Ipar, Istri dan Anak SBY akan Masuk KPK ? Menyusul Besan
Oleh saricantika - 28 Juni 2009
http://public. kompasiana. com/2009/ 06/28/ipar- istri-dan- anak-sby-
akan-masuk- kpk-menyusul- besan/,
Pernyataan SBY yang menyebut bahwa KPK sudah menjadi lembaga super body, serta
perintahnya kepada BPKP untuk mengaudit KPK, tak lepas dari skenario SBY untuk
mengobrak-abrik KPK. Selain dilatari dendam lantaran besannya Aulia Pohan
dijebloskan ke penjara oleh KPK, SBY sudah mulai cemas; bisnis keluarganya
sedang diselidiki KPK.
Pernyataan- pernyataan SBY selama ini yang memuji langkah KPK dalam
memberantaskorupsi itu hanya manuver politik semata dan sekadar untuk
pencitraan. Padahal sebenarnya SBY sangat panik karena kini KPK yang dia
rancang sedemikian rupa untuk kepentingannya, kini tidak dapat SBY kontrol
lagi.
SBY sendiri sekarang sudah mulai cemas dengan manuver KPK yang mulai melirik
bisnis keluarganya. Juga, KPK saat ini sudah mulai “menembak” orang Partai
Demokrat, dengan menyeret salah satu tokoh penting Partai Demokrat, yakni
Jhony Allen dalam kasus pembangunan sarana pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.
Inilah salah satu alasan mengapa SBY ingin membubarkan KPK. Jika itu tidak
dihentikan, bisa-bisa KPK akan terus saja melakukan manuvernya untuk mengusut
korupsi keluarganya dan juga orang-orang Demokrat.
Sebetulnya SBY tidaklah benar-benar serius memberantas korupsi, terbukti dengan
lambannya pemerintah mengeluarkan Perpu Pengadilan Tipikor, karena proses
pembuatan UU Pengadilan Tipikor di DPR hingga saat ini masih belum jelas
bentuknya. Sementara DPR sendiri sudah akan berakhir masa tugasnya September
mendatang.
Korupsi Besan SBY: Aulia Pohan
KPK telah berhasil mengungkap korupsi besan SBY, mantan Deputi Gubernur Bank
Indonesia (BI) Aulia Tantawi Pohan. Dan kini Aulia telah masuk penjara dijerat
dengan kasus dugaan korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
(YPPI) sebesar Rp100 miliar. Kasus ini berawal sejak tahun 2000. Saat itu,
tekanan publik terhadap BI sangat besar akibat skandal Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI).
Tim Penuntut Umum menuntut Aulia Tantawi Pohan empat tahun penjara dalam
perkara dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
(YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003.
Aulia dituntut bersama dengan tiga mantan Deputi Gubernur BI yang lain, yaitu
Maman H. Somantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Ketiga mantan pejabat
BI itu juga mendapat tuntutan yang sama.
Dana YPPI sebesar Rp100 miliar itu diduga digunakan untuk bantuan hukum para
mantan pejabat BI. Aulia Pohan dan terdakwa lainnya diduga menyetujui pemberian
bantuan melalui mekanisme RDG.
Para mantan pejabat BI itu adalah mantan Direksi BI, Hendro Budianto, Paul
Sutopo, dan Heru Supraptomo. Mereka menerima bantuan masing-masing sebesar Rp10
miliar.
Selain itu, para terdakwa juga menyetujui memberikan dana Rp 25 miliar kepada
mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dan Rp13,5 miliar kepada mantan Deputi
Gubernur BI Iwan R. Prawiranata.
Selain memberikan bantuan kepada para mantan pejabat BI, para terdakwa juga
diduga menyetujui pemberian uang sebesar Rp 31,5 miliar kepada DPR melalui
anggota DPR Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu. Pemberian itu untuk
memperlancar amandemen UU BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI).
Atas perbuatan itu, Aulia dan terdakwa lain dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18
UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
KKN Kel. Ani Yudhoyono & Kel. Hatta Rajasa
Saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi keluarga SBY di PowerTel.
Perusahaan penyedia jasa infrastruktur backbone internet ini merupakan
perusahaan yang melibatkan keluarga Ani Yudhoyono dan keluarga Hatta Rajasa.
Dalam susunan pejabat teras PowerTel duduk Hartanto Edhie Wibowo, adik kandung
Ani Yudhoyono, sebagai komisaris utama dan nama Retno Cahyaningtyas. Sedangkan
Di jajaran direksi ada dua anggota keluarga Hatta Rajasa, yakni Ketua DPW PAN
Sumatera Selatan Achmad Hafisz Tohir dan Jon Erizal.
