Baru saja saya dengar via IndoSiar, pernyataan Julius
Usman dari PDI-P, yang menyebut upaya pemerintah untuk
menerapkan pembuktian terbalik kasus-kasus korupsi
sebagai sebuah upaya politis, untuk membungkam
lawan-lawan politiknya semata-mata. Malah ia
menyatakan, bahwa upaya penerapan pembuktian terbalik
tersebut sebagai sebuah pendzaliman, mengingat adanya
asas 'presumption of innosence'.
Aku cuma bisa ngelus dada, liat politisi-politisi yang
benar-benar sudah membelakangi perasaan keadilan dari
rakyat yang benar-benar ingin membasmi habis para
koruptor, yang telah ikut membuat bangsa ini
terbelangsak nggak karu-karuwan, kemelaratan yang
awet, dan negara yang hampir gulung tikar seperti ini.
Cara 'pembuktian terbalik' sudah begitu lama
diinginkan oleh banyak orang, mengingat sukses negeri
jiran, Malaysia, yang dengan cara tersebut mampu
membuat negara tersebut cukup bersih dari tudingan
negeri koruptor.
Aku sedih. Julius Usman hanya ingin menggunakan
pola-pola 'waton suloyo' saja. Dan sama sekali tidak
mengedepankan kepentingan bangsanya. Setidaknya,
kalangan rakyat kecil sebagai konstituen partainya.
Atau inikah cerminan dari 'semakin kurangnya
kesempatan bertemu dengan wong cilik pemilih PDI-P'
seperti yang pernah diucapkan Ketua Umum partai ini?
=====
Sugih durung karuwan, sombong didisikno...
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get email at your own domain with Yahoo! Mail.
http://personal.mail.yahoo.com/?.refer=text
...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
