From: "Forum Cita Nusa" <[EMAIL PROTECTED]>
To: "MTI" <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Fw: Dosa JP ke NU-Warga NU
Date: Tue, 9 May 2000 14:18:06 +0700
DAFTAR KUMPULAN DOSA-DOSA JAWAPOS
TERHADAP WARGA NU DI JAWA TIMUR
MULAI TAHUN 1998 -2000
Siaran ini dibuat berkenaan dengan tulisan yang dimuat
Jawa Pos edisi:
1. Kamis, 16 April 1998, halaman 1, berjudul "PBNU
Dukung Gerakan
Reformasi", bersambung ke halaman 2 berjudul
"Sayangkan Bentrok
ABRI-Mahasiswa".
2. Jumat 17 April 1998, halaman 3 dengan judul
"Mempertanyakan Perubahan
Sikap Politik NU".
Dua tulisan tersebut dinilai sarat dengan adu domba
yang bisa memecah
belah umat Islam Indonesia.
Karena itu, sebagai pihak yang merasa paling dirugikan
oleh cara-cara Jawa
Pos, maka keluarga besar Nahdlatul Ulama merasa sangat
berkepentingan
mengetahui jawaban Jawa Pos, apa sebenarnya yang
membuat Jawa Pos membuat
berita seperti itu.
Ikhtiar memperoleh jawaban dari Jawa Pos sudah kami
lakukan berkali-kali,
baik lewat telepon maupun datang langsung ke Redaksi
Jawa Pos di Graha
Pena, Jl. Achmad Yani, Surabaya, termasuk melalui
surat teguran Satuan
Koordinator Wilayah Barisan Ansor Serba Guna
(Satkorwil Banser) Jatim.
Namun, sampai saat ini, belum mendapat jawaban tegas,
bahkan terkesan
bertele-tele.
Lebih "mengerikan" lagi, Jawa Pos melalui Kordinator
Liputan (Korlip)-nya
Sdr. Zahidin memberikan keterangan yang mengadu domba
antara warga NU
dengan Gus Dur. Menurut Zahidin pihak Jawa Pos sudah
melakukan kontak
telepon dengan Gus Dur (KH. Abdurrahman W ahid),
mempertanyakan somasi
Banser. Dalam cerita Zahidin, Gus Dur sempat marah
dengan cara Banser,
dikatakan itu cara-cara KISDI. Masih menurut Zaidin,
Gus Dur minta
difakskan surat somasi dari Banser itu dan dia sendiri
yang melakukan.
Setelah hal ini ditabayunkan PWNU Jawa Timur kepada
Gus Dur, beliau
menyatakan tidak dihubungi Jawa Pos berkaitan dengan
ini. Dan, Gus Dur
menjalaskan bahwa urusan NU Jawa Timur diserahkan
kepada kiai-kiai Jatim.
Model Jawa Pos yang demikian ini, menurut hemat kami,
merupakan sebuah
pelecehan dan sikap arogan serta mengadu domba. Bukan
menyelesaikan
masalah, tapi malah menambah masalah baru.
Jumat 24 April 1998, KHA Wachid Zaini, Pengasuh Pondok
Pesantren Nurul
Jadid, Probolinggo, berusaha menghubungi Jawa Pos
untuk memperoleh jawaban
sekaligus pertanggungjawaban. Saat itu juga pihak Jawa
Pos yang diwakili
Sdr. Dhiman Abror menyanggupi hadir ke kantor PWNU
bersama Arief Afandi.
Sekitar pukul 13.30 WIB utusan Jawa Pos _ Sdr. Cholik
Baya datang, tidak
lama kemudian Sdr. Arief Afandi. Sdr. Dhiman Abror
tidak datang.
Sementara dari NU sudah menunggu, KHA Wahid Zaini _
selaku pengasuh pondok
pesantren, beberapa personel Banser, Tabloid Warta NU,
Majalah AULA.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam ini tidak
membuahkan hasil final.
Hanya disepakati "pertemuan kedua" DENGAN CATATAN
perwakilan dari Jawa Pos
harus orang-orang yang layak mewakili institusi. Yaitu
harus hadir
pimpinan Jawa Pos Sdr. Dahlan Iskan, S dr. Dhiman
Abror, Sholihin Hidayat
selaku redaktur pelaksana, termasuk Ali Murtadlo dan
Arief Afandi. Ini
demi memperoleh jawaban yang sesungghuhnya.
Bersamaan dengan itu, SATKORWIL BANSER Jawa Timur
menyampaikan surat
Teguran. Somasi dan tindakan yang dilakukan oleh para
aktifis NU Jatim
berkaitan dengan penulisan ini menurut mereka,
sesungguhnya merupakan
puncak dari "kemarahan" yang ditahan sejak la ma. Ini
merupakan akumulasi
dari "kemarahan" yang sudah sejak lama ditahan. Dan
cara ini _kata para
aktifis BANSER Jatim_ sudah merupakan cara yang paling
bagus dan halus.
