Jadi, rasanya semakin benarlah kecurigaan saya. Bahwa benar redaktur Kompas
dan beberapa media cetak lainnya masih bermental Orde Baru. Kenapa saya
mengatakan demikian? Sebabnya adalah selama ini sudah kira2 10 komentar
(opini) yg saya kirimkan ke Kompas Cyber Media (KCM) u/ dimasukkan ke rubrik
"Surat Pembaca"-nya yg memang berisi komentar berbagai macam topik. Anehnya
dari sekian banyak opini yg saya kirimkan itu _tidak ada satu pun _ dimuat.
Memang merupakan hak KCM u/ melakukan seleksi. Tetapi rasanya janggal dari
sekian banyak opini yg saya kirimkan (yg di antaranya saya kirimkan juga ke
milis2 tertentu) masakan tidak ada satu pun yg memenuhi syarat KCM? Padahal
hampir semua komentar2 yg sama yg saya kirimkan ke Tempo Interaktif dan
detik.com dimuat. Apakah kriteria yg ditetapkan KCM sedemikian ketat?
Rasanya tidak juga. Kalau mau obyektif komentar2 yg dimuat di sana pun
bobotnya biasa2 saja. Bahkan tak sedekit yg saya nilai hambar. Lagipula
bukankah syarat2 dimuat atau tidak di media internet biasanya lebih longgar
ketimbang di media cetak?
Maka, saya pun mencoba mengkaitkannya dng masa sebelum komentar2 itu dikirim
ke KCM. Yakni waktu itu saya cukup sering melakukan kritik kepada Kompas.
Baik media cetaknya, maupun media internetnya. Terhadap media cetak saya
nilai Kompas terlalu sopan dlm pemberitaanya, dan acapkali melakukan
swasensor terhadap beberapa berita yg seharusnya merupakan hak konsumen
pembaca u/ memperoleh informasi. Misalnya kritik yg pernah saya lontarkan
adalah Kompas tidak memuat kalimat dari Yusuf Kalla ketika dia dipecat o/
Presiden. Waktu di Makassar, Yusuf Kalla melontarkan kata2 yg berbau SARA yg
banyak dikutip media lainnya. Waktu itu Yusuf Kalla mengatakan bahwa yg
membisiki Gus Dur u/ memecatnya adalah seorang pengusaha keturunan Cina.
Saya tanyakan, kenapa Kompas menyensor kalimat ini?
Kemudian kritik yg saya lontarkan terakhir pd Kompas, yg kemudian dimuat di
detik.com adalah soal janji Kompas memuat rekaman pernyataan Menko Rizal
Ramli yg menyatakan Syahril Sabirin terlibat uang palsu. Tetapi, ketika
harinya tiba, ternyata apa yg dijanjikan Kompas itu tak dipenuhi. Ternyata,
lantaran malam sebelumnya Rizal telah telepon Kompas u/ tdk memuat hasil
rekaman pernyataannya itu. Padahal media internet seperti detik.com sdh
memuatnya. Saya katakan bahwa dng demikian Kompas telah mengingkari janjinya
sendiri dan merampas hak masyarakat u/ memperoleh informasi. Lagipula u/ apa
hal tersebut terjadi, karena toh di zaman internet ini, tidak lagi bisa
sedemikian mudah membungkamkan pers.
Mungkin karena kritik2 itulah maka para redaktur Kompas yg mungkin juga
masih suka bersikap arogan ala Orde Baru langsung meng-black -list-kan nama
saya. Sehingga semua opini saya yg dikirim di KCM, tidak ada satu pun yg
dimuat. Sedemikian tak bermutukah komentar/opini saya? Kalau ya, berarti
sedemikian rendahnya kriteria yg ditetapkan o/ TI dan detik.com, sehingga
opini/komentar saya itu banyak yg dimuat?
Saya pun melontarkan pertanyaan serupa kepada KCM lewat e-mail. Tetapi,
tidak dijawab. Saya kirim e-mail yg kedua (sampai memohon-mohon kiranya sudi
dijawab) dan mengatakan apakah karena saya pernah sering kritik Kompas maka
nama saya di-black-list? Saya katakan, kalau e-mail ini juga tidak dibalas,
berarti Benar, KCM/Kompas telah melakukan blocking terhadap nama saya. Bagi
saya itu no problem.
No Problem, saya tetap langganan dan baca Kompas. Mungkin sampai ada media
cetak lainnya yg saya anggap bisa mengganti Kompas di rumah saya setiap
pagi. ..
Kompas sbg media cetak besar, mempunyai motto: "Amanat Hati Nurani Rakyat."
