To: liemsiok...@yahoo.com Subject: Kecurangan Pemilu Sistemik - MK Tidak Peduli From: fafaj...@gmail.com KECURANGAN PEMILU SISTEMIK Wawancara Eksklusif dengan Justiani Oleh: Arif Wijaya, Komandan ION (Ikatan Orang Netral)
AW: Anda bikin heboh saja di MK. Apa yang sebenarnya ingin anda sampaikan sebagai saksi ahli bidang sistem IT? JS: Tugas saya adalah memberi contoh sistem IT pemilu dari negara tetangga yang sudah terbukti sukses dan itu bukan perkara sulit. Lalu, membandingkan dengan rancangan amburadul sistem IT KPU yang menyebabkan mulai dari DPT bermasalah, titik rawan manipulasi hingga penghitungan suara yang tidak bisa dijamin kebenarannya. AW: Titik-titik rawan seperti apa? JS: Sistem IT harusnya terintegrasi dari awal hingga akhir. Mulai dari SENSUS PEMILIH harus berbasis IT sampai dengan pra pelaksanaan (persiapan logistik), pelaksanaan, pemantauan dan penghitungan langsung dari TPS harus realtime. Ini semua KPU tidak melakukannya, padahal anggarannya trilyunan. Akibatnya: Tidak aneh kalau ada 25 juta rakyat tidak masuk DPT, ganda, tidak dikenal, sehingga jumlah golput tinggi. Daftar DPT yang tidak sesuai dengan realitas penduduk seperti bayi, orang mati, banyak dobel, alamat tidak lengkap, jumlah lebih banyak dari jumlah penduduk di wilayah tersebut, dll. Ini untuk dicontreng oleh petugas penguasa.. Keputusan pakai KTP tapi dengan KK dll yang sama saja bohong. DPT ditemukan 30% berisi daftar penerima BLT atau RASKIN yang telah dipesan untuk mencontreng partai tertentu. Banyak TPS fiktif (plus DPT fiktif) yang kertas suaranya dicontrengi sendiri oleh petugas penguasa. Pelaksanaan PILEG dipilih tanggal 9 April 2009 yang diikuti dengan hari libur berturut-turut. Maka kotak suara menginap di kelurahan. Ini jelas rawan penukaran tanpa ada kontrol. Banyak temuan keterlibatan aparat pemerintah di tingkat desa (tidak mungkin tanpa instruksi) Karena pelaksanaan PILEG rata-rata ditutup pada siang hari (dibatasi waktu), sehingga banyak jumlah yang golput, dengan tujuan dicontreng sendiri oleh petugas. Jual beli suara juga amat mudah dilakukan sebelum data entry ke komputer. Apalagi kotak suara tidak akan dibuka kalau tidak ada gugatan. Mencoblos diganti dengan Mencontreng karena CONTRENGAN dengan TINTA tertentu bisa hilang atau yang tadinya tidak kelihatan bisa muncul kena suhu tertentu, sehingga DICONTRENG apapun, tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang sudah ditentukan sebelumnya melalui rekayasa tinta tersebut. Jadi pasti menang. Adanya serangan fajar ”money politics” (bagi-bagi uang) atas nama BLT, Raskin, PNPM, Bansos, Askeskin, Jamkesmas, BOS, dll. telah merusak dan memanfaatkan kejujuran dan loyalitas rakyat untuk tujuan kepentingan sesaat. Seharusnya bisa dimonitor oleh sistem IT yang terintegrasi untuk diakses Bawaslu dan Panwaslu. AW: Apa yang anda lihat dari sistem IT KPU? JS: Perhatikan saja dari performansi yang bisa dilihat dengan kasad mata, belum lagi perlu mengaudit perangkat lunaknya (softwarenya), kita dapatkan sbb: Penghitungan suara 110 juta dalam waktu 1 bulan, dimana setiap hari kenaikan 1 juta kemudian di hari terkahir langsung melonjak. Sistem komputerisasi masih amat primitif, yaitu hanya digunakan untuk mengentry data dari rekapitulasi dari tingkat Kecamatan, yang mudah terjadi kesalahan. Di negara lain sudah menggunakan sistem online ”real time” sehingga hasil penghitungan langsung dari TPS dan selesai pada hari yang sama. Sistem komputerisasi tanpa ”double engine” menyebabkan tidak ada backup ketika terjadi crash atau terputusnya koneksi yang menyebabkan data hilang, atau munculnya data yang ekstrim jumlahnya jutaan, sehingga muncul kekacauan pada angka perolehan suara. Sistem komputerisasi tanpa diaudit oleh publik melalui