Hal tersebut
dilakukan karena pemerintah menganggap telah banyak memberikan bantuan
operasional pendidikan, termasuk kepada seluruh sekolah swasta.
Yang menjadi persoalan sekolah swasta berkategori kecil adalah jika bantuan
pemerintah tidak diterima secara rutin. BOS memang diberikan setiap bulan
berdasar jumlah siswa. Tapi, berdasar pengalaman beberapa sekolah, BOS tidak
pasti keluar setiap bulan. Bahkan, terkadang pencairan dana BOS mengikuti
jadwal pemerintah dalam pencairan anggaran dalam setiap tahun.
BOS juga menghadirkan persoalan bagi sekolah swasta yang memiliki jumlah
rombongan belajar kecil. Jika mengandalkan BOS, tentu tidak mencukupi kebutuhan
menggaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Belum lagi dana operasional
sekolah yang secara berkala harus dikeluarkan. Fakta itu jelas menunjukkan
problem riil yang dihadapi sekolah swasta ketika berhadapan dengan kampanye
pendidikan gratis.
Tantangan terbesar yang segera dihadapi sekolah swasta berkaitan dengan
kampanye pendidikan gratis adalah musim pendaftaran siswa baru (PSB) yang kini
sedang dilaksanakan. Saat PSB ini, sekolah swasta harus bersaing memperebutkan
siswa baru dengan sekolah pemerintah dan sekolah swasta lain. Sekolah
pemerintah dengan daya tarik SPP gratis, buku pelajaran gratis, dan seragam
sekolah gratis akan tetap menjadi primadona bagi masyarakat.
Dengan posisi seperti ini, sekolah pemerintah akan berada di atas angin.
Bahkan, sekolah pemerintah bisa dengan mudah memperoleh siswa baru yang
berkualitas melalui sistem seleksi yang sangat ketat. Sedangkan sekolah swasta
harus mau menerima kenyataan mendapatkan siswa baru dengan kualitas seadanya.
Bagi sekolah swasta, memperoleh siswa baru sesuai kuota yang ditetapkan tentu
harus disyukuri. Sebab, ada banyak sekolah swasta yang harus menerima kenyataan
tidak memperoleh jumlah siswa sebagaimana yang diharapkan.
Bagi sekolah swasta, jumlah siswa akan sangat menentukan besaran dana
operasional yang dapat dihimpun. Jika jumlah siswa berlebih, dipastikan
pemasukan dana akan cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Bahkan,
sebagian dana bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi guna mengembangkan sekolah.
Tapi, jika jumlah siswa berkurang, pengurus harus berusaha mencari kekurangan
dana.
Kondisi terakhir itulah yang dialami mayoritas sekolah swasta berkategori
menengah ke bawah. Fakta tersebut telah menyebabkan banyak sekolah swasta
mempertaruhkan eksistensinya saat musim PSB tiba.
Berkaitan dengan kampanye pendidikan gratis, yang perlu dilakukan sekolah
pemerintah adalah berempati pada sekolah swasta ketika melakukan PSB. Sekolah
pemerintah dengan fasilitas sekolah gratis harus bisa menahan diri untuk tidak
terlalu bernafsu memperoleh siswa sebanyak mungkin. Yang perlu dilakukan adalah
menerima siswa sesuai fasilitas yang tersedia. Calon siswa yang tidak diterima
di sekolah pemerintah bisa memilih sekolah swasta sesuai yang dikehendaki.
Sikap berempati ini perlu dikembangkan. Sebab, tidak mungkin fasilitas sekolah
pemerintah mampu menampung seluruh siswa. Di sinilah fungsi sekolah swasta
sebagai partner sekolah pemerintah bisa bersinergi melakukan tugas mulia yang
diamanahkan konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lebih dari itu, yang juga perlu dilakukan pemerintah adalah mendistribusikan
anggaran 20 persen pendidikan secara lebih proporsional dan berkeadilan bagi
sekolah pemerintah dan sekolah swasta. Jika sikap berempati itu tidak
dijalankan, berarti pemerintah telah membunuh kiprah sekolah wasta. (*)
*). Biyanto, dosen IAIN Sunan Ampel dan sekretaris Majelis Dikdasmen PWM Jatim
Yahoo! Mail Sekarang Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya!
http://id.mail.yahoo.com