Barangkali teman-teman wartawan bertanya: Apakah NU
sudah melakukan hak
jawab? Jawab kami:
1. Menggunakan hak jawab sesungguhnya hal yang baik.
Tapi untuk kasus ini
kami perlu mempertanyakan: Apakah tulisan Jawa Pos
tersebut memang opini
Jawa Pos terhadap Nahdlatul Ulama? Kalau memang
demikian, kami tidak akan
menyampuri dan mempengaruhi pendap at Jawa Pos
terhadap NU, sebaliknya
kami pun bebas menentukan sikap terhadap Jawa Pos.
2. Tulisan tersebut sudah menyangkut urusan umat,
bukan hanya organisasai
Nahdlatul Ulama. Yakni dilecehkannya satu pihak dan
dijunjungnya pihak
lain. Suatu sikap adudomba di saat bangsa ini sangat
memerlukan persatuan.
Dengan demikian ada pihak yang ters inggung dan ada
yang membusungkan
dada. Maka penyelesaiannya _ menurut kami _ tergantung
kepada kemampuan
Jawa Pos menunjukkan perubahan sikap yang lebih
mengakomodasi semua pihak.
3. Kami sudah berpengalaman menggunakan hak jawab
dalam suatu masalah
kepada Jawa Pos. Namun masalahnya tidak sederhana:
Kami sangat kecewa
terhadap tanggapan Jawa Pos, dan bila kami tidak aktip
(agresip)
mempermasalahkan, hak jawab tersebut tidak diberi
kesempatan.
Sekadar contoh: Ketika Jawa Pos memberitakan hasil
musyawarah ulama NU
Jawa Timur, tentang rukyat dan hisab di STIE
Kucecwara, Malang, ternyata
pemberitaannya sepotong-potong dan menyimpang dari
substansi yang
sebenarnya. Akibatnya masyarakat NU menjadi r esah,
dan bahkan para
pejabat Muspida Jatim turut mempertanyakan hasil
musyawarah itu.
KH Wahid Zaini _ selaku Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim
(saat itu) kemudian
berusaha menjelaskan kepada pihak-pihak terkait, bahwa
pemberitaan Jawa
Pos sangat jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Dan,
kepada Jawa Pos
Kiai Wahid minta agar dilakukan ralat sebagai
pelurusan berita. Permohonan
kepada Jawa Pos ini, ternyata melalui proses yang
berbelit-belit, dan
bahkan memperoleh jawaban yang sangat tidak simpatik _
bahwa pemuatan
berita model begitu adalah haknya (Jawa Pos). "KALAU
YANG BEGITU ITU
DIKATAKAN HAK JAWA POS, MAKA JUGA MENJADI HAK SAYA
UNTUK MENGANJURKAN
WARGA NU AGAR TIDAK LAGI MEMBACA JAWA POS".
Nah, setelah terjadi otot-ototan inilah pihak Jawa Pos
baru mau meladeni
hak jawab.
Kedua, ketika terjadi distorsi pemberitaan terhadap
ceramah Gus Dur di
Aula PWNU Jatim tentang keseimbangan politik, yang
berakibat
kesalahanpahaman pihak lain terhadap NU, yakni NU
dikatakan tidak setuju
dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Maka
kemudian NU mengirimkan
hak jawab sebagai pelurusan, tetapi sampai kini hak
jawab itu tidak
diberikan.
Memang, itu semua adalah hak Jawa Pos sendiri. Tapi,
paling tidak Jawa Pos
harus mengerti dan paham, bahwa dampak dari
pemberitaan dan tulisan yang
seperti itu sangat merugikan orang lain.
Masih soal pemberitaan Jawa Pos mengenai hasil rapat
gabungan Syuriyah dan
Tanfidziyah PBNU di Jakarta, tanggal 15 April 1998,
kami berpendapat:
Bahwa Jawa Pos dengan sengaja membiaskan hasil rapat
tersebut, dengan cara
membuat berita tendensius yang sang at memojokkan NU.
Lihat pemberitaan
Jawa Pos edisi Kamis, 16 April 1998 halaman 1. Dalam
berita berjudul "PBNU
Dukung Gerakan Reformasi-Minta ABRI Lindungi Aspirasi
Rakyat", disebutkan
: "PB NU akhirnya ikut mendukung gerakan
reformasi....". Pertanyaannya ,
apa maksud tulisa PBNU AKHIRNYA IKUT MENDUKUNG GERAKAN
REFORMASI ITU?
Lebih ironis lagi, kalau disimak edisi berikutnya Jawa
Pos Jumat, 17 April
1998 halaman 3, dengan judul "Mempertanyakan Perubahan
Sikap Politik NU".
