Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009 (8)
Berhubung dengan banyaknya persoalan-persoalan yang « rumit » dan parah yang berkaitan dengan pemilu 2009, dan untuk memberi kesempatan kepada banyak kalangan mengikuti sekedarnya perkembangan hal-hal itu, maka disajikan di bawah ini kumpulan berita tulisan atau analisa (pendapat) yang terbaru tentang pemilu lesgislatif dan pemilu presiden 2009. Biasanya, kumpulan berita dan tulisan ini disajikan juga di website http://kontak.club.fr/index.htm,Tetapi berhubung dengan kesulitan teknis, maka untuk sementara waktu website tersebut tidak bisa diperbarui, sampai kesulitan teknis itu dapat diatasi. Harap maklum, dan mohon ma'af. A. Umar Said ========= =========== Proletar E-mail, 21 Mei 2009 Koalisi 24 Parpol Mengancam Tidak Tandatangani Hasil Pileg JAKARTA] Sebanyak 24 partai politik (parpol) yang menurut penghitungan cepat (quick count) tidak lolos parliamentary threshold (PT) mengancam tidak akan menandatangani penetapan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak merespons surat penolakan PT yang telah dua kali mereka kirim beberapa hari lalu. "Kami menunggu sampai hari Senin (4/5). Kalau tetap tidak ada jawaban dari Presiden, kami akan ambil langkah lain. Kami akan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda penetapan hasil Pemilu Legislatif 2009 dan menyatakan pemilu ini cacat hukum. Kami juga sepakat tidak akan menandatangan penetapan hasil pemilu legislatif," kata Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) Muchtar Pakpahan mewakili Koalisi 24 Parpol seusai pertemuan tertutup di Jakarta, Jumat (30/4). Dalam keterangan persnya, Muchtar didampingi antara lain, Ketua Umum Partai Persatuan Daerah Oesman Sapta, Ketua Umum Partai Patriot Yapto SS, Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Perjuangan Roy BB Janis, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri. Muchtar menjelaskan, dari hasil pertemuan Koalisi 24 Parpol juga disepakati bahwa daftar pemilih tetap (DPT) masih akan dipermasalahkan dan akan dibawa untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Umum Partai Patriot Yapto SS yang ditugasi Koalisi 24 Parpol menyerahkan surat ke Presiden SBY menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan surat melalui jalur formal, yakni Sekretariat Negara dan melalui jalur partai. "Mestinya, surat itu sudah di tangan presiden. Kita harapkan presiden bisa mengambil keputusan yang bijaksana menyangkut hal ini," ujarnya. Semakin Solid Ketua Umum Partai Per- satuan Daerah Oesman Sapta menambahkan, Koalisi 24 Parpol semakin solid. "Kami 24 Parpol sudah bulat sepakat menjadi kekuatan. Jadi tidak akan pecah. Kami siap melakukan negosiasi-negosiasi atau pendekatan dalam rangka membangun bangsa," katanya. Namun, Oesman mengatakan, sejauh ini mengenai calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi 24 Parpol belum dibicarakan secara khusus. Koalisi 24 Parpol tidak melarang parpol yang tergabung dalam koalisi ini untuk melakukan pendekatan atau komunikasi politik dengan parpol lain. Tapi, mereka tidak bisa membuat ikatan-ikatan yang dapat mengganggu kepentingan koalisi ini. Sebanyak 24 parpol yang tergabung dalam koalisi ini antara lain Partai Persatuan Daerah, Partai RepublikaN, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Patriot, Partai Damai Sejahtera, Partai Buruh, PNI Marhaenisme, Partai Merdeka, Partai Karya Perjuangan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, serta Partai Barisan Nasional. [M-17] * * * Kompas, 2 Mei 2009 PILPRES 2009 JK-Wiranto Dideklarasikan Jakarta, Kompas - Setelah melewati pekan yang penuh gonjang-ganjing politik, akhirnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Deklarasi JK-Wiranto dilakukan di halaman rumah yang dinaungi tenda di sebelah selatan rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (1/5). Pencalonan Kalla dan Wiranto dituangkan dalam kesepakatan bersama DPP Partai Golkar dan DPP Hanura. Saat mendeklarasikan diri, Kalla dan Wiranto didampingi Ketua Dewan Penasihat serta Sekretaris Jenderal Golkar dan Hanura. Kesepakatan Golkar dan Hanura dibacakan Sekjen DPP