Bung Wisnu Ali Martono, kabar buruk nih.
Muhammad AS Hikam: Kantor menristek ibarat tentara kalah perang
Laporan Asep Salahudin Samboja dan M Gunadi Henoch
satunet.com - Ketika peneliti LIPI Dr Mohamad AS Hikam menerima
jabatan Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam Kabinet Persatuan
Nasional, anggota DPR tertentu menyebutnya sebagai orang yang salah
di posisi yang salah. Kini Hikam berani menyebut sikap anggota DPR
itu sebagai, "Omong kosong."
Dalam wawancara khusus dengan satunet.com baru-baru ini, Hikam
membeberkan berbagai fakta yang selama ini tersembunyi dari mata
masyarakat luas gara-gara kharisma BJ Habibie yang menduduki posisi
itu selama belasan tahun. Salah satunya adalah penganakemasan bidang
tertentu seperti teknologi penerbangan dan menganaktirikan bidang
teknologi lainnya.
Akibatnya, ketika Hikam masuk ke Jl Thamrin No 8 itu dan menegaskan
sikapnya untuk menyamaratakan perlakuan pada semua bidang penelitian,
ia disambut sorak sorai karyawan yang sudah bertahun-tahun lamanya
menderita batin karena kebijakan riset dan teknologi yang tidak
terarah, serampangan, serta bergantung pada figur Habibie seorang.
"Selama ini publik terkena mitos bahwa menristek dan BPPT itu
betul-betul luar biasa, sehingga diperlukan raksasa untuk
menanganinya. Padahal, kalau kita masuk ke dalamnya, terutama kantor
Menristek, yang merupakan palang pintu kebijakan riset dan teknologi
di Indonesia, ibaratnya sebagai tentara kalah perang," katanya.
Berikut ini penjabaran rinci, panjang lebar dan berapi-api khas Hikam
pada satunet.com tentang masa depan ristek Indonesia dalam sebuah
kesempatan di kediamannya baru-baru ini.
satunet.com: Ketika pengumuman kabinet, banyak orang yang meragukan
kemampuan anda sebagai menristek. Sekarang pun tidak banyak orang
tahu apa yang telah anda lakukan sebagai menristek.
Hikam: Saya memang tidak akan terlalu banyak menggunakan publisitas
untuk kegiatan yang dirasa kita belum siap. Kita harus melakukan
penataan ulang. Kenapa harus dilakukan? Karena yang kita alami di
Menristek dan BPPT lebih banyak mitologi daripada kenyataan.
Jadi, selama ini publik terkena mitos bahwa menristek dan BPPT itu
betul-betul luar biasa, sehingga diperlukan raksasa untuk
menanganinya. Padahal, kalau kita masuk ke dalamnya, terutama kantor
menristek, yang merupakan palang pintu kebijakan riset dan teknologi
di Indonesia, ibaratnya sebagai tentara kalah perang. Demoralisasinya
itu sudah luar biasa, dalam pengertian, tidak punya daya apa-apa.
Karena, secara struktural sangat lemah.
Jadi, posisi menristek masih tergantung pada figur?
Itulah yang saya katakan mitologi. Dan kebijakan iptek itu tidak
pernah ada di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Yang ada hanyalah
keinginan-keinginan individu dan kelompok, dan yang dipidatokan, yang
kemudian dianggap sebagai kebijakan nasional. Oleh karena itu, tidak
pernah landing dalam realitas.
Apakah karena persoalan iptek itu merupakan persoalan baru bagi
bangsa Indonesia, sehingga memerlukan pelopor?
Kita bisa bikin yang gede-gede, tapi masyarakat tidak pernah
merasakan manfaatnya. Itu nggak baik. Orang yang mengartikulasikannya
nggak ada karena semuanya dibungkus dengan mitos-mitos. Ini yang saya
warisi di kantor menristek.
Di dalam, misalnya, tentang kesejahteraan pegawai. Percaya nggak
kantor menteri itu seperti ini, mobil kantor saja nggak ada. Dari
segi yang riil seperti itu saja kan sudah payah. BPPT dulu kaya
sekali. Tapi, itu bukan karena infrastruktur yang kokoh secara
organisasi, tapi karena tergantung pada kemampuan figur atau seorang
tokoh untuk mencari dana yang besar dan punya kekuasaan yang besar.
