Dari Radio Nederland Seksi Indonesia 20/10/00
* SETAHUN KEPRESIDENAN GUS DUR, AMIEN RAIS MAKIN KEBELET
MENGGANTIKANNYA
Ada pepatah Belanda yang mengatakan di negeri orang buta yang menjadi
raja adalah si mata-satu. Tetapi di Indonesia justru sebaliknyalah
yang terjadi. Seorang butalah yang selama satu tahun bisa menjadi
raja. Apa pendapat para pengamat mengenai kinerja Presiden yang buta
itu? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta:
Ketua DPR Akbar Tandjung meminta Presiden Gus Dur menjelaskan
penundaan tuntutan hukum terhadap tiga pengusaha besar. Ketiganya
adalah Marimutu Sinivasan dari Texmaco, Prajogo Pangestu dari Chandra
Asri dan Sjamsul Nursalim pemilik Dipasena. Hal itu disampaikan Akbar
Jum'at kemarin. Akbar mengaku tidak tahu persis soal penundaan
penuntutan hukum tersebut. "Saya tidak tahu persis tuntutan hukum apa
yang telah diberikan kepada Marimutu Sinivasan, Prajogo Pangestu dan
Sjamsul Nursalim. Tetapi kalau memang Gus Dur sudah mengambil
kebijakan itu, ya harus dijelaskan. Harus dijelaskan dalam hal apa?"
tanya Akbar. Pemerintah telah menunda penuntutan hukum terhadap tiga
pengusaha besar tadi karena mereka dinilai menjadi kunci dalam
menggerakkan kegiatan ekspor. Akan tetapi, pada waktunya nanti,
ketiga pengusaha itu tetap akan dituntut, jelas Presiden Kamis lalu.
Texmaco milik Marimutu Sinivasan terlibat kredit macet dengan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional sebesar 2,74 milyar dolar, sedangkan
Sjamsul Nursalim terlibat kewajiban Rp. 27,5 trilyun. Sementara,
berdasarkan catatan BPPN tahun 1999, Prajogo Pangestu melalui
kelompok usaha Barito terlibat kredit macet Rp. 9,4 trilyun. Menurut
Presiden, penundaan penuntutan hukum terhadap tiga pengusaha tersebut
bukan untuk mengulur-ulur proses hukum, tetapi ketiganya memang
memegang kunci dalam menggalakkan ekspor. Gus Dur mengakui, aparat
sulit untuk mencari bukti bagi berbagai kasus penyelewengan hukum
sehingga memerlukan waktu untuk mendapat bukti itu. Intervensi Gus
Dur ke bidang yudikatif itu memunculkan kecurigaan bahwa di belakang
layar Gus Dur lagi-lagi sedang bermain mata dengan ketiga pengusaha
besar itu.
Sebelumnya Gus Dur pun dicurigai melakukan kongkalikong dengan Tommy
Soeharto. Bukan rahasia lagi bahwa Gus Dur sedang berusaha keras
untuk menghimpun dana sebanyak mungkin untuk menghadapi pmilu yang
akan datang. Partainya Gus Dur, PKB diperkirakan membutuhkan minimal
Rp. 3 trilyun dan maksimal Rp. 9 trilyun untuk bisa menang pada
pemilu yang akan datang yang mungkin dipercepat. Gus Dur yang sudah
berkuasa satu tahun itu nampaknya sudah melihat bahwa suatu Sidang
Istimewa MPR sulit dihindari. Tetapi ia ingin merekayasa suatu
keadaan di mana saat ia dijatuhkan langsung bisa diadakan pemilu yang
baru. Dan dalam pemilu itu ia optimis mayoritas rakyat akan memilih
PKB. Kemarin, Akbar, menyatakan dalam membangun ekonomi tentu
diharapkan kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan ekspor. "Tetapi
seandainya para pengusaha itu ada masalah dan dilihat dari sudut
pendekatan hukum itu salah, tentu pemerintah tidak bisa mengabaikan
proses hukum. Reaksi masyarakat menolak usaha pengampunan Gus Dur itu
kemarin sudah kelihatan. Sejumlah demonstran mendatangi rumah Syamsul
Nursalim dan berdemonstrasi di sana. Mereka mempersoalkan kasus KKN
pemilik Dipasena ini.
