Try Soetrisno meminta penghentian pembicaraan mengenai isu kudeta
TNI dan rencana pembunuhan GD dan MG. TNI tidak mungkin
mengingkari jati dirinya sehingga mau melenyapkan nyawa seseorang.
Demikian ucapan sang jendral yang diliput berbagai media.

Try adalah salah satu jendral yang menikmati kemulyaan, kekuasaan,
dan kekayaan hasil pengabdiannya di jaman pemerintahan Orba. Masih
banyak jendral seperti beliau.

Jelas sekali ucapan Try tersebut sangat absurd. Bagaimana mungkin
peristiwa yang belum genap 10 tahun dimana banyak sekali orang
meninggal karena dibunuh TNI (khususnya AD) dianggap sebagai tidak
ada.

Para aktivis yang belum jelas keberadaannya itu apa menyublim?
Kasus Andy Arif, Haryanto Taslam, Pius, dll apa tidak pernah
terjadi? Video klip dan berita mengenai peristiwa 27 Juli telah
beredar luas di masyarakat dan dengan pemikiran sederhana saja
bisa disimpulkan bahwa militer (khususnya petinggi-petinggi TNI
AD) terlibat secara langsung. Soerjadi mah hanya begundal untuk
pembenaran tindakan. Apakah TNI menjalankan jati dirinya? C'mon
jendral.......

Kasus Marsinah yang akan dibuka kembali jelas melibatkan secara
langsung aparat keamanan di Sidohardjo. Namun apakah aparat
keamanan itu bukan TNI dan bertindak tanpa doktrin dan perintah
dari atasannya? Jaman Soedomo menjadi menteri tenaga kerja , ini
juga TNI (AL),  pernah mengeluarkan peraturan bahwa pengusaha
boleh meminta bantuan aparat setempat untuk menangani unjuk rasa
buruh. Ini merupakan  pembenaran buat TNI untuk menangani buruh.
Pembunuh Udin sampai saat ini juga belum terungkap, apakah mungkin
TNI (khususnya AD) tidak terlibat?

Mengapa itu semua bisa terjadi jendral? Karena doktrin
pemerintahan Soeharto dimana stabilitas politik diatas segalanya
agar para lokomotif pembangunan ekonomi bisa bekerja. Diakui saja
jendral, kalau TNI mengawal konglomerat atau perusahaannya apakah
TNI memerankan jati dirinya? Ayahku yang pensiunan TNI (AD) sangat
malu jendral, karena beliau merasa bahwa keperwiraaan prajuirit
tengah digadaikan.

Nah, karena Soeharto adalah jendral TNI maka ketika ia menjadi
kepala pemerintahan, ia memliki kekuasaan pula untuk menggerakkan
TNI (khsususnya AD) untuk mendukung doktrin pemerintahan Soeharto.
Maka, jabatan-jabatan strategis hingga pemerintahan di paling
bawah dijabat oleh TNI (khususnya AD) sehingga koordinasi dan
integrasi untuk mewujudkan unity of command menjadi lebih mudah.
Inilah kesalahannya jendral.

Negara kita adalah negara kepulauan dimana 2/3 wilayahnya adalah
laut. Mengapa perbandingan antara perkembangan   AD,  AL,  AU
tidak mencerminkan jati diri TNI  untuk menjaga keamanan wilayah
dan negara Indonesia dari kekuatan luar? Berapa kerugian negara
karena kekayaan laut kita dicuri berhubung tidak terjaga? Bukankah
keamanan didalam negeri lebih penting termasuk untuk melibas (ini
juga istilah populer jendral TNI AD)  mereka yang tidak setuju
atau kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Nah, Gus Dur, Mega,
Amin, Marsinah, Udin, Wiji, dan para aktivis itu mewakili
masyarakat yang tidak setuju dengan "cara-cara" Soeharto
memerintah negeri ini, dan oleh karena itu dianggap sebagai
"mengganggu " pembangunan ekonomi" dan oleh karena itu harus
dilibas.

Mengapa ingin membantah jendral? Apakah jendral merasa gerah?

Presiden sekarang sedang menggunakan katalisator untuk
mengidentifikasi unsur-unsur yang belum diketahui. Jangan sampai
nila setitik rusak susu sebelanga. Tanggapan jendral telah menjadi
indikator bahwa katalisator itu bekerja.

��



- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com 
-- Situs sulap pertama di Indonesia http://www.impact.or.id/dmc-sulap/
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI 
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]

Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!










Kirim email ke