Membaca paparan data dan analisis Bung Mawardi, saya harus mengatakan bahwa itu sebagai sebuah spekulatif analisis mungkin saja bisa terjadi. Namun, sebuah spekulasi pula bahwa format AR di ketua MPR dan AT di Ketua DPR justru sebenarna merupakan bagian dari strategi PDIP untuk mengejar targetnya. Cobalah kita mencermati hasil pemilihan-pemilihan itu. Sejelek-jeleknya PDIP maka mungkinkah KKG memperoleh suara yang sangat tidak sebanding dengan jumah anggotanya kalau hal itu memang tidak direncanakan?. Kelihatan jelas bahwa target mereka sebenarnya adalah PKB. Sejelek-jeleknya PDIP maka mungkinkah mereka setuju musyawarah untuk mufakat untuk mendukung AT menjadi Ketua DPR kalau tidak karena sebuah strategi? Dalam hal ini, logika saya jelas berbeda dengan Andi Malarangeng, Eep, Arbi Sanit, Afan Gafar, Fachry Ali, dan para pengamat yang lain karena saya bukan pengamat politik namun hanya seorang neter biasa. Kini, orang seperti halnya Bung Mawardi telah menempatkan PDIP harus diberi tempat karena ia mewakili porsi terbesar pemilih. AR sendiri mengatakan bahwa PDIP sebagai partai pemenang Pemilu tidak boleh ditinggalkan. demikian pula dengan Abdilah Toha. Mengapa mereka harus merasa untuk mengikutkan PDIP kalau proses demokrasi itu dibiarkan berjalan secara natural? Bahwa akhirnya nanti PDIP tidak memperoleh tempat satupun maka itu harus diterima sebagai sebuah proses demokrasi. Situasinya mungkin memang akan menjadi agak lain seandainya misal PDIP telah menempatkan wakilnya sebagai ketua di DPR atau MPR. Alasan untuk tidak meninggalkan PDIP tentunya sudah tidak relevan toh karena demokrasi menghendaki demikian. Padahal sejak awal memang PDIP hanya memasang satu target yaitu RI 1. Nah, apakah keberhasilan AR di Ketua MPR dan AT di Ketua DPR justru merupakan keberhasilan dari strategi PDIP agar dengan demikian nanti orang akan berpikir bagaimana dengan PDIP? Sebenarnya, kehendak untuk tidak meninggalkan PDIP itu (karena mengingat PDIP memperoleh porsi suara terbesar) adalah sebuah usaha untuk mengatur demokrasi. Kalau memang benar kedaulatan ada di tangan rakyat maka biarkanlah nanti rakat yang menilai bagaimana proses demokrasi yang sedang terjadi di MPR itu dijalankan leh wakil-wakil mereka. Kinipun kita sudah melihat bagaimana 4 fraksi menolak pertanggungjawaban presiden, 1 menerima, dan yang lainnya tidak tegas untuk menentukan sikap. Itu semua adalah demokrasi yang diamati oleh rakyat di luar gedung MPR. Bahwa nanti seandainya realita didalam gedung berbeda dengan realita di luar gedung maka biarkanlah itu menjadi sebuah tahapan belajar bagi bangsa ini. Bagi PDIP, saat ini posisinya adalah nothing to loose. Seandainya toh nanti PDIP tidak memperoleh tempat sama sekali maka mereka akan menyerahkan kepada rakyat untuk menilainya disamping tentunya mereka akan menjadi oposisi yang kritis. Disamping itu, seandainya toh PDIP akhirnya tidak memperoleh tempat karena proses yang demokratis maka itu jauh akan lebih baik dibanding mereka harus memperoleh tempat karena tekanan atas perasaan untuk tidak meninggalkan PDIP yang memperoleh porsi terbesar dalam pemilu lalu. Biarkan itu menjadi bagian dari pendidikan politik bangsa ini dan gambaran saat ini mengenai pembangunan demokrasi di Indonesia. �� ----- Original Message ----- From: <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: 06 October 1999 16:08 Subject: [mimbarbebas] Presiden IV : Habibi, Gusdur, atau Mega ? Sejak awal sidang MPR, sebenarnya sudah dapat dibaca peta politik fraksi-fraksi MPR. Bahkan sebelum sidang pertamapun sudah ada tanda-tandanya. Beberapa hari menjelang sidang, sudah terbentuk tim tujuh dibawah pimpinan Yusril Ihsa Mahendra. Tim ini mempersiapkan draft tata tertib agar sidang MPR berlancar lancar tidak seperti