* SETELAH DUA TAHUN, KAPAN KONFLIK MALUKU BERAKHIR?
(Gema Warta RNSI, 19 Desember 2000)
Sama seperti di Aceh dan Irian dimana kekuatan-kekuatan militer Orde
Baru masih giat bermain, maka di Maluku pun perdamaian sulit bisa
diwujudkan, karena apa yang disebut sebagai tentara disersi masih
terus melakukan kegiatan maut mereka. Berikut laporan koresponden
Syahrir dari Jakarta:
Meski Hari Natal dan Idul Fitri akan dirayakan di Indonesia beberapa
hari mendatang ini, namun konflik berdarah di Maluku masih terus
berlangsung. Gus Dur sendiri dalam wawancaranya dengan pers Eropa
sudah menjamin bahwa masalah Maluku ini dapat diselesaikan tahun
2001. Ia pun melihat bahwa Laskar Jihad dari luar Malukulah yang kini
menjadi ganjalan bagi perdamaian di Maluku. Tetapi pemerintah sudah
mengetahui cara sebaiknya menyelesaikan pertikaian di Maluku. Namun
pada saatnya nanti pemerintah akan membukanya, jelas Gus Dur.
Konflik di Maluku telah berjalan hampir dua tahun. Dan meski
pemerintah telah memberlakuan keadaan darurat sipil namun konflik
bernuansa SARA di sana belum juga dapat diredam. Padahal, sebagian
besar masyarakat sudah bosan berperang dan menginginkan perdamaian
yang lestari. Karena keinginan ini maka di Maluku Utara hampir saja
terjadi konflik antara ummat Islam setempat dengan Laskar Jihad yang
sebenarnya datang di sana untuk membantu mereka. Kini Maluku Utara
sama halnya dengan Maluku Tenggara dalam keadaan relatif tenang.
Praktis ketegangan itu hanya berlangsung di Maluku Tengah. Para
pengungsi di Ambon misalnya, sesuai laporan pers ibukota, berharap
menjelang Hari Natal dan Idul Fitri bisa dijadikan momentum terbaik
untuk melupakan segala kesalahan dan saling memaafkan. Namun, dalam
kondisi yang senantiasa siaga seperti di Maluku, akankah momentum
perayaan natal dan lebaran itu mampu menyatukan mereka?
Sosiolog asal Maluku Utara, Thamrin Amal Tomagola kepada pers Jakarta
menyatakan, upaya perdamaian di Maluku Tenggara kini sudah mencapai
tahap rekonstruksi sosial. Jaringan perekat sosial yang hancur mulai
ditata kembali dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Sementara
berdasarkan perkiraan kasar, 80% wilayah Maluku Utara, sudah aman.
Kedua pihak yang biasa disebut kelompok merah dan putih atau Acang
dan Obet, sudah sepakat untuk menghentikan pertikaian secara fisik.
Hanya saja, 20% kelompok masyarakat lainnya dari kedua belah pihak,
masih tetap menyimpan berbagai senjata. Niatnya sebenarnya hanya
untuk jaga-jaga. Tapi hal itu sangat rentan, sebab jika provokasi
masuk, bukan tidak mungkin di wilayah tersebut perang dapat kembali
pecah.
Berbeda dengan keadaan di Maluku Utara dan Tenggara, maka di Maluku
Tengah, utamanya di Ambon, Saparua dan sebagian kecil Seram masih
terjadi kejar-kejaran di laut. Baku tembak pun hingga saat ini juga
belum dapat dihentikan. Menurut Thamrin, ada banyak faktor yang
membedakan keadaan Maluku Tengah dengan Maluku Utara dan Tenggara.
Pertama di kedua wilayah Maluku selain Maluku Tengah, telah ada
pembagian teritorial yang jelas antara kelompok merah dan putih.
Faktor kedua adalah faktor efektifitas penguasa darurat sipil. Di
Maluku Utara, penguasa darurat sipilnya adalah seorang Mayor Jendral,
Gubernur Muhyi Effendi. Sehingga secara struktural penguasa itu bisa
bertindak efektif di lapangan karena dia bisa memerintah bawahannya,
termasuk Pangdam dan Kapolda. Selain itu, penguasa darurat sipil di
Maluku Utara orangnya persuasif. Ia secara efektif mendekati
masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi, sehingga akhirnya
mendapatkan legitimasi dan diterima kedua kelompok yang bertikai.
Sementara di Maluku Tengah, Gubernur Saleh Latuconsina yang sipil,
tidak berdaya terhadap penguasa militer. Perintahnya hampir tidak
pernah dikerjakan.
Faktor ketiga adalah adanya unsur luar yang masuk. Unsur luar yang
masuk ke wilayah Maluku ada dua, yaitu Laskar Jihad dan tentara yang
disersi. Di Maluku Utara, jumlah Laskar Jihad yang masuk hanya 200
orang. Tentara disersi juga tidak ada di wilayah ini. Sementara di
Ambon dan Saparua, jumlah Laskar Jihad yang masuk ada 2000 orang.
Sementara tentara yang disersi mencapai 280 orang. Karena itu Thamrin
menganjurkan agar elit politik di Jawa yang selama ini bermain,
harus berhenti memainkan rakyat Maluku. Sejauh ini, aliran dana dari
Jawa yang masuk kepada Laskar Jihad dan tokoh-tokoh agama di Maluku
serta para tentara yang disersi itu nyata sekali terlihat. Pendanaan
itu, selain dilakukan kelompok militer yang sakit hati, kelompok
rezim Orde Baru yang terkait dengan Golkar, juga dilakukan kelompok
Islam moderen progresif yang selama ini dikenal sebagai rival
kelompok Islam tradisional yang diwakili Gus Dur. Kelompok sejenis
ini ada pada barisan ICMI atau HMI, katanya.
Kelompok-kelompok itu berusaha mengambil keuntungan dengan "bermain"
di Maluku. Tujuannya satu, destabilisasi pemerintahan. Dilihat secara
politik, ekonomi dan militer jelas mereka memiliki tujuan terencana
untuk menjatuhkan pemerintahan. Bahkan, dilihat secara ekonomi,
kelompok yang terkait dengan Orde Baru ini punya tujuan yang lebih
luas. Kelompok Orde Baru yang memilik utang begitu besar terhadap
negara ini sengaja melakukan hal itu di Maluku. Dengan terus
berlangsungnya kerusuhan, mereka mengandalkan alasan tidak dapat
beroperasi, setelah itu mereka berharap dinyatakan pailit sehingga
dapat dibebaskan dari hutang-hutang. Kalau langkah-langkah mengganti
penguasa darurat sipil, pengembalian tentara disersi pada kesatuannya
dan menghentikan permainan para elit bisa dilakukan, barulah bisa
diwujudkan formula Presiden Abdurrahman Wahid, bahwa masalah Maluku
hanya bisa diselesaikan oleh masyarakat Maluku.
Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------
................Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia...............
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com