Dalam pengantar berita, disodorkan pertanyaan
"Nahdlatul Ulama telah
kembali?. Pertanyaan ini layak dikemu kakan karena
sudah lama organisasi
dengan jumlah umat terbesar se Indonesia ini tidak
melontarkan
pernyataan-pernyataan yang bertenaga. Tapi, tiba-tiba,
PB NU _meski
_keduluan anaknya_, PMII_ lantang menyuarakan dukungan
terhadap reformasi.
Mengapa NU ber ubah?". Inilah opini Jawa Pos yang
disajikan kepada
pembaca.
Lebih dari itu, lihat terusan opini-opini itu:
- Krisis moneter yang berimbas ke krisis ekonomi
sampai krisis
kepercayaan, tak membuat NU bersuara. Bahkan, saat
Sidang Umum MPR
berlangsung, NU yang biasanya lantang juga tak
menunjukkan suaranya...
- Tapi itu tak begitu "menolong" NU. Apalagi, di saat
yang sama, Ketua PP
MUhammadiyah Dr. Amien Rais makin kenceng meneriakkan
suksesi dan
reformasi. Makin tenggelamlah NU di percaturan wacana
reformasi.
Keadaan ini makin bertambah runyam ketika Gus Dur
_demikian Abdurrahman
biasa disapa_ menyatakan ada pihak-pihak yang
membiayai dan mencoba
memanfaatkan gerakan mahasiswa yang kian massive
belakangan ini.
- ... Seperti biasanya, dengan dibungkus bahasa
religius, NU menyatakan
perubahan merupakan sunnatullah atau hukum Allah yang
tidak dapat
ditolak...
- Apakah ini sebagai tanda NU akan kembali menjadi
radikal?
- Sikap NU memang sering kontroversial. Ketika pertama
lahir, NU tidak
ubahnya ormas Islam yang berkonsentrasi pada
gerakan-gerakan kultural dan
keagamaan. Lalu, di tengah perjalanan, NU hijrah ke
gerakan politik.
Tetapi setelah dalam gerakan politik NU s ering
"rugi", akhirnya dalam
Muktamar di Situbondo diputuskan kembali ke khittah.
Namun, ketika PBNU
dipegang Gus Dur, gerakan-gerakan NU tidak lepas dari
muatan politik.
Sikap itu semakin transparan ketika Gus Dur "dekat"
dengan Mbak Tutut
menjelang Pemilu 1997. Kedekatan itu ditafsirkan
banyak orang, NU mulai
bermain politik. Para pemerhati NU menilai sikap Gus
Dur itu sebagai upaya
untuk bargaining mendapatkan pengaruh pada kekuasaan.
Sebab, cukup lama
posisi NU terpinggirkan, baik di legislatif maupun
eksekutif.
Tetapi, upaya bargaining itu NU gagal. Buktinya,
tokoh-tokoh NU belum
terwakili di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Setelah NU tidak
mendapat "kursi", kini sikap NU cenderung keras dan
terkesan radikal.
Misalnya, hasil rapat pleno PBNU mendukung gerak an
reformasi yang
diinginkan mahasiswa.
Begitu opini-opini yang sengaja dijejalkan Jawa Pos
kepada pembaca.
Demikian antara lain hal-hal yang dapat kami sampaikan
untuk mendapatkan
perhatian dan perbaikan dari Jawa Pos.
----------------------------------------------------
Dan untuk kesekian kalinya Jawa Pos, pada tanggal 6
Mei 2000 membuat
tulisan yang melukai hati warga NU dengan angel "Enam
Bulan Memerintah,
KKN mualai menerpa Gus Dur ?, PKB Gerah, PBNU bentuk
Tim Klarifikasi" yang
pada inti berita menyadur dari Majalah Tempo.
Oleh karena itu, kepada hampa pers supaya berlaku
jujur dan bertanggung
jawab, jangan melakukan konspirasi fitnah dan adu
domba. Penjelasan Gus
DUR di televisi "ada Komplotan pembuat berita yang
tidak jujur dan tidak
bertanggung jawab" untuk menjatuhkan N U dan Presiden
Gus DUR.
Kalau begitu, jangan salahkan warga NU jika naik pitam
kata arek suroboyo
"Wong Jawa Pos dewe sing golek perkoro" (Jawa Pos
sendiri yang cari
persoalan).
Dengan demikian saya, perwakilan warga NU paling bawah
"Wis nggak patheken
karo jawa pos", dan mulai detik ini tidak mau lagi
langganan jawa pos.
Saudara-saudara saya (warga NU) ditanah air semoga
dapat mengikuti jejak
saya.
Ingat kesombongan dibalas dengan kesombongan itu
shodaqoh____.!
Wassalam
Mas Humanika
=====
Sugih durung karuwan, sombong didisikno...
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Send instant messages & get email alerts with Yahoo! Messenger.
http://im.yahoo.com/
- Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