Golkar Soemarsono. Dalam deklarasinya, Kalla menjanjikan upaya keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan bangsa jika terpilih sebagai presiden. Dengan bekal pengalaman panjangnya sebagai pengusaha, politisi, dan wapres, Kalla yakin dapat mengatasi masalah yang dihadapi bangsa lima tahun mendatang. Dalam deklarasi itu, Kalla dan Wiranto saling memuji kelebihan masing-masing yang dapat saling melengkapi untuk pemerintahan ke depan. Kalla disebut Wiranto sebagai pengusaha yang juga piawai mewujudkan perdamaian di sejumlah tempat di Indonesia. Wiranto disebut Kalla sebagai panglima yang piawai menjaga keamanan, banyak pengalaman, dan pernah menjadi menteri. Sejak saat ini, kami akan mulai kerja keras bersama, secara lebih sistematis, dan penuh perjuangan, ujar Kalla. Karena menjadi yang pertama mendeklarasikan sebagai capres dan cawapres, Wiranto mengklaim sebagai pasangan yang paling berani. Kesediaannya menjadi cawapres dimaknai sebagai bentuk keberanian juga karena sebelumnya ia ingin menjadi capres. Pertimbangan rasional bahwa perolehan suara Hanura tidak lebih dari 10 persen menjadi dasar keberanian itu. Wiranto yang pada Pemilu Presiden 2004 dicalonkan sebagai capres Golkar mengakui, Hanura, Golkar, Kalla, dan dirinya memiliki chemistry yang sama dengan basis nasionalis. Begitu kami bergabung, tidak ada kecanggungan. Warna seragam partai kami pun sama, ujarnya. Seusai deklarasi, Wiranto dan Kalla berfoto bersama dan memperkenalkan istri mereka masing-masing. Mereka kemudian juga bertukar posisi saat berfoto. Halaman sempit yang ditutup tenda menjadi riuh dan sesak. Dua cucu Kalla juga ikut memeluk kaki kakeknya. Golkar tak utuh Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Marzuki Darusman berpandangan, Golkar perlu melakukan rekonsiliasi secepatnya ke seluruh jajaran pascapendeklarasian Jusuf Kalla-Wiranto sebagai pasangan capres dan calon wapres. Saya lihat banyak yang tidak gembira. Tapi ini fakta politik yang tidak bisa dibantah," ucapnya. Tanda-tanda bahwa pendeklarasian itu tidak membahagiakan semua kader Golkar terlihat dari acara pendeklarasian yang tidak dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar. Jajaran Dewan Penasihat maupun DPP pun tidak semuanya hadir. Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan anggota Dewan Penasihat Aburizal Bakrie pun tidak kelihatan. Menurut Marzuki, adanya pernyataan 25 DPD I yang pernah menginginkan bergabung dengan Partai Demokrat maupun ratusan DPD II adalah juga fakta politik yang tidak bisa dihilangkan. Ia khawatir apabila rekonsiliasi tidak dilakukan, hal itu akan memunculkan dualisme dan membuat mesin partai tidak bisa berjalan. Kalau rekonsiliasi tidak ketemu, tidak ada jalan lain, musyawarah nasional perlu dipercepat, kata Marzuki. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyambut gembira pendeklarasian Kalla-Wiranto. Ini adalah bantahan politik yang nyata terhadap kekhawatiran adanya calon tunggal, ujarnya. (INU/SUT) * * * Kompas, 2 Mei 2009 POLITIKA "It's Fair Play, Stupid!" Salut kepada duet Jusuf Kalla-Wiranto yang mendeklarasikan diri sebagai capres-cawapres pada Jumat (1/5). Golkar mencatat sejarah baru: untuk pertama kalinya mencalonkan ketua umum sebagai capres. Mestinya Golkar menyambut gembira pencalonan JK, melupakan politik faksional dalam tubuhnya. Fakta menunjukkan JK sempat disebut the real president yang fokus pada tugas dan pekerjaannya. Apalagi JK, kini wapres, pernah menjabat sebagai menko kesra dan berjasa mendamaikan konflik (Aceh, Poso, dan Maluku) yang mendapat pengakuan dunia. Pencalonan JK disambut positif pasar karena peranannya sebagai pengusaha. Nah, semoga tabulasi manual KPU usai sebelum pendaftaran capres-cawapres dibuka 10-17 Mei nanti. Berdasarkan syarat dukungan minimal 20 persen jumlah kursi di DPR, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono menyusul JK mencalonkan diri. Hampir selama sebulan kita disandera berbagai kekisruhan pemilu keblinger yang merusak citra bangsa. Semoga pemerintah cepat menyelesaikan masalah dan berhenti berlaku seperti alkoholik yang tak mau mengakui ada gajah duduk di ruang