pihak independen, dan tanpa akses terbuka oleh rakyat (padahal sudah ada SMS, Blackberry, internet, dll) maka telah dimanfaatkan untuk jual beli suara. Biaya IT untuk penghitungan tsb memakan sekitar 800 M untuk menangani 600ribu TPS dan 170 juta suara saja. Bandingkan dengan “sistem sms” yang hasilnya pada hari yang sama dan biaya hanya 60M (600 ribu TPS X Rp.100rb simcard, pulsa dan honor saksi TPS). AW: Pengalaman anda di negara lain, tidak terjadi seperti di kita ini? JS: Justru itu yang amat menyedihkan. Sementara, di negara lain teknologi telah membuktikan peranannya sehingga layanan bisa murah, efisien, transparan, adil, jujur, bisa diakses seluruh rakyat secara terbuka, di Indonesia justru disiasati untuk dimanipulasi. AW: Anda juga menyampaikan soal quickcount yang menyesatkan padahal sudah tidak dipakai didunia? JS: Quick count dari 2000 TPS (0,3% dari 600 ribu TPS) dijadikan dasar mengambil keputusan oleh Presiden. Ini keliru besar. Pertama, “Quick Count” sudah tidak digunakan di dunia karena adanya sistem “Real Time” (Real Count) yang murah, mudah, langsung tayang (real time), mengapa perlu quickcount. Ada 2 kemungkinan yakni Presiden tidak paham statistik atau Presiden yakin bahwa kecurangan didesain secara sistematik sehingga menjamin hasil ”quickcount” merefleksikan hasil ”realcount”. Sebagai perbandingan, yahoo atau facebook sudah mengelola miliaran pelanggan, maka sudah sejak lama cara quickcount (2000 TPS) tidak digunakan di dunia karena proses real time dan real count (apalagi Cuma untuk 600 ribu TPS) sudah bisa dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, akurat, transparan, langsung tayang pada hari yang sama. Untuk apa quick count? Hanya untuk penyesatan saja. Kuno. Primitif. Atau Kejahatan yang membodohi rakyat. AW: Jadi bisa dibilang Quickcount dan Sistem Amburadul adalah dua sisi matauang dari kecurangan sistemik? JS: Anda cerdas sekali. Quickcount untuk penyesatan. Sistem amburadul untuk memaksa perolehan sesuai tayangan quickcount. Dan karena sistemnya amburadul maka sulit pembuktiannya. Ditambah DPT yang banyak bermasalah, itu untuk memberi petunjuk kepada petugas secara tidak langsung tapi mudah, yaitu yang tidak hadir (golput), nama, NIK, alamat, tanggal lahir dobel-dobel, anak-anak, orang mati, tidak dikenal, dll. untuk dicontreng sendiri oleh petugas dengan imbalan uang atau resiko jabatan kalau tidak melaksanakan. Ini kerjasama KPU dan Perangkat Pemerintah di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW karena KPU tidak memiliki lengan sampai ke bawah sekali. Maka, hasil sesuai dengan tayangan quickcount. Persis. Ada yang menyebut SBY David Copperfield. Itu tepat sekali. AW: Apa akibatnya dari sistem semacam ini? JS: Sejak hasil PILEG diumumkan, DESA MERAK sudah menyerukan ”ULANGI PILEG atau DUKUNG SBY TANPA PILPRES” karena kami sudah tahu hasilnya bakal seperti ini dan itu hanya pemborosan karena hasil yang sudah bisa ditebak. Dan yang pasti hasilnya tidak akan legitimate karena desain sistem manual dan IT nya amburadul (tidak terintegrasi) sehingga berakibat kekacauan di semua titik rawan tersebut diatas. Dan ini sulit untuk dibuktikan. Ulangi PILEG maksudnya setelah sistem IT nya dirancang secara terintegrasi seperti negara tetangga. AW: Apa semua itu ada kaitannya dengan Pilpres Satu Putaran? JS: Dengan KECURANGAN SISTEMIK sebagaimana diuraikan sebelumnya, BISA DIPAHAMI mengapa PILPRES dipaksakan menang 1 putaran dengan mudah. Alatnya adalah quickcount, DPT bermasalah dan sistem amburadul. AW: Apakah anda bisa memberikan gambaran yang mudah sebagai perbandingan agar bisa meyakinkan bahwa membuat sistem seperti di negara lain adalah sangat mudah dan para ahli IT kita juga mampu? JS: Perhatikan fakta di sekitar