Tapi, kita lihat dana yang besar tidak ditanamkan dengan
infrastruktur yang baik. Akhirnya ketika terjadi krisis, kita lihat
Serpong, Puspiptek, itu kan state of the art dulu, 20 tahun lalu.
Sekarang, untuk pemeliharaannya saja repot. Itu hanya beberapa contoh
kecil. Belum lagi kalau dilihat di BPPT. Dari sekitar 4.000 orang
yang bekerja di BPPT, yang efektif bekerja di BPPT itu hanya 2.500
orang. Yang betul-betul bekerja di BPPT itu sangat mengecewakan
jumlahnya. Banyak yang tidak bekerja dengan baik karena tidak ada
pekerjaan sehingga mereka harus pergi ke mana-mana. Bahkan ada yang
cuma menitipkan absen!
Itu banyak terjadi. Selama 20 tahun, di BPPT itu yang jadi peneliti
ahli utama itu cuma 16 orang. Bayangkan! Kalau saya dengan uang
sebesar dulu, infrastruktur begitu, 16 orang ahli peneliti utama saya
yakin dalam waktu 5 tahun bisa saya bikin, terlebih dalam tahun-tahun
1980-an, di mana uang masih begitu banyak.
Bayangkan, orang yang bergelar PhD di BPPT itu ada 141 orang, lha kok
ahli peneliti utamanya cuma 16 orang. Saya mau pingsan waktu
mendengar laporan seperti itu. Karena di LIPI yang miskin saja, 16
orang itu barangkali hanya satu litbang saja. Jadi, mitoslah yang
saya warisi di menristek dan BPPT.
Dengan begitu perlu perubahan di jabatan-jabatan struktural?
Makanya, omongannya anggota DPR seperti Priyo Budi Santoso itu omong
kosong yang besar sekali. Makanya dia saya tantangin, bikin talk
show, mana yang lebih pintar nanti kelihatan. Dia kan nggak tahu
urusan.
Menurut saya, cara mengubah ini tidak bisa lain kecuali menciptakan
sistem yang bisa melakukan kinerja seperti yang diharapkan oleh tugas
pokok dan fungsi kementerian ini. Ini tidak perlu dipublikasikan.
Nanti dampaknya diisukan siapa yang akan diganti, ya percuma jadinya.
Pokoknya, perkara infrastruktur harus jadi dulu, baru menciptakan
kebijakan nasional tentang iptek, sistem iptek nasional. Kalau perlu
lewat Undang-Undang.
Jadi, saya tidak mengatakan yang dulu tidak sukses, tapi ada
kelemahan mendasar, yaitu ketika sistem ini tidak jalan, kita tidak
bisa mengembangkan kebijakan teknologi atau pengetahuan dengan
paradigma hobi. Tapi, paradigmanya harus kontekstual dengan
kepentingan bangsa. Kalau kebijakan iptek berdasarkan hobi, kalau
saya punya kekuasaan dan punya uang, saya bisa menuruti hobi saya,
katakanlah soal IT [information technology], segala macam akan saya
pakai untuk itu. Akhirnya, agrikultur brengsek, kelautan nggak jalan,
kedirgantaraan sebagai teknologi masa depan nggak ada. Yang lebih
payah lagi, infrastruktur budaya iptek itu nggak ada di Indonesia.
Padahal, itu yang paling penting yang dimiliki bangsa yang mau maju
ipteknya, di negara mana pun. Karena, dengan adanya budaya iptek itu,
kita akan membuat sistem pendidikan yang juga berorientasi ke sana.
Sistem pendidikan kita sekarang ini berorientasi apa? Nggak ada.
Orientasinya adalah meluluskan orang. Karena, orang yang sudah lulus
itu dikiranya sama dengan mendapat gelar keraton. Tapi untuk apa,
nggak jelas.
Makanya, jangan salahkan institut atau universitas di Indonesia
kalau, misalnya, IPB itu yang diproduksi malah wartawan. [Secara
bergurau IPB kerap diartikan sebagai Institut Publisistik Bogor.] Itu
yang disalahkan adalah tidak adanya visi dan budaya iptek itu.
Lantas, apakah paradigma yang sesuai kenyataan itu yang applicable
untuk rakyat?
Paradigma yang bisa membuat ilmu pengetahuan itu sebagai alat
pembebasan manusia. Dan kemudian konteksnya adalah manusia Indonesia.
Kita harus melihat iptek sebagai tools dari masyarakat Indonesia yang
sedang berkembang dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern.
