LANJUTKAN? 
SBY BODOH ATAU BUDAK KAPITALIS? 
Wawancara Khusus Mayor Jenderal Saurip Kadi oleh Faizal Assegaf (Pemimpin 
Redaksi Majalah EXPAND) 
  


1. Menurut anda, Mengapa SBY memilih Budiyono sebagai cawapres, padahal 
mayoritas rakyat tahu bahwa kebijakan-kebijakan Budiyono lebih berat ke moneter 
(sering diistilahkan dengan ”pasar”) dan tidak berpihak kepada sektor riil yang 
menjadi tumpuan mayoritas rakyat? Pertimbangannya apa? 
 
SK: Yang tahu persis yaa SBY, tapi secara logika dikarenakan pengalaman selama 
ini, agar tidak terjadi tarik menarik antara Presiden dan Wakil Presiden maka 
tidak ambil orang partai. Kelemahan dibidang ekonomi, dia tutup oleh Budiyono 
sebagai ekonom. Secara ketatanegaraan baik, namun sayangnya kenapa Budiyono, 
yang paham ekonominya sudah terbukti tidak berhasil mendongkrak sektor riil. 
Hanya sibuk bermain di sektor kebijakan moneter, padahal sistem moneter dunia 
sedang rontok, jadi seharusnya perlu seorang ekonom yang ultra-modern, 
cybernomics, greenomics, bukan yang kuno. 


2. Apa reaksi pasar yang positif, adalah pertanda pilihan SBY atas Budiyono 
tepat? 
 
SK: Nah ini banyak diantara kita yang latah. Yang harus ditanya pasar yang 
mana? Karena indeks harga saham naik? Ini kan cuma permainan dari, oleh dan 
untuk mereka yang bermain di Bursa efek. Jumlah mereka yang main di pasar saham 
cuma sekitar 100.000 orang saja. Mari bertanya dengan Jujur, ada tidak pengaruh 
kenaikkan Indeks Harga Saham terhadap rakyat bawah, kan tidak ada sama sekali. 
Mudah saja IMF mengucurkan dana untuk memborong saham-saham ketika Budiyono 
diumumkan, lantas para pakar latah menganalisa ”reaksi pasar positif”. Itu kan 
cuma permainan sederhana. 


3. Sejauh mana anda melihat hubungan khusus SBY dengan pihak-pihak asing? 


SK: Memang SBY pernah mengatakan kepada International Herald Tribune 
(8-8-2003): “I love USA, with all its faults, I consider it my second country”. 
Pernyataan SBY ini yang sering dijadikan dasar tuduhan bahwa SBY antek Amerika. 
Tapi menurut saya, ini bukan sekedar soal hubungan biasa, tetapi lebih mendasar 
lagi. Yakni soal pilihan mazhab, soal ideologi, soal kepemihakan dan bahkan 
bisa jadi soal kepentingan. 
  
4. Dalam hubungan tersebut seberapa besar kepentingan nasional kita dirugikan? 


SK: Amat dirugikan. Mengapa dia memilih Budijono sebagai wapres. Bukan salahnya 
Budijono. Secara profesional, Budijono memang dari sekolahnya hingga 
penugasannya dan lingkungan kerjanya menganut mazhab ekonomi yang sering 
dikenal dengan “trickle down effect”. Ini mudah dilihat dari kiprah Budijono 
ketika menjabat di posisi mana saja, produk kebijakannya seperti apa. Yang 
menjadi masalah adalah Mazhab Ekonomi ini sudah amat usang dan sudah 
ditinggalkan oleh negara-negara manapun di dunia. Kok, SBY memilih Budijono. 
Apa SBY tidak paham soal mazhab ekonomi yang berkembang sekarang ini? Padahal 
saya sebagai kawan dekat juga sudah mengingatkan, bahkan saya kirimi naskah 
buku ”Mengutamakan Rakyat” untuk saya mintai menuliskan komentar, tapi SBY 
hanya bilang terima kasih sudah terima buku dan tidak memberi komentar, 
sementara kawan-kawan yang lain semua menulis komentar dalam buku itu, tidak 
ada yang menolak. Permasalahan bangsa dan solusi keluar dari
 keterpurukan sudah saya uraikan dalam buku itu. Mungkin khawatir dituntut 
rakyat kalau sudah baca buku ”Mengutamakan Rakyat” dan dia beri komentar tapi 
tidak melaksanakan isi buku tersebut. Jadi lebih baik pura-pura tidak tahu 
saja. Ada apa dibalik itu semua? Apakah SBY se bodoh itu dalam pemahaman mazhab 
ekonomi? Atau dia terbelenggu dan didikte oleh kekuatan tertentu dan tidak bisa 
mengelak? Ada apa? Tanyakan pada rumput yang bergoyang kalau kata Ebiet G. Ade 
yang tetangga saya orang Brebes. 