kita. Jaringan Telematika untuk Perbankan yang mengelola dana ribuan trilyun saja tidak ada yang hilang, mengapa hanya mengurus 170 juta pemilih dan 600 ribu TPS saja begitu heboh. Fakta lain. Mama Loren dengan “ketik reg” bisa mengelola lebih dari 1 juta pelanggan, sedang TPS hanya 600 ribu saja. Sebagai perbandingan. Di negara tetangga, Sensus Pemilih (pendaftaran DPT) bisa dilakukan dengan sms berhadiah diundi tiap minggu sehingga murah meriah, rakyat partisipatif, realtime, efisien, dan RT/RW bisa membantu bagi yang tidak punya akses HP dan internet. Sebagai perbandingan lagi. Di negara tetangga. Laporan bisa langsung dari TPS melalui voice & foto & video & scan formulir (direkam dan dikirim via internet/handphone), sehingga rakyat bisa melihat tayangan hasil perolehan setiap TPS dengan berbagai cara, apakah lewat telepon, internet, sms atau chanel TV yang khusus. Sehingga transparan semuanya. Intinya di TPS hanya perlu dua langkah melalui sms: 1. Kepala TPS mendaftarkan telepon GSM ke “Sistem Pemilu Online” ini melalui password yg diberikan. 2. Kepala TPS melakukan input hasil dari tiap kandidat ke dalam sistem. Sistem IT juga bisa dilengkapi dengan fasilitas mendeteksi keaslian formulir melalui adanya “security printing code” (sebagaimana lembar uang), sehingga tidak perlu debat kusir soal keaslian dokumen. Biaya diperkirakan USD3-5 juta jauh dibawah biaya IT KPU plus biaya pemuthakiran DPT (sekitar Rp3T). Dan jelas para ahli IT kita sangat mampu. Kejadian ini dicatat sejarah sebagai jaman penghinaan (jaman jahiliyah) bagi para ahli IT di tanah air. Apalagi ada para pakar IT yang sering muncul di media, dimintai pendapat banyak pihak, kok juga tidak memberi komentar dan/atau masukan bagi keadaan amat sesat seperti ini. Ada apakah? AW: Dengan sistem IT yang anda usulkan, apa keuntungan yang diperoleh KPU, Bawaslu, Masyarakat dan semua stakeholder? JS: Misalnya KPU dapat memperoleh keuntungan diantaranya sbb: Kemudahan update, perhitungan, dan laporan secara instan mengenai hasil penghitungan. Kemudahan untuk tidak melakukan pengangkutan kotak suara dan surat suara TPS secara fisik dari TPS ke RT/RW, lalu ke Kelurahan, lalu ke KPPS, dan lainnya, sebab hasil diserahkan melalui USSD (jaringan GSM) langsung dari TPS. Penghematan waktu dalam melaporkan hasil penghitungan sementara secara kontinyu untuk mengirimkan, menghitung dan melaporkan hasil secara real-time. Hasil akurat dan mudah dengan menggunakan teknologi GSM yang sudah ada, namun tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Rakyat bisa mengakses dari mana saja, kapan saja, melalui multi channel yaitu sms, telepon, internet, tayangan TV secara realtime sehingga proses tidak bertele-tele yang rawan manipulasi. Memajukan tingkat teknologi dalam proses pemilihan – wajah baru bagi Indonesia! KPU handal, terpercaya, pelayan publik yang cerdas, memberikan legitimasi yang tinggi. AW: Kok seperti ini dianggap oleh Mahfud tidak relevan? JS: Ada dua kemungkinan. Pertama Mahfud tidak paham dan sudah terjebak kacamata kuda atau tersesat dalam persidangan naif mencari bukti yang absurd dari sebuah konspirasi sistemik. Kemungkinan kedua, Mahfud cerdas sekali sehingga dia melakukan penyesatan melalui persidangan sebagaimana quickcount melakukan penyesatan persepsi. Sehingga semua dibuat sibuk dan tidak terlihat gambar besarnya. Semoga saja saya salah. Semoga saja ada alternatif ketiga, yaitu Mahfud memutuskan kembali ke UUD45 yaitu pileg dan pilpres ulang secara serempak (bersamaan) dengan sistem IT sebagaimana negara tetangga. Kalau ini yang terjadi, saya akan datangi Mahfud dan menyatakan salut sebagai pahlawan demokrasi dan penyelamat bangsa darikepunahan. [Non-text portions of this message have been removed]