Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009 (9)
Berikut di bawah ini bisa disimak kumpulan terbaru berita atau tulisan tentang seluk-beluk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009, yang diambil dari berbagai sumber, Di samping disajikan di berbagai milis, kumpulan berita ini juga bisa dibaca selanjutnya dalam website http://umarsaid.free.fr/index.htm, yang sekarang menggantikan website http://kontak.club.fr/index.htm, Harap para pembaca maklum hendaknya. = = = = = = Tempo Interaktif, 9 Mei 2009 Sembilan Partai Lolos, 29 Partai Lainnya Lupakan Saja TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional. Pengumuman ini dilaksanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan, Abdul Hafiz Anshary, dalam rapat pleno di kantornya, Jakarta, Sabtu (9/5). Dengan penetapan ini, Komisi Pemilihan telah memenuhi kewajiban menetapkan hasil pemilihan legislator 30 hari setelah pemungutan suara. Jika tak memenuhi kewajiban tersebut, Komisi Pemilihan terkena sanksi pidana. Berdasarkan data yang dibacakan Komisi Pemilihan, ada sembilan partai yang lolos ambang batas parlemen 2,5 persen. Berarti, ada 29 partai yang tak lolos ambang batas dan tak diikutsertakan dalam penghitungan kursi anggota DPR. Partai Demokrat berada di urutan pertama dengan 21.703.137 suara atau 20,85 persen suara sah nasional. Posisi kedua ditempati Partai Golongan Karya dengan 15.037.757 suara atau 14,45 persen, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 14.600.091 suara atau 14,03 persen suara nasional. Suara sah nasional sebesar 104.099.785. Partai yang Lolos Ambang Batas Parlemen 2,5 Persen Partai, Perolehan Suara, Persen Suara Sah Nasional 1. Demokrat, 21.703.137 (20,85 persen) 2. Golkar, 15.037.757 (14,45 persen ) 3. PDI Perjuangan, 14.600.091 (14,03 persen) 4. Partai Keadilan Sejahtera, 8.206.955 (7,88 persen) 5. Partai Amanat Nasional, 6.254.580 (6,01 persen) 6. Partai Persatuan Pembangunan, 5.533.215 (5,32 persen) 7. Partai Kebangkitan Bangsa, 5.146.122 (4,94 persen) 8. Partai Gerakan Indonesia Raya, 4.646.406 (4,446 persen) 9. Partai Hati Nurani Rakyat , 3.922.870 (3,77 persen) * * * Pikiran Rakyat, 9 Mei 2009 Sri Bintang Kembali Berurusan dengan Polisi YOGYAKARTA, (PRLM).- Sri Bintang Pamungkas, kembali jadi sorotan. Bintang yang sempat mengejutkan dengan mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di zaman Orde Baru (Orba), kali menyelenggarakan kongres golongan putih (golput) di Yogyakarta. Namun, akibat ulahnya itu, dia berurusan dengan aparat dari Poltabes Yogyakarta. Setelah diamankan, hingga semalam, Bintang menolak untuk diperiksa dan memberi keterangan. Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Muhammad Irsyad Thamrin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengatakan kliennya menolak diperiksa atau memberi keterangan karena merasa tidak melakukan pelanggaran. Menurut Irsyad, Bintang harus segera dilepaskan. Polisi tidak menyebutkan apa pelanggaran apa yang dilakukan Bintang. Jika memang tidak ada bukti pelanggaran dan Bintang belum juga dibebaskan, hal itu berarti pelanggaran hukum. "Klien kami menyelenggarakan kegiatan tersebut merupakan interpretasi dari hak menyampaikan pendapat dan hak berpolitik. Ini ada aturan dan perundangannya," katanya kepada "Antara". Sementara itu, Kapoltabes Yogyakarta Kombes Pol Agus Sukamso mengatakan, pembubaran Kongres Nasional Golput tersebut karena pihak penyelenggara tidak mengantongi izin kegiatan. (A-147) * * * Jawa Pos 9 Mei 2009 Kampanye Golput di Jogja, Sri-Bintang Ditangkap JOGJAKARTA - Kongres Nasional Golongan Putih (golput) yang digelar di Hotel Satya Graha, Umbulharjo, kemarin dibubarkan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Jogjakarta. Polisi menganggap, kongres bertajuk ''Golput 45 Persen, Pilpres Batal: Kembali ke Jiwa