5. Bisa memberi contoh kerugian? 


SK: Selama Pemerintahan SBY hutang kita naik 31%. Itu jelas salah satu 
kebodohan kebijakan. Negara kaya kok ngutang. Sedangkan yang miskin seperti 
Thailand dan Malaysia saja bisa hapuskan hutang dalam waktu amat singkat karena 
berani mengubah model ekonomi secara mendasar. Ataupun kalau hutang seberapapun 
besarnya kalau pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tidak soal. 
Artinya soal model. SBY masih melanjutkan model lama, model IMF. Sementara, di 
seluruh dunia, IMF sudah diusir. Negara-negara lain sudah mengubah model 
ekonominya secara mendasar. 


Dalam krisis moneter yang baru lalu, cadangan devisa kita lenyap sekitar USD10 
miliar dalam waktu 2 minggu saja. Karena digunakan untuk menstabilkan nilai 
tukar rupiah terhadap dolar AS dan untuk mem ”buy back” saham-saham BUMN yang 
hancur. Kedua hal tersebut mencontek kebijaksan AS yang menyuntik ratusan 
miliar AS. Bedanya, 60% rakyat AS bergerak di sektor moneter yang runtuh 
tersebut sehingga perlu diselamatkan, sementara di Indonesia sekitar seratus 
ribu fund managers yang mayoritas asing diuntungkan oleh kebijakan pemerintah 
karena dua hal yaitu mereka menjual saham BUMN dengan harga baik karena subsidi 
“buyback”, dan menukar rupiah ke dolar AS dengan nilai yang cukup baik karena 
subsidi stabilisasi nilai tukar. Maka, dalam 2 minggu lenyap USD10 miliar 
cadangan devisa. Kalau nilai yang sama untuk menggerakkan sektor riil pasti 
sudah makmur para pengusaha kecil menengah karena roda perekonomian pada 
bergerak pesat. 


Contoh lain, Sekitar akhir Februari 2009, misalnya, pemerintah menerbitkan 
Global MTN (Medium Term Notes) sebesar USD3miliar untuk waktu 10 tahun dengan 
bunga 11,75% belum termasuk biaya konsultan asing, underwriters, dll. Sementara 
didalam negeri bunga USD hanya 2-3% saja. Berapa kerugian yang ditimbulkan? 
Apakah dia tidak tahu bahwa dunia kebanjiran uang (bubble economy) sehingga 
negara-negara lain bisa memanfaatkan dana-dana tersebut dengan berbagai cara 
yang tidak konvensional. 
  
6. Anda menyebutkan SBY melakukan kejahatan politik, ekonomi dan hukum, bisa 
anda jelaskan? 


SK: Sebagai perwira, apalagi jenderal, sudah selayaknya memikirkan apakah 
pilihan kebijakan (mazhab), ketika menjadi pemimpin, akan berakibat kepada 
kesengsaraan rakyat banyak. Kalau tahu namun tetap dilanjutkan itu namanya 
kejahatan politik. 


SBY mengatakan bahwa PILEG kemarin tidak ada masalah dan menurutnya itu 
wajar-wajar saja setiap jaman ada permasalahan yang berbeda-beda. Kasihan 
sekali bangsa ini, kalau SBY selaku presiden tidak tahu adanya kecurangan 
sistemik dalam Pemilu yang lalu. Semua orang juga tahu kalau Pemilu yang lalu 
adalah Pemilu abal-abal. SBY cepat-cepat bilang bahwa yang salah bukan 
pemerintah, tapi tanggung-jawab KPU. Padahal jelas perangkat yang terlibat 
aktif dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan adalah aparat Pemerintah. Mereka tidak 
tunduk kepada KPU, tetapimereka tunduk kepada Pemerintha. Bagaimana pemerintah 
tidak terlibat? Dari persoalan DPT dan cara penghitungannya yang amburadul 
saja, siapapun menyimpulkan bahwa Pemilu yang lalu penuh masalah. Tetapi SBY 
tidak bersikap ksatria sebagai pemimpin. 