Jum'at kemarin, Amien Rais pun angkat suara. Ia menilai setahun
pemerintahan Abdurrahman Wahid belum ada hasil kerja yang konkret.
Jikapun ada yang positif, yakni kebebasan pers dan kebebasan politik,
itu tak lain sudah diwariskan mantan Presiden B.J. Habibie, katanya.
Pemerintahan Gus Dur masih belum bisa menegakkan supremasi hukum.
Ancaman disintegrasi kian menganga. Ekonomi mandeg, dan ada
kecenderungan muncul neo KKN, katanya di Gedung MPR/DPR, kemarin. Gus
Dur memang genap memegang kekuasaan selama setahun kemarin. Ia
menjadi presiden berkat dukungan Amien Rais dan Poros Tengah yang
kini sudah bubar. Amien mencatat, kinerja Abdurrahman Wahid tak jauh
beda dengan pemerintahan statusquo Orba. "Belum ada perbaikan,
kecuali Gus Dur berhasil meneruskan warisan dari Habibie yaitu
menjaga kebebasan pers dan kebebasan berpolitik," tegas Ketua Umum
DPP PAN itu. Bagaimana dengan reposisi di tubuh militer? "Saya kira
Gus Dur sudah lumayan dalam proses mengurangi dwifungsi TNI. Saya
kasih dia nilai 8," katanya.
Kritik Amien Rais terhadap Presiden Abdurrahman Wahid ini ditanggapi
sinis oleh Ketua PWNU DKI Jakarta, Abdul Wahid Aziz Bisri alias Gus
Wahid. Menurutnya banyak kelompok yang ingin menggusur Abdurrahman
Wahid. Salah satunya Amien Rais. "Orang itu sangat kebelet jadi
presiden," kata dia dalam jumpa pers kemarin siang di Jakarta. Amien
diketahui sering melancarkan kritikan pedas terhadap
pernyatan-pernyataan Presiden maupun kebijakan pemerintahan Gus Dur.
Amien mengatakan DPR bisa menggelar SI sehubungan dengan kasus
pergantian Kapolri dan Buloggate. Dalam kasus pergantian Kapolri dari
Rusdihardjo kepada Bimantoro, Amien menuding Presiden telah melanggar
TAP VII MPR tentang Peran TNI/Polri. Presiden seharusnya meminta
persetujuan DPR. Amien pun pernah mengkritik Presiden ketika Presiden
menyatakan tak mau dipanggil Pansus Buloggate. Gus Dur harus bersedia
untuk datang, katanya waktu itu. Perseteruan Amien-Abdurrahman memang
sudah lama. Tetapi Gus Dur dalam suatu percakapan dengan stafnya
pernah mengatakan bahwa Amien Rais itu hanya cerewet saja tetapi
tidak berbahaya. "Yang berbahaya adalah Akbar Tandjung", katanya.
Berbeda dengan Amien, Akbar selalu bergerak secara tertutup, namun
langkah-langkahnya lebih strategis dan membahayakan Gus Dur. Seperti
misalnya desakannya agar UU PKB segera disahkan pemerintah. Jika
sampai disahkan, Gus Dur tentu akan dimusuhi kekuatan-kekuatan
mahasiswa.
Hingga kini usia pemerintahan Gus Dur belum lama, jika dibandingkan
dengan pemerintahan Soeharto atau Soekarno. Namun rentang waktu satu
tahun bagi Gus Dur terasa panjang. Berbagai kejadian datang silih
berganti. Banyak gejolak politik, ekonomi dan pertahanan keamanan
telah terjadi. Di antara gejolak itu, tak sedikit yang justru
diakibatkan keragu-raguan Gus Dur sendiri. Seperti misalnya ketika ia
mengangkat Agus Wirahadikusumah tetapi kemudian membuangnya.