Dan environmentnya seperti ini. Jadi, betul-betul iptek itu kita
abdikan ke sana. Jangan diabdikan kepada kepentingan seseorang atau
sekelompok orang. Kalau itu sudah dipakai sebagai paradigma maka
seluruh kegiatan iptek akan mempunyai arah yang jelas. Tidak
neko-neko. Ada prioritas-prioritas.
Tapi, kita dalam situasi di mana apa saja ada di Indonesia ini. Kita
mau teknologi yang paling canggih, ada. Mulai dari moleculer biology
sampai pesawat terbang. Tapi, yang paling sederhana juga ada. Kita
tidak boleh mengistimewakan yang satu dengan yang lain. Kita harus
manfaatkan semuanya, tapi dengan skala prioritas.
Nah, prioritasnya apa? Dalam konteks sekarang, di mana kita tengah
mengalami krisis, kita paling baik membantu pemulihan ekonomi dulu.
Apa yang bisa disumbangkan iptek di Indonesia? Yaitu, pada
sasaran-sasaran yang kuat untuk memulihkan ekonomi. Agribisnis,
kelautan, dan SME [small and medium enterprise], temasuk industri
kecil dan menengah. Tapi jangan salah bahwa Hikam akan neglect
pencapaian industri-industri besar. Sama sekali nggak. Itu harus
tetap jalan, tapi perlu dicarikan jalan lain. Misalnya, kerja sama
dengan yang lain-lain.
Nanti kalau recovery itu sudah jelas, kita bisa jalan lagi. Anda bisa
ngomong apa saja tentang kebijakan, tentang cita-cita, kalau nggak
punya uang nggak bisa. Dan kita tidak bisa meminta uang di
tempat-tempat lain seperti dulu. Kita sudah terlalu banyak utangnya.
Oleh karena itu, secara pragmatis, pertama kita ciptakan sistem di
kementerian secara solid dengan mengambil orang-orang yang solid,
kemudian melangkah dengan kebijakan konkret mendukung recovery
ekonomi dalam tiga bidang tadi. Itu sudah merupakan pekerjaan
raksasa. Karena, di situ bukan teknologi tepat guna saja, teknologi
canggih juga bisa.
Bagaimana Anda mencermati anggaran untuk iptek yang ada?
Dalam RAPBN kemarin, disebut untuk meningkatkan produktivitas harus
meningkatkan iptek. Tapi budget iptek di-cut 50%. Bagaimana ini? Ini
menunjukkan sebetulnya kita belum lepas dari omong besar. Kalau
konsisten untuk meningkatkan iptek, anggaran untuk iptek digenjot,
yang lain menunggu. Kenapa departemen keuangan dan Bappenas meng-cut
anggaran iptek? Padahal DPR dulu setuju anggaran iptek itu mestinya
Rp1 trilyun. Saya tahu kita sedang miskin. Tapi setidak-tidaknya
harus ada semangat yang sesuai omongan dengan perbuatan. Saya tidak
inginkan Rp1 trilyun, tapi jangan di-cut sampai 50%, dong.
Kita tidak bisa mengukur perkembangan teknologi dengan cara-cara
biasa. Iptek itu selalu membutuhkan uang. Ini harus disadari oleh
pengambil keputusan. Nggak bisa pengembangan teknologi dan iptek itu
dananya ecek-ecek. Orang berpikir saja harus dibiayai kok. Jadi, kita
harus menghimbau habis-habisan. Kalau dananya sedikit, kita begini
saja, jalan di tempat. Kalau publik menilai kerja kita lamban, lihat
saja anggarannya. Kalau sulit diubah, pemerintah harus memberi
peluang bagi kita untuk mencari outsources yang lain. Jadi, begitu
caranya. Jangan sampai publik membandingkan yang dulu dengan yang
sekarang secara tidak proporsional. Iptek itu satu sekrup saja bisa
jutaan rupiah.
Dulu, anggaran untuk BPPT, anggarannya di atas Rp 80 milyar.
Sekarang, efektifnya cuma Rp36 miliar. Saya nggak teriak-teriak.
Tapi, saya harus menunjukkan pada publik bahwa inilah kenyataannya.
Sejauhmana angka yang diberikan pada kita, sejauh itulah komitmen
pemerintah pada bangsa kita untuk kemajuan iptek.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Talk to your friends online with Yahoo! Messenger.
http://im.yahoo.com
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
-- Situs sulap pertama di Indonesia http://www.impact.or.id/dmc-sulap/
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