Yang kita hadapi bukan persoalan rakyat mencintai SBY dan kemudian mencontreng 
Demokrat, tapi yakinkan dulu bahwa kemenangan partai demokrat adalah realita 
dukungan nyata dari rakyat karena kecintaannya kepada SBY, bukan karena sistem 
Pemilu nya yang curang. Munculnya pernyataan ini wajar saja, karena Jutaan ATM 
yang tersebar diseluruh dunia bisa menjamin tidak ada uang 1 sen pun yang 
hilang. Jaman sekarang di era Telematika kok dalam Pemilu ada suara pada hilang 
atau berubah-ubah. Bahkan,karena diragukan hitungan hasil komputer lantas 
dikembalikan kepada hitungan manual. Inipun dianggap bukan masalah. 

  
Banyak faktor ”money politics” dan kebijakan populis yang memenangkan Demokrat, 
pertama program BLT, Raskin dan PNPM Mandiri yang dikaitkan dengan Pemilu. 
Kedua, persoalan DPT apalagi kalau benar adanya puluhan juta warga negara tidak 
masuk DPT seperti yang diberitakan media massa. Ketiga, Pemilu yang dijatuhkan 
tanggal 9 dimana tanggal 10 nya libur sehingga kotak bisa saja ditukar. 
Keempat, entri data masih oleh manusia, padahal dengan IT mestinya 
penghitungannya bisa ”real time”, hasil penghitungan langsung tayang. Kelima, 
rawan jual-beli dalam penghitungan yang campur antara manual dan komputer. 
Keenam, campur tangan birokrasi baik yang dipermukaan (terang-terangan) melalui 
aparat kecamatan, kelurahan, RT/RW maupun yang dibawah permukaan oleh 
lingkungan intelejen. 


Kalau semacam ini mau dilanjutkan, ini sebuah kejahatan politik, hukum , 
ekonomi yang sistemtis alias konspirasi kekuasaan. Dan tampaknya demikian, 
yaitu dipaksakan untuk dilanjutkan atas nama kepentingan-kepentingan di 
belakang SBY. 


7. Terkait adanya rumor seputar hubungan isteri pertama SBY yang orang 
Filipina, sejauh mana anda tahu hal ini? 


SK: Saya sempat dengar hal itu, tetapi bukan dari SBY langsung. Tidak seperti 
teman-teman lain yang saling terbuka soal serba-serbi dan suka-duka pacaran, 
SBY cenderung tertutup soal-soal pribadi. 
  
8. Jika SBY terpilih kembali..... 


SK: Lanjutkan? Saya rasa Indonesia bakal punah, atau akan menyusul NAD-NAD yang 
lain karena manfaat ber NKRI dipertanyakan. Kecuali dia mau mengikuti dan 
menjalankan konsep Negeri MERAK (MEngutamakan RAKyat) yang sudah saya jabarkan 
dalam buku. 
  
9. Anda tidak takut resiko atas pernyataan-pernyataan kritis anda? 


SK: Saya ini sudah bawaan lahir untuk mengatakan apa adanya, yang saya 
sampaikan itulah yang saya pikirkan. Misalnya, jaman Orde Baru dulu, ketika TNI 
disuruh memakai jaket kuning (golkar), saya satu-satunya yang angkat tangan 
untuk ”menolak” karena kalau sebuah kebenaran tidak saya utarakan saya tidak 
bisa tidur, karena saya punya pemahaman nanti TNI akan dilaknat oleh sejarah di 
kemudian hari kalau itu dilakukan. Jadi saya utarakan saja. Dan masih banyak 
contoh-contoh lain dimana saya selalu protes. Mungkin orang lain berpikir saya 
aneh karena itu jelas beresiko dan beberapa kali resiko juga sudah saya jalani 
sampai saya di ”nonjob”kan hingga pensiun november kemarin. Saya bersyukur 
karena ajaran orang tua saya, agama saya, saya pahami demikian, yaitu 
menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu yang disebut jiwa ksatria. 
Saya masuk tentara karena ada kebanggaan bahwa tentara itu harus berjiwa 
ksatria, berani berkorban untuk sesama.
 Bagaimana kalau lantas mengatakan yang benar saja takut resiko? Jangan jadi 
tentara. Bahkan jangan jadi manusia deh. Manusia kan khalifah, wakil Tuhan di 
bumi. Jadi, kalau jaman Orde Baru saja, saya sudah membuktikan bagaimana 
bersikap ksatria, padahal waktu itu cuma ada dua kemungkinan ”dibina” atau 
”dibinasakan” demikian istilah populernya. Apalagi sekarang yang jadi presiden 
teman seangkatan, takut apaan. 
  