Belakangan ia menyadari kesalahannya dan berusaha menempatkan Agus
Wirahadikusumah di posisi KSAD, tetapi gagal. Langkah salah lainnya,
menurut seorang pengamat ialah ketika ia mengangkat kembali Marzuki
Darusman sebagai Jaksa Agung. Padahal ia tahu bahwa Marzuki tidak
akan menindak Soeharto. Menurut cendekiawan muslim Nurcholis Madjid,
Gus Dur telah menggali lubang untuk dirinya. Legitimasi rakyat yang
diberikan, justru dibuang-buang. Ia banyak menciptakan musuh-musuh
baru.
Seorang pengamat lain, Fachry Ali mengatakan kepada pers, sikap Gus
Dur yang masih tetap semaunya sendiri, tak mau diatur, dan masih
sering tidak konsisten menjadi persoalan serius. Persoalan serius
yang dilakukan Gus Dur belakangan adalah kegemaran melakukan tindakan
kontroversial. Yang paling parah adalah munculnya dugaan KKN. Selama
setahun memerintah, puluhan kasus menyangkut diri Presiden Gus Dur
tak ada henti-hentinya. Baik yang terungkap atau masih samar-samar.
Yang paling menonjol adalah tertangkapnya Soewondo sebagai tokoh
kunci kasus Buloggate. Tidak dapat dipungkiri bahwa Soewondo hanyalah
"pesuruh" Gus Dur saja. Yang akan memusingkan Gus Dur dalam beberapa
bulan ini adalah panitia khusus atau Pansus Buloggate dan Brunaigate.
Meski dibantah Pansus namun kenyataannya mereka akan membahas dugaan
penyelewengan yang dilakukan Gus Dur. Mereka sudah mulai bekerja
memeriksa saksi-saksi. Masalah ketiga yang dihadapi Gus Dur adalah
sidang perkara Buloggate yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan. Terdakwa mantan Wakabulog Sapuan mulai menyebut-nyebut
peranan Gus Dur. Isu yang beredar mengatakan bahwa Gus Durlah yang
memerintahkan pencairan dana 35 milyar milik Yanatera. Sedangkan
Brunaigate menyangkut hibah uang dari Sultan Hasanal Bolkiah dari
Brunai sebesar 2 juta dolar dengan penggunaan tidak jelas.
Maka Gus Dur kini menghadapi dua front. Di pengadilan dan di Pansus
DPR. Pemeriksan awal Pansus sudah memperlihatkan keterlibatan Gus
Dur. Menurut dua saksi, Sapuan mengucurkan dana atas perintah Gus
Dur. Jika Gus Dur benar-benar terbukti bersalah maka selanjutnya DPR
aka meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa. Dan mungkin Gus Dur
diganti. Tetapi Ketua Pengurus Wilayah NU Jakarta Raya, Gus Wahid
yakin bahwa masyarakat di pulau Jawa akan terbelah dua jika Gus Dur
sampai dijatuhkan. Seorang lain lagi mengatakan kekerasan terhadap
para pemimpin politik tentu tak dapat dihindari lagi. Tetapi dari
kelompok penentang Gus Dur keluar suara bahwa jika Gus Dur lengser
yang pertama-tama akan ditangkap adalah para pemimpin milisi. Tanpa
pemimpin sulit bagi masa NU dan PKB untuk bergerak, katanya.
Tidak semua pengamat mengkritik Gus Dur. Ada juga yang membelanya.
Drs. Arbi Sanit yang dihungi harian Terbit menilai Gus Dur berhasil
membangun demokrasi. Ini terlihat dari adanya perubahan mendasar di
tubuh TNI. Dalam bidang hukum sudah ada kroni-kroni Soeharto yang
diajukan ke pengadilan. "Ini suatu kemajuan jika dibandingkan dengan
pemerintahan Habibie," katanya. Tetapi ia melihat dalam setahun ini
Gus Dur baru membangun kerangka. Orang-orangnya masih belum
dimasukkan. Singkat kata, Gus Dur baru mampu menahan masalah dan
belum mengatasi masalah, katanya.
---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
>>>> 2.5 Mbps InternetShop >> InternetZone << Margonda Raya 340 <<<<
->Kirim bunga ke-14 kota di Indonesia, http://www.indokado.com
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
