..
Saya kurang mengikuti masalah 'Jajak-Pendapat' ini, mungkin
Rekan-Rekan ada yang bisa membantu ?
Mengapa Pemerintah Indonesia (Pemerintahan Habibie) bersikeras
baru akan memberikan kemerdekaan kepada Timor Timur setelah
SU-MPR nanti, sedang pada waktu mengambil keputusan untuk
mengadakan 'Jajak-Pendapat' itu sendiri Pemerintah tidak
meminta izin kepada MPR ?
Salam,
bRidWaN
At 10:34 AM 9/6/99 +0700, Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote:
>Seperti kita ketahui bersama "jajak pendapat" makin mengeruhkan suasana.
>Orang-orang kalap dan saling membunuh. Dollar pun menggebrak dan sekarang
>sudah menembus Rp 8.000.
>
>Bagaimanapun juga saya prihatin dengan keadaan Timtim sekarang, walau saya
>lebih setuju dengan melepaskan Timtim. Ini benar-benar mesti dijadikan
>pelajaran berharga khususnya Aceh. Memang Timtim berbeda dengan Aceh. Di
>sini saya justru meramalkan kekeruhan di Aceh sedikitnya lima kali ketimbang
>Timtim jika mau ikut-ikutan melepaskan diri dari RI. Apalagi sejarahnya
>sangat jauh berbeda dari Timtim.
>
>Apa boleh buat? Sekarang tinggal menunggu pertanggungjawaban BJH dan PBB
>lewat UNAMET.
>
>Wassalam,
>Efron
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