dan Semangat Cita-Cita Proklamasi 45'' itu diadakan tanpa surat pemberitahuan. Kongres dihadiri sang penggagas, Sri-Bintang Pamungkas. ''Karena itu, kami bubarkan,'' tegas Kapoltabes Jogjakarta Kombespol Agus Sukamso kemarin. Dia memimpin langsung anak buahnya membubarkan kongres yang dihadiri utusan dari 31 provinsi tersebut. Pembubaran berlangsung sekitar pukul 16.00 di tengah hujan yang mengguyur kawasan Umbulharjo. Tindakan represif itu sebenarnya telah terlihat dua jam sebelum acara. Ratusan personel Satuan Samapta Poltabes Jogjakarta disiagakan di depan hotel. Empat truk polisi terlihat di lokasi. Para polisi itu dilengkapi tameng dan pentungan yang biasa digunakan untuk mengamankan kerusuhan. Saat peserta mulai memasuki ruangan, Kasatsamapta Kompol Suwandi dan Kasatintelpam Kompol Wahyu Pitoko didampingi puluhan polisi berseragam mendatangi Sri-Bintang yang hendak membuka acara. Mantan ketua Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) itu sempat ditanya soal surat pemberitahuan. Mendengar pertanyaan itu, adik ipar Menteri Negara Peranan Perempuan Meutia Hatta Swasono itu membuka stopmap merah yang tergeletak di mejanya. ''Ini surat pemberitahuan. Saya kirimkan ke Kapolri dan Anda (poltabes),'' ucap Sri-Bintang sambil menunjukkan secarik kertas yang ditekennya sebagai ketua penyelenggara. Tak cukup itu, Sri-Bintang sempat ''menguliahi'' anggota poltabes tentang kebebasan berpendapat. Dia mengingatkan, bila bertindak represif, polisi akan diadukan ke Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ''Silakan Anda semua sekarang keluar dari sini. Masak sampai nanti berdiri terus,'' katanya. Mendengar perintah itu, Suwandi dan anggota intelpam memilih meninggalkan lokasi. Meski menghadapi tantangan, upaya pembubaran tetap dilakukan poltabes. Satu jam setelah upaya anak buahnya gagal, Kapoltabes Kombespol Agus Sukamso turun tangan. Kedatangan Sukamso terjadi saat Sri-Bintang mengadakan dialog dengan peserta kongres. Berbeda dengan Suwandi, Kapoltabes asal Sragen itu tak mau meladeni dialog dengan Sri-Bintang. Dia hanya menanyakan surat tanda terima pemberitahuan dari Kapolri. ''Mana tanda terimanya. Bawa, bawa,'' ucap Kapoltabes memberikan perintah kepada anak buahnya. Sejurus kemudian, ratusan anggota poltabes langsung merangsek. Sri-Bintang pun ditangkap dengan kawalan ketat dan digelandang keluar ruangan. Peserta maupun panitia kongres juga diberlakukan sama. Sri-Bintang kemudian dinaikan ke truk. ''Sri-Bintang akan kami interograsi di mapoltabes,'' terang perwira dengan melati tiga di pundak itu. Sebelum dibubarkan, Sri-Bintang mengungkapkan bahwa Kongres Nasional Golput itu rencananya dihadiri tiga orang jenderal purnawirawan TNI-AD dan Polri. Mereka adalah dua mantan KSAD Ryamizard Ryacudu dan Tyasno Sudarto yang kini memimpin Gerakan Revolusi Nurani. Satu lagi adalah mantan Kapolda Metrojaya Irjen Pol (pur) Sofian Yacob. Bahkan, Rymizard dijadwalkan berbicara di hadapan peserta kongres dengan membawa tema Sistem Indonesia Baru. Paranormal Ki Gendeng Pamungkas juga dijadwalkan datang. (kus/jpnn/agm) ++++ Jawa Pos, 9 Mei 2009 Angka Golput Berdasar Data Sementara Mencapai 45 Juta Pemilih Jumlah Suara Sah Turun Drastis JAKARTA - Angka golongan putih (golput) dalam Pemilu Legislatif 2009 amat mencengangkan. Berdasar data sementara di 31 provinsi yang direkapitulasi manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), total golput mencapai kisaran 45 juta pemilih. Data itu diperoleh dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU dikurangi jumlah suara sah dan tidak sah yang ada di rekap 31 provinsi. Jumlah suara sah provinsi yang belum masuk adalah dari Sumatera Utara dan Papua. Jumlah suara sah di 31 provinsi tersebut adalah 98.269.205. Sedangkan yang tidak sah mencapai 17.692.755 suara. Jika