Hi Netters,
Berikut saya forwardkan argument dari Dr. Harold Crouch dan saya pikir
masuk akal, mungkin kurang berkenan bagi pendukung PDIP.
Dan, mohon maaf jika forward argument ini, sudah pernah diforwardkan....
Tajuk: Partai Reformis dan Partai Status Quo
http://www.republika.co.id/9906/12/16382.htm
Kampanye pemilu sudah lewat. Sebelumnya, untuk menarik dukungan
pemilih, tokoh-tokoh partai politik dan pengamat yang berkepentingan
mendukung kekuatan politik tertentu bikin pengelompokan partai dan
kekuatan politik yang ada ke dalam dua kategori. Ada yang dimasukkan
partai reformis dan ada yang digolongkan partai pro-status quo.
Dalam praktek, partai yang didukung dimasukkan sebagai reformis, yang
ditolak dikategorikan sebagai status quo. Tatkala kampanye usai, orang
mulai mempersoalkan kriteria reformis dan pro-status quo itu. Salah
satu penjelasan ilmiah diberikan Dr Harold Crouch, pengamat politik
Indonesia asal Universitas Nasional Australia (ANU) dalam satu diskusi
politik di Jakarta, Kamis (10/6).
Crouch menggolongkan PDI Perjuangan pimpinan Megawati sebagai partai
pro-status quo. Alasannya, karena platform partai itu tidak mau ada
amandemen UUD 1945. Selain itu, partai itu juga tetap mendukung
Dwifungsi ABRI dan tak mau menyatakan Soeharto harus diadili. Tiga
ciri gerakan reformasi politik itu jelas-jelas terkandung dalam
tuntutan mahasiswa.
Sikap PDI Perjuangan itu jelas berbeda dengan sikap partai-partai
Islam dan partai yang bernuansa Islam, misalnya PPP, PAN, Partai Bulan
Bintang, Partai Keadilan, PUI, PKU, PNU. PPP sejak sebelum Soeharto
jatuh sudah menyuarakan tuntutan Dwifungsi ABRI diakhiri. Dalam
pembahasan paket UU Politik yang baru, sikap itu terekam dengan tegas
dan jelas.
Begitu juga dengan PAN, PBB, dan PK. Sejak pembentukannya, ketiga
partai itu menjadikan ketiga hal di atas sebagai raison d'etre
perjuangan politik mereka dalam rangka membangun Indonesia baru yang
demokratis dan melaksanakan pengelolaan negara atas dasar peradaban
modern yang menjunjung supremasi hukum dan HAM. Karena itu, Soeharto
pun harus diadili.
Dengan demikian, kalau kriteria Crouch yang dipakai, maka
partai-partai Islam tersebut reformis.
Tetapi tunggu dulu, bukankah berkat gencarnya liputan media massa pada
kampanye politik itu, kriteria reformis atau status quo dibelokkan ke
arah kriteria bikinan sendiri? Bukankah di antara kekuatan-kekuatan
politik yang ada, PDI Perjuanganlah yang paling dizalimi oleh rezim
Soeharto? Beberapa kali pemilihan Megawati menjadi pemimpin PDI,
diintervensi bahkan terakhir dengan kekerasan, meledak dengan
peristiwa 27 Juli 1996.
Demikian juga halnya dengan organisasi kemasyarakatan NU, pendukung
utama PKB. KH Abdurrahman Wahid setelah 'habis kegunaannya sebagai
pendukung Orde Baru' dicampakkan secara kasar saat terpilih sebagai
ketua umum NU di Muktamar Cipasung. Apakah ada di antara pimpinan
partai politik yang ada sekarang ini yang pernah mengalami penistaan
oleh Soeharto setara mereka? Dengan mengeksploitir kejadian itu, PDI-P
dan PKB mengambil keuntungan politik dalam kiatnya memobilisasi
dukungan pemilih. Padahal, PDI-P selama ini dikendalikan oleh
orang-orang dan tokoh-tokoh yang dulu aktif dalam kegiatan pengelolaan
politik Orde Baru, baik dari kalangan sipil maupun militer.
PKB dikendalikan oleh KH Abdurrahman Wahid yang menjelang dan dalam
kampanye Pemilu 1997 bersama Jenderal R Hartono memperkenalkan Siti
Hardijanti Rukmana (Tutut) putri sulung Soeharto sebagai tokoh masa
depan di hadapan para kiai dan santri. Bahkan, belakangan setelah
Soeharto jatuh pun ia perlukan beberapa kali sowan kepada Soeharto.
Dengan membeberkan kedua sisi pandangan soal dikotomi reformis dan
status quo itu, mudah-mudahan masyarakat dapat memusatkan perhatian
pada masalah masa depan dan kelanjutan gerakan reformasi menyeluruh
ini secara lebih rasional dan objektif.
Diterbitkan oleh Republika Online
Hak Cipta c PT Abdi Bangsa 1999
Republika Online edisi:
11 Jun 1999
Harold Crouch: Kemenangan Mega bukan Kemenangan Kaum Reformis
JAKARTA -- Harold Crouch, pengamat Politik masalah Indonesia dari
Universitas Nasional Australia (ANU), mengatakan kemenangan Ketua Umum
PDI-P Megawati tidak berarti kemenangan bagi kaum reformis. Crouch melihat
sebagian besar massa Mega merupakan barisan kelas menengah ke bawah, yang
tidak begitu mendengar arus reformasi dan berbagai tuntutannya.