Hubungan mesra antara Hatta Rajasa dengan keluarga Cikeas disinyalir terjalin
sejak lama. Saat politisi berambut perak itu menguasai Departemen Perhubungan.
Sehingga wajarlah jika muncul dugaan apabila PowerTel mendapat kemudahan dari
pihak Dephup, dalam hal ini dengan PT Kereta Api (KA).
Ketika Hatta menjabat sebagai Menhub, nama Hartanto, Hafisz dan Jon Erizal
disinyalir selalu bermain di berbagai proyek di lingkungan Dephub. Bermodalkan
hubungan darah dengan kekuasaan, ketiganya cukup disegani di lingkungan Dephub.
Kabarnya, menurut sumber, beberapa proyek yang mereka garap adalah pembangunan
double track serta infrastruktur pendukung kereta api jurusan Tanah
Abang-Serpong. Proyek tersebut menghabiskan dana APBN 2006-2007 senilai Rp 333
miliar. Proyek lainnya, pengadaan 16 unit kereta api listrik (KRL) bekas asal
Jepang, senilai Rp 44,5 miliar. Belakangan proyek KRL eks Jepang itu,
dipertanyakan banyak kalangan karena dinilai kemahalan.
Tak hanya itu, di sector pembangunan sarana transportasi laut, tak lepas dari
pantauan mereka. Termasuk penyelenggaraan diklat di lingkungan Dephub, masuk
dalam kuasa mereka. Sejak itu, temali perkawanan Hatta dengan Cikeas berjalan
mulus. Apalagi Hatta termasuk menteri yang loyalitasnya tegak lurus kepada SBY.
Korupsi Eddy Baskoro Yudhoyono dan Gatot Suwondo di BNI
Sementara itu kini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Eddy Baskoro Yudhoyono
dan Gatot Suwondo di BNI. Ada berbagai manuver yang dilakukan Gatot dan Eddy
untuk membobol BNI, Gatot sang paman bertindak sebagai Dirut BNI dan Eddy
Baskoro bertindak selaku nasabah penerima pinjaman. Ditengarai jumlah dana yang
dimainkan berkisar ratusan milyar rupiah, antara lain dalam bentuk kredit macet
dan dana-dana lain yang sedang ditelusuri KPK, dengan total dana sekitar Rp.
600 milyar.
Gatot M Suwondo Dirut BNI adalah ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. pria
itu menikahi adik perempuan dari Ani Yudhoyono. Dari awal pengangkatan Gatot
menjadi Dirut BNI sempat menggegerkan BNI dan dunia perbankan, mengingat
kinerja Gatot yang dibawah rata-rata direktur bank.
Dalam RUPS yang digelar 6 Februari 2008, susunan direksi baru BNI dibentuk.
Susunan direksi BNI adalah Dirut Gatot Mudiantoro Suwondo, wakil dirut Felia
salim yang sebelumnya menjabat komisaris independen. Direktur: Achmad Baiquni,
Bien Subiantoro, Suwoko Singoasto, Krishna Suparto, Darwin Suzandi, Ahdi
Jumhari Luddin, Doddy Virgianto, Yap Tjay Soen. Posisi komisaris utama
diberikan ke Erry Riyana Hardjapamekas yang sebelumnya adalah ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Eddy Baskoro Yudhoyono, anak bungsu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah
terlibat kasus money politic. Harian Bangsa di Ponorogo, Jawa Timur, menulis
bahwa Ibas –panggilan Eddy Baskoro Yudhoyono– membagi-bagikan uang Rp. 10.000,-
kepada masyarakat di daerah pemilihannya di Ponorogo, Jawa Timur. Anehnya
justru karena pemberitaan itu, ketiga media dijerat dengan pasal pencemaran
nama baik.
Nama-nama Keluarga SBY yang tersangkut KPK
1. Istri - Ani Yudhoyono
2. Anak - Eddy Baskoro Yudhoyono
3. Besan - Aulia Tantawi Pohan
4. Ipar - Gatot Suwondo
5. Ipar - Hartanto Edhie Wibowo
6. Ipar - Retno Cahyaningtyas
NOTE:
KALAU SEMUA INFORMASI DIATAS BOHONG, MAS SBY TIDAK PERLU PANIK
NAMUN KALAU INFORMASI DIBENAR, BERSIAPLAH
KARENA CEPAT ATAU LAMBAT PASTI AKAN TERBONGKAR
Gusti Mboten Sare
[Non-text portions of this message have been removed]