dijumlah, suara yang sudah masuk di 31 provinsi itu adalah 115.961.960. Sementara itu, jumlah pemilih dalam DPT KPU dikurangi jumlah pemilih pada DPT Sumut dan Papua adalah 161.392.606. Karena satu pemilih adalah satu suara, maka total golput yang telah direkap itu adalah 45.430.646 suara. Angka tersebut adalah perkiraan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di 31 provinsi. Penghitungan minus Sumatera Utara itu dilakukan karena KPU tidak memublikasikan DPT per dapil. Melainkan, KPU hanya mengumumkan DPT per provinsi. Saat ini, untuk Provinsi Sumut, KPU belum mengumumkan hasil akhir rekap di Sumut II. Karena itu, sulit diketahui jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT di Sumut I dan Sumut II. Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, jumlah golput 45 juta itu sangat besar. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2004, jumlah golput pada Pemilu 2009 jauh lebih besar. "Jumlah tersebut akan bertambah karena masih ada dua provinsi yang belum dihitung," terang Jeirry. Dia mengatakan, pada Pemilu 2004 yang jumlah pemilihnya 148.000.369, suara sah yang masuk mencapai 113.462.414. "Itu beda jauh dengan sekarang. Sekarang, dengan jumlah pemilih 171 juta, suara sah sangat sedikit," tegasnya. Kalau ditambah Sumut II dan Malut (yang belum disahkan), paling bertambah 1,5 juta. "Artinya, suara sah tidak akan lebih dari 103 juta. Itu kan jauh menurun jika dibandingkan dengan Pemilu 2004," jelasnya. Jeirry mengatakan, besarnya golput itu, setidaknya, disebabkan tiga faktor. Pertama, ghost voter yang berjumlah sampai sekitar 20 persen. ''Jadi, mereka itu terdaftar, tapi tidak memilih," jelasnya. Jumlah ghost voter yang besar tersebut juga memengaruhi jumlah partisipasi pemilih. Kedua, lanjutnya, adalah faktor timing pelaksanaan pemungutan suara. Ketika itu, pemungutan suara diadakan pada Kamis atau tepatnya 9 April. Setelah itu, Jumat merupakan Hari Paskah. Praktis, Kamis hingga Minggu adalah libur panjang. "Maka, banyak pemilih, khususnya di perkotaan, yang lebih memilih menghabiskan waktu untuk berlibur," jelasnya. Faktor ketiga adalah terkait dengan perubahan mendadak aturan mencontreng; dari sekali menjadi dua kali. Itu menyebabkan potensi suara tidak sah bertambah. (bay/agm) * * * Jawa Pos, 9 Mei 2009 ICMI Bangga, Empat Kadernya Masuk Bursa Cawapres a.. JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) enggan terjebak dukung-mendukung sosok yang layak menjadi capres-cawapres. Organisasi ilmuwan muslim itu menyerahkan sepenuhnya kepada proses politik yang ada terkait masuknya empat kader dalam bursa cawapres. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid, Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, dan Jimly Asshiddiqie. Nama Hatta dan Hidayat cenderung menguat sebagai cawapres untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim merespons positif kader-kader ICMI menjadi bakal pendamping SBY. Bahkan, ICMI bangga apabila salah seorang di antara mereka benar-benar menjadi cawapres pendmping SBY. Namun, kata politikus i Partai Golkar itu, ICMI tidak akan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah seorang di antara keder-kader tersebut. ''Soal dukungan ke cawapres tertentu, tidaklah. ICMI tidak ada kapasitas untuk melakukan itu. Kami serahkan penentuan cawapres tersebut pada proses politik yang ada,'' katanya. Marwah menambahkan, hingga kini pihaknya belum ada rencana untuk meminta komitmen dan visi para cawapres tersebut. Sebab, belum ada kepastian bahwa mereka akan menjadi pendamping SBY. ''Selain itu, ICMI akan lebih memprioritaskan pengawasan pada program capres-cawapres yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Siapa pun presiden dan wakil presidennya, yang penting masyarakat sejahtera,'' katanya. * * * Sinar Harapan, 9. Mei 2009 Prabowo Tolak