300 Orang Kejar Anggota DPRD Solo ke Hotel Sahid Raya Reporter: Muchus Budi R detikcom - Solo, Sekitar 300-an orang mendatangi Hotel Sahid Raya Solo, tempat DPRD Solo bersidang, Selasa (10/4/2001). Mereka yang terdiri dari Penyandang Cacat (Penca) dan Koalisi Rakyat Surakarta menuntut jaminan kerja bagi penyandang cacat dan menolak RAPBD Solo tahun 2001, terutama tentang rencana kenaikan gaji DPRD yang mencapai lebih dua kali lipat. Sebelumnya mereka mendatangi gedung DPRD kota Solo. Tapi, karena semua anggota dewan berada di Hotel Sahid Raya, maka mereka kemudian ramai-ramai menuju hotel tersebut dengan naik bus-bus, mobil maupun sepeda motor. Kepada penyandang pimpinan DPRD berjanji akan mengirim surat ke pemerintah pusat sesuai tuntutan Penca yang meminta jaminan mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Hal tersebut, menurut DPRD Solo, karena Solo merupakan pusat rehabilitasi dan sekolah Penca se-Indonesia, sehingga penanganannya dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Sementara itu, Koalisi Rakyat Surakarta (KRS) menilai, proses penyusunan RAPBD 2001 Solo menyalahi proses dan mekanisme penyusunan sebuah kebijakan publik. Bahkan, menurut KRS yang merupakan koalisi dari sejumlah LSM, Ormas kepemudaan, organisasi profesi hingga para makelar tersebut menilai DPRD tidak punya rasa malu jika menyetujui rencana kenaikan gaji mereka yang mencapai lebih dari 100 persen. Menurut salah seorang wakil KRS, Eko Sulistyo, dalam penyusunan RAPBD seharusnya melibatkan masyarakat, karena ruang bagi masyarakat dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan publik diatur oleh undang-undang. Untuk diketahui, dalam proses penyusunan RAPBD tersebut, Ketua DPRD menolak dilakukan public hearing. "Saya menyayangkan sikap ketua DPRD yang menolak public hearing, karena itu adalah perwujudan sikap antidemokrasi. DPRD telah merusak citranya sendiri, hanya untuk kepentingan sesaat," tandas Eko yang juga direktur eksekutif LSM Gita Pertiwi, sebuah LSM Lingkungan Hidup di Solo tersebut. Pernyataan yang lebih keras datang dari Achmad Abu Yazid, wakil KRS dari sebuah Ormas Islam. Yazid meminta dewan menunjukkan hasil kinerjanya selama ini jika menginginkan gaji naik. Ia juga menyampaikan aspirasi sejumlah kalangan di masyarakat yang akan mogok bayar pajak jika DRPD menyetujui RAPBD dan kenaikan gajinya, sementara RAPBD tahun ini, Solo mengalami defisit. Menanggapi hal itu, Bambang Mudiarto mengatakan bahwa tidak diadakannya public hearing adalah mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan. Sementara itu, tentang penolakan gaji dewan, ia akan membicarakan dengan seluruh anggotanya. Dalam RAPBD 2001 dianggarkan bahwa take home pay gaji dewan naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 5,8 juta. Kecam Media Namun usai menerima aksi tersebut, DPRD Solo mengeluarkan sebuah pernyataan sikap yang isinya mengecam keras pemberitaan di media yang dianggap memojokkan, bahkan mengarah pada character assasination terhadap DPRD dan pribadi-pribadi anggotanya sehubungan dengan rencana kenaikan gaji tersebut. "Kami menduga kuat ada konspirasi yang sengaja untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari pencermatan terhadap APBD secara keseluruhan kepada sensasi kenaikan gaji anggota DPRD," demikian bunyi salah satu butir pernyataan sikap yang ditandatangani ketua DPRD Solo tersebut. (asy/y) ...........Menuju Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan............ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan anda lakukan sendiri Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] ->Cake, parcel lebaran & bunga2 natal? Di sini, http://www.indokado.com<--