Tetapi, tidak satu pun rubrik "Redaksi Yth."-nya yang memuat hati nurani
rakyat yg menyangkut sosial-politik. Saya amati "Redaksi Yth." Kompas melulu
memuat komplain dan komplain konsumen saja. Sehingga mirip media Warta
Konsumen dari YLKI.
Pdhal media cetak lain, seperti Jawa Pos, cukup banyak memuat opini2 rakyat
biasa ttg masalah2 sosial politik selian masalah2 pelayanan terhadap
konsumen. Saya pernah kritik Kompas, apakah karena sedemikian merasa dirinya
besar, maka Kompas merasa opini2 rakyat biasa itu tak layak dimuat di
korannya? ("Redaksi Yth.")
Buahnya, rupanya, saya di-black-list. Begitukah? Atau saya kelirukah?
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: Wimar Witoelar <[EMAIL PROTECTED]>
> > To: <Undisclosed-Recipient:;>
> > Sent: Friday, March 02, 2001 11:30 AM
> > Subject: [perspektif] REVERSE DISCRIMINATION
> >
> >
> > > REVERSE DISCRIMINATION
> > >
> > > Zaman dulu, pemerintah membreidel koran. Sekarang, media menghentikan
> > pejabat pemerintah. Kompas menghentikan jubir kepresidenan dari kolom
Asal
> > Usul, detikcom menghentikannya dari Komisaris. Sebelumnya, Indosiar
> > menghentikan acaranya 'Selayang Pandang.' Semuanya memberi penjelasan
> sama:
> > tekanan publik. Tidak ada lagi tekanan pemerintah.
> > >
> > > Mungkin ini termasuk 'collective guilt.' Perasaan bersalah membiarkan
> > kekuasaan Presiden merajalela zaman dulu, sambil sebagian besar
> > membiarkannya. Dulu, orang berlomba cari muka pada pejabat pemerintah,
> > memberikan berbagai perlakuan istimewa, bahkan saham dan pembagian
> > keuntungan. Sekarang, jangan sampai begitu. Sekarang, kita tunjukkan
'nih,
> > aku berani melawan Presiden.' Dulu, tidak banyak orang berani melawan
> > Presiden. Sekarang, orang lebih berani menyerang Presiden daripada
> membela.
> > Sikap anti-Presiden menjadi trend, bahkan tanda intelektualitas, bagi
> > pejuang demokrasi hari ini.
> > >
> > > Yang dulu tidak berani, sekarang diberanikan secara berlebih. Seorang
> > anggota DPR dalam forum publik di Washington mengatakan, Presiden RI 'is
> > mentally unstable'. 'He is a man who condones terrorism'. Dia pedagang
> > daerah yang dimunculkan oleh arus reformasi. Entah kenapa, ia
merendahkan
> > institusi Indonesia di depan publik yang tidak tahu banyak mengenai
> > Indonesia. Datang ke satu forum dimana enam orang meminta Presiden
> 'pokoknya
> > turun', dua mengajak berpikir tenang. Enam orang itu dibiayai
> perjalanannya
> > oleh satu pihak untuk pergi dari Jakarta ke Amerika. Mungkin untuk
> > menjatuhkan Presiden yang tidak disukai. Ternyata yang jatuh adalah
> > Indonesia, di mata orang Amerika. Mereka mengatakan: "Indonesia is
really
> in
> > a mess. They don't explain their vision, just how to fire the President"
> > >
> > > Apakah kita betul-betul "in a mess"? Kalau ya, mengapa? Karena sang
> > Presiden itu, atau karena obsesi habis-habisan untuk menjatuhkan
Presiden
> > dengan mencoba-coba berbagai alasan? Kalau tidak senang Presiden, apakah
> > kita tidak bisa menyatakannya dengan lebih terukur? Kalau Presiden
> diganti,
> > are we any better off?
> > >
> > > Dimana kesalahan Presiden terhadap UUD, dimana impeachable offense?
Ini
> > pertanyaan dari orang yang sedang menjadi jurubicara Presiden. Bukan
dari
> > orang netral, karena penulis tidak bisa netral mengenai hal yang sangat
> > mendasar. Jadi mungkin anda yang merasa netral, perlu waktu untuk
> > menerjemahkannya menjadi pertanyaan kepada diri sendiri. Agar anda bisa
> > minta kawan untuk tidak melakukan 'reverse discrimination', mengikuti
> pesta
> > keroyokan untuk menyatakan keberanian yang dulu tidak berani
dikeluarkan.
> > Setelah itu, jawablah untuk diri sendiri, apakah tidak akan menyesal
> > berjalan terlalu jauh mengikuti pelampiasan ego.([EMAIL PROTECTED])
> > >
> > >
> > > [Non-text portions of this message have been removed]
> > >
> > >
> > >
...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