KPU. Tim tujuh mewakili partai-partai besar minus PDIP. Pada awalnya PDIP bergabung tapi kemudian nyempal dan membuat draft sendiri. Dalam sidang MPR, draft buatan tim 7 ditolak PDIP. Kemudian keputusannya ditempuh melalui voting dan PDIP kalah. Kekalahan PDIP ternyata beruntun beberapa kali sampai akhirnya bermuara pada pemilihan ketua MPR. Dari sini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari perolehan suara calon Ketua MPR, terlihat adanya 2 kubu besar di MPR yaitu PDIP/PKB (Matori) dan non PDIP (Amin), serta kubu TNI yang netral. Kubu non PDIP adalah gabungan poros tengah dan Golkar. 2. Isu-isu sebelumnya menggambarkan bahwa poros tengah tidak kompak, dan Golkar sudah pecah (Golkar putih dan hitam). Siapa yang tidak percaya, kalau isu itu disebarkan sendiri oleh orang-orang dalam. Di sisi lain, PDIP dengan merangkul PKB yakin akan menang. Rupanya PDIP telah termakan isu sehingga lengah dan berakhir dengan kekalahan. 3. Koalisi Golkar dan poros tengah yang dipelopori Amin, Gusdur dan Akbar bukanlah main-main. Terbukti dengan pengumpulan suara yang siginifikan kepada Amin di MPR (dan juga kepada Akbar di DPR). Dipastikan koalisi ini akan berlanjut sampai ke pemilihan presiden, sebagai bagian dari power sharing diantara mereka. 4. PDIP terperanjat melihat kekompakan poros tengah dengan Golkar. PDIP mencoba mengubah strategi dengan merangkul Golkar melalui dukungan kepada Akbar pada pemilihan ketua DPR, walaupun terpaksa harus mengorbankan jagonya (Sutarjo). Tentu dengan harapan agar kelak Golkar dapat mendukung Mega pada pemilihan presiden. ANALISA KEDEPAN Saya kira strategi PDIP sudah terlambat. Sebab, sebelum Amin membentuk poros tengah, ia telah mencoba mendekati PDIP tetapi sikap PDIP yang kaku dan arogan membuat Amin patah arang dan bahkan berbelok merangkul Golkar yang sebelumnya dimusuhi. Golkar dengan jumlah kursi 120 masih memerlukan teman, dan ajakan poros tengah pasti disambutnya. Gabungan Amin dan Gusdur merupakan simbol persatuan umat Islam Indonesia (terutama Muhamadiyah dan NU), maka poros tengah ini diperkirakan akan mampu mengumpulkan suara Islam yang tersebar di berbagai fraksi, termasuk TNI, Golkar dan PDIP. Dukungan Golkar terhadap pencalonan Habibi kian surut karena banyaknya masalah yang tidak dapat diselesaikannya. Mungkin Golkar tidak berterus terang mencabut pencalonan Habibi sebagai capres, tetapi saya perkirakan suara Golkar akan mengalir ke Gusdur. Nasib Habibi mungkin akan sama seperti Ginanjar di MPR (mendapat 10 suara). Seandainya suara Golkar terpecah kepada ketiga calon (Habibi, Gusdur dan Mega) karena loby-loby pendukungnya, suara poros tengah plus PKB dan sebagian Golkar, TNI, utusan Golongan dan Daerah cukup untuk mengantarkan Gusdur ke kursi RI-1. Gusdur memiliki kelebihan dibanding kedua calon lainnya. Ia dapat diterima oleh berbagai golongan termasuk golongan non muslim. Jika Gus Dur terpilih sebagai presiden, saya perkirakan ia akan meloby semua fraksi untuk memilih Mega sebagai wakil presidennya. Gusdur sangat dekat dengan Mega sehingga ia tidak mungkin akan meninggalkan Mega begitu saja. Pasangan Gusdur - Mega cukup ideal, karena semua partai besar sudah terwakili di lembaga tinggi negara, dan cita-cita Gusdur untuk rekonsiliasi nasional akan mudah dilaksanakan. Gusdur tinggal memikirkan bagaimana supaya TNI/Polri tidak membuat masalah, memikirkan kesehatan fisiknya (yang membuat banyak orang meragukan kemampuannya) serta belajar berbicara yang tidak membingungkan orang banyak orang. Apalagi ? Salam, Marwadi A ______________________________________________________________________ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI dengan mengirim e-mail kosong ke alamat; Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
