Dalam soal TNI saya sependapat dengan Bung Gigih. Marilah kita melihat itu dalam perspektif sejarah. Jaman Kemerdekaan, TKR dan BKR itu juga TP saling bahu membahu dengan rakyat untuk melawan penjajah. Setelah kemerdekaan, beberapa yang dulu ikut berjuang melawan penjajah merasa tidak puas lalu memberontak. TNI harus menghadapi mereka. Ketika, perusaaan-perusahaan asing dinasionalisasi beberapa TNI mulai menjalankan peran sipil. Tidak semuanya jelek, ada juga yang baik. Awal sukses Ibnu Sutowo di Plaju Sungai gerong hingga membawa Indonesia memiliki bargaining position yang kuat di APEC adalah contoh yang baik dan sekaligus menjadi awal dwi fungsi itu. Namun penyelewengannya adalah contoh yang jelek. Salah satunya untuk mendukung proyek Taman Mini yang dibela oleh Pak Harto karena ditentang keras oleh Mhs. Jaman Soekarno, ketika Indonesia memainkan peran sentral dalam gerakan Non Blok, TNI adalah kekuatan angkatan bersenjata terbesar di Asia Tenggara. Kekuatan peran Soekarno dalam gerakan Non Blok telah membahayakan kepentingan blok barat. Di sisi yang lain obsesi Soekarno yang anti kolonialisme dan anti imperialisme telah mengabaikan pembangunan ekonomi Indonesia dan lebih mengutamakan sisi pembangunan politiknya untuk mewujudkan obsesinya yaitu sosialisme ala Indonesia. TNI terpecah antara yang mendukung Soekarno dan yang menentangnya. Beberapa perwira TNI yang datang ke Kuala Lumpur (sebelum peristiwa G30S) ketika Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia adalah salah satu artifak perpecahan itu. Juga pasukan tanpa tanda pengenal dan Demo mhs yang diback up oleh TNI juga artifak dari perpecahan itu. Dalam kaca mata saya perpecahan itu menjadi tiga kelompok. Mereka yang telah dibina oleh PKI, mereka yang tetap pada konstitusi patuh kepada Pangti, mereka yang ingin menggeser Soekarno dengan dukungan kekuatan dari luar. Ketika akhirnya Soekarno berhasil digeser dan Soeharto menggantikannya maka peran TNI berubah lagi. Visi utama pembangunan ekonomi Soeharto hanya bisa diwujudkan kalau stabilitas politik dalam negeri terwujud. Itulah obsesi pertama dimana TNI harus membantu sang Jendral untuk mewujudkan obsesinya. Doktrinnya cukup jelas, siapa yang menentang pembangunan harus diamankan. Liem Sioe Liong dan Bob Hasan adalah sebagian dari partner Soeharto sejak di Semarang yang akhirnya menjadi lokomotif pembangunan yang harus dilindungi keamanannya. Bayangkan perwira TNI berpangat kolonel mengawal salah satu konglomerat yang disebut sebagai lokomotif pembangunan itu. Nah, Soeharto sebagai Pemimpin Negara dan sebagai Jendral memiliki sumber kekuasaan ganda untuk memerintah. Militerisasi jabatan Gubernur, Bupati, atau jabatan sipil lainnya merupakan penjabaran dari visi pembangunan ekonomi Soeharto. Juga, backup TNI kepada Golkar adalah salah satu strategi untuk mewujudkan stabilitas keamanan itu. Kekejaman demi kekejaman, dan kekerasan demi kekerasan terus terjadi karena doktrin stabiltas itu. Marsinah, Wiji Tukul, dan para aktivis serta korban yang lain adalah artifak pembangunan ekonomi Orba dan tidak akan pernah jelas siapa pembunuhnya selama rezin tidak berganti. Selama perkembangan Orba 32 tahun itu pula visi TNI mulai terbentuk yaitu mengamankan pembangunan, Sehingga, visi ini juga tertanam pada diri setiap prajurit, termasuk harapan untuk menjadi penjabat dan penguasa. Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit itu di lapangan dalam menghadapi berbagai kasus sebenarnya mencerminkan visi itu. Bagaimana mungkin seorang prajurit menghajar orang yang sudah tidak berdaya padahal orang itu tidak membahayakan keselamatan dirinya? Apakah milier dididik seperti itu? Bagaimana mungkin TNI harus membunuh atau menyakiti rakyat sipil yang sebenarnya memperjuangkan apa yang sebenarnya menjadi harapan mereka? Kini, menurut Sudrajat, TNI harus memilih di jabatan sipil atau militer agar tidak menimbulkan distorsi dalam pengembalian peran TNI. Tampaknya, keterpurukan mereka pada titik yang paling rendah dalam perjalanan sejarah TNI telah memberi hikmah yang sangat berharga mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Namun, buah dari reformasi di tubuh TNI itu tidak akan bisa dipetik dalam jangka waktu dekat. TNI memang kumpulan dari individu-individu yang memiliki keinginan duniawi. Perbedaan tu ada dan perpecahan itu memang pernah terjadi. Generalisasi dan membuat cap jelek kepada TNI sebagai lembaga adalah tidak bijaksana, namun meniadakan fakta ketidakbenaran para oknum dan pimpinannya juga tidak bijaksana. Bagaimanapun juga kita tetat membutuhkan TNI seperti apa yang mereka selalu ucapkan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, TNI yang menumbuhan rasa aman dan tenteram dan bukan TNI yang menumbuhkan sara takut dan kekerasan. Mudah-mudahan, Wiranto nanti diganti oleh orang lapangan yang mempunyai wawasan dan bisa berpikir. ----- Original Message ----- From: GIGIH NUSANTARA <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Cc: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: 01 October 1999 17:51 Dikapak-kapakno TNI jik paling isok dicekel, luwih-luwih cumak level DKI thok. Timbang ngakeh-akehi pasulayan. Ngono disik, wong isih akeh sing kudu ditandangi lan didandani. Yo pra ? ______________________________________________________________________ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI dengan mengirim e-mail kosong ke alamat; Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