Jadi Cawapres Megawati Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai (DPP) Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menolak untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Prabowo juga siap untuk tidak menjadi calon presiden (capres) dalam Pilpres 2009. Kalau sampai tanggal 14 Mei 2009 nanti tak ada titik temu antara dua partai tersebut, Prabowo siap untuk tidak menjadi capres dalam Pemilu 2009. "Bagi Pak Prabowo cuma satu, mau jadi capres. Kalau tidak bisa karena tidak penuhi syarat dukungan ya mendingan tidak usah maju sekalian. Pak Prabowo tak pernah mau jadi cawapres," ujar anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Permadi, di Jakarta, Jumat (8/5). Peluang PDIP mencalonkan Prabowo dalam Pilpres 2009 hampir tertutup karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Sekjen Pramono Anung sudah menegaskan kalau PDIP tidak memiliki opsi lain dalam Pilpres dan tetap mencalonkan Megawati. Permadi mengatakan, antara Megawati dan Prabowo memang tak ada chemistry kerja sama yang baik. Namun, PDIP dan Gerindra bisa menjalin kerja sama yang ideal. "Makanya Pak Prabowo meminta siapa saja calon dari PDIP untuk dipasang dengan dia. Syaratnya, Pak Prabowo yang jadi capres, PDIP ajukan nama cawapres," ujar Permadi yang juga mantan anggota FPDIP tersebut. Adapun alasan Prabowo tidak mau jadi cawapres, katanya, karena tidak ada jaminan program-programnya bisa terlaksana kalau hanya jadi cawapres. Padahal, elektabilitas Prabowo naik karena program yang hendak dikembangkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. "Tidak soal kalau memang tak bisa jadi capres. Pak Prabowo tak mau sekadar cari jabatan lalu mau jadi cawapres," tegas Permadi. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku komunikasi politik dengan PDIP masih menemui jalan buntu. Namun, ia berharap selain komunikasi antara tim masing-masing, komunikasi personal antara Megawati dengan Prabowo diharapkan membawa sesuatu yang positif. "Masih ada waktu hingga tanggal 16 Mei 2009 ini. Tapi, sebaiknya memang kita tidak memaksa keduanya harus begini dan begitu," tegas Muzani. Tak Ada Calon Lain Keputusan sepenuhnya diberikan terhadap Prabowo, baik untuk posisi tetap menjadi capres ataupun cawapres mendampingi Megawati. Ini karena Gerindra tidak memiliki tokoh selain Prabowo yang siap untuk dijadikan capres maupun cawapres. Menyikapi tentang hubungan antara Gerindra dan PDI-Perjuangan, Muzani menuturkan saat ini Gerindra dan PDIP memang tengah dihadapkan pada persoalan yang sangat krusial. Untuk itu, katanya, Gerindra terus melakukan upaya komunikasi, baik secara institusi maupun personal, secara intensif. Agar bisa mencairkan kebekuan-kebekuan yang menyangkut hal-hal prinsip. "Komunikasi intensif terus didorong, baik antara partai maupun kedua pemimpin. Supaya kebekuan yang menyangkut hal prinsip itu bisa dicairkan. Dan komunikasi kita sudah sampai pada babak akhir," jelas Muzani. Sementara Ketua DPP PDIP Adang Ruchiatna mengatakan, peluang koalisi PDIP-Gerindra masih terbuka. "Masa iya sih dengan Partai Gerindra sudah tak ada peluang. Kita lihat saja nanti," ucap Adang Ruchiatna. Cawapres Demokrat Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan deklarasi bakal dilakukan di Kota Bandung awal pekan depan. "Belum tahu tanggal 11 atau 12, yang jelas kita punya dua opsi untuk deklarasi di Jakarta dan Bandung," kata Achmad Mubarok ketika dihubungi SH, Jumat (8/5). Ketidakpastian kapan pendeklarasian cawapres juga diperkuat dengan adanya pesan singkat dari Bravo Media Center (BMC) Kamis (7/5). BMC, dalam pesan singkat mengatakan, akan ada acara deklarasi cawapres di Sabuga Bandung pada Senin. Namun, acara deklarasi cawapres tersebut diralat dengan penjelasan acara tersebut masih dalam tahap perencanaan. Mubarok mengatakan, pada