Jumat, 02 Juli 2004,
Kredibilitas Rezim Baru Iraq
Oleh A Fatih Syuhud
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=116020
Dewan Keamanan PBB (DK PBB), dalam Resolusi 1546,
menggambarkan dispensasi baru yang akan mengambil alih
Iraq pada 30 Juni, sebagai "pemerintah interim Iraq
yang berdaulat". Dengan adanya AS yang mencari
strategi mundur dari Iraq dan tidak lagi menolak untuk
memberi "peran" PBB, setelah terjadi konflik pahit
yang sama-sama kita saksikan akhir 2002-2003, DK PBB
mencoba "melegitimasi" penjajahan AS dan sekutunya
atas Iraq.
Utusan Sekjen PBB Lakhdar Brahimi mendapat kehormatan
"memilih" Iyad Allawi sebagai perdana menteri (PM)
baru. Allawi adalah tokoh yang memiliki kontak luas
dengan kalangan Central Intelligence Agency (CIA).
Menurut sebuah laporan New York Times yang dimuat di
harian International Herald Tribune pada 10 Juni,
mantan pejabat CIA mengatakan bahwa organisasi Allawi,
Iraqi National Accord, telah menanam sejumlah bom di
Iraq pada 1990-an. CIA merekrut Allawi 1992.
"Kelompok Allawi � menggunakan bom-bom mobil dan
bahan-bahan peledak yang lain untuk diselundupkan ke
Baghdad dari Iraq utara," kata pejabat CIA itu. Allawi
juga didukung AS karena dia berfungsi sebagai counter
point Ahmad Chalabi, tokoh Iraq lain yang didukung AS,
yang saat ini dituduh menyuplai informasi intelijen
pada Iraq.
Yang menarik, PM baru tersebut konon telah melakukan
kampanye public relation (PR) mahal di Washington
untuk mendapatkan dukungan. Sebuah laporan di situs
USA Today pada 2 Juni mengatakan bahwa Allawi dalam
kampanye itu telah membelanjakan USD 340.000 untuk
membayar kalangan pakar hukum dan pelobi di Washington
serta agen-agen PR di New York. Semuanya dibayar
seorang ekspatriat kaya Iraq.
Menurut USA Today, lobi itu dikoordinasi konsultan
bisnis Patrick Theros, mantan duta besar AS untuk
Qatar, yang kenal baik dengan Allawi. Lobi tersebut
mengangkat usaha hukum Preston Gates Ellis & Rouvelas
Meeds dan perusahaan PR New York Brown James. Theros
merujuk perwakilan PR di Teluk Persia untuk menjawab
berbagai pertanyaan yang tidak dapat dihubungi.
Rekor kegiatan pelobi itu menunjukkan bahwa usaha
hukum yang terlibat dalam berbagai kontak atas nama
Allawi bermula pada akhir Oktober 2003. Kebanyakan
dimaksudkan mengadakan berbagai pertemuan dengan
anggota berpengaruh Kongres AS dan stafnya, pejabat
pemerintah AS, kelompok think tank, dan para jurnalis.
Selain mengadakan kontak dengan kalangan Senator dan
Kongres AS, kalangan pelobi tersebut menghubungi para
pejabat di Dewan Keamanan Nasional (DKN), Wakil
Presiden Dick Cheney, Departemen Pertahanan, CIA, dan
tiga think tank berpengaruh Washington, yaitu American
Enterprise Institute, Heritage Foundation, dan
Brookings Institution.
Dengan latar belakang tersebut, ada pertanyaan patut
dikemukakan. Apakah Allawi kredibel membawa Iraq
keluar dari sebuah situasi keamanan dan politik yang
sangat sulit.
Dalam sebuah situasi di mana kalangan awam Iraq
menginginkan berakhirnya penjajahan negara mereka, PM
baru itu harus bisa membuktikan bahwa dia mampu
melakukan tugas berat dalam membentuk pemerintahan
yang kredibel. Rakyat Iraq tentunya menginginkan
pemerintahan sendiri yang sah, kredibel, dan terpilih
�bukan pemerintah yang dijalankan secara remote
control oleh Amerika.
Adalah tidak mustahil, Allawi tidak mempunyai pilihan
yang lain kecuali secara publik mengikuti keinginan
dan aspirasi rakyat Iraq demi tetap bertahan dalam
jabatannya. Pemerintah Indonesia juga hendaknya
memperhatikan "peralihan kekuasaan" tersebut dengan
hati-hati. Sebab, pemerintahan baru masih menghadapi
tugas sangat berat. Selain itu, kredibilitasnya akan
sangat bergantung pada bagaimana rakyat Iraq merespons
situasi tersebut.
Dalam konteks kredibilitas pemerintahan baru Iraq,
resolusi 1546 DK PBB merujuk kepada pasukan
"multinasional". Mereka juga mengakui realitas bahwa
AS menjadi governing spirit di balik pasukan
"multinasional" itu. Klausul 31 dalam resolusi
tersebut "menghendaki" agar AS, "atas nama pasukan
multinasional", melapor kepada DK PBB dalam tiga bulan
dari tanggal ditetapkannya resolusi dalam berbagai
usaha yang dilakukan dan kemajuan yang dibuat pasukan
koalisi tersebut, dan melapor setiap empat bulan
setelah itu.
Hingga 31 Desember 2005, ketika pemerintah Iraq yang
terpilih secara konstitusional mendapat mandat dari
resolusi DK PBB untuk menggantikan pemerintah yang
sekarang, AS akan tetap "memiliki otoritas penuh" atas
pasukan multinasional. Isu terpenting sebenarnya
adalah akhir dari pendudukan �dan itu hanya bisa
terjadi jika Amerika dan pasukan pendudukan yang lain
meninggalkan Iraq. Jika hal tersebut terjadi, itulah
babak baru kembalinya kedaulatan penuh rakyat Iraq,
bukan model "kedaulatan" artifisial seperti yang
terjadi saat ini.
* A. Fatih Syuhud, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik
Agra University, India
__________________________________
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!
http://promotions.yahoo.com/new_mail
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/.DlolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000,
atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus
meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/kmnu2000/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