10. Selain hub khusus SBY dengan pihak asing, SBY juga dikenal akrab dengan 
para konglomerat hitam dalam negeri.... 


SK: Tentu saja. Mereka memilih SBY karena sudah terbukti setia. Tidak ada kasus 
BLBI yang diselesaikan dengan tuntas kan? Lagian operator para konglomerat di 
jaringan bisnis lama, BUMN dan birokrasi merasa terlindungi dengan gaya 
kepemimpinan SBY yang bisa dipermainkan oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan. Ini 
namanya simbiose mutualisme. Terbentu secara alami saja. Kalau Pak Harto memang 
membentuk kroni sebagai pelaku kebijakan ekonomi yang dipilihnya, sehingga Pak 
Harto bisa mengendalikan. Kalau SBY, seolah-oleh ”bersih” tetapi dikendalikan 
dan tidak merasa, karena proses ilusi kekuasaan yang berhasil diciptakan oleh 
lingkungan strategisnya. 


11. Bisa anda jelaskan hub SBY dengan kekuatan politik orde baru, PKI dan 
kelompok CSIS.... 


SK: Ada kesan SBY meniru cara-cara Pak Harto dalam mengelola kekuasaan. SBY 
memang murid pak Harto yang baik, dia mau meniru pak Harto sayang ilmu nya gak 
nyampai. Sewaktu pak Harto permainan begitu cantik, halus sehingga orang sulit 
bahkan tidak bisa menilai siapa sesungguhnya yang jadi biang kerok.. Kalau yang 
sekarang ini sangat kasar, mudah ditebak, dan dengan mudahnya tahu siapa 
pelakunya. Lucunya lagi, SBY menyatakan di majalah INTELIJEN bahwa kemenangan 
Demokrat adalah berkat ”quiet revolution” (revolusi senyap) maksudnya diatur 
oleh operasi intelijen secara diam-diam. Meniru Pak Harto tapi dengan cara 
amburadul, kasar, dan bukan intelijen, tetapi stupid ha ha ha ha. 
  
  
12. Soal kebenaran laporan kekayaan SBY ke KPU.... 


SK: Perlu diaudit yang benar. Kalaupun SBY tidak korupsi harusnya ada 
peningkatan aset, apakah dari NJOP tanah dan bangunan, belum lagi gaji yang 
utuh karena semua fasilitas ditanggung negara. Buat yang lain, ini kesempatan 
untuk mempublikasikan kekayaan secara terbuka tanpa tuduhan, karena auditnya 
tidak mencakup pertanyaan soal asal-usul kekayaan itu haram atau halal. 
Jangankan kekayaan, selingkuh saja sekarang sudah susah untuk tidak ketahuan. 
Karena di era telematika semua bisa diketahui melalui kecanggihan teknologi. 
Misalnya, pohon-pohon di PNG dipasangi chip dan dipantau satelit untuk 
mendapatkan carbon credit. Pasangan suami isteri juga sebentar lagi bisa 
dipasangi chip seperti itu kan ha ha ha..... 


13. Apa kesan anda yang khusus terhadap SBY? 


SK: Dia ”pulung” (”bawaan/ takdir”) nya besar. 