saat deklarasi nama cawapres, tokoh yang menjadi pasangan Yudhoyono akan memberikan pidato. Namun, Mubarok enggan menyatakan lebih lanjut siapa nama cawapres itu. Ini karena hingga sekarang deklarasi yang mengungkapkan nama cawapres merupakan kewenangan Yudhoyono dan hal itu baru akan dilakukan usai hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai. Sementara itu, menanggapi tentang hubungan Partai Demokrat (PD) dan PDIP, Mubarok menuturkan, saat ini partainya memang tengah melakukan komunikasi yang intens dengan PDIP. "Setiap pemimpin, pada saat tertentu akan ada kesediaan untuk mengalah, saling memberi demi kebersamaan," imbuhnya. Menurutnya, hubungan antara PD dan PDI Perjuangan diibaratkan lapang jalan dan tidak dagang sapi. Baik PD dan PDI Perjuangan, juga lebih toleran untuk bersikap bersama-sama membangun bangsa. Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng tidak menampik adanya kemungkinan koalisi Partai Demokrat dan PDIP. "Demokrat itu membuka pintu komunikasi dengan semua pihak dan semua partai," ujar Andi. Dia mengatakan, rakyat senang dengan rekonsiliasi. Namun, dia menjelaskan, kunjungan Mensesneg Hatta Rajasa menemui Megawati sama sekali bukan membicarakan koalisi melainkan persoalan rumah tinggal Megawati. Mengenai cawapres bagi Yudhoyono, katanya, sudah sangat mengerucut. "Sekarang sudah di kantong Pak Yudhoyono dan sudah sangat mengerucut," katanya. Pengumuman cawapres itu, tambahnya, masih menunggu proses rekapitulasi suara nasional. "Kita hanya mengikuti etika, harus menunggu dulu seluruh jumlah suara partai biar tahu bagaimana harus berkoalisi, kita dengan pengumumannya dulu dong secara resmi," ujarnya. Mimpi Bersama Sementara itu, Hatta Rajasa mengaku, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu (6/5) kemarin, selain membicarakan soal penyerahan rumah dinas, memang ada pembicaraan soal politik. Namun Hatta membantah kalau pembicaraan tersebut berkenaan dengan masalah koalisi, melainkan hanya berbicara soal politik makro saja. "Saya ini tidak kompeten bicara soal koalisi. Kan saya sudah sampaikan kalau saya komunikasi tentang politik, saya bicara yang makro, itu yang besar, bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Kalau kita memimpikan bersama, di mana tokoh-tokoh itu bersama ke depan memanfaatkan momentum yang baik ini untuk memajukan bangsa ini kan boleh. Itu komunikasi politik," ungkap Hatta saat ditemui di depan Gedung Setneg, Jakarta, Kamis (7/5). "Blunder" EtikaSementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu berharap PDIP tidak mempertimbangkan ajakan siapa pun untuk berkoalisi dengan PD. Jika sampai terjadi koalisi antara kedua partai tersebut, maka menurutnya telah terjadi blunder secara etika. "Kalau sampai PDIP dan Demokrat berkoalisi maka itu blunder dari segi etika, " kata Burhanuddin Napitupulu. Dia mengingatkan, PDIP sudah menandatangani komitmen membentuk koalisi besar bersama Golkar, Hanura, Gerindra, PPP, PBR, PDS dan beberapa partai lain sehingga sangat tidak lazim jika koalisi dilakukan. "Kita kan sudah berjanji koalisi di parlemen," katanya. Mengenai kader Partai Golkar yang ingin maju menjadi cawapres partai lain, kata Burhanuddin, harus meminta izin terlebih dulu. Dia menegaskan, Partai Golkar sudah mempunyai pasangan capres dan cawapres, yakni Jusuf Kalla dan Wiranto, karena itu semua elemen partai harus bersedia mendukung kedua pasangan ini. Jika ada kader Partai Golkar yang ingin maju lewat partai lain, maka mekanismenya harus melalui persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). (vidi vici/dina sasti damayanti) * * * Internal Virus Database is out-of-date. Checked by AVG. Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.12.11/2089 - Release Date: 30/04/2009 17:53 [Non-text portions of this message have been removed]
