* TIGA NEGARA PASIFIK MENDUKUNG KEMERDEKAAN PAPUA, BAGAIMANA SIKAP
PEMERINTAH INDONESIA?
Intro: Perjuangan kemerdekaan Papua semakin mendapat titik terang.
Tiga negara di kepulauan Asia Pasifik, Nauru, Vanuatu dan Tuvalu
menyatakan dukungannya. Bagaiamana reaksi Jakarta?
Kami menghubungi Thoha Muhammad Alhamid, Sekjen Presidium Dewan
Papua, dan menanyakan apakah pengakuan luar negeri itu merupakan
kemenangan diplomasi Papua?
Thoha Muhammad Alhamid [TMA]: Benar sekali, tapi itu masih merupakan
proses awal, karena langkah-langkah diplomasi berikutnya akan tetap
kita lakukan. Sebenarnya ada tiga negara, selain Vanuatu dan Nauru
ada juga Tuvalu, yang secara resmi dalam Millennium Summit kemarin,
menyatakan dukungan kepada kemerdekaan Papua. Kemudian pada tanggal
25 sampai dengan 27 Oktober, itu akan ada Pacific Allign Forum, di
mana masalah Papua Barat telah didaftar untuk menjadi salah satu
agenda yang akan dibicarakan oleh negara-negara peserta forum
tersebut.
Radio Nederland [RN]: Anda sekarang berada di Jakarta, apakah dalam
rangka pemberitahuan kepada pemerintah di Jakarta, bahwa pihak luar
negeri sudah mengakui Papua Merdeka?
TMA: Saya kira pada waktu Millennium Summit itu Indonesia hadir
lengkap termasuk presiden. Kami tidak perlu memberitahukan itu.
Tetapi kami berada di Jakarta, sebenarnya kami ada rencana untuk
bertemu dengan Menko Polsoskam. Akan tetapi rencana perjumpaan
tanggal 19 itu batal karena ada persoalan Atambua, di mana Menko
Polkam dan para petinggi di Indonesia harus berkonsentrasi untuk
masalah Atambua.
RN: Tetapi yang jelas Dewan Presidium Papua harus memberitahukan
kepada Jakarta bukan?
TMA: Betul, kami telah menyampaikan itu, dan Jakarta telah tahu. Hari
ini ada konperensi pers, dan kami ada jadwal dengan Presiden Gus Dur
untuk menyampaikan. Bahkan sebelum berangkat ke Millennium Summit
juga Pak Thom Beanal dan Pak Willy Mandowen selaku mediator telah
bertemu dengan Gus Dur, dan memberitahukan bahwa kami akan hadir di
KTT.
RN: Bagaimana reaksi Gus Dur pada waktu itu?
TMA: Sebagaimana itu pidato Gus Dur, beliau terus mendorong proses
dialog dan proses pembicaraan penyelesaian masalah secara damai.
RN: Selain dua negara di Asia Pasifik, sejauh ini negara-negara mana
saja yang mendukung kemerdekaan Papua?
TMA: Tuvalu. Tuvalu itu secara resmi telah menyampaikan dukungan.
Tuvalu itu sebuah negara di Pasifik juga, dan kami baru saja mendapat
pemberitahuan untuk hadir di pertemuan Pacific Allign Forum pada
bulan Oktober. Presidium akan menjadi pengamat, dan diterima karena
Papua Barat menjadi suatu agenda dari pembahasan di Forum itu.
RN: Sikap resmi dari Papua Nugini bagaimana? Mereka juga mendukung
kemerdekaan Papua?
TMA: Tidak. Papua Nugini sejauh ini hanya mengatakan bahwa ia akan
mengikuti secara seksama, secara cermat, setiap perkembangan di
Papua, dan pada saatnya dia kan mengambil keputusan.
RN: Juga suatu hal yang aneh ya, karena Papua Nugini adalah tetangga
paling dekat dengan Papua Barat. Tapi mengapa justru tidak memberikan
sikap jelas, seperti Vanuatu dan juga Nauru?
TMA: Ya. Beberapa wawancara dengan perdana menteri Papua Nugini, yang
kami ikuti dari Canberra, perdana menteri Papua Nugini sangat
mempertimbangkan terseretnya Papua Nugini jikalauterjadi konflik
terbuka di Papua Barat.
RN: Berarti pertimbangannya soal keamanan?
TMA: Soal keamanan internal dari Papua Nugini sendiri. Karena dia
mengkhawatirkan jikalau terjadi konflik terbuka di wilayah Papua.
RN: Nanti anda dan Presidium Papua akan bertemu dengan Gus Dur. Apa
yang mau disampaikan dalam pertemuan itu? Apakah mengenai dukungan
dari luar negeri terhadap kemerdekaan Papua?
TMA: Selain kami akan menyampaikan itu, kami juga akan mendorong
pemerintah Indonesia untuk mulai berbicara, untuk mulai terbuka,
untuk mulai duduk berdialog dan tidak menutup mata serta memaksakan
kehendak secara sepihak. Kemudian dari Papua sendiri sekarang ini,
Presidium bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Papua,
sedang mendorong suatu komitmen, suatu ketetapan mengenai penetapan
zona damai di Papua. Penetapan Papua sebagai zona damai. Jadi setiap
pihak tidak boleh menggunakan kekerasan, rakyat tidak boleh pakai
kekerasan, militer juga tidak boleh memakai kekerasan. Dan itu sudah
kita mulai dari Kabupaten Yapen Waropen, pada hari Minggu yang lalu.
Dengan menetapkan kabupaten itu sebagai zona damai. Dan akan
berlanjut dengan daerah-daerah yang lain sampai ke seluruh Papua.
Demikian Thoha Muhammad Alhamid, Sekjen Presidium Dewan Papua.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Send instant messages & get email alerts with Yahoo! Messenger.
http://im.yahoo.com/
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