tamunya. Jangankan menyatakan diri siap dipecat atau secara kesatria mau bertanggung jawab, merasa bersalah pun belum. Masih terdapat kesan bahwa mereka seolah-olah berada di luar jangkauan hukum. Bagaimanapun bangsa dan negara ini besar bak kapal kontainer, bukan kayak speedboat yang hanya mampu memuat segelintir penumpang. Janganlah terus-terusan menjadikan rakyat sebagai korbancukup pemimpin-pemimpin saja yang gemar teraniaya. Itu sebabnya saya bolak-balik mewanti-wanti lewat rubrik ini bahwa pemilu keblinger menjadi sebab yang berakibat buruk ke mana-mana. Rezim legislatif dan eksekutif yang kelak terpilih akan mengalami proses delegitimasi alias kurang bisa dipercaya. Suasana politik seperti api dalam sekam yang menimbulkan instabilitas seperti di Thailand hampir setahun terakhir ini. Rakyat mendukung parlemen jalanan, menyukai gosip politik murahan, dan memercayai teori konspirasi yang menciptakan kondisi serba tak pasti. Kondisi yang tidak pasti selalu jadi musuh abadi dunia bisnis dan ekonomi. Setidaknya telah pecah dua rekor baru dalam sejarah negeri ini: utang luar negeri mencapai Rp 1.667 triliun dan ekspor anjlok 36 persen untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir ini. Belum ada jaminan konsumsi domestik negara ini akan tetap mampu bertahan di tengah krismon global sampai akhir tahun 2009. Pengalaman pada saat krismon 1998 membuktikan negara ini biasanya pingsan duluan dan siuman belakangan. Suka atau tidak, dunia ini ternyata hanya selebar daun kelor sebagai akibat globalisasi. Suka atau tidak, pemilu keblinger bukan tak mungkin menimbulkan reaksi negatif dari luar negeri. Tidak seperti tahun 1999 dan 2004, sampai kini belum ada negara sahabat yang mengucapkan selamat kepada bangsa dan pemerintah kita. Lembaga-lembaga pemantau pemilu dari mancanegara belum menyampaikan pula kesimpulan mereka. Faktanya, sebagian media internasional memakai istilah electoral fraudstak lagi electoral complaintsdalam laporan mereka. Itu cerminan sikap negara-negara demokratis yang menjunjung tinggi franchismentbukan disfranchisment alias peniscayaan hak memilih dan dipilih rakyat sebuah negara. Negara-negara demokrasi tutup mata jika selama kampanye terjadi money politics atau intimidasi karena itu urusan dalam negeri. Kalaupun jumlah golput membengkak, mereka mengacungkan jempol karena dianggap sehat bagi demokrasi. Namun, disfranchisment yang memaksa jutaan pemilih jadi golput terpaksa pada Pemilu 2009 merupakan gejala yang tak bisa ditoleransi. Saya ragu Presiden Amerika Serikat Barack Obama melawat ke sini jika disfranchisment di Pilpres 2009 terjadi lagi. Nah, akibat lain kekisruhan Pemilu 2009 adalah sikap sebagian rakyat yang sinis menanggapi manuver koalisi. Andai kondisi normal, rakyat justru bergairah karena sebentar lagi memilih pemimpin negeri ini. Jika boleh berasumsi, jumlah rakyat yang apatis pada pemilu keblinger makin hari makin besar. Tak mustahil jumlah golput di Pilpres 2009, jika pemerintah tidak cepat-cepat membenahi persiapannya, juga makin besar. Di AS, jumlah golput yang lebih dari 50 persen tamparan keras bagi presiden, gubernur, senator, maupun anggota DPR di sana. Oleh sebab itu, mereka menyiapkan program prorakyat seperti peningkatan jaminan kesehatan atau beasiswa. Di sini? Wah, enggak janji. Persoalannya, bagaimana merangsang animo rakyat agar tingkat partisipasi rakyat pada Pilpres 2009 tinggi? JK sebagai wapres wajib memprakarsai pengawasan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Jika menilai pribadinya, JK orang sportif yang ingin pertarungan bermutu, jujur, adil, dan terbuka. Tekad itu juga yang dimiliki Megawati yang mungkin berpasangan dengan Prabowo Subianto (Gerindra). Bukan tak mungkin Pilpres 2009 berlangsung dua putaran dan tentu terlalu dini mereka- reka apa yang akan terjadi pada putaran pertama 8 Juli. Paling penting, sekali lagi, jika meminjam slogan dari AS, Its fair play, stupid! * * * No virus found in this outgoing message. Checked by AVG. Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.12.11/2089 - Release Date: 30/04/2009 17:53 [Non-text portions of this message have been removed]