14. Apa yang anda maksud? 


SK: Dalam berkarir, sejak Taruna, SBY sudah luar biasa. Dia sudah pacaran 
dengan anaknya Gubernur AKABRI (Sarwo Edhi Wibowo). Maka, kami sebagai teman 
”kecipratan” enaknya juga. Misalnya, dibawah kepemimpinan SBY, tugas-tugas 
kepanitiaan pasti beres, karena bukan hanya kami yang bekerja, tetapi juga 
dukungan Staf Organik AKABRI anak buah pak Sarwo Edhi. Sehingga tugas kami jadi 
ringan. Coba kalau Saurip yang anak petani jadi komandan, siapa yang akan 
bantu, pasti Corp Taruna harus kerja keras untuk sukses. Keadaan ini terus 
berlanjut dalam penugasan sebagai Perwira TNI, jangankan diminta, tidak 
dimintapun teman bahkan atasan apalagi bawahan niscaya ”berlomba” untuk 
membantu SBY. Jadi dari awal, SBY sudah terbiasa dimanjakan oleh sekelilingnya. 
Dampaknya, dia tidak mempunyai kesempatan menghadapi keadaan yang nyata, yang 
sulit-sulit, realitas yang tidak selalu mulus, karena dia tahu beresnya saja. 


15. Rakyat menilai SBY peragu, menurut anda bagaimana? Mengapa dia demikian? 


SK: Seorang pemimpin akan ” mature” (matang: Red) ketika ditempa dilapangan. 
Begitu kecilnya kesempatan SBY secara pribadi menjadi ”Fighter” dilapangan 
membuat dirinya tidak bisa memisahkan mana kehidupan normal, krisis dan kritis. 
Sejak Taruna hingga terlanjur jadi presiden selalu ditopang oleh lingkungan dan 
keberuntungan. Dalam keadaan normal, pertimbangan yang masak dan kecermatan 
adalah utama, kalau perlu waktu dikorbankan. Beda kalau dalam keadaan krisis, 
faktor kecepatan bertindak sangat menentukan kelanjutan eksistensi dan nasib 
pasukan. Apalagi kalau dalam keadaan kritis, mutlak harus bersikap secara kilat 
dan harus siap menerima resiko. Maka dalam situasi krisis dan apalagi kritis 
ukuranya adalah kepentingan orang banyak, tidak usah bicara melanggar hukum 
atau tidak. Sepanjang legitamasi soal konstitusional bisa belakangan. 


16. Bagaimana bisa terjadi demikian? 


SK: Coba anda bayangkan, dimasa Orde Baru, mungkin tidak, seorang Danyon atau 
Dan Brig dimedan pertempuran melepas begitu saja seorang letnan yang anak atau 
menantu petinggi negeri ini? Tidak seperti kalau begitu saja melepas letnan 
anak petani, nelayan atau tegasnya anak rakyat biasa. Disanalah kemudian 
rekruitmen kader di tubuh TNI selama Orde Baru meninggalkan merit sistem. Yang 
menjadi elit dan apalagi yang memegang posisi strategis dasar pertimbangannya 
bukan lagi kwalitas, tapi karena ”klien patroon”. 


17. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa pengaruh Ani Yudhoyono amat besar 
dalam praktik dan keputusan SBY... 


SK: Mudah dipahami demikian. Mungkin karena adanya perbedaan kelas sosial sudah 
sejak awal terbangun dalam pola hubungan, sehingga terbawa juga dalam hal-hal 
yang diluar urusan pribadi. Memang demikianlah dinamika kekuasaan. Bukan hanya 
itu. Lingkaran birokrasi saja bisa mendikte presiden kalau presidennya tidak 
sensitif terhadap pola komunikasi yang sarat kepentingan, sehingga ”the facto” 
pemimpin bukan sang presiden, tetapi lingkaran sekitarnya, apalagi orang 
terdekatnya. Itu sangat mungkin terjadi. 


18. Menurut anda, apakah SBY semacam itu? 


SK: Karena pengalaman selama ini kesuksesan SBY selalu didukung oleh 
lingkungannya, dia jadi kurang sensitif terhadap hal-hal yang nyata, 
masalah-masalah yang ada, kepekaan kepada penderitaan rakyat, dll. tertutupi 
oleh lingkaran-lingkaran kepentingan tersebut. Rakyat sulit menjangkaunya. 
Banyak yang ”semu” yang sampai ke hadapannya, dan dia tidak punya akses 
langsung kepada rakyat, karena sudah di ”asingkan” oleh sifat kekuasaan itu 
sendiri, yang dia gagal mengelolanya. Dia bagaikan duduk diatas balon besar 
yang terus menggelembung tapi tidak sadar bahwa setiap saat balon itu bisa 
pecah. Itulah ilusi kekuasaan. 


Jakarta, Juni 2009



      

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke