Penasehat Obama, Hizbut Tahrir, Dan Krisis Demokrasi
Oleh: Dr Maher Al-Ja’bari*)
Dalia Mogahed, Penasehat Presiden AS Urusan Agama (Islam) beberapa hari ini
sedang menghadapi serangan sapu bersih (hujum[un] kâsih[un]) di berbagai media
dan situs-situs informasi Barat, yang dilakukan karena dua alasan, namun bisa
jadi keduanya berangkat dari satu alasan, yaitu mengenai kisah baru di antara
berbagai kisah demokrasi Amerika..
Sementara orang yang mengamati ulasan pemberitaan dari berbagai liputan media
dapat melihat bahwa demokrasi di Amerika memiliki makna menurut bangsa Amerika
sendiri, di samping maknanya yang bersifat pemikiran yang begitu mengagungkan
kebebasan berkepribadian, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan
kebebasan berkepemilikan. Ini adalah makna yang menonjol dan yang terlihat
jelas ketika masalahnya terkait dengan politik Islam, khususnya hal-hal yang
secara umum maupun terperinci menentang dan menolak Amerika, peradabannya,
budayanya, dan politiknya.
Ini adalah problem tentang kisah dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Islam
Channel, yang disiarkan secara live dari London dalam bahasa Inggris. Diskusi
itu merupakan bagian dari sebuah program “krisis dan masalah perempuan”, yang
membahas isu-isu perempuan dari perspektif Islam, yang dipandu oleh Ibtihal
Ismail, namun pada episode hari Ahad, 4/10/2009, krisis yang dibahas berubah
dari judul program ke salah satu tamu yang berpartisipasi dalam acara tersebut,
yaitu seorang perempuan yang menjadi penasihat Obama, Dalia Mogahed.
Surat kabar The Daily Telegraph dalam headlinenya menyoroti hal di atas dengan
judul “Penasehat Presiden Obama Berkata: Syariah Islam Dipahami Dengan Salah”,
di mana laporan itu mengkritik partisipasi Penasehat Obama dalam program yang
dikemas oleh aktivis Muslimah Hizbut Tahrir (menurut koran itu), dan
dipertemukan dengan Dr Nazreen Nawaz sebagai representatif media Muslimah
Hizbut Tahrir di Inggris. Dalam pandangan surat kabar The Daily Telegraph
Hizbut Tahrir adalah “kelompok yang meyakini akan kehancuran demokrasi Barat,
dan terwujudnya kembali negara Islam yang akan menerapkan syariah Islam di
dunia, tanpa melalui kekerasan.”
Laporan dalam surat kabar The Daily Telegraph menyimpang dari pokok
permasalahan, dengan mengatakan: “Sepanjang perdebatan, yang berlangsung selama
45 menit itu, dua aktivis Muslimah Hizbut Tahrir menyerang undang-undang
positif sekuler, kapitalisme, dan liberalisme Barat, kemudian keduanya menuntut
agar syariah Islam dijadikan sebagai sumber perundang-undangan…. Sedangkan
penasehat Obama tidak menyerang keduanya dengan apa yang dilontarkan oleh
keduanya.”
Di sinilah letak krisis dalam konteks ini, serta problem dari kisah demokrasi
Amerika tersebut. Sebab, bagaimana penasehat Presiden itu dikatakan diam atas
serangan sapu bersih (hujum[un] kâsih[un]) terhadap sekularisme Barat, bahkan
sebelum dan sesudah itu; bagaimana ia berpartisipasi dalam program yang
ditawarkan kepadanya, sementara dalam program itu ada partisipasi dua aktivis
Muslimah Hizbut Tahrir yang keduanya selalu mempublikasikan syariah Islam.
Bahkan laporan surat kabar The Daily Telegraph itu menggunakan cara mengutip
ucapan dari penasehat presiden yang mengatakan: “Saya yakin bahwa alasan
dukungan dari banyak perempuan (yang ia maksud adalah kaum Muslimah) terhadap
syariah Islam adalah karena adanya pemahaman lain di sisi mereka terhadap
syariah yang berbeda dari apa yang beredar umum di media Barat,” dan bahwa
mayoritas wanita di dunia “menghubungkan antara keadilan jenis kelamin (gender)
atau keadilan bagi perempuan dengan kewajiban syariah.”
Jadi, dalam hal ini ada masalah yang kompleks dan berkembang pada Dalia
Mogahed, oleh karena ia tidak berhasil dalam memerangi penentang demokrasi dan
sekularisme, sehingga ia menerima berdialog di televisi dengan aktivis Muslimah
Hizbut Tahrir yang jelas-jelas menolak ideolgi Amerika dan turunannya baik
global maupun terperinci. Kemudian dari sinilah ia berbicara dengan berbagai
pernyataan yang memberikan kesan positif tentang syariah Islam. Dan tidak
diragukan lagi bahwa media Barat tidak akan terima jika pernyataan-pernyataan
itu justru datang dari seorang penasehat presiden Amerika, meski hal itu berada
di bawah panji-panji demokrasi, yang diharapkan dari Dalia Mogahed untuk
membelanya.
Tentu saja, ulasan pemberitaan krisis ini tidak hanya pada surat kabar Inggris,
The Daily Telegraph, tetapi juga disampaikan dan dibicarakan oleh banyak situs
lainnya seperti headline pada situs “Counter Terorism News”, situs “Jihad
Watch”, situs “Defending Crusader”, situs “Liberty Republican Forum”, situs
“The Jawa Report”, situs “Responsible for Equality And Liberty (R.E.A.L.)”, dan
situs “The Investigative Project on Terorism”, bahkan kisah itu tidak hanya
disampaikan oleh situs-situs berbahasa Inggris, melainkan disampaikan juga
dengan bahasa lain seperti situs “Nieuw Religieus Peil”.
Bahkan sebagian situs-situs ini melakukan provolasi melebihi apa yang
dilontarkan surat kabar The Daily Telegraph. Situs itu telah mengganti
pernyataan “penghancuran demokrasi Barat” ketika menggambarkan tentang Hizbut
Tahrir menjadi “penghancuran Barat,” seperti yang terdapat dalam situs “The
Jawa Report”. Adapun situs “Harry’s Place” benar-benar telah memprovokasi atas
penasehat presiden melalui judul berita “Penasehat Obama dan Promosi Hizbut
Tahrir”.
Laporan surat kabar The Daily Telegraph menghubungkan antara orientasi Obama
untuk memperbaiki citra Amerika di dunia Islam dengan mengangkat Dalia Mogahed
untuk bekerja di Gedung Putih. Dalia Mogahed adalah seorang perempuan berjilbab
keturunan Mesir. Ia pindah dan menetap di Amerika sejak ia berusia lima tahun.
Laporan mengutip darinya bahwa ia di Gedung Putih berperan dalam “menyampaikan
aspirasi umat Islam ke Presiden Amerika dan badan-badan lainnya” melalui
pengamatannya terhadap opini umum di dunia Islam.
Untuk melengkapi cerita di sini harus melihat kontribusi penasehat, Dalia
Mogahed dalam melakukan penelitian opini umum untuk membantu pemerintah
Amerika, dan di antaranya adalah buku barunya yang berjudul “Who Speaks for
Islam?: What a Billion Muslims Really Think?”. Buku ini merupakan usaha bersama
antara penasehat presiden, sebagai Direktur Eksekutif Center for Muslim Studies
Gallup World Poll bersama dengan koleganya John L. Esposito, seorang profesor
agama, urusan internasional, dan kajian Islam di Georgetown University.
Surat kabar Al-Madinah berbicara tentang buku itu pada hari Jum’at, 9/10/2009,
dengan mengatakan bahwa buku itu merupakan solusi bagi “masalah berbicara atas
nama Islam antara mereka yang berada di dunia Islam dengan para pengamat, dan
mungkin saja mereka yang menunggu Islam ada di Barat,” kemuadia ia memaparkan
“Sejauh ini, hasil jajak pendapat internasional terbesar….. yang didasarkan
pada hasil penelitian ilmiah dan lapangan untuk polling internasional adalah
yang telah dilakukan oleh lemabag “Gallup” yang sudah terkenal dalam pengukuran
opini umum.”
Lembaga Penelitian Gallup beberapa tahun yang lalu menjadi pusat ulasan berita
oleh beberapa liputan media Arab. Beberapa media Arab mengutip sesuatu dari
hasil penelitian lapangan yang mengkonfirmasikan tentang arah dan
kecenderungan opini umum di dunia Islam terhadap penerapan syariah Islam,
seperti dikutip situs “moheet.com” pada 3/3/2004, misalnya.
Tidak diragukan lagi bahwa Barat sedang mengalami krisis demokrasi dalam
menghadapi Islam politik. Sebab jika Barat menerapkan demokrasi seperti yang
dianutnya, maka Barat telah membuka pintu untuk mempromosikan Islam sebagai
peradaban alternatif, membuka jalan untuk aktivitas Islam politik (seperti
aktivitas Hizbut Tahrir) yang pada realitasnya sebagai proyek kebangkitan
global, dan membuka medan untuk mengukur opini umum yang sebenarnya. Sehingga,
tidak diragukan lagi bahwa hal itu bertentangan dengan kepentingan demokrasi
sebagai lawan dari proyek global ini.
Jika Barat membolehkan para peneliti dan politisi membicarakan tentang hasil
analisis-analisis mereka terkait realitas umat Islam, maka realitas itu
menunjukkan bahwa mereka menginginkan syariah Islam sebagai solusi komprehensif
untuk masalah-masalah mereka. Sehingga, sebagai akibatnya, Barat tidak berdaya
selain memfokuskan pada konflik peradaban yang sebenarnya antara Islam dan
demokrasi, dan Barat akan menolak setiap praktek informasi, riset atau karya
tulis yang menunjukkan fakta-fakta ini, Barat tidak akan diam selain
menyerangnya. Dengan demikian, krisis Dalia Mogahed adalah contoh nyata dalam
hal ini.
Ini adalah krisis yang menimpa demokrasi Barat di depan Islam politik,
sementara krisis yang dialami oleh media Arab di depan krisis ini adalah bahwa
matanya masih juling dari melihat semua kenyataan ini. Sekali lagi, muncul
pertanyaan dan berkembang: Di mana pandangan media Arab dalam masalah-masalah
ini, serta di mana sikap media Arab terkait dengan Khilafah dan perencanaannya?
Sampai kapan media Arab akan menghindar dari mengamati apa yang berkenaan
dengan Hizbut Tahrir dan rencananya hanya dengan mata juling? Pertanyaan tetap
dilontarkan pada setiap para pekerja media yang mengklaim objektivitas dan
profesionalisme, dan membawa slogan “pendapat dan pendapat lain”, dan jika
belum melihat berbagai sikap dengan sebenarnya, maka harus mengecualikan dari
slogannya, kemudian menambahkan kalimat: “kecuali yang berkaitan dengan Hizbut
Tahrir dan Khilafah.”
Sumber: hizb-ut-tahrir.info
Tanggal: 20 Syawal 1430 H/09 Oktober 2009 M
*) Dr Maher Al-Ja’bari adalah Anggota Biro Informasi Hizbut Tahrir Palestina
KEDIRI (Arrahmah.com) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH
Hasyim Muzadi menilai, banyaknya liberalisasi pemahaman melahirkan gerakan yang
berujung ekstrem.
"Gerakan liberalisme dan ekstremisme di Indonesia perlu disikapi, oleh karena
itu kami akan membahasnya dalam muktamar mendatang," katanya di Kediri, Jawa
Timur, Ahad kemarin.
Hasyim yang ditemui dalam kegiatan silaturahmi dan halalbihalal para Masyaikh,
PWNU dan PCNU se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tersebut
mengatakan, berbagai gerakan liberal tersebut perlu diwaspadai. "Dikhawatirkan,
ke depan dapat mengganggu kestabilan negara," katanya.
Menyikapi masalah tersebut, saat ini pihaknya sedang merumuskan konsep tentang
antisipasi gerakan liberalisme serta ekstremisme, dan saat itu masih dibahas
oleh PWNU Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagai bahan dalam Muktamar ke-32 pada
Januari 2010 di Makassar.
Sementara itu, Ketua PWNU PWNU Jatim Kiai Mutawakil Alallah yang juga datang ke
lokasi mengatakan, berbagai gerakan liberal dan ekstrem tersebut perlu
diwaspadai, sehingga, diperlukan upaya untuk proteksi, terutama segi akidahnya.
"Saat ini, diperlukan upaya proteksi dan perumusan kaderisasi yang tepat dengan
melakukan doktrinasi, bukan hanya orientasi saja," katanya menegaskan.
Ia mengatakan, dampak yang disebabkan karena pemahaman yang cenderung liberal
tersebut, sangat hebat, di antaranya dapat merusak moral maupun akidah umat.
Bahkan, dampak yang perlu dihindari aliran tersebut dapat merusak konstitusi.
"Jika itu dibiarkan, dampaknya juga dapat merusak tatanan konstitusi yang dapat
mengancam NKRI," katanya.
Selain melakukan upaya doktrinasi, pihaknya juga akan intensif melakukan
pencerahan, di antaranya dengan pembuatan buku, sosialisasi ke media, terjun
langsung untuk memberi pencerahan ke cabang-cabang, serta agenda lainnya.
Melanggar Khittah NU
Sebelum ini, KH Hasyim Muzadi juga mengatakan, visi dan pola perjuangan NU
menggunakan garis moderat, tidak ekstrim. Karena itu, ekstremisasi agama dan
liberalisasi pemikiran juga bertentangan Khittah NU, bahkan keluar dari
prinsip-prinsip ajaran NU.
”Jadi, melanggar Khittah itu nggak hanya rangkap jabatan di partai politik atau
soal politik. Yang liberal dan ekstrim kanan juga bertentangan dengan khittah,”
kata Hasyim di Jakarta, Agustus lalu.
Menurut dia, khittah NU terdiri dari tiga bagian penting, yakni, pertama,
bagian yang mengatur jati diri NU. ”NU menganut ajaran Islam Ahslusunnah wal
Jamaah. Fikihnya menganut salah satu dari Imam empat. Dalam bidang tasawuf
mengikuti Junaid Al Baghdadi dan Imam Ghazali. Dalam bidang Akidah mengikuti Al
Asy’ari dan Al Maturidi,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, ekstremisasi agama dan liberalisasi pemikiran
KEDIRI (Arrahmah.com) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH
Hasyim Muzadi menilai, banyaknya liberalisasi pemahaman melahirkan gerakan yang
berujung ekstrem.
"Gerakan liberalisme dan ekstremisme di Indonesia perlu disikapi, oleh karena
itu kami akan membahasnya dalam muktamar mendatang," katanya di Kediri, Jawa
Timur, Ahad kemarin.
Hasyim yang ditemui dalam kegiatan silaturahmi dan halalbihalal para Masyaikh,
PWNU dan PCNU se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri tersebut
mengatakan, berbagai gerakan liberal tersebut perlu diwaspadai. "Dikhawatirkan,
ke depan dapat mengganggu kestabilan negara," katanya.
Menyikapi masalah tersebut, saat ini pihaknya sedang merumuskan konsep tentang
antisipasi gerakan liberalisme serta ekstremisme, dan saat itu masih dibahas
oleh PWNU Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebagai bahan dalam Muktamar ke-32 pada
Januari 2010 di Makassar.
Sementara itu, Ketua PWNU PWNU Jatim Kiai Mutawakil Alallah yang juga datang ke
lokasi mengatakan, berbagai gerakan liberal dan ekstrem tersebut perlu
diwaspadai, sehingga, diperlukan upaya untuk proteksi, terutama segi akidahnya.
"Saat ini, diperlukan upaya proteksi dan perumusan kaderisasi yang tepat dengan
melakukan doktrinasi, bukan hanya orientasi saja," katanya menegaskan.
Ia mengatakan, dampak yang disebabkan karena pemahaman yang cenderung liberal
tersebut, sangat hebat, di antaranya dapat merusak moral maupun akidah umat.
Bahkan, dampak yang perlu dihindari aliran tersebut dapat merusak konstitusi.
"Jika itu dibiarkan, dampaknya juga dapat merusak tatanan konstitusi yang dapat
mengancam NKRI," katanya.
Selain melakukan upaya doktrinasi, pihaknya juga akan intensif melakukan
pencerahan, di antaranya dengan pembuatan buku, sosialisasi ke media, terjun
langsung untuk memberi pencerahan ke cabang-cabang, serta agenda lainnya.
Melanggar Khittah NU
Sebelum ini, KH Hasyim Muzadi juga mengatakan, visi dan pola perjuangan NU
menggunakan garis moderat, tidak ekstrim. Karena itu, ekstremisasi agama dan
liberalisasi pemikiran juga bertentangan Khittah NU, bahkan keluar dari
prinsip-prinsip ajaran NU.
”Jadi, melanggar Khittah itu nggak hanya rangkap jabatan di partai politik atau
soal politik. Yang liberal dan ekstrim kanan juga bertentangan dengan khittah,”
kata Hasyim di Jakarta, Agustus lalu.
Menurut dia, khittah NU terdiri dari tiga bagian penting, yakni, pertama,
bagian yang mengatur jati diri NU. ”NU menganut ajaran Islam Ahslusunnah wal
Jamaah. Fikihnya menganut salah satu dari Imam empat. Dalam bidang tasawuf
mengikuti Junaid Al Baghdadi dan Imam Ghazali. Dalam bidang Akidah mengikuti Al
Asy’ari dan Al Maturidi,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, ekstremisasi agama dan liberalisasi pemikiran sama-sama
melanggar Khittah, karena bertentangan dengan visi NU dan pola perjuangan NU.
Bahkan, jika tidak sesuai dengan dengan jati diri NU, bisa keluar dari
prinsip-prinsip ajaran NU. (hdytlh/arrahmah.com)
sama-sama melanggar Khittah, karena bertentangan dengan visi NU dan pola
perjuangan NU. Bahkan, jika tidak sesuai dengan dengan jati diri NU, bisa
keluar dari prinsip-prinsip ajaran NU. (hdytlh/arrahmah.com)
[Non-text portions of this message have been removed]