''Massa Megawati yang tersebar di desa-desa terpencil tidak mendengar soal
reformasi, jadi tak ada kaitan kemenangan Megawati dengan napas
reformasi,'' ujar Harold Crouch kepada wartawan seusai acara diskusi
''Koalisi Parpol Menuju Pemerintahan Baru'' yang diselenggarakan majalah
Tajuk bekerja sama dengan LP3ES di Jakarta kemarin.
Menurut Crouch, reformasi merupakan gerakan yang dipelopori mahasiswa yang
merupakan kelompok elite. Sedangkan pendukung Mega sebagian besar berada di
lapisan menengah ke bawah, yang secara geografis sulit dijangkau oleh media
komunikasi. Karena itu, ujar Crouch, gerakan dukungan terhadap Mega itu
tidak ada urusan dengan arus reformasi.
Dengan asalan itu pula, Crouch tak mau mengaitkan tesis soal kemenangan
Mega sebagai kemenangan atas status quo. Namun, jika dilihat dari platform
partainya, Mega yang sejak dulu tidak mau mengamandemen UUD 1945 dan tetap
mendukung Dwifungsi ABRI serta tak mau menyatakan Soeharto harus diadili,
Crouch menyebut PDI-P sebagai partai status quo.
MDNM�Secara terpisah, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), AM Fatwa,
mengemukakan bahwa PDI-P selama ini dikendalikan oleh orang-orang lama yang
cenderung saling berebut untuk menguasai partai berlambang banteng tambun
itu. ''Setiap parpol memang terjadi friksi, namun friksi yang ada di PDI-P
benar-benar sudah parah,'' kata Fatwa.
Oleh karena itu, tandas Fatwa, melihat konflik internal PDI-P tersebut
secara jelas telah tergambarkan bahwa orang-orang yang mengendalikan PDI-P
telah menggunakan modus-modus politik dengan gaya Orde Baru (Orba).
Kenyataan seperti itulah yang setidaknya membuat PAN tidak akan mungkin
melakukan koalisi dengan PDI-P.
Belakangan terbetik kabar bahwa PAN siap menjalin koalisi dengan partai
Islam. Bahkan, tak tertutup kemungkinan dengan Golkar.
Pihak Golkar sendiri, seperti dikatakan Ketua DPP Golkar, Slamet Efendi
Yusuf, siap berkoalisi dengan PAN dan Parpol Islam. Manuver ini untuk
memperkuat barisan oposisi terhadap kemungkinan partai pemenang yaitu PDI
Perjuangan.
Menurut Slamet, untuk sekarang ini sudah tidak layak lagi berbicara status
quo dan non status quo, karena istilah tersebut komoditas politik yang
diproduk oleh partai Megawati dan kroni-kroninya, kendatipun semua orang
tahu bahwa PDI-P itu adalah partai status quo.
Dalam penilaian Harold Crouch, PAN adalah partai yang paling konsisten
menentang status quo, khususnya menyangkut soal Dwifungsi ABRI. Oleh karena
itu, katanya, sekalipun partai pimpinan Amien Rais itu menang dalam pemilu,
TNI takkan merangkulnya. ''Karena manuver-manuver politiknya, Amien
tampaknya orang yang paling tidak disukai oleh kalangan TNI,'' tegas
Crouch.
Mengenai kencenderungan politik TNI, Crouch yakin TNI tidak bakal netral.
Khitah TNI sejak dulu, ujar Crouch, ingin selalu ada dalam pemerintahan.
Dengan demikian, lanjut Crouch, TNI akan selalu memainkan agregasi
kepentinngan politiknya.
Hanya saja, karena penghitungan suara sekarang ini belum final, TNI masih
terlihat netral. ''Namun nanti jika sudah jelas siapa yang menjadi
pemenangnya, TNI jelas akan mendukung partai yang kuat. Untuk apa TNI
mempertahankan kursi di DPR kalau tidak untuk memainkan kepentingan
politiknya,'' papar Crouch.
Menurut anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PAN, Letjen (Purn)
Soewarno Adiwidjojo, tuntutan PAN untuk menolak Dwifungsi ABRI itu
sebenarnya merupakan kritik positif bagi TNI. Menurut Soewarno, dalam
sejarahnya, tujuan awal TNI sebagaimana cikal bakalnya TNI, yaitu TKR atau
BKR, bukan untuk mewujudkan Dwifungsi ABRI. Tujuan TKR melindungi segenap
rakyat Indonesia, sebab setiap negara yang merdeka harus ada tentaranya.
''Dwifungsi ABRI itu merupakan bentuk deviasi atau penyimpangan dari tujuan
awal TNI, karena tujuan TNI bukan untuk mencaplok berbagai jabatan sipil
seperti bupati, gubernur, dan menteri. Justru karena itulah PAN bersikeras
menolak,'' tegas Soewarno mantan Asospol Kasospol ABRI ini.
Diterbitkan oleh Republika Online
Hak Cipta � PT Abdi Bangsa 1999